• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Korupsi

  • E-KTP Bukan Hanya untuk Kepentingan Program Politik, Ya

    Jakarta, Klikanggaran.com (20/9/2017) - Kisruh e-KTP yang melibatkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, tidak hanya membuat gaduh parlemen dan pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat. Keterlambatan birokrasi dan ketiadaan bahan produksi kartu, menjadi kendala dalam pengadaan kartu penduduk berbasis komputerisasi tersebut. Keterlambatan ini disesalkan masyarakat, mengingat banyaknya lowongan CPNS yang dibuka pemerintah, dan banyaknya masyarakat yang berusaha mencari pekerjaan, terancam gagal.

    Setelah diberlakukannya e-KTP, seluruh administrasi perkantoran bahkan pemerintahan harus menggunakan e-KTP. Akan tetapi, pada perjalanannya program ini tidak begitu mulus. Selain program e-KTP yang terkorupsi, program ini pun terkendala oleh kesiapan lembaga pemerintahan dalam mengadakan kartu identitas penduduk tersebut.

    Kesiapan lembaga yang bertanggung jawab untuk pengadaan e-KTP ini dikarenakan ketiadaan blangko di tingkat kelurahan. Sehingga pendataan terpaksa diundur. Belum lagi masyarakat yang sudah terdaftar, mereka harus menunggu hingga 6 bulan lebih, sehingga masyarakat harus rela menunggu hingga kehilangan kesempatan untuk bekerja.

    Rusli Wardoyo (28), warga Gg. Barkah, Babelan, Kec. Babelan, mengungkapkan bahwa dirinya sudah melakukan pendaftaran pada bulan Januari. Akan tetapi, sampai bulan Agustus kartu e-KTP itu belum juga bisa diambil.

    “Padahal katanya cuma satu bulan, tapi sampai sekarang katanya ntar-ntar terus,” ujar Rusli.

    Rusli menambahkan, dirinya harus menggunakan kartu tersebut untuk melamar pekerjaan, dimana adminitrasi lamaran kerja harus menggunakan kartu tanda penduduk tersebut.

    Di lain tempat, Gilang Ardi (23), warga Bintara Jaya, Kota Bekasi, mengeluhkan lemahnya birokrasi dalam penanganan e-KTP. Ardi yang juga diketahui mengurus Kartu Keluarga (KK), mengeluhkan waktu administrasi kartu tersebut.

    “Untuk mengurus perubahan data KK saja, sudah 2 bulan lebih, gimana dengan urusan e-KTP? Padahal saya mau ikut CPNS, jika begini kondisinya, rencana ikut CPNS takutnya gagal,” ungkapnya.

    Kendati Demikian, Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri pada hari Senin (18/9/2017) mengungkapkan, bahwa pihaknya terus berusaha mempercepat pengadaan dan proses pencetakan e-KTP. Dari sebanyak 184 juta yang wajib memiliki e-KTP, 175 juta di antaranya telah memiliki e-KTP.

    “Masih ada sekitar 9,39 juta lagi yang belum memiliki e-KTP,” terang Tjahjo setelah keluar dari kantornya.

    Tjahjo menambahkan, percepatan pendataan dan pencetakan kartu e-KTP tersebut sempat terkendala karena beberapa pejabat di Kemendagri enggan menangani proyek e-KTP. Mereka trauma karena selama 1,5 tahun ini mereka menjadi objek pemeriksaan KPK, yang diketahui proyek e-KTP ini menjadi skandal terbesar dalam kasus korupsi. Mengingat bahwa tahun 2018 merupakan tahun politik, Tjahjo menargetkan seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki e-ktp.

    “Kami sadar, setelah bergulirnya e-KTP ini, e-KTP merupakan data tunggal bagi perusahaan, bahkan bagi pemerintah sekalipun dalam menangani pendataan pilkada dan pemilu,” tandas Tjahjo.

     

    Penulis : Adri Zulpianto

    Editor : Kit Rose

  • Hendi dan Sutiyoso, Catatan Penting di Balik Perombakan Jajaran Direksi PT Semen

    Jakarta, Klikanggaran.com (31/10/2017) - PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) memutuskan untuk merombak jajaran direksi. Keputusan ini diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

    Pada pergantian jajaran direksi tersebut, Semen Indonesia menunjuk Hendi Prio Santoso sebagai Direktur Utama, menggantikan Rizkan Chandra yang tutup usia beberapa waktu lalu. Hendri sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

    Direktur SDM dan Hukum Perseroan, Agung Yunanto, mengatakan bahwa pengangkatan Hendi sepenuhnya wewenang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, Kementerian BUMN punya standarisasi dalam menetapkan direksi perusahaan pelat merah.

    "Sekilas untuk informasi, di Kementerian BUMN kelola talent management sistem di seluruh direksi BUMN. Ini Kementerian BUMN punya the best talent," ujarnya di Jakarta, Jumat (15/9/2017) lalu.

    Selain itu, perusahaan memberhentikan Direktur Keuangan, Darmawan Junaedi, dan digantikan oleh Fadjar Judisiawan. Kemudian Direktur Engineering dan Proyek yang sebelumnya dijabat oleh Aunur Rosyidi, sekarang digantikan Tri Abdisatrijo.

    Dua terakhir, Benny Wendry didaulat menjadi direktur produksi menggantikan Johan Samudra yang sebelumnya menjabat sebagai direktur produksi dan strategi bisnis. Kemudian Direktur Pengembangan Usaha dan Litbang, Budi Siswoyo, yang digantikan Doddy Sulasmono Diniawan, dengan posisi baru yakni direktur strategi bisnis dan pengembangan usaha.

    Secara rinci, berikut susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Semen Indonesia Tbk yang baru:

    Dewan Komisaris : Komisaris Utama (Sutiyoso), Komisaris (Hambra), Komisaris (Sony Subrata), Komisaris (Astera Primanto Bhakti), Komisaris (Wahyu Hidayat), Komisaris Independen (Djamari Chaniago), Komisaris Independen (Nasaruddin Umar).

    Dewan Direksi : Direktur Utama (Hendi Prio Santoso), Direktur Keuangan (Fadjar Judisiawan), Direktur Pemasaran & Supply Chain (Ahyanizzaman), Direktur Produksi (Benny Wendry), Direktur Strategi Bisnis & Pengembangan Usaha (Doddy Sulasmono Diniawan), Direktur Enjiniring & Proyek (Tri Abdisatrijo), Direktur SDM & Hukum (Agung Yunanto).

    Terpisah, saat dikonfirmasi perihal penunjukan Hendi Prio Santoso sebagai Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, mengatakan, dirinya tak habis pikir dengan kinerja Menteri BUMN, Rini Soemarno, yang telah menunjuk Hendi.

    “Saya justru sangat kecewa dengan proses pemilihan Direksi BUMN yang dilakukan Kementerian BUMN saat ini, terkhusus penetapan Hendi Prio Santoso sebagai Dirut PT Semen Indonesia. Padahal Hendi punya rekam jejak yang terkesan sangat buruk saat memimpin PT PGN Tbk, yaitu kasus dugaan korupsi FSRU Lampung yang tentu berpotensi menggerus kinerja keuangan PGN,” ungkap Yusri.

    Menurut Yusri, kondisi tersebut bisa berhubungan signifikan mengurangi kepercayaan investor pemegang saham PT PGN yang saat ini sudah anjlok ke titik nadir. Bisa jadi, kondisi keuangan PT Semen Indonesia yang sehat selama ini akan berubah jadi sakit di kemudian hari.

    “Diduga akan dipolakan oleh Hendi untuk membayar janji kepada tim suksesnya yang berhasil mengangkatnya jadi Dirut di PT Semen Indonesia,” cetus Yusri.

    Hal tersebut menurut Yusri sangatlah dipahami oleh masyarakat luas, karena, mana ada makan siang gratis?

    “Tak heran jika kita menyaksikan awalnya perusahaan BUMN sebanyak 117, sudah beranak pinak menjadi sekitar 800 BUMN. Dan, banyak yang menggerogoti keuangan negara melalui PMN. Sekarang Jokowi akan merampingkan, bahkan akan ada yang dijual karena merugi terus. Anehnya, sikap Presiden ini bertolak belakang dengan sikap di Kementerian BUMN dalam memilih direksinya, yang malah menunjuk orang yang bermasalah,” geram Yusri, mengakhiri keterangannya.

    Untuk diketahui, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Letjen TNI (Purn) DR (HC) H. Sutiyoso, S.H. juga tercatat sebagai anggota dewan komisaris perseroan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Hal ini juga menjadi catatan penting menurut Yusri, karena berpotensi terjadinya conflict of interest.

     

  • Ini 3 Figur Mumpuni untuk Cegah Korupsi di Mata Arteria Dahlan

    Jakarta, Klikanggaran.com (15/3/2017) - Pertemuan lintas kementerian dan lembaga bertajuk ‘Menggagas Strategi Nasional Anti Korupsi’ di Kantor Staf Presiden (KSP), Jumat (3/3/2017) adalah dalam rangka menyusun strategi nasional yang jitu untuk terus meningkatkan keberhasilan pemberantasan korupsi. Ini adalah salah satu bukti adanya berbagai upaya dan strategi yang terus dioptimalkan dalam rangka pemberantasan korupsi di segala lini. Tentu saja hal ini adalah langkah yang patut diapresiasi mengingat belum optimalnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

    Dan, apresiasi serta dukungan dilayangkan oleh salah seorang anggota Komisi II DPR RI kita, Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H., dengan ulasan sebagai berikut:

    Saya apresiasi KSP yang menggandeng Bappenas dan KPK terkait dengan kerja sama di bidang pencegahan korupsi. Substansinya berupa kerja sama pemerintah dan KPK terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan tata niaga, serta penerimaan negara. Fokus, rencana kegiatan, target sasaran, dan output yang hendak dicapai serta metoda yang dipakai dalam hal ini "pencegahan untuk tindak korupsi".

    Saya apresiasi, terkesan Pemerintah saat ini paham keadaan dan tahu harus berbuat apa. Saya yakin, ini akan efektif, tidak hanya 3 lembaga strategis yang kumpul, yakni KSP, KPK, dan Bappenas. Tapi, mereka ini figur-figur mumpuni.

    Pak Agus, bukan hanya sekedar Pimpinan KPK, beliau tahu betul urusan pengadaan barang dan jasa, betapa biadabnya dunia persilatan di sana.

    Lalu, Pak Teten, pegiat anti korupsi, mendunia, belia, sangat paham mengenai politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini yang diimplementasikan.

    Kemudian Pak Bambang, juga bukan hanya Kepala Bappenas. Beliau mantan Menkeu yang tahu betul mengenai carut marut penerimaan negara, bagaimana penyelundupan pajak, dan lain-lain. Jadi kebijakan ini dibuat oleh pemain lapangan yang paham betul keadaan. Mereka tidak hanya tahu masalah, tapi tahu harus berbuat apa untuk selesaikan masalah, juga terlahir untuk memberikan solusi. Saya kembali sampaikan apresiasi, saya yakin pembenahan atas ke-3 aspek walaupun sebenarnya sudah ada Perpresnya, akan berdampak signifikan bagi negara. Tapi, Perpresnya harus disempurnakan melihat rencana giat ini.

    Ini rencana cerdas. Selama ini kendalanya perbedaan perspektive, tidak hanya itu, ternyata beda visi sehingga agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih bebas KKN ditafsirkan serta diimplementasikan secara berbeda dengan agenda yang berbeda pula.

    Semoga Perpres baru nantinya bisa menjadi bagian dari solusi kebangsaan untuk mengurangi index korupsi kita.

    Arteria Dahlan bersama Redaksi Klikanggaran.com

  • KMBK: e-KTP dan Kondensat Mangkrak, Tangkap Setnov, Priyono, dan Honggo!

    Jakarta, Klikanggaran.com (20/10/2017) - Ekonomi Indonesia berada di ambang krisis dengan semakin lemahnya daya beli masyarakat, potensi defisit APBN yang melebar, kewajiban pembayaran hutang luar negeri yang terus meningkat, makin tingginya kurs dolar AS atas rupiah, serta hengkangnya para investor yang menambah angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini menimbulkan keprihatinan di banyak kalangan muda dan generasi milenial, khususnya yang bekerja di sektor wirausaha dan profesional.

    "Banyak peristiwa yang menimbulkan ketidakpastian di Indonesia, sehingga berdampak negatif bagi dunia perekonomian. Utamanya adalah masalah penegakan hukum yang 'tumpul ke atas tajam ke bawah.' Akibatnya, banyak investor dan pelaku usaha yang hengkang dan memilih menyimpan uangnya demi menghindari resiko bisnis di tengah suasana gaduh dan tak kondusif," ujar Juru Bicara Kaukus Muda Berantas Korupsi (KMBK), Soeleman Harta, melalui pesan elektronik kepada media, Jumat (20/10/2017).

    Dia menuturkan, salah satu contoh tidak tegaknya hukum ditandai oleh merajalelanya para pejabat dan bandit perampok kekayaan negara yang justru mendapat kekebalan hukum. Sementara, kriminalisasi dan pemenjaraan malah menimpa penegak hukum yang jujur serta para pencari keadilan.

    Sebagai komparasi, di Amerika Serikat dan China, investor dan pelaku usaha merasa nyaman berinvestasi dan memutar uang karena adanya kepastian hukum tanpa pandang bulu. Bahkan, hukuman mati sering dijatuhkan ke pejabat publik yang secara sengaja berkomplot menyalahgunakan kewenangan merugikan negara untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

    "Di China, jika ada pejabat tinggi negara seperti Setya Novanto yang diduga melakukan rangkap kejahatan korupsi KTP elektronik yang disertai dugaan menjual data penduduk kepada kekuatan asing, atau jika terjadi persekutuan jahat mega korupsi kondensat antara mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dengan pengusaha pemilik PT. TPPI Honggo Wendratno yang merekayasa projek dengan dugaan kerugian negara hingga Rp 35 trilyun, pasti mereka telah dihukum gantung, keluarganya juga mendapat sanksi sosial," kecam Soeleman.

    Dalam catatan Kaukus Muda Berantas Korupsi (KMBK), ada banyak skandal megakorupsi yang mendapat kekebalan hukum dan belum dituntaskan bertahun-tahun. Beberapa di antaranya kasus BLBI, Century, KTP Elektronik (E-KTP) dan kondensat BP Migas. Citra pemerintah semakin runtuh, sehingga kepercayaan investor dan dunia internasional terhadap komitmen hukum Pemerintahan Joko Widodo semakin hilang.

    Terkini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus memproses skandal BLBI dan Century, tetapi terkesan lalai dalam penanganan kasus E-KTP, hingga tersangka Setya Novanto yang notabene Ketua DPR RI memenangkan praperadilan yang menyita perhatian dan melukai rasa keadilan rakyat. Sementara dalam skandal kondensat yang ditangani Bareskrim Polri, 2 pejabat BP Migas yang menjadi tersangka yakni Raden Priyono dan Djoko Harsono (mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran) sempat ditahan dan ditangguhkan, dan pengusaha Honggo Wendratno melarikan diri ke Singapura hingga kini.

    "Demi bangkitnya dunia usaha dan perekonomian Indonesia, penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo tak boleh hanya menjadi retorika di berbagai forum dan media. KPK harus segera keluarkan surat perintah penyidikan baru, prindik baru, untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka E-KTP. Dan, Bareskrim Polri harus segera menyeret Honggo Wendratno dan Raden Priyono untuk dipenjarakan!" seru Soeleman Harta.

     

  • KPK Panen OTT Kepala Daerah, Kementerian di Jakarta Juga, Donk

    Jakarta, Klikanggaran.com (17/9/2017) - Dalam satu kesempatan, Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono, mengatakan bahwa transaksi uang haram meningkat menjelang pilkada ini. Unsur yang paling kerap terjerat adalah eksekutif dan legislatif di daerah, dengan nilai korupsi anggaran cukup signifikan. Giri juga menyebutkan bahwa data yang dimiliki KPK, 32 persen yang terjerat OTT adalah kepala daerah dan legislatif, sedangkan 25 persen lainnya dari swasta.

    Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengaku sudah kehabisan akal dalam menangani masalah kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Menyusul kasus yang menimpa Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen, seorang Kepala Daerah di Jatim, Sabtu (16/9/2017), yang kabarnya adalah kader PDI Perjuangan juga ditangkap. Meski KPK belum buka suara terkait OTT ini, pihak PDI Perjuangan telah mendapatkan informasi mengenai hal tersebut.

    Kemudian, empat orang lagi ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Banjarmasin, Kamis (14/9/2017) malam. Mereka berasal dari unsur DPRD Kota Banjarmasin, BUMD, dan pihak swasta. Satu orang diduga Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasin, Muslih. KPK menduga, telah terjadi transaksi terkait proses pembahasan peraturan daerah setempat. Tim juga mengamankan sejumlah uang.

    "Instruksi sudah, pengawasan sudah, saber pungli sudah. Setiap pertemuan mulai dari Kemendagri, Bapak Presiden, sampai Bapak Kemenko Polhukam, selalu mengingatkan untuk hati-hati. Tapi, ya gimana?" kata Tjahjo pada media.

    Jam terbang KPK yang semakin tinggi dalam operasi tangkap tangan (OTT) di daerah ini, mendapat perhatian khusus dari Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Semua tahu, banyak kepala daerah dan wakil rakyat atau DPRD di daerah yang ditangkap. Hal tersebut tentu saja membuat publik kian prihatin.

    "Operasi tangkap tangan KPK di beberapa daerah seperti Bupati Batubara, memperlihatkan ke publik bahwa setelah otonomi daerah, kepala daerah kerja bukan melayani rakyat. Tapi, menjadi raja kecil dengan cara menerima suap, sebagai cara tradisi untuk menghormati sang raja kecil yang bernama kepala daerah," ujar Uchok, mengemukakan kekecewaannya pada Klikanggaran.com di Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

    Menurutnya, biarpun saat ini KPK masif melakukan OTT, tidak ada kata kapok bagi kepala daerah lain. Karena mereka merasa sebagai raja kecil, dan kepala daerah akan semakin banyak kena OTT.

    "Saran saya, biarpun KPK masif melakukan OTT di daerah, tolonglah seimbang juga. Atau, jangan dilupakan kementerian di Jakarta. KPK juga harus tetap memantau pergerakan uang dan program Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin Hanif Dhakiri," tutup Uchok Sky.

  • KPK pun Tersungkur oleh Setnov, Duh

    Jakarta, Klikanggaran.com (29/9/2017) - Bagaikan belut putih yang susah ditangkap, Ketua DPR RI, Setya Novanto, memiliki ajian khusus untuk terhindar dari jeratan tersangka KPK, setelah Hakim Cepi Iskandar menyatakan tak sah penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK.

    Pada pengadilan kali ini, Hakim Cepi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Dimana Setnov menggugat penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK. Putusan tersebut dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Jumat (29/9/2017) pukul 17.30 WIB.

    "Menyatakan penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka dinyatakan tidak sah," ujar Hakim Cepi.

    KPK yang kini sedang tersungkur ini harus memikirkan cara untuk bisa meyakinkan publik atas penetapan tersangka Setnov di praperadilan nanti. Selain itu, ada yang menarik untuk disimak menurut Klikanggaran.com. Dimana negeri ini sangat ironis sekali. Sungguh tak ada lagi harapan hukum bisa tegak berdiri di rezim seperti ini.

    Batalnya status tersangka Setnov secara tiba-tiba menjadi pertanyaan warganet yang sedang ramai diperbincangkan. Misalnya saja, pemilik akun Twitter PATRIOT BANGSA, mengatakan dalam postingannya perihal kemungkinan bebasnya Setnov.

    "Dari dua hari lalu saya sudah ingatkan potensi bebasnya Setya Novanto. Dapat bisikan dari pinggir jalan, operator para papa bekerja keras," ujarnya tadi di Twitter, Jumat (29/9/2017).

    Kemudian komentar lainnya datang dari akun Ary Prasetyo. Ia mengungkapkan kekesalannya juga dengan memposting status di Twitter.

    "Belut senayan memang licin banget. Semoga hukum Tuhan gak pake lama tuk dya," uangkapnya.

    Padahal, Novanto sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

    Selain itu, Novanto juga diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun.

     

  • Lirik Ajaib dari Govinda Sangat Menyentuh Hati, Bagaikan Saldo Utang BPIH

    Jakarta, Klikanggaran.com (13/10/2017) - Bagaikan lirik lagu Govinda yang berjudul "Ajaib", carut marut perasaan rakyat Indonesia saat ini. Lagu yang puitis ini mendeskripsikan suasana hati rakyat yang sempat seperti putus asa melihat kondisi korupsi di negeri ini.

    Bagaimana tidak serasa putus asa, hampir setiap hari bisa dilihat dan dibaca dalam pemberitaan, banyak pejabat yang ditangkap atas tindak pidana korupsi.

    Selain itu, kesadaran pejabat akan anggaran negara yang bukan hak dan miliknya rupanya masih minim. Nafsu serakah bagaikan semut dan gula yang menggerogoti anggaran negara tak pernah habis.

    Coba saja cek pada sistem pengendalian intern Badan Penyelenggaraan Haji terhadap saldo utang Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp77.828.074.334.345, yang diduga tidak dapat diyakini kewajarannya. Artinya, sekelas lembaga audit negara pun tidak mempercayai saldo utang BPIH tersebut.

    Kenapa demikian?

    Dari laporan yang diperoleh Klikanggaran.com mengungkapkan beberapa permasalahan terkait utang BPIH terikat, di antaranya yaitu:

    Pertama, Saldo utang BPIH terikat tidak didukung dengan data yang memadai.

    Kedua, Pencatatan saldo utang BPIH terikat tidak didasarkan hasil rekonsiliasi setoran awal antara data menurut Siskohat dengan data menurut Bank Penerima Setoran (BPS).

    Kemudian terkahir, nilai tukar kurs yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan kebijakan akutansi.

    Sehingga atas permasalahan tersebut, wajar jika ada saldo utang yang tidak memadai. Semoga saja saldo utang tersebut tidak disalahgunakan alias tidak dikorupsi oleh pejabat terkait.

  • Membatalkan Status Setnov Jadi Tersangka, Bukti Busuknya Hukum di Negeri Ini

    Jakarta, Klikanggaran.com (29/9/2017) - Aktivis Rumah Amanah Bela Rakyat, Ferdinand Hutahaean, sangat menyayangkan atas pembatalan status tersangka Ketua DPR RI, Setya Novanto, yang terlibat atas kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

    "Apa yang sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan yang memproses sidang praperadilan Setya Novanto dan memutuskan membatalkan status tersangka terhadap Setya Novanto adalah bentuk pembusukan hukum dan bukti hukum yang membusuk di era sekarang," sesalnya, seperti disampaikan pada Klikanggaran.com pada Jumat (29/9/2017) di Jakarta.

    Menurutnya, ini adalah fakta nyata dan tak terbantahkan, bahwa hukum tidak bisa lagi diharapkan tegak berdiri di era pemerintahan Jokowi ini.

    "Ada ratusan barang bukti dan alat bukti serta keterangan saksi yang mengarah pada keterlibatan Setya Novanto, tapi diabaikan begitu saja oleh Hakim Cepi Iskandar," ujar Ferdinand.

    Selain itu, Ferdinand juga mengatakan bahwa pembatalan status tersangka Setya Novanto oleh Hakim Cepi Iskandar tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (29/9/2017), tidak mungkin terjadi tanpa adanya intervensi kekuasaan.

    "Hal itu sangat patut diduga ada intervensi," tutup Ferdinand.

  • Putusan Praperadilan Setnov, Horor Terseram di Bulan September?

    Klikanggaran.com (30/9/2017) - September 2017, film-film horor tayang di bioskop-bioskop di Ibukota. Selain film asing, film Indonesia pun ikut meramaikan keseraman September tahun ini. Ada tiga film horor Indonesia yang tayang, yaitu Petak Umpat Minako, Gerbang Neraka, dan Pengabdi Setan. Dari tiga film tersebut, film Pengabdi Setan disebut-sebut sebagai salah satu film horor yang paling berkualitas, sebab menyajikan kehororan secara natural alias tidak dibuat-buat. Dengan bahasa paling sederhana, film Pengabdi Setan itu “takutnya tuh pol abis”.

    Joko Anwar, sang sutradara Pengabdi Setan, tidak main-main menggarap film ini. Film yang konon inspirasinya sudah ada sejak 10 tahun lalu digarap secara ambisius dan serius sekali. Joko Anwar sadar bahwa film ini adalah film remark, mau tidak mau dia harus menampilkan kesan pada penonton yang sangat berbeda dengan film aslinya. Hasilnya? Ya, itu tadi pujian-pujian dari kritikus dan penonton terus mengalir kepada film ini.

    “Ketakutan” atau rasa ketakutan itu sudah dimunculkan oleh Joko Anwar sejak awal film ini. Hebatnya, Joko Anwar menumpuk satu konflik dengan konflik-konflik lain sehingga kelanjutan scene berikutnya tidak bisa ditebak oleh penonton. 

    Tapi, sebetulnya ada “film horor” baru yang akan kita saksikan, yaitu film yang berjudul “Bebasnya Para Koruptor”. Jika Pengabdi Setan berada dalam dunia fiksi, maka “film terbaru” ini justru berada dalam dunia nyata kita, dunia di mana kita berada kita di dalamnya dan kita tidak bisa keluar darinya. Yup, ini berbeda dengan film horor di bioskop di mana  jika kita ketakutan, kita tinggal keluar saja dari bioskop, maka selesai sudah ketakutan itu. Namun, “film horor” ini berbeda sebab ketakutan yang bakal kita rasakan bakal menghantui kita semua sepanjang massa.  

    Kita dihantui oleh bakal bebasnya tersangka korupsi dari jerat hukum.  

    Kita mesti menyadari bahwa koruptor bukanlah maling ayam. Koruptor itu pandai menyembunyikan barang bukti, mengerti sistem pengadilan yang akan mengadilinya, dan tentu saja punya “komplotan” yang siap membelanya. Maling ayam tidak begitu, bukan? Mana ada maling ayam bisa menyembunyikan barang bukti? Lah, setiap maling ayam yang tertangkap pasti ayamnya ada padanya. Dan, mana ada maling ayam mengerti tentang sistem pengadilan sehingga bisa mengulur-ngulur waktu agar tidak cepat-cepat masuk rumah tahanan. Dan, yang paling menyedihkan maling ayam tidak punya komplotan, tidak punya orang yang akan berusaha membuatnya tidak ditangkap. Oh ya, maling ayam tidak pandai berakting! Tdak pandai berpura-pura sakit, tidak pandai menunjukkan wajah tidak bersalah. Lagi pula, siapa yang akanmemberikan keterangan sakit kepada maling ayam?

    Nun di dunia maya yang hiruk pikuknya tidak terhenti sedetik pun, masyarakat mengekspresikan rasa takutnya ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengalahkan KPK dalam sidang pra-peradilan penetapan status tersangka pada Setya Novanto. 

    Mereka seolah berteriak,”Inilah horor terseram di bulan September!”

    @Mangkamil, founder klikanggaran.com

     

  • Setelah Memoles Rumah, Bupati Rita Widyasari "Dipoles" KPK

    Jakarta, Klikanggaran.com (27/9/2017) – Kegiatan memoles lantai granit di rumah Bupati Rita Widyasari pernah terjadi pada tahun 2016. Memoles lantai granit rumah Bupati ini dianggap sebagai pilihan yang cerdas agar lantai granit di rumah Bupati Rita Widyasari tidak buram dan kusam. Karena lantai granit yang buram menimbulkan kesan rusuh dan tidak terawat.

    Setelah lantai granit Rumah Jabatan Bupati dipoles menjadi mengkilap atau lebih bercahaya, sekarang gentian, Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari, "dipoles" alias ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Publik bilang, padahal wajah Bupati Rita Widyasari itu cantik dan bercahaya, sebetulnya tidak perlu dipoles lagi sama KPK.

    Menurut Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, Bupati Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka bukan karena operasi tangkap tangan. Tetapi, penetapan tersangka Rita Widyasari tersebut dilakukan melalui pengembangan penyelidikan yang dilakukan KPK.

    Menyoroti anggaran pasca ditetapkannya Bupati Kutai Kertanegara jadi tersangka, sesuai dengan dokumen yang diterima Klikanggaran.com, maka anggaran sebesar Rp120.000.000 yang sudah dibelanjakan oleh Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk anggaran poles lantai granit Rumah Jabatan Kutai Kartanegara pun jadi sia sia, tidak bisa dinikmati oleh Rita Widyasari.

    Malahan sekarang ini, kalau tidak dipanggil KPK, yang menikmati silaunya cahaya lantai granit yang habis dipoles adalah Wakil Bupati Kutai Kertanegara. Dimana pada tahun 2017, Setda sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp109.550 000 untuk memoles lantai granit Rumah Jabatan Wakil Bupati Kutai Kertanegara.

    (Baca juga : Bupati Kutai, Rita Widyasari, Ditangkap KPK)

  • Sulit Awasi Densus Tipikor

    Klikanggaran.com (20/10 /2017) - Hanya satu yang perlu dijawab Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengenai Densus Tipikor: "Apa, siapa, bagaimana, mengawasi orang bersenjata dalam menjalankan Densus Tipikor" yang ide originalnya dari Anggota Komisi III DPR, Achmad Yani, dalam hearing dengan Jenderal Sutarman dan dilanjut oleh Bamsoet?

    Jika itu bisa dijawab dengan pas, tak ada masalah. Jika tak bisa dijawab, jangan diteruskan.

    Penyidik Densus Tipikor itu adalah komunitas orang bersenjata. Harus diawasi oleh orang bersenjata juga. Jika tidak, tak bisa dikendalikan, tak bisa diawasi, berarti tak terukur. Double power ini berbahaya. Beda dengan KPK, bukan komunitas orang bersenjata, maka bisa diawasi. Toh, tetap kedodoran. Apalagi bersenjata.

    Beda dengan di Amerika. Polda, misalnya NYPD (New York Police Department) diawasi Polisi Nasional, FBI. Jika NYPD tak beres, FBI turun, dan mengambil alih kasusnya. Head to head, orang bersenjata lawan orang bersenjata. Maka tak ada masalah, bahwa penegak hukum merupakan bagian utama dari masalah korupsi. Masalah bukan di koruptornya yang duduk manis di rumahnya. The Big Problem dari penanggulangan korupsi adalah peran penegak hukum yang memakan lebih separuh peran koruptor dalam kasus-kasus yang terjadi. Petugas hukum itu sendiri koruptornya yang jauh lebih korup daripada koruptornya sendiri.

    Saat ini, sistem di Polri tak memungkinkan adanya mekanisme kontrol praktikum hukum.

    Waktu kasus Jenderal Djoko Susilo, Polri membela mati-matian, dan berakhir dengan drama Cicak Buaya, memasukkan komisioner KPK ke sel. Tak ada jejak hukum di situ. Tinggal tricki teknik yuridis KUHP dan KUHAP yang didominasi korsa komunitas bersenjata, bukan hukum, sementara Djoko Susilo terbukti koruptor kakap.

    Tricki Korsa ini akan lebih hebat nanti ketika Densus Tipikor running. Yaitu, separuh lebih masalah korupsi, adalah masalah korup pada penegak hukum. Bukan makin berkurang korupsi, bahkan bikin bursa baru yang lebih berkualitas korupsinya.

    Densus itu akan beroperasi seperti KPK. Memiliki alat sadap, seperti Densus 88. Kelebihannya, Polri punya pasukan gerak cepat, ada di mana-mana, bersenjata, dan hafal praktek hukum acara, jumlahnya ratusan ribu, sudah memiliki SOP Bareskrim dan SOP Kapolri. Mungkin nanti ada SOP Densus Korupsi. Habislah para koruptor!

    Para calon tersangka, di OTT. Semua nomor HP anggota di Senayan dimasukkan ke alat sadap. Tak ada satupun yang lolos dari Densus Tipikor. Juga semua potensi di birokrasi, dan terakhir korporasi. Habislah koruptor. Bersih dari Sabang hingga Merauke. Indeks pemberantasan korupsi naik ke juara.

    Itu narasi terlalu indah. Mustahil. Malah kian ruwet dari sebelumnya. Pisau teknik yuridis itu terarah mau-maunya Kapolri. Ya kalau Kapolrinya terus Tito, punya intelektual, profesor. Tapi Densus itu dibuat minimal untuk satu dekade (25 tahun). Tito hanya tinggal 3 tahun. Habis itu, mana intelektual Polri yang calon Kapolri? Tak ada!

    Operasi Polri dilandasi UU No 2 tentang Kepolisian. Jenis UU No 2 itu, adalah "bertanggung jawab kepada UU, melapor kepada presiden". Sedang brief Polri langsung di bawah lini komando presiden. Kalau kata presiden berhenti, ya berhenti. Kalau jalan, ya jalan. Tangkap dan lepas, apa kata presiden. Ini bukan hukum, tapi kekuasaan. Yang anti presiden niscaya di OTT, yang pro presiden dilepas. Sudah bukan urusan korupsi, melainkan Densus membantu presiden untuk menyimpangkan hukum demi selera pribadi dan syahwat kekuasaan.

    Itu keniscayaan. Sebab, Polri memiliki SP3 yang penerbitannya, dalam praktikum yang saya alami selaku pengacara, lebih mempertimbangkan faktor subjektif penyidik. Auhh, gelap.

    Beda dengan UU No 30 tahun 2002 tentang KPK. Jenisnya, "bertanggung jawab kepada UU, melapor kepada UU". KPK juga tak memiliki SP3. Jika seseorang jadi tersangka, masuk dari pintu depan, keluar dari pintu depan. Tak bisa keluar dari pintu dapur seperti pada SP3.

    Sejak Hakim Sarpin menerima praperadilan Jenderal Gunawan, Pasal 170 KUHAP sudah tak punya gigi. Ini membuka pengujian "status tersangka" dari Sprindik KPK yang kemudian, membebaskan Setnov dua pekan lalu dari jeratan KPK via Hakim Cepi Efendi.

    OTT di sektor swasta, jauh lebih hebat. Salah satunya yang terbaru adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan kejahatan korporasi. Perma ini menitik beratkan asset recovery dari quasy criminal proverty law, mampu menjadikan perusahaan sebagai tersangka. Jika Densus Tipikor itu jalannya lurus, sektor ini justru baik untuk digarap karena belum digarap. Baru satu perusahaan yang dijadikan KPK sebagai tersangka, yaitu perusahaan milik Sandi yang diduga bermotif politik pilkada.

    Dengan Perma ini, Densus bisa menjerat korporasi, sejak dari inangnya hingga sisternya. Sebelumnya, korporasi tak bisa didakwa, padahal separuh uang milik WNI disembunyikan di luar negeri, menurut BI.

    Dengan itu, Menkeu Sri Mulyani bergigi dalam menjerat kejahatan korupsi transnasional dan mafioso dalam rangka Open Information Exchange G20 dan OECD. Kejahatan-kejahatan ekonomi lintas negara itu bisa ditangani Densus karena Polri memiliki Interpol.

    Sudah masanya para Taipan disadap. Kasus BLBI malah belum digarap. Yang digarap BPPN hanya Rp 12,6 triliun. Yang Rp 167 triliun, malah sama sekali belum dijamah. BLBI bank plat merah yang Rp 370 triliun, belum pernah disentuh. Jika kena Densus, pasti tuntas.

    Hanya saja, benarkah Densus Tipikor itu mampu berjalan lurus? Berani kepada Taipan? Kalau tak lurus, berakhir dengan hengki pengki, 86, etcetera. Lebih gawat.

    KPK jelas useless. Maksud saya hak supervisi yang disandangnya, amanat UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor. Sebab, UU KPK tidak membreakdown hak supervisi. Mau pake apa atur Densus?

    Pagi-pagi, Jaksa Agung sudah menolak menjadi bagian dari Densus Tipikor. Hanya KPK dengan basa-basi mendukung Densus Tipikor. Yaitu, takut dikerjai Polri.

    Demikian disampaikan oleh Djoko Edhi Abdurrahman (mantan Anggota Komisi Hukum DPR, Wasek LPBH, PBNU) pada Jumat (20/10 /2017).

     

  • Tuntaskan Kasus Korupsi RTH dan Tugu Anti Korupsi Riau!

    Jakarta, Klikanggaran.com (24/11/2017) - Stigma yang menyatakan bahwa ‘Indonesia Negeri Para Koruptor’ sepertinya akan terus melekat, mengingat kasus Korupsi di negeri ini begitu melimpah, mulai dari nasional hingga ke daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai kalangan, baik Pemerintah maupun khalayak lainnya, demi menekan angka korupsi. Salah satunya adalah pernyataan sikap yang dilayangkan oleh BEM Universitas Riau.

    Daerah yang juga banyak diterpa oleh kasus korupsi adalah Provinsi Riau, dengan catatan, tiga Gubenur Riau telah mendekam di balik jeruji besi. Stigma menghapus Riau sebagai Sarang Koruptor di Indonesia dinilai oleh BEM UR sepertinya hanya bualan belaka, yang diucapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

    “Kalimat Riau berintegritas hanya sebagai pemanis belaka, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Riau seakan bersih dari praktik KKN,” kata Rinaldi, Presiden Mahasiswa BEM UR pada Klikanggaran.com, Jumat (24/11/2017)

    “Karena nyatanya, kini kita kembali dipertontonkan dengan hal yang serupa, yaitu kasus korupsi Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Tugu Anti Korupsi, yang diresmikan tepat pada hari Anti Korupsi sedunia pada 10 Desember 2016 lalu. Dimana Provinsi Riau ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Anti Korupsi,” lanjutnya.

    Rinaldi menuturkan niat pembangunan yang awalnya sebagai komitmen Pemerintah untuk melawan korupsi, dengan menelan biaya untuk membangun RTH dan Tugu Anti Korupsi mencapai Rp 8 miliyar dengan menggunakan uang rakyat Riau. Dalam kasus korupsi yang dilakukan dengan cara bersama-sama ini, telah ditetapkan oleh Kejati Provinsi Riau sebanyak 18 orang tersangka, 13 orang di antaranya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Riau, dan sisanya pihak swasta.

    “Tentu, langkah penegak hukum ini patut kita apresiasi, namun pengawalan kasus korupsi ini haruslah serius dan dituntaskan hingga ke akar-akarnya,” tegas Rinaldi.

    Sementara itu, Aditya Putra Gumesa, Menteri Sosial Politik BEM UR, mengingatkan perihal kerugian Negara akibat kasus ini yang ditaksir mencapai Rp 1,23 miliyar, dengan total anggaran proyek pembangunan sebesar Rp 8 miliyar.

    Aditya menyesalkan, di tengah rakyat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, di tengah pembangunan yang masih belum merata, korupsi seperti kian merajalela.

    “Yang kita temukan adalah kesewenangan penggunan anggaran demi memperkaya diri dan mencoreng marwah Provinsi Riau. Rakyat dibohongi oleh tugu yang katanya anti korupsi, namun malah pembangunannya dikorupsi. Saat ini baru satu tersangka yang ditahan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Riau dari sekian banyak para tersangka,” tutur Aditya.

    Untuk hal itulah, Aditya mewakili teman-teman mahasiswa dari BEM Universitas Riau, menyatakan sikap sebagai berikut:

    1. Tuntaskan Kasus Korupsi RTH dan Tugu Anti korupsi sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu.

    2. Menuntut kepada Gubenur Riau untuk memecat oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

    3. Menuntut KPK untuk segera turun tangan untuk mengusut kasus korupsi tersebut.

    4. Menutut Kejaksaan Tinggi untuk serius dan menjaga integritasnya dalam menangani kasus korupsi tersebut.

    5. Menuntut Kejaksaan Tinggi Riau untuk segera menahan para tersangka korupsi lainnya.

     

  • Uang Haram Ini Ngalir ke Paspampres Jokowi, Saatnya Buka-Bukaan!!!

    Jakarta, Klikanggaran.com (19/12/2017) – “Pengakuan Antonius Tonny Budiono, sebagian uang suap kasus korupsi proyek Kemenhub juga ikut mengalir ke Paspampres Jokowi. Dan, kisaran angkanya bukan main, antara Rp 100 juta sampai Rp 150 juta. Pengakuan yang keluar dari mulut pesakitan ini bak petir di siang bolong, luar biasa. Duit bancakan hasil rampok dari negara ternyata bukan hanya mengalir ke pejabat di Kemenhub, tetapi sekelas Paspampres nyatanya diam-diam ikut mencicipi,” kata Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA).

    Hal tersebut menurut Jajang membuktikan, bagaimana uang hasil korupsi bisa mengalir kemana saja. Bukan hanya ke kiri atau ke kanan “orang terdekat”, tetapi bisa juga mengalir deras ke atas.

    “Kita ketahui, Paspampres biarpun bahasa kasarnya hanya pengawal, namun bukan pengawal sembarangan. Mereka ini orang-orang yang paling dekat dengan Presiden Jokowi,” kata Jajang pada Klikanggaran.com di Jakarta, Selasa (19/12/2017).

    Jajang menyesalkan, fakta ini juga menjadi tamparan keras bagi orang nomor satu di Negeri ini. Image yang selama ini dibangun Jokowi tentang dirinya yang bersih dan anti dengan korupsi tercoreng dengan kelakuan pengawal kepercayaannya.

    “Setidaknya dari nyanyian Tonny terkait aliran uang ke Paspampres, sebagai bahan Jokowi untuk mengevaluasi “orang-orang di dekatnya”. Dan, yang lebih penting, sebagai jalan pintu masuk bagi KPK untuk mengawasi proyek-proyek yang berkaitan dengan Paspampres,” lanjut Jajang.

    Jajang juga mengatakan, Center for Budget Analysis (CBA) melihat beberapa proyek yang dijalankan Paspampres selama ini terkesan ditutup-tutupi. Contohnya, mulai dari proyek pengadaan pakaian operasional hitam dengan anggaran sebesar Rp1.248.984.000. Sampai proyek besar terkait pekerjaan rusun grup C yang berlokasi di Lawang Gintung Kota Bogor, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 26,2 miliar lebih.

    Hasil pengamatan CBA, rata-rata proyek yang dijalankan satuan kerja Paspampres, termasuk dua proyek di atas, tidak dijalankan dengan proses lelang elektronik, meskipun nilainya mencapai miliaran, bahkan puluhan miliar.

    Hal tersebut selain terkesan tertutup alias tidak transparan, sangat beresiko terjadinya penyimpangan, karena tidak bisa diawasi langsung oleh publik bagaimana jalannya proses proyek tersebut.

    Maka berdasarkan catatan di atas, Center for Budget Analysis sangat mendukung KPK untuk mengembangkan dugaan aliran yang masuk ke Paspampres terkait seluruh kegiatan yang dihadiri Presiden Jokowi. Sebagai Catatan, sejak 2015 Jokowi sudah melakukan blusukan alias kunjungan, sedikitnya 306 kali.

    “Bisa dibayangkan, jika benar terbukti oknum Paspampres selalu meminta jatah ke panitia di setiap kunjungan Jokowi. “Untuk setengahnya saja” bisa sampai Rp 22,9 miliar, lebih besar dari uang suap yang dikumpulkan Tony senilai Rp 20 miliar,” sesal Jajang.

    “Terakhir, CBA juga mendorong KPK untuk membuka penyelidikan terkait proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Paspampres. Publik tentunya berharap besar, Paspampres yang begitu dekat dengan orang nomor satu negeri ini, bersih dari segala tindakan koruptif,” tutup Jajang.