• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Kemkominfo

  • Jakarta, Klikanggaran.com (05-03-2018) - Meskipun regulasi mengenai registrasi kartu sim seluler sudah bergulir pada akhir 2017 lalu, bahkan fase pemblokiran pun sudah berjalan terhitung akhir Februari 2018, pro dan kontra peraturan Kemkominfo itu belum juga surut.

    Pasalnya, banyak kemudian bermunculan situs yang menyediakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) secara gratis. Belum lagi, masih banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk melakukan registrasi.

    Pihak Kemkominfo yang secara tegas menyatakan menjamin kerahasiaan data masyarakat pun turut dipertanyakan kesiapannya dalam menjalankan sistem registrasi ulang kartu seluler tersebut. Karena, data yang menggunakan data berbasis kependudukan ini urgensinya untuk apa dan siapa? Akan disimpan di database atau server mana? Belum lagi, data kependudukan ini sifatnya tidak rahasia, dan tidak hanya disimpan oleh pemilik data tersebut.

    Selain itu, Kemkominfo pun harus dapat menjelaskan, bagaimana jika ada oknum yang mendaftarkan data yang bukan miliknya? Karena data kependudukan ini tersebar dimana-mana, mengingat bahwa selain data kependudukan selalu dibutuhkan untuk administrasi pemerintahan dan pekerjaan, data kependudukan ini pun bisa berserakan di toko-toko fotocopy.

    Hal-hal tersebut yang kemudian perlu untuk ditanggulangi, bagaimana cara Kemkominfo memverifikasi akun tersebut menggunakan data yang faktual.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (13/10/2017) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memberlakukan aturan baru yang dinilai sebagian masyarakat sangat otoriter. Yaitu terkait kartu SIM seluler prabayar yang sekarang harus diregistrasi.

    Aturan ini tidak hanya berlaku bagi pelanggan yang membeli kartu perdana baru, tetapi juga pelanggan lama. Kalau para operator seluler tidak mematuhi aturan baru mengenai registrasi kartu perdana prabayar ini, maka Kemkominfo akan menindak tegas, atau memberikan sanksi kepada para operator seluler tersebut.

    Salah satu sanksi yang akan diberikan adalah, bisa berupa pengurangan jumlah kuota pengajuan nomor baru oleh para operator seluler. Sementara sanksi yang lain adalah, bila Kemkominfo menerima laporan, lalu dicek ke operator seluler ternyata data pengguna terlapor berbeda (nama, alamat, dan sebagainya), maka operator akan mendapatkan sanksi.

    Dan, pada tahun 2017 ini Dikrektorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menyediakan anggaran untuk monitoring kepatuhan pelaksanaan penataan registrasi kartu prabayar ini sebesar Rp1.403.246.000. Angka anggaran ini pun dinilai publik sangat mahal. Fokus kerja hanya monitoring, tapi bisa menghabiskan anggaran di atas satu miliar.

    Berarti, per bulan bisa habis hingga sebesar Rp116.937.167, hanya untuk "menakut-nakuti" para operator seluler. Untuk kebijakan Kemkominfo ini, publik hanya bisa geleng-geleng kepala.

    “Kerjanya hanya pemborosan anggaran dari pajak rakyat,” kata salah seorang wakil publik.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (03-01-2018) – Terdapatnya kesamaan dokumen penawaran, metode kerja, bahan, alat, harga satuan, dan spesifikasi barang yang ditawarkan, hingga tenaga personalia ketiga peserta lelang di Kemkominfo atas pengadaan sewa kendaraan komisioner dan sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) senilai Rp 1,96 miliar jelas bukan hal yang bukan tanpa sengaja.

    Menurut pengamat politik, Ferdinand Hutahaean, saat diwawancarai tim Klikanggaran.com (03/01/2018), bila melihat dari beberapa hal terkait dokumen penawaran, terdapat kesamaan dan kemiripan terkait yang disampaikan oleh ketiga perusahaan tersebut. Jelas bahwa ini sangat kuat indikasi adanya persekongkolan antara peserta tender.

    Ia menambahkan bahwa persekongkolan tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    “Sanksinya jelas, ketiga perusahaan tersebut harus disanksi admianitrasi dengan diblack list atau sanksi lainnya. Dan, tentunya proses tender harus dihentikan oleh Pengguna Anggaran,” tegas Ferdinand.

    Ferdinand juga menekankan, dalam hal ini perlu juga ditelusuri keterlibatan pihak orang dalamnya, baik panitia atau struktur birokrat yang lebih tinggi. Karena biasanya perbuatan seperti ini berujung pada suap dan gratifikasi.

    “Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian oleh Irjen Kemkominfo dan BPK. Hampir tidak mungkin itu sebuah kelalaian yang dilakukan Kemkominfo, dan sangat besar kemungkinan adanya keterlibatan antara peserta tender dengan orang dalam di kementerian tersebut,” tutup Ferdinand.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (17/10/2017) - Kaki Publik sebagai lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik intens melakukan kajian terhadap Meikarta. Beberapa kali Kaki Publik menyuarakan mengenai dampak sosial dan ekonomi publik kepada lingkungan sekitar.

    Pembangunan Meikarta yang oleh pemerintah digadang-gadang sebagai penopang sektor ekonomi nasional, justru dinilai berbeda oleh Kaki Publik yang menyatakan bahwa Meikarta justru melanggar UUD 1945 dan UU mengenai isi dan konten iklan Meikarta.

    Direktur Kajian dan Riset Lembaga KAKI PUBLIK, Adri Zulpianto, menegaskan bahwa Meikarta yang telah melakukan pembohongan publik harusnya dilihat oleh pemerintah sebagai bentuk pelanggaran pidana. Di samping Meikarta telah menyiarkan berita bohong mengenai luas 500 hektar, padahal yang mendapat izin dari pemerintah daerah setempat untuk pembangunan Meikarta hanya seluas 84,6 Hektar.

    Selain itu, konten iklan Meikarta yang merendahkan bangsa Indonesia seharusnya dilihat pemerintah sebagai konten yang melanggar UUD Pasal 28 G ayat 2 yang menjamin seluruh warga Indonesia untuk terbebas dari sikap merendahkan. Selain itu Meikarta pun telah melanggar UU Penyiaran yang melarang konten-konten merendahkan dan kekerasan.

    Adri menilai bahwa dalam pemasaran sekalipun, tidak perlu menjual masyarakat luas untuk mengunggulkan produk. Hal ini dinilai oleh Adri sebagai perlakuan menjatuhkan produk lain demi mengunggulkan produknya.

    “Jika dilihat dari perspektif hukum, Meikarta telah melakukan tindakan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena Meikarta telah membohongi publik dan merendahkan publik secara luas,” ujar Adri di Jakarta, Selasa (17/10/2017).

    Adri meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk mencabut iklan Meikarta dari peredaran dan menindak tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Meikarta.

    “Daripada Pak Rudi mengurusi SIM card seluler, lebih baik Pak Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informasi mencabut iklan Meikarta, karena iklan tersebut telah melakukan penipuan dan pembohongan, bahkan pembodohan publik,” tegas Adri.

    Adri menambahkan bahwa konten Meikarta tidak perlu dirubah, jika konten iklan itu dirubah, artinya pemerintah telah melegalkan pembangunan Meikarta yang dari sisi pembangunannya saja telah melanggar administrasi. Adri menerangkan, pihaknya yang telah melakukan analisa di lapangan dan menemukan beberapa indikator korupsi yang dilakukan oleh pemerintah.

    “Beberapa kali kita bertemu dengan pemasaran. Miris, mereka bilang bahwa yang ribut-ribut mengenai Meikarta adalah pihak yang belum diberi “pelicin”, nanti juga jika sudah diberi pelicin, baru mereka pada diam,” ungkap Adri.

    Dari pertemuannya dengan marketing Meikarta, Adri menemukan adanya indikasi KKN di dalam pemerintah yang seakan sudah diberi “pelicin” oleh Meikarta. Sehingga pemerintah mengabaikan keluhan masyarakat sekitar, dan melakukan pembiaran terhadap pembangunan dan pemasaran Meikarta yang bermasalah.

    Meikarta dengan Lippo Group yang dimiliki oleh James Riyadi dan menghabiskan 278 triliunan rupiah tersebut, kemudian merasa arogan dengan segala yang dimiliki. Tapi, tidak semua hal mampu dibeli dengan uang.

    “Ada banyak masyarakat yang perlu dilindungi, bukan hanya sekedar bicara uang untuk membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi,” pungkas Adri.

    Kaki Publik berharap, Meikarta harus diberhentikan iklan dan pembangunannya, untuk menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan, Kemkominfo wajib menindak tegas atas pelanggaran konten iklan yang dilakukan oleh Meikarta tersebut, juga pemerintah haru bertanggung jawab atas seluruh pelanggaran yang terjadi.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (16/10/2017) - Iklan Meikarta yang beredar selama ini di televisi dianggap sebagai suatu rangkaian yang menghina dan merendahkan derajat dan martabat masyarakat Indonesia. Hal ini sepertinya tidak berlebihan, jika secara seksama kita menyaksikan iklan yang diciptakan oleh Perusahaan Lippo Group milik James Riyadi tersebut. Dimana dalam iklan telah menghadirkan visual mengenai kebobrokan lingkungan di Indonesia.

    Dalam iklan berdurasi sekitar 2 menit tersebut memvisualisasikan untuk mengajak pindah ke kota baru yang disebut Meikarta, dengan latar belakang tindak kejahatan yang terjadi, serta kebobrokan moral masyarakat Indonesia.

    Atas hal ini, publik tentu saja bertanya-tanya, entah bagaimana pemerintah melakukan pembiaran terhadap iklan yang merendahkan harkat martabat sebagian besar masyarakat Indonesia tersebut. Padahal UUD 1945 pasal 28 G ayat 2 telah menjamin kebebasan setiap orang dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

    Saat ditanya pendapatnya terkait hal tersebut, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, berpendapat bahwa Meikarta telah melanggar Undang-Undang.

    “Dalam siaran di Indonesia, baik film maupun iklan, dilarang untuk menampilkan adegan kekerasan, bahkan merendahkan derajat manusia,” ungkap Jajang.

    Jajang mengingatkan, bahwa UU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 36 ayat 5 dan ayat 6 telah melarang untuk menyiarkan konten yang merendahkan, menghina, dan melakukan kekerasan.

    “Apalagi, iklan tersebut mempertontonkan seorang anak gadis yang melihat kejadian kekerasan. Iklan ini jelas telah melanggar UU Penyiaran. Ke mana KPI dan Kominfo?” imbuh Jajang.

    Senada dengan yang diungkapkan oleh Jajang, Direktur Kajian dan Riset Lembaga KAKI PUBLIK, Adri Zuloianto, kepada media menyatakan dengan tegas bahwa iklan Meikarta jelas telah melanggar UUD 1945,

    “Iklan Meikarta jelas-jelas sudah melanggar UUD 1945 pasal 28 mengenai HAM. Bahwa setiap orang harus terbebas dari perlakuan yang merendahkan. Dan, Negara harus menjamin hak-hak tersebut,” tegas Adri.

    Adri yang juga bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi ini mengungkapkan bagaimana hati masyarakat di sekitar proyek Meikarta tersebut.

    “Bayangkan, di sekitar area pembangunan tersebut terdapat masyarakat yang hidup, lalu dipertontonkan iklan yang menunjukkan mengenai lingkungan yang kumuh. Ini kan menyakitkan!” terang Adri.

    Adri menambahkan, semestinya Kominfo fokus dalam memperhatikan masyarakat secara luas, ketimbang mengurusi SIM card telepon seluler.

    “UU Penyiaran yang berada di bawah kewenangan Kominfo ini kan harusnya diperjelas, bukan malah mengurusi kartu SIM telepon seluler. Iklan itu telah lama menyayat hati masyarakat Kabupaten Bekasi, harusnya dihapus dan ditarik dari peredaran!” ujar Adri dengan kesal.

    “Jika Meikarta memang membantu membangun perekonomian nasional, mestinya yang menyatakan demikian melihat terlebih dulu ke dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 4. Bahwa perekonomian nasional harus juga berwawasan lingkungan, bukan malah mengabaikan wawasan lingkungan tersebut. Sehingga iklan tidak berdampak terhadap sebagian luas mayarakat Indonesia yang berpendapat bahwa lingkungan amoral tersebut ada dan dibiarkan, dan solusinya hanya pindah ke Meikarta! Ini akan membangun pemikiran kerdil di tengah masyarakat!” lanjutnya.

    Menutup penjelasannya, Adri menerangkan, bahwa jika pemerintah memandang Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka harusnya pemerintah berpegang teguh pada UUD 1945, bukan malah mengabaikannya.

    “Kita telah melihat corak pemerintah Jokowi yang menabrak peraturan-peraturan dan mengabaikan UU, ini jelas suatu yang kontraproduktif, di samping pemerintah yang mengunggulkan Pancasila sebagai ideologi, tapi UUD 1945 diabaikan,” pungkas Adri.

    Meikarta, yang digadang-gadang sebagai kota baru yang membantu perekonomian nasional, tapi dianggap sebagian masyarakat pribumi, bahwa pembangunan proyek tersebut melanggar banyak peraturan. Dan, pemerintah seperti abai terhadap dampak negatif yang terus berkembang.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (1/11/2017) - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) mengeluarkan peraturan keras, agar masyarakat yang punya kartu prabayar segera melakukan registrasi ulang dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor KK (Kartu Keluarga). Tujuan Registrasi tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada pelanggan jasa telekomunikasi.

    Tetapi, peraturan Kominfo ini sepertinya mendapat perlawanan dari masyarakat atau pengguna kartu prabayar. Ada juga bentuk perlawanan atas peraturan Kominfo itu dengan cara "candaan", sebagai penolakan registrasi kartu prabayar.

    Klikanggaran.com mencoba mengambil beberapa contoh pernyataan masyarakat yang sudah viral di media sosial terkait perlawanan atau penolakan atas registrasi ulang yang dipaksakan oleh Kominfo itu. Publik seperti tidak mau tahu alasan diberlakukannya peraturan, yaitu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kalimat-kalimat tersebut seperti :

    (+62 812-4336-1××x) : hati2.. ada kecurigaan registrasi kartu prabayar diviralkan untuk kepentingan pilpres 2019. data kita nanti akan dipakai orang aseng untuk memilih.

    [31/10 19:49] +62 812-4336-1××× : logika sederhanaya kalau semua muslim tdk registrasi ulang dan kartu diblokir, maka yg rugi adalah perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, dan itu tdk akan terjadi.

    [31/10 19:49] +62 812-4336-1××× : maka hemat sy kita viralkan untuk tdk regist, coba kita pikir secara jernih, buat apa regist nomor ktp dan kk? krn kalau nomor kk di regist maka semua anggota keluarga akan terdeteksi. dan muncul semua no ktpnya.

    Selain pengguna kartu prabayar yang melakukan penolakan dengan cara terus terang, ada juga dengan cara "candaan" sebagai penolakan registrasi kartu prabayar, seperti : "Maaf, Registrasi kartu anda gagal karena NIK anda terdeteksi punya utang di warung kopi sebelah rumah anda".

    Kemudian yang lainnya , "Pintar juga situ nyuruh kite-kite Register ulang nomor hp. ternyata sms - nya bayar. Kalau Rp.300 x 25 juta orang aja, bisa dapat Rp 7.5 miliar".

    Kemudian ada juga yang lebih keras seperti, "Tolak Registrasi dengan No KTP dan KK !!! Stop nyusahi Rakyat !!!"

    Itu hanya sebagian kecil bentuk penolakan publik.

    Nah, melihat banyaknya perlawanan dari rakyat ini, sepertinya Kemkominfo harus lebih banyak dan lebih luas lagi melalukan sosialisasi kepada rakyat. Karena katanya, perlawanan ini juga merupakan bentuk bahwa rakyat kurang percaya kepada pemerintahan rezim Jokowi.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (12/10/2017) - Artis Nafa Urbach sepertinya tak ada habisnya dirundung "kemalangan". Salah satunya adalah kasus perceraiannya dengan sang suami, Zack Lee, yang prosesnya belum selesai dan masih berlanjut.

    Belum selesai kasus penceraian Nafa Urbach, sudah muncul kasus baru lagi. Seorang pemuda bernama MHHS (19 tahun), melakukan dugaan tindak asusila lewat ujaran dan foto putrinya yang bernama Mikhaela Lee Jowono yang berusia 6 tahun.

    MHHS yang asal Bandung ini sudah diringkus oleh pihak kepolisian, karena diduga mengirim konten-konten pornografi ke akun Instagram Nafa.

    Dengan adanya kasus yang menimpa Nafa Urback ini, yaitu mendapat kiriman foto-foto pornografi, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di ruang publik. Mereka bertanya, negara melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), apakah benar-benar tidak berdaya untuk melindungi warganya?

    Padahal, uang pajak rakyat sudah direalisasikan sebesar Rp182.111.683.606 untuk Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tujuannya adalah untuk proyek penangkal, berupa Alat Perangkat Pengendalian Situs Internet Bermuatan Negatif. Tapi, ternyata tidak atau belum berfungsi rupanya.

    Hal ini hanya membuat publik kecewa sekali. Harganya mahal sekali untuk membeli alat ini, tapi terkesan tidak bisa dipergunakan. Apalagi, publik menilai, lelang proyek "Alat Perangkat Pengendalian Situs Internet Bermuatan Negatif" tersebut sepertinya harus dicurigai. Jadi sebaiknya aparat hukum seperti KPK, melakukan menyelidikan atas pengadaan barang tersebut.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (11/11/2017) - Salah satu kementerian di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI yang memiliki segudang kebijakan terhadap komunikasi dan informatika, ternyata menyimpan pula titik gelap terhadap pengelolaan anggaran yang dikelolanya.

    Salah satu titik gelap yang dikatakan adalah terkait adanya pemborosan keuangan negara. Pemborosan anggarannini mencapai Rp 12,20 miliar pada tahun 2016 atas tidak terpenuhinya tujuan pengadaan layanan akses internet pada 307 lokasi.

    Hanya untuk satu kementerian saja, negara harus menyia-nyiakan anggaran hingga puluhan miliaran rupiah. Terlebih sudah diketahui, bahwa anggaran yang dikelola Kemkominfo didapatkan dari hasil keringat rakyatnya dari pajak.

    Bahkan tidak hanya pemborosan itu saja, masih ada pemborosan-pemborosan lainnya di Kemkominfo, misalnya saja pemborosan sebesar Rp 10 miliar atas pengadaan insfrastruktur jaringan di tahun yang sama.

    Sehingga untuk kondisi ini, keadilan patut dipertanyakan. Karena bagaimanapun, berbagai macam kebijakan banyak diterapkan untuk rakyat. Sedangkan untuk para pejabat sendiri di kementerian khususnya di Kemkominfo, dalam mengatur dana dan mengelola anggaran seharusnya diterapkan dengan baik. Agar tidak terjadi pemborosan, kebocoron, kerugian, mark up, dan sebagainya.

    Ironis sekali, di sisi lain pemerintah harus memperketat gaya komunikasi dan informatika rakyatnya, tapi di pihak lain pemerintah berevoria dengan gaya pengelolaan anggaran buruknya.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (14/10/2017) – Seperti telah kita ketahui, Kementerian Komunikasi dan Informasi mengeluarkan peraturan wajib registrasi kartu SIM dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) bagi seluruh penduduk Indonesia. Namun, peraturan tersebut dianggap sebagian besar warga sebagai indikasi pelanggaran HAM.

    Wajib registrasi menggunakan NIK bukanlah sesuatu yang baru, karena sejauh penggunaan telepon seluler, pendaftaran kartu yang berfungsi menghubungkan setiap orang tersebut adalah suatu keharusan untuk mengoptimalkan fungsi dan kegunaan telepon seluluer. 

    Akan tetapi, pendaftaran tersebut terasa terlalu bebas, tidak ada pengaturan yang ketat dalam hal pendaftaran kartu SIM. Sehingga, seringkali terjadi penyimpangan hukum yang dilakukan dengan menggunakan telepon seluler, dan penyimpangan tersebut susah terlacak karena data yang dirasa pemerintah masih kurang valid. Mungkin, karena hal inilah makaPemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi menerapkan system wajib registrasi kartu SIM menggunakan data NIK dan nomor KK.

    Kendati demikian alasannya, kebijakan pemerintah ihwal penerapan wajib registrasi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, mengingat kartu NIK yang seringkali digunakan melalui eKTP merupakan satu komponen wajib administrasi dasar.

    Artinya, eKTP bisa saja berada di tangan siapapun yang bukan pemiliknya, dan besar kemungkinan akan terjadi penyelewengan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Miftahul Jannah, (27), wanita karir yang bekerja di daerah Rasuna Said misalnya, sedari awal, sejak tahun 2008, menggunakan telepon seluler sudah menggunakan data KTP-nya untuk mendaftarkan kartu telepon seluler. Dirinya merasa selama ini tidak ada manfaat besar dari pendaftaran administrasi yang kini diperketat peraturannya.

    “Ketika ada masalah terkait jaringan, kita justru berhadapan dengan CS yang pastinya menanyakan lebih dulu nama, alamat, dan posisi, atau dimana keberadaan kita. Artinya, registrasi saya selama ini tidak berfungsi,” katanya.

    Miftah menambahkan, jika memang registrasi kali ini benar harus menggunakan nomor eKTP, yang perlu diperhatikan adalah siapa saja yang memegang salinan kartu tersebut.

    “Yang bahaya itu, eKTP dan KK kita ini kan seperti hak bagi umum! Kerja, eKTP dan KK! Cicilan, eKTP dan KK, ke kelurahan, eKTP! Bahkan ke RT juga eKTP, semua urusan kita selalu diminta eKTP. Ini justru akan menjadi rentan pembajakan,” tuturnya.

    Senada dengan hal tersebut, Kevin Juanda (26), pria pengantin baru yang sedang mengurus eKTP dan KK-nya justru mempertanyakan, “Ini kebelinger! Bagaimana kita mau mengurus SIM hp, eKTP dan KK saja dari 3 bulan yang lalu belum juga ditangani sampai sekarang!”

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Kajian dan Riset Lembaga KAKI PUBLIK (Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik), Adri Zulpianto, menyatakan bahwa jika pemerintah berpegang teguh pada Pancasila, mestinya kebijakan pemerintah terkait Wajib Registrasi menggunakan NIK dan KK mempertimbangkan betul UUD 1945 Pasal 28G.

    “Mestinya pemerintah menjaga hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Artinya, pemerintah yang berdalih mencari solusi untuk keluar dari cengkeraman penipuan dan terorisme, justru malah masuk ke dalam penumbuhan terorisme itu sendiri,” ungkap Adri pada Klikanggaran.com di Jakarta, Sabtu (14/10/2017).

    Adri sendiri yakin, bahwa rakyat Indonesia pasti setuju dalam hal pemberantasan terorisme, penipuan melalui telepon seluler dan jaringan internet, tapi untuk merespon pemberantasan tersebut mestinya yang perlu dikaji dan dipertimbangkan adalah dampak dari kebijakan yang diberlakukan.

    “Sejauh ini pemerintah sudah mampu berbuat banyak, menangkal terorisme dan penipuan melalui telepon seluluer dan jaringan internet, tapi kenapa pemberlakuan wajib registrasi dengan kartu NIK dan KK ini seperti mundur ke belakang? Bahkan masuk ke dalam pembatasan hak pribadi masyarakat. Bagi warga awam, Pemerintah dianggap seperti ingin memasang alat penyadap kepada seluruh warga Negara Indonesia. Sehingga menimbulkan rasa tidak aman, dan menjadi tampak jelas, kebijakan tersebut melanggar HAM,” imbuhnya.

    Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menambahkan, bahwa kebijakan Wajib Registrasi menggunakan NIK dan nomor KK adalah suatu kebijakan yang membatasi HAM dan rentan menimbulkan kegaduhan.

    “Yang perlu diketahui bersama adalah, Era Jokowi ini kan era dimana pelanggar HAM hidup kembali. Terasa jelas bahwa pendapat masyarakat umum dibatasi, sehingga kebijakan tersebut direspon oleh masyarakat sebagai langkah pembantaian bagi pendapat-pendapat masyarakat yang berkembang, karena bagi masyarakat yang tak terdengar suaranya ini, hanya dapat menyuarakan pendapat mereka pada sesama teman, dan yang paling memungkinkan adalah melalui telepon seluler tersebut,” tandas Jajang.

    Sebagai catatan, Kominfo melalui jaringannya telah memberikan pengetahuan, bahwasannya Kominfo memberlakukan wajib registrasi bagi kartu SIM lama dan kartu SIM baru dengan menggunakan nomor NIK maupun nomor KK.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (02-01-2018) - Pada tahun 2016 di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia ditemukan adanya indikasi persengkokolan antar peserta lelang, yang luput dari perhatian Kemkominfo. Diketahui, persengkokolan tersebut atas pengadaan sewa kendaraan komisioner dan sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), senilai Rp 1,96 miliar.

    Selain itu, dokumen penawaran peserta lelang dalam proses pengadaan pekerjaan tersebut yaitu antara CV MKA (pemenang lelang), CV SJU, dan CV PJ. Dalam penulusuran Klikanggaran.com indikasi persengkokolan tersebut diketahui ada pada ketiga peserta lelang, yang memiliki kesamaan dokumen teknis yang berisikan metode penanganan darurat kendaraan, yakni penggunaan nomor telepon yang sama dan alamat yang sama.

    Bahkan, terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain, metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) atau dukungan teknis. Hingga nilai penawaran dari ketiga peserta tersebut sangat berdekatan satu sama lain, dan mendekati nilai HPS (Harga Prakiraan Sendiri).

    Berikuta rinciannya :

    1. CV NIKA Rp1.960.200.000,00
    2. CV PJ Rp2.020.700.000,00
    3. CV SJU Rp1.981.375.000,00

    dengan HPS Rp2.066.280.000,00.

    Jadi kesimpulannya, hampir seluruh penawaran dan penyedia mendekati HPS. Dan, aneh bin ajaibnya adalah, Direktur CV SJU ternyata merupakan personalia CV MKA. Hingga tenaga personalia ketiga peserta lelang adalah sama. Jadi, ada keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.

    Maka, atas kelalaian ini menjadi tanda tanya publik, apakah benar persengkokolan ini luput dari pantuan Kemkominfo? Atau, memang sengaja dibiarkan? Karena kalau melihat akibat dari persengkokolan tersebut, belanja barang sewa kendaraan senilai Rp1.960.200.000 tidak dapat diyakini sebagai harga yang menguntungkan negara.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (05-03-2018) - Batas waktu registrasi ulang kartu SIM telah berakhir. Kendati demikian, masih terdapat polemik di dalamnya, masih banyak publik yang mengeluh terkait hal tersebut.

    Publik pun bertanya-tanya mengenai fungsi registrasi ulang, yang harus berdasarkan data NIK dan KK.

    Hingga proses registrasi berakhir pada Jumat (02/03/2018) lalu. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melakukan registrasi. Tak sedikit pula yang gagal sampai kartu SIM pun terblokir.

    Kondisi gaduh registrasi ini pun ternyata dirasakan oleh salah satu pejabat negara. Seperti dilansir dalam cnnindonesia.com, Juru bicara sekaligus Komisioner Komisi Yudisial, Farid Wajdi, memberikan kultwit terkait polemik registrasi kartu SIM.

  • Jakarta, Klikanggaran.com (13/12/2017) – Di saat kondisi keuangan negara dalam situasi pailit dan rakyat tengah dalam kondisi kesulitan ekonomi, mestinya para lembaga negara semacam kementerian memilki kesadaran untuk membangun strategi khusus dalam mengurangi adanya dampak kerugian negara pada operasional.

    Jika pada satu tahun dan satu kementerian saja mengakibatkan kerugian negara sekian ratus juta karena kurangnya strategi, artinya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) benar-benar terkuras habis, sia-sia dan jauh dari kata efektif dan efesien.

    Misalnya saja di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), untuk tahun 2016 saja ditemukan kerugian negara sekitar Rp 523,98 juta atas satu paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pelaksanaan proyek Improvement On Television Transmitting Station Phase II (ITTS-2).

    Apalagi, diketahui dari data yang diperoleh Klikanggaran.com, kerugian tersebut diduga karena ada hal yang tidak wajar. Hal ini benar-benar membuat publik jengkel, karena sudah diduga, Kemkominfo tidak memiliki strategi khusus dalam melakukan pemantauan atas kegiatan tersebut.

    Akhirnya, pemerintah untuk memuhi kebutuhan pokoknya, seperti melaksanakan pembangunan fisik, dengan melakukan pinjaman alias ngutang dan menggadaikan rakyatnya sebagai korban.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (9/10/2017) - Pada Jumat (10/6/2017), sebuah akun Facebook dengan nama Bel Nielsen memberikan kabar peringatan bahwa ada turis yang suka seks esek-esek bernama David Bond sudah tiba ke Indonesia. David Bond adalah pria asal Amerika Serikat, memutuskan untuk berhenti bekerja dan berkelilingi ke Asia.

    Maksud dari peringatan ini, karena David Bond dianggap oleh sebuah akun Phil Bakalis sebagai seksual predator. Hal ini bisa dilihat dari ketika mulai beraksi mendekati seorang perempuan, hingga merayu dan berhubungan seks dengan perempuan korbannya, dia secara diam-diam merekam aksinya dengan kamera sendiri tanpa sepengetahuan perempuan tersebut.

    Setelah David Bond merekam semua adegan seksnya, lalu tanpa minta izin dari perempuan teman seks tersebut, menjual video itu ke online "website VIP". Kelakuan David Bond ini diketahui juga pernah dilakukan di negara Taiwan, Vietnam, dan Jepang.

    Meskipun nanti David Bond berhasil mendapatkan korban orang Indonesia, lalu bisa bikin video (seks?) dan berniat menyebarkan ke online di Indonesia, hal ini tentu tak bakalan berhasil beredar di online seluruh Indonesia. Karena Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), pasti akan langsung punya penangkalnya. Yaitu berupa perangkat pengendalian situs internet bermuatan negatif seharga Rp182.111.683.606.

    Selain punya penangkal situs internet yang bermuatan negatif, pihak Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika juga punya jasa konsultansi dengan sudah menghabiskan sebesar Rp6.366.426.000. Jadi publik tak perlu takut, karena negara sudah menyiapkan anggaran yang mahal dan (boros_publik) untuk menangkal situs internet yang negatif. Yang penting, yang harus dijaga adalah perempuan Indonesia agar tidak jadi korban seksual David Bond.