• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Kemeko Polhukam

  • Jakarta, Klikanggaran.com (17/8/2017) - Pada tahun 2015 Satker Kemenko Polhukam memperoleh alokasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp7.736.927.000 dengan realisasi sebesar Rp7.483.916.190 (96,73 persen). Realisasi Belanja Modal tersebut di antaranya digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan Peralatan dan Mesin di lingkungan Kemenko Polhukam berupa alat pengolah data, peralatan absensi, teknologi informasi, dan lainnya.

    Namun, dari laporan yang diperoleh Klikanggaran.com terdapat barang hasil pengadaan tahun 2015 di lingkungan Kemenko Polhukam belum diberikan label kode registrasi BMN senilai Rp 1,64 miliar. Sehingga, hal tersebut berakibat pada lemahnya pengamanan fisik dan pengamanan administrasi BMN pada hasil pengadaan tahun 2015 tersebut.

    Sebelumnya, diketahui bahwa apabila barang-barang hasil pengadaan diserahkan oleh rekanan pelaksana pada saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belum dicairkan, maka akan diberikan label berupa kode registrasi (kode lokasi dan kode barang) sementara yang berasal dari aplikasi SIMAK BMN dummy. Yaitu aplikasi SIMAK BMN yang biasa digunakan untuk berlatih.

    Rupanya, kode registrasi sementara tersebut masih menempel pada barang hasil pengadaan tahun 2015, dan belum diganti dengan kode registrasi permanen yang dihasilkan dari aplikasi SIMAK BMN yang seharusnya. Yaitu sebanyak 48 item barang senilai Rp517.964.380. Barang hasil pengadaan tahun 2015 lainnya juga belum diberikan kode registrasi sama sekali. Yaitu sebanyak 37 item barang senilai Rp1.128.142.450, jadi jika ditotal yaitu sebesar Rp 1,64 miliar.

    Kondisi ini jelas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (BMN). Dari sini memperlihatkan kurang tertibnya pengamanan administrasi BMN di lingkungan Satker Kemenko Polhukam senilai Rp 1,64 miliar. Mungkin, bisa dibilang lemah dalam penertiban.