• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

jokowi

  • Beda Memang, Gaya Cak Imin dan Jokowi Ketika Pengen Jadi Presiden

    Jakarta, Klikanggaran.com (31/10 /2017) - Pemilihan Presiden 2019, kurang lebih tinggal dua tahun lagi. Meskipun masih jauh, tapi dunia politik mulai rame. Tim sukses pun mulai sibuk mengkampanyekan kandidat Presiden Idola mereka.

    Terkait hal tersebut, ada organ taktis (30/10/2017) bernama Jaringan Akar Rumput Cak Imim (Jangkar Cak Imin). Jangkar Cak Imin ini berisi pemuda pengagum A. Muhaimin Iskandar, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.

    Jangkar Cak Imin yang dikoordinatori oleh Jabidi Ritonga ini sangat giat menggadang-gadang Cak Imin untuk menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Sebagian publik menilai, mendorong Cak Imin hanya menjadi wakil presiden seperti mencabut hak politik Cak Imin. Bisa dikatakan, Cak Imin hanya boleh jadi wakil presiden, bukan jadi presiden.

    Sebelumnya (29/10/2017), juga ada organ taktis bernama Pro-1, mendeklarasikan dukungan kepada Cak Imin-AHY untuk ikut Pilpres 2019. Ketua Nasional Pro-1 ini adalah Baihaqi Maisin, yang menyatakan bahwa organisasinya tidak tergabung atau terafiliasi dalam parpol manapun. ‘Kami kelompok muda non parpol. Kami menolak dikait-kaitkan dengan parpol manapun’.

    Menurut pantuan Klikanggaran.com, ternyata Ketua Nasional, Baihaqi Maisin, dan Kelompok Pro-1, memiliki latar belakang yang sama dengan Muhaimin Iskandar. Dimana Baihaqi dan Cak Imin berideologi yang sama, berorganisasi yang sama, bahkan teman dan kerabat Baihaqi masih satu tali-pertemanan dengan Cak Imin.

    Sementara Kordinator Jangkar Cak Imin, Jabidi Ritonga, adalah mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII). Dari sini saja sudah terlihat, bahwa Jabidi Ritonga itu adalah yunior dari Cak Imin dalam organisasi mahasiswa yang sama.

    Cara kampanye Jangkar Cak Imin maupun kelompok Pro-1 dalam mendorong Cak Imin menjadi pemimpin (wakil presiden) pada pilpres 2019, adalah gaya kuno sekali. Hanya mempergunakan massa dan kader sendiri agar publik yakin bahwa Cak Imin memang layak jadi wakil presiden.

    Seharusnya, tim sukses Cak Imin mengetahui bahwa kampanye dengan model dukung mendukung ini bukanlah cara yang terbaik. Tapi, kalau hanya untuk menghambur-hambur duit sudah pasti, dan hasilnya belum tentu mendapat simpati publik dengan kampanye seperti itu.

    Sebaiknya, tim sukses Cak Imin lebih dulu belajar dari kampanye Jokowi ketika ingin jadi presiden. Kampanye Jokowi sudah dilakukan sejak ketika menjabat sebagai Walikota Solo dan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

    Dimana Jokowi tidak pernah memanfaatkan kader sebagai wahana kampanye. Tapi, selalu mempergunakan mobil esemka dan gorong-gorong untuk memancing sentimen publik agar dapat dukungan dan simpati dari publik.

    Waktu menjabat Walikota Solo, Jokowi memperkenalkan mobil esemka yang disebut-sebut sebagai mobil nasional. Sehingga begitu banyak media yang memberitakan hal tersebut. Dan, mobil esemka ini, membawa nama Jokowi melejitkan sampai setinggi langit. Jokowi jadi dikenal oleh masyarakat Indonesia dalam waktu yang singkat.

    Kemudian, waktu menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sempat turun ke gorong-gorong di Jalan MH Thamrin Jakarta untuk melihat saluran air yang tersumbat. Ada gorong-gorong yang tersumbat, Jokowi langsung turun ke lapangan dan masuk ke got-got kotor yang mampet.

    Belajar dari pengalaman itu, publik akhirnya menilai, cara dan gaya kampanye untuk Cak Imin agar menjadi wakil presiden yang dilakukan oleh Jangkar Cak Imin maupun kelompok Pro-1 hanya bikin muak publik saja. Lebih baik Cak Imin melakukan kampanye yang sangat elok dan elegan seperti Nusantara mengaji yang bikin publik berdetak kagum, meskipun nama Cak Imin belum melejit seperti saat Jokowi memperkenalkan Mobil Esemka.

    Tetapi, sepertinya, proyek Nusantara Mengaji kalau mau dilakukan lagi, katanya harus ada izin dulu dari para dukun. Betul nggak, sih?

     

  • Begini Menurut Pengamat, Terkait Uang Suap ke Paspampers

     

    Jakarta, Klikanggaran.com (24/12/2017) - Beberapa waktu lalu Antonius Tonny Budiono berkicau pada sidang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa ada sebagian uang suap yang mengalir ke Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampers) sebesar Rp 150 juta.

    Menurut pandangan Ferdinand Hutahaean, Aktivis Rumah Amanah Rakyat (RAR), hal tersebut merupakan tamparan keras bagi wajah di lingkaran utama Presiden Jokowi. Sebagaimana kita ketahui, Paspampres itu sudah punya anggaran yang memadai dan sangat cukup. Karena Paspampres adalah prajurit-prajurit utama pilihan, terpilih atas integritas, loyalitas, kepribadian, dan tangkas serta cerdas.

    “Sehingga menjadi sangat aneh ketika pasukan khusus ini dituduh menerima suap,” tegas Ferdinand Hutahaean saat diwawancarai via telpon pada Sabtu (23/12/2017).

    Ferdinand melihat, ini tidaklah murni suap kepada prajurit. Anggarannya pun sering sudah dimasukkan dalam anggaran acara resmi. Memang, ini sebagai bentuk keramahan berlebihan dari panitia kepada Paspampres saat ada kunjungan Presiden.

    "Sering kita mendengar bahwa prajurit bukan cuma Paspampres, bahkan instansi lain ketika bertugas dapat perhatian lebih dari panitia,” tuturnya.

    Ferdinand menegaskan, pengakuan terdakwa dan uang yang digunakan adalah uang korupsi, maka perlu ada tindak lanjut dan pemeriksaan internal oleh TNI. Jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi, karena akan mencoreng lembaga kepresidenan dan mencoreng nama satuan Pasukan Pengamanan Presiden.

    “Terakhir, mungkin Presiden perlu lebih memperhatikan kesejahteraan prajurit pengawalnya, agar tidak kekurangan,” tutupnya.

    (Baca juga : Uang Haram Ini Ngalir ke Paspampres Jokowi, Saatnya Buka-Bukaan!!!)

  • Ferdinand: Waspada Rezim Sesat Pikir, Jaga Jarak Aman Nalar Anda

    Jakarta, Klikanggaran.com (1/8/2017) - Aktivis Rumah Amanah Rakyat, Ferdinand Hutahaean, mengungkapkan dengan perasaan berat, bahwa di pagi kemarin, Senin tanggal 31 Juli 2017, bulan Juli akan segera meninggalkan kita. Agustus kini di depan mata, sebuah bulan yang amat besar bagi bangsa Indonesia, karena di bulan inilah Indonesia diproklamirkan sebagai negara dan bangsa merdeka. Tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Kini 72 tahun sudah usia Bangsa ini, sudah cukup matang dan cukup tua jika dibandingkan dengan usia seorang manusia. Beranak cucu dan mungkin mendekati ajal. Tapi, bangsa ini tidak boleh dibiarkan mendekati ajal hanya karena diurus oleh rezim sesat pikir.

    Ferdinand mengatakan, lebih dari setahun lalu, tepatnya tanggal 29 Mei 2016, Ia sudah pernah menuliskan artikel singkat yang berjudul Indonesia Dalam Cengkeraman Penguasa Sesat Pikir. Dan, ternyata sesat pikir itu semakin merajalela sekarang ini di tengah usia pemerintahan Jokowi yang semakin mendekati tutup usia.

    "Sebetulnya, tutup usia pemerintahan Jokowi bagi saya tidak masalah, dan bahkan akan saya ucapkan rasa bersyukur. Hanya satu hal, saya tidak mau bangsa ini juga dibawa menutup usia seiring tutup usia pemerintahan Jokowi yang semakin mendekat," ujar Ferdinand dalam rilis yang dikirim pada Klikanggaran.com di Jakarta, Senin (31/7/2017).

    Menurutnya, Indonesia ini bangsa besar, yang dimerdekakan dengan darah dan nyawa oleh para pahlawan. Oleh rakyat Indonesia yang tak tercatat sebagai pahlawan meski mereka dengan suka rela mengangkat bambu runcing untuk melawan penindasan dari penjajah yang merampas kebebasan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Namun, sungguh sangat disayangkan, justru patung pahlawan Cina yang berdiri megah. Seperti patung Po An Tui, yang justru menurut keterangan beberapa sejarah adalah penghianat bagi Indonesia, berdiri dan diresmikan Mendagri, Tjahjo Kumolo, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Atau, patung Jenderal Cina di Tuban yang besarnya melebihi patung Jenderal Soedirman.

    "Jelas, hal itu bagi saya adalah akibat sesat pikir rezim Jokowi. Sesat pikir ini tak cukup hanya sebatas pembangunan patung tersebut. Namun, juga sesat pikir terhadap dibolehkannya buruh atau tenaga kerja Cina menyerbu Indonesia di tengah tingkat angka pengangguran yang tinggi dan sulitnya lapangan kerja yang terbuka. Sehingga, pada akhirnya banyak sarjana kita yang berakhir di atas sepeda motor menjadi tukang ojek. Semoga mimpi buruk ini segera berlalu," tandasnya.

    Sesat pikir itu, tambah Ferdinand, ternyata semakin akut di usia pemerintahan yang semakin tua. Indikatornya apa? Mudah, bangsa ini semakin hari semakin terpuruk. Kepercayaan internasional merosot, ekonomi terpuruk, rakyat dipajaki, subsidi dicabuti, program mulai mangkrak. Bahkan parahnya, uang milik jamaah haji pun akan diutak-atik ke infrastruktur demi penyelamatan citra dari karma proyek mangkrak.

    "Saya teringat bagaimana Pak Jokowi gagah dengan kalimat-kalimat mangkrak terhadap proyek masa lalu, yang hanya kecil. Contoh proyek listrik, ada 34 proyek mangkrak dengan total daya cuma 628 MW, itu kecil sekali dibanding program kelistrikan SBY. Tidak sampai 5 persen, tapi didengungkan cuma besar di kata mangkrak. Akhirnya sekarang Jokowi dihantui karma kata mangkrak, karena programnya menuju mangkrak, bahkan negara juga terancam mangkrak. Pertanyaannya, masih tersediakah uang negara untuk bayar gaji PNS Oktober nanti? Kalau tersedia, kita turut bersyukur," tutupnya.

     

  • Gara-Gara Dukung Presiden Jokowi, Setnov Jadi Tersangka KPK?

    Jakarta, Klikanggaran.com (08/12/2017) - Telah beredar surat di medsos yang diduga dari Ketua DPR, kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut ada tanda tangan Setya Novanto, tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP.

    Adapun isi surat menyatakan bahwa Setnov adalah korban dari kriminalisasi atas rekayasa kelompok tertentu, sehingga menjadi tersangka KPK. Maka untuk itu, Setnov mohon doa dan perlindungan hukum dari Bapak Presiden selaku Panglima Tertinggi dalam penegakan hukum di negara yang kita cintai ini.

    Setnov menyatakan, bahwa dikriminalisasi bermuara pada keputusan dukung-mendukung Presiden Republik Indonesia untuk Pemilu 2019. Oleh sebab itu, dapat diyakini bahwa ujung dari peristiwa kriminalisasi ini adalah untuk menggagalkan kepemimpinan Bapak Presiden sekarang maupun di masa yang akan datang.

    Selain itu, krininalisaai terhadap Setnov juga disebabkan komitmen kepemimpinan Setnov sebagai ketua DPR. Dimana DPR RI telah berusaha memberikan dukungan pada berbagai program pemerintah, meskipun tidak mudah menyatukan Pimpinan dan Anggota Parlemen. Namun demikian, Setnov menyatakan telah berusaha sekuat tenaga sebagaimana komitmen untuk mendukung program Bapak Presiden, demi kelancaran proses kepemimpinan saat ini dan di masa yang akan datang.

    Jika betul surat ini datangnya dari Setnov, berarti Setnov sedang membujuk Presiden Jokowi agar mendapat perlindungan dari Presiden Jokowi. Apakah Bapak Presiden mengabulkan permintaan Setnov tersebut?

    Kita tunggu saja adegan sinetron berikutnya, apakah akan tambah seru, sedih, atau senang?

     

  • GEPRINDO: Pak Jokowi Harusnya Jujur, Peraturan Divestasi 51 Persen Saham Freeport Itu Jasa SBY

    Jakarta, Klikanggaran.com (5/9/2017) - Presiden Geprindo, Bastian Simanjuntak, mengatakan, telah membaca berita Harian Tempo kemarin tanggal 5 September 2017 terkait pidato Presiden Jokowi di depan Projo dalam acara Rakernas Projo III di Sport Hall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin malam, 4 September 2017.

    Menurutnya, ada satu statement Presiden Jokowi yang kurang elegan untuk diucapkan oleh seorang Presiden Republik Indonesia. Di mana hal itu terkesan pamer akan kehebatan dirinya dan tim negosiasi Freeport dalam pembahasan divestasi saham Freeport untuk Indonesia sebesar 51 persen.

    "Ada kesan yang ingin ditonjolkan oleh Jokowi bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia berhasil memenangkan negosiasi dengan pelepasan saham Freeport sebesar 51 persen," kata Bastian pada Selasa (5/9/2017).

    Bastian menjelaskan, Jokowi mendeskripsikan betapa alotnya negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport. Namun sayangnya ada hal yang menurutnya terlalu ditonjolkan, sementara ada hal lain yang dihilangkan oleh Pak Jokowi terkait dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintahan sebelumnya.

    "Berhubung usaha saya bergerak di industri pertambangan mineral tembaga, saya cukup mengikuti perkembangan peraturan yang berhubungan dengan industri pertambangan mineral. Setahu saya, sejak tahun 2009 di masa pemerintahan SBY, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang revolusioner yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyangkut larangan ekspor mineral mentah atau ore ke luar negeri dan kewajiban perusahaan tambang mineral logam untuk membangun smelter. Undang-Undang tersebut diikuti dengan terbitnya PP 23 Tahun 2010 dan PP 24 Tahun 2012. Terbitnya aturan tersebut membuat industri pertambangan mineral terhenti. Saya salah satu korban kebijakan tersebut, meskipun saya mengalami kerugian yang sangat besar saya tetap mendukung terbitnya aturan-aturan tersebut. Karena tujuannya sangat bagus, untuk kepentingan strategis bangsa dan negara Indonesia ke depan," papar Bastian.

    Dalam PP 23 maupun PP 24, lanjut Presiden Geprindo atau yang sering disapa Bastian, bahwa diatur tentang divestasi saham pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus yang sahamnya dimiliki oleh asing. Pasal 97 ayat 1 ditekankan bahwa pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing setelah 5 tahun berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap. Sehingga pada tahun ke 10 sahamnya paling sedikit 51% dimiliki peserta Indonesia, dan PP ini pun secara otomatis berlaku untuk freeport.

    Menurutnya, sangatlah tidak elegan ketika Jokowi tidak menceritakan jasa SBY dalam memperjuangkan kepemilikan Indonesia terhadap saham Freeport. Bahkan Jokowi terus menyindir pemerintah sebelumnya dengan mengatakan Indonesia terus saja hanya mendapatkan 9 persen. Jokowi seharusnya berkata jujur, peraturan divestasi 51 persen saham pertambangan asing adalah berkat jasa SBY. Kalau SBY tidak menerbitkan UU No 4, PP 23, PP 24, sudah pasti pemerintah Jokowi tidak akan bisa bernegosiasi dengan Freeport untuk melepas sahamnya 51 persen. Dan, belum tentu juga Jokowi seberani SBY menerbitkan UU dan PP yang tidak populer. Dimata para penguasaha tambang lokal maupun asing, malahan sebaliknya sempat terdengar wacana pemerintah Jokowi akan memperbolehkan kembali ekspor mineral mentah.

    "Saya berharap, semoga saja PROJO tidak langsung menerima mentah-mentah perintah Pak Jokowi untuk memamerkan kepada masyarakat bahwa divestasi saham Freeport adalah berkat keberhasilan pemerintah Jokowi semata, karena nanti bisa ditertawakan oleh praktisi pertambangan," tutupnya.

  • Hilirisasi Industri Mineral Mentah Tersesat di Persimpangan Jalan  

    Jakarta, Klikanggaran.com (1/8/2017) - Semangat Undang-Undang Minerba yang salah satu butirnya memuat kewajiban membangun smelter ternyata bertolakbelakang dengan produk hukum yang diterbitkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan. Ini terbukti karena Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen) justru lebih memudahkan ekspor mineral logam yang belum diolah smelter. Sehingga tujuan utama yakni agar adanya peningkatan nilai tambah di dalam negeri menjadi bias dan melenceng dari pesan Undang-Undang Minerba. Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, pada Senin (31/7/2017).

    Di sisi lain, jelas Yusri, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan bahwa era menjual sumber daya alam sudah saatnya dihentikan. Jokowi mengajak pentingnya mengubah paradigma bahwa sumber daya alam termasuk Minerba harus diolah terlebih dulu guna meningkatkan nilai tambah yang berdampak langsung pada rakyat. Penegasan Jokowi tersebut juga sejalan dengan data yang dirilis Pusdatin Kementerian ESDM pada 2012, yang menyebut adanya 10,23 kali lipat bauksit bila diolah menjadi alumina. Sedangkan, jika alumina diolah menjadi alumunium, maka nilai tambahnya bisa mencapai 139 kali lipat dibandingkan harga jual bijih bauksit. Selain itu, berdasarkan penelitian LPEM Universitas Indonesia tahun 2016 membuktikan bahwa pembangunan smelter di Kalimatan Barat dari 10 pekerja dapat menciptakan kesempatan kerja bagi 19 orang.

    Namun faktanya, lanjut Yusri, sikap Presiden berbanding terbalik dengan kebijakan yang dilakukan pembantunya, khususnya di Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Maka sangat wajar apabila publik bertanya-tanya, apakah ada kesepakatan gelap di antara oknum DPR dan oknum pemerintah sehingga kebijakan obral ekspor mineral mentah terkesan didiamkan kalangan parlemen?

    "Padahal, pada rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR dengan Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, diketahui kesimpulan rapatnya dengan tegas menyatakan melarang Ditjen Minerba memberikan rekomendasi ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia dan PT Petrokimia Gresik setelah tanggal 12 Januari 2017. DPR bersikeras bahwa relaksasi yang telah diberikan sebelumnya sudah lebih dari cukup," jelas Yusri.

    Menurut pengamat migas ini, dengan diterbitkannya kembali PP No 1 Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 5, 6 dan 28 Tahun 2017, kebijakan obral ekspor mineral logam yang belum diolah di smelter dalam negeri pun kembali memasuki babak baru. Setali tiga uang, Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu ) terkait bea tarif ekspor mineral dari waktu ke waktu sudah mengalami perubahan sebanyak 5 kali. Terakhir adalah Permenkeu No 13/PMK.010/2017 tanggal 9 Febuari 2017, yang menghilangkan kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan membangun smelter. Padahal dalam aturan sebelumnya, terdapat syarat proses kemajuan pembangunan smelter yang diberi bobot sebagai dasar penentuan tarif bea keluar.

    "Anehnya, jika bea tarif ekspor ternak saja dikenakan tarif 25 persen, sementara untuk mineral logam yang belum diolah, hanya dikenakan tarif  7,5  persen dan 10 persen. Seharusnya perlakuan tarifnya berbeda, yang lazimnya untuk mineral logam 25 persen dan ternak 10 persen. Bahkan kalau melihat tabel lampiran Permenkeu No 153 Tahun 2014, untuk mineral seharusnya sudah dikenakan bea tarif 50 persen dan 60 persen  sejak tahun 2016. Semakin aneh bila kita mencermati rekomendasi ekspor mineral yang telah diterbitkan Ditjen Minerba baru baru ini terhadap beberapa perusahaan diduga bermasalah. Antara lain rekomendasi tertanggal 3 Juli 2019 terhadap PT Dinamika Sejahtera Mandiri sebanyak 2,4 juta metric ton (mtn) bijih bauksit dan PT Ceria Nugraha Indotama sebanyak 2,3 juta mtn bijih nikel di bawah kadar Ni 1,7 persen. Pemberian rekomendasi tersebut oleh salah satu pejabat Ditjen Minerba diberikan lantaran kedua perusahaan tersebut berkomitmen membangun smelter dengan masing-masing kapasitas 5 juta dan 7 juta ton per tahunnya," jelasnya.

    Pertanyaannya, lanjut Yusri, apa jaminan kedua perusahaan tersebut akan betul-betul membangun smelter? Kalau di kemudian hari, memutuskan batal membangun smelter atas kajian mereka sendiri tetapi sudah terlanjur menikmati hasil keuntungan ekspor mineral, lantas apakah pejabat yang memberikan rekomendasi sudah siap bertanggungjawab secara hukum?

    Yusri Usman menjelaskan, dengan carut-marutnya tata kelola ekspor mineral mentah saat ini, adalah hal wajar apabila Asosiasi Pengusaha Pengolahaan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) melakukan protes keras. Pasalnya, di saat sejumlah perusahaan berkomitmen membangun smelter sebagai bukti kepatuhan terhadap Undang-Undang Minerba, pemerintah justru memberikan rekomendasi ekspor mineral terhadap segelintir perusahaan. Komitmen AP3I yang telah membangun smelter pun akhirnya rontok, dibuktikan dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja. Sehingga sekali lagi patut diduga, pemberian rekomendasi ekspor mineral oleh Ditjen Minerba kepada segelintir perusahaan, merupakan hasil kesepakatan gelap antara oknum pemerintah yang bermufakat jahat dengan oknum DPR. Namun, biarkanlah dugaan tersebut dijawab oleh penegak hukum khususnya KPK yang sudah seharusnya pro aktif melakukan penyelidikan.

    Sembari menanti gebrakan penegak hukum, tambah Yusri, pemerintah melalui Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan sesungguhnya juga berperan penting untuk menghentikan rekomendasi ekspor yang diterbitkan Kementerian ESDM. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 01/M-DAG/ PER/1/2017 tentang “Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahaan dan Pemurnian”.

    "Dalam Permendag tersebut disebutkan, bahwa izin ekspor akan diberikan kepada pemegang IUP OP dan IUPK OP yang telah dan sedang membangun smelter atau boleh bekerja sama antar pemegang IUP dengan Pemegang Izin Usaha Industri (IUI). Tentu kalimat “telah dan sedang membangun" itu sangat berbeda pemahamannya dengan kalimat "berkomitmen akan membangun smelter". Dengan kata lain, Kementerian Perdagangan mempunyai kewenangan untuk menolak rekomendasi yang telah diterbitkan Kementerian ESDM," tutupnya.

     

  • Jalan 3 Tahun, Utang Pemerintahan Jokowi Nambah Rp 1.097 T, Berapakah pada Masa SBY?

    Jakarta, Klikanggaran.com (4/8/2017) - Posisi utang Indonesia pada bulan Juni 2017 kemarin sudah sebesar Rp 3.706  triliun. Dan, saat pemerintahan Jokowi baru naik ke panggung kekuasaan, posisi utang pada tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp 2.608 triliun. Jadi selama berjalan 3 tahun pemerintahan Jokowi, utang sudah ditambahi sekitar Rp 1.097 triliun.

    Kalau boleh membandingkan dengan masa pemerintahan SBY, posisi utang pada tahun 2004 atau tahun pertama pemerintahannya sekitar Rp 1.299 triliun. Ketika pemerintahan SBY berjalan selama 3 tahun, atau tepat tahun 2007, posisi utang menjadi sebesar Rp 1.389 triliun. Artinya, selama berjalan 3 tahun pemerintahan SBY, utangnya hanya bertambah sekitar Rp 89,9 triliun.

    Jadi, selama 3 tahun memerintah negara ini, pemerintahan Jokowi lebih banyak menambah utang negara daripada pemerintahan SBY. Tiap tahun rata-rata pemerintahan Jokowi menambah utang sekitar Rp 365,9 triliun. Sedangkan pemerintahan SBY, setiap tahun rata-rata menambah utang negara sekitar Rp 29,9 triliun.

    Maka tidak mengherankan jika publik akhirnya memberikan penilaian dan pandangan, salah satunya adalah penilaian sumbang yaitu, penambahan utang negara tersebut karena pemerintahan Jokowi paling hobi cari utang untuk menutupi defisit anggarannya. Selain itu, juga untuk membayar bunga dan pokok utang, serta dari warisan pemerintahan SBY atau pemerintahan sebelumnya.

    Hal lain yang berhasil dirangkum klikanggaran.com adalah, posisi utang pemerintahan Jokowi sebesar Rp 3.706 triliun didominasi oleh surat berharga negara sampai sebesar Rp 2.979 triliun. Kemungkinan, posisi utang pemerintahan Jokowi ini akan terus bertambah, disebabkan adanya mekanisme pinjaman tidak melalui APBN. Tapi, kemungkinan langsung "ditampung" oleh perusahaan plat merah, BUMN, untuk pembangunan infrastuktur.

    Hal yang disesalkan oleh publik, DPR saat ini tampak hanya bagian dari penonton saja. Utang negara sudah menumpuk, mereka sebagai wakil rakyat seperti hanya diam dan pura-pura tuli. DPR, bangunlah dari tidurmu, kritisilah utang negaramu yang mewakili rakyatmu ini.

     

  • Jokowi Kagum Pemanah Cilik Tepat Sasaran

    Jakarta, Klikanggaran.com (23/01 /2017) - Seperti diketahui, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengikuti Kejuaraan Panahan Bogor Terbuka/Bogor Open Archery Championship 2017, Minggu (22/1/2017). Presiden menjadi peserta Ronde Nasional 20 meter Umum yang diikuti oleh 30 peserta Kejuaraan Panahan.

    Dalam acara tersebut Jokowi didampingi oleh Menteri Kemenpora RI (Imam Nahrawi), Wagub Jabar (Dedi Mizwar), dan Walikota Bogor (Bima Arsab). Jokowi sempat menyaksikan Ronde Nasional untuk tingkat SD dan SMP. Dari podium, Jokowi mengomentari aksi pemanah cilik yang melepaskan panah mengenai sasaran kuning dan memiliki nilai tertinggi.

    "Berapa tahun mereka berlatih, Pak Rizal? Kok bisa tepat mengenai sasaran?" tanya Jokowi dengan kagum.

    Ketua Perpani Bogor, Rizal Barnadi, menjelaskan bahwa rata-rata para pemanah cilik itu telah berlatih selama dua tahun.

    Saat berlomba, Jokowi mengenakan baju atlet panahan berwarna gelap dengan nomor dada 16. Usai sesi percobaan, Jokowi memulai seri pertama dengan melepaskan enam anak panah dalam waktu 4 menit.

    Setelah usai menyelesaikan 6 sesi pertandingan, Jokowi berhasil mencatatkan angka 107 Kejuaraan Panahan.

     

  • Kontribusi IKM Indonesia Terhadap Ekspor Indonesia Rendah

    Jakarta, Klikanggaran.com (29/01/2017) - Kontribusi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indonesia terhadap ekspor nasional relatif rendah jika dibandingkan negara lain di kawasan Asia Pasifik. Kontribusi sektor IKM terhadap ekspor Indonesia 2015 hanya 15,8 persen, jauh lebih kecil dibandingkan negara sekawasan.

     

    Jika dibandingkan dengan kontribusi sektor Industri Kecil-Menengah Thailand terhadap ekspor 29,5 persen dan Filipina 20 persen, fasilitas KITE IKM diharapkan dapat memberi bantuan para pelaku usaha Industri Kecil-Menengah agar meningkatkan ekspor. Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat Peluncuran Kebijakan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi IKM di Boyolali, (30/01/2017).

     

    Fasilitas ini dimaksudkan untuk membantu Industri Kecil-Menengah dalam menggiatkan sektor usahanya, insentif fiskal, dan kemudahan prosedur yang diberikan juga bertujuan untuk membuat Industri Kecil-Menengah lebih bergairah.

     

    "Dengan ekspor meningkat, kontribusi terhadap produk domestik bruto lebih besar dan penyerapan tenaga kerja lebih tinggi, sebelum meluncurkan Kebijakan Fasilitas KITE dan IKM," ujar Jokowi.

     

  • Menunggu Keseriusan Presiden Hapus FDS Muhadjir

    Jakarta, Klikanggaran.com (11/8/2017) - Setelah dicuekin oleh Pemerintahan Jokowi, pada akhirnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Said Aqil Siroj, menginstruksikan kepada seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Badan Otonom untuk melakukan aksi demo sebagai penolakan kepada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah dan kebijakan-kebijakan lain yang merugikan sekolah agama seperti Madrasah Diniyah.

    Dan, akibat perintah PBNU ini, aksi demo saat ini terjadi di kantong-kantong NU. Tentu saja, aksi demo jama'ah NU ini untuk menagih janji Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, ketika menggelar pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua PBNU Said Aqil Siroj bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin. Dimana Presiden kembali menegaskan bahwa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 akan dibatalkan pelaksanaannya.

    Ternyata, setelah pertemuan tersebut, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tidak pernah dibatalkan oleh Presiden Jokowi. Seolah-olah pertemuan antara Ketua PBNU Said Aqil Siroj bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin dengan Presiden Jokowi tidak pernah ada sama sekali.

    Tetapi, setelah maraknya aksi yang dilakukan jama'ah NU di beberapa kota, kali ini Presiden Jokowi menyatakan bahwa sekolah tidak wajib menerapkan kebijakan sekolah lima hari atau full day school (FDS). Kepada media Presiden menegaskan bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah. Itu disampaikan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2017.

    Semoga saja, penyataan terakhir ini bukan lagi sebuah basa basi, tetapi sebuah keseriusan dari Presiden untuk membatalkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017, agar suasana politik jadi kondusif lagi. Dan, kalau boleh meminta kepada Presiden, agar segera mencopot Mendikbud Muhadjir, yang dinilai publik selalu bikin gaduh dan menutup ruang aspirasi NU. Jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan jangan keras kepala, dong.

     

  • Orang-orang DPR Sakit Hati Gak Ya, Ketika Presiden Menolak Bertemu Pansus DPR?

     

    Jakarta, Klikanggaran.com (2/10/2017) - Presiden Jokowi dengan tegas menolak permintaan Pansus KPK, karena menurut Presiden, permasalahan pansus DPR dengan KPK jangan disangkutpautkan dengan jabatan presiden.

    "Pansus DPR adalah domain DPR, dan jangan dibawa-bawa ke saya," ujar Presiden Jokowi usai menghadiri acara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017) kemarin.

    Padahal permintaan pansus DPR untuk bertemu Presiden dalam rangka menyampaikan hasil temuan selama masa pemeriksaan. Dengan bisa menyampaian laporan hasil-hasil pansus DPR kepada Presiden, diharapkan Presiden bisa mengkaji dan memperlajari temuan-temuan yang diperoleh pansus. Hingga diharapkan, dapat mempengaruhi kebijakan maupun arah politik dalam pemberantasan korupsi.

    Walaupun DPR punya banyak argumentasi untuk ketemu Presiden, tetapi sepertinya Presiden bergeming, tetap menolak dengan tegas untuk bertemu para anggota DPR tersebut. Penolakan Presiden ini, bisa dibaca sebagai, Presiden tidak mau kerja sama dengan pansus DPR untuk "menggebuki" rame-rame KPK. Atau, penolakan ini karena ada adik ipar Presiden, yaitu saudara dari Iriana, Istri Jokowi, yang bernama Arif Budi Sulistyo, dengan perannya yang sedang ditelisik oleh KPK. Hal ini terkait kasus dugaan suap kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, bernama Handang Soekarno.

    Alasan penelisikan KPK lantaran nama Arif Budi Sulistyo, Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera, tiba-tiba muncul dan disebut namanya dalam surat dakwaan Jaksa KPK terhadap Country Director PT Eka Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair.

    Walaupun Keluarga Jokowi sedang ditelisik KPK, tetap saja Presiden Jokowi tak sudi bertemu pansus DPR. Jadi untuk itu, pansus DPR jangan putus asa atau sakit hati ketika hari ini mereka ditolak oleh Presiden untuk bertemu. Lain kali mungkin bisa bertemu, tetapi dengan cara membujuk Presiden lebih halus atau mengerahkan kekuatan politik secara penuh, niscaya Presiden lama kelamaan bersedia juga ketemu pansus DPR. Yang penting sabar, toh?

  • Pancasila yang Dibajak Kekuasaan

    Jakarta, Klikanggaran.com (4/8/2017) - Ke mana lagi akan kita cari kebenaran tentang Pancasila di negara yang mengaku ber-Pancasila tapi justru membajak Pancasila untuk kekuasaan?

    Di mana lagi kita akan menemukan makna Pancasila dalam pengamalan yang sesungguhnya, di tengah kebencian dan kemungkaran kekuasaan?

    Sungguh pertanyaan di atas tidak akan mendapat jawaban dari penguasa, karena penguasa telah membajak Pancasila demi kelanggengan kekuasaan yang rapuh dan jauh meninggalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

    Mari coba kita lihat di tengah publik, di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan begitu amat sangat alergi dengan perbedaan. Kekuasaan bahkan dengan mudah melabeli kritik sebagai anti pemerintah, anti Pancasila, dan anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebenaran dibajak, Pancasila dimonopoli, Bangsa Indonesia dianggap milik sendiri. Sehingga siapapun yang berbeda adalah musuh negara, musuh Pancasila, dan musuh NKRI. Begitu kejamnya stigma yang dilekatkan kepada anak-anak bangsa ini, hanya demi sebuah kekuasaan yang tak abadi dan akan segera berlalu.

    Kekerasan atas nama Pancasila pun tampak semakin subur tumbuh di bawah. Negara yang mengakui demokrasi, menjunjung kebebasan yang bertanggungjawab, menghormati perbedaan dan kebinekaan, serta bernaung di rumah besar Indonesia beratapkan merah putih dan berpondasikan Pancasila. Ironisnya, semua itu kini tinggal retorika di bawah pemerintahan Joko Widodo, yang terpilih sebagai Presiden atas buah manis reformasi yang mendobrak penindasan dan matinya kemerdekaan warga bernegara.

    Buah manis reformasi itu kini seakan dikubur kembali, dibawa mundur, bahkan lebih kejam dari orde baru yang menutup demokrasi, menutup kebebasan namun ekonomi masih dibangun dan tumbuh. Ideologi Komunis diawasi dan tidak diberikan ruang bertumbuh karena kita hanya memiliki satu ideologi yaitu Pancasila. Era sekarang justru lebih buruk dari itu, demokrasi dijagal, kebebasan berserikat dimatikan dengan Perppu, kebebasan bersuara dibungkam dengan memperalat tangan hukum. Dan, lebih menyedihkan bahwa ekonomi merosot, kemiskinan bertumbuh, dan daya beli masyarakat hanya mampu untuk hal-hal yang sangat penting. Buah manis reformasi dibawa mundur dan bahkan lebih buruk dari era sebelum reformasi.

    Kemarin, atas nama kekuasaan, salah satu kader partai pendukung pemerintah dengan lantang menyatakan dan menuduh pihak lain yang tidak sejalan dengan pemerintah sebagai partai intoleran, pendukung khilafah. Bahkan menyamakan dengan PKI yang harus dibunuh duluan sebelum membunuh. Merekalah Partai Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS. Tudingan itu bersumber dari kader Nasdem, Viktor Laiskodat, yang juga Ketua Fraksi Nasdem DPR RI. Ini adalah bentuk kekejian politik yang dilakukan oleh penguasa kepada pihak yang berbeda pendapat dan beda pemahaman dengan pemerintah. Semua yang berbeda pendapat dengan pemerintah dicap dan dilabeli anti Pancasila, sungguh provokasi dan propaganda yang keji telah terjadi di tengah bangsa ini hanya untuk sebuah kekuasaan yang tak abadi.

    Saya menelisik platform Partai Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS, semua mengakui Pancasila dan NKRI harga mati. Tidak satu pun partai itu sepanjang sejarah dari lahir hingga sekarang pernah menyatakan menolak Pancasila dan NKRI. Justru mereka adalah partai yang sangat Pancasilais, terbukti dari sikap mereka menolak pembunuhan demokrasi dengan menolak Undang-Undang Pemilu yang cacat logika, dan menolak Perppu Ormas yang memberangus kebebasan tanpa pengadilan. Inilah stigmaisasi terbalik, harusnya penguasa sekaranglah yang anti Pancasila, anti kebebasan, dan anti demokrasi. Pancasila telah dibajak dan dipergunakan menggebuk pihak yang justru hidup mengamalkan Pancasila secara utuh.

    Bangsa ini harus segera diluruskan dari kesesatannya di jalan lurus. Kita telah tersesat di jalan lurus dan ini tidak bisa kita biarkan. Presiden sebagai pemangku kekuasaan tertinggi harus segera mengakhiri politik gebuk-menggebuk menggunakan Pancasila kepada pihak yang justru Pancasilais.

    Mari kita selamatkan bangsa yang kita cintai ini dari kesesatan arah sebelum justru terjadi "perang saudara", karena Pancasila dibajak dan disalahgunakan oleh kekuasaan.

    Demikian disampaikan oleh aktivis Rumah Amanah Rakyat, Ferdinand Hutahaean dalam bentuk rilis yang dikirm ke Klikanggaran.com pada Jumat (4/8/2017).

     

  • Presiden RI : Bentuk Unit Kerja Pemantapan Ideologi Pancasila

    Jakarta, Klikanggaran.com (4/1/2017) -Menyinggung upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (4/1) pagi, meminta agar tidak dilupakan pentingnya pembangunan kultur, pembangunan karakter dan mental bangsa.

     

    “Saya kira sering saya sampaikan bahwa dalam menghadapi tatanan dunia yang semakin berubah dimana aksi terorisme, radikalisme, ekstrimisme yang semakin banyak, saya meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjawab tantangan itu,” tutur Presiden.

     

    Dalam sidang kabinet yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa di dalam rapat terbatas (terbatas) beberapa waktu lalu, pemerintah sudah memutuskan untuk membentuk unit kerja pemantapan ideologi Pancasila di bawah Presiden.

     

    “Kita ingin agar nilai-nilai ini (Pancasila), betul-betul diwujudkan dalam buah pikir, dalam sikap mental, dalam gaya hidup, dan dalam perilaku kita sehari-hari,” tegas Presiden Jokowi.

     

    Wacana tentang stop radikalisme di Indonesia kian menguat seiring menguatnya radikalisme dan terorisme yang didukung oleh berbagai perkembangan teknologi yang semakin canggih terkait erat dengan situasi sosial yang masih menyisahkan kesenjangan, diskriminasi, dan marginalisasi yang berbuntut pada kekerasan. Namun demikian, penyelesaian dari persoalan-persoalan tersebut tidak bisa hanya semata-mata disorot dalam asumsi keamanan sebagai ancaman yang perlu dibasmi karena mereka adalah masyarakat yang menjadi korban, atau asumsi agama sebagai bentuk perjuangan suatu kelompok atas nama jihad yang mengakibatkan tindakan kekerasan dan kebencian antar agama, maka dari itu negara perlu menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan dan berkemanusiaan untuk menepis jauh paham radikalisme di Indonesia.

     

  • Setelah Dana Haji, Pemerintah Ambil Dana Kotak Amal?

    Jakarta, Klikanggaran.com (31/7/2017) - Seperti kita ketahui, saat ini di medsos (media sosial) sedang ramai membicarakan dana haji, yang diusulkan pemerintahan Jokowi (terakhir, Jokowi menyebut dana haji untuk infrastruktur sebagai contoh saja) agar dipergunakan untuk pembangunan infrastuktur. Ramainya pembicaraan mengenai dana haji ini, mungkin sebagai wujud sebuah protes atau sikap kritis pada pemerintah.

    (Baca juga: Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur, Secara Langsung Menabrak UU)

    (Baca juga: Dana Haji untuk Infrastruktur, Taktik Penyimpangan Anggaran?)

    (Baca juga: CBA: Infrastruktur Sendiri Rentan Korup, Malah Ambil Alih Dana Haji)

    (Baca juga: Kini Dana Haji Dapat Diinvestasikan untuk Pembangunan Infrastruktur)

    (Baca juga: Awas Kualat, Jangan Sembarangan Pakai Dana Umat!)

    Tapi, walaupun sudah menuai banyak protes, dana haji yang sampai 28 Februari 2017 berjumlah 93,2 triliun ini, sepertinya oleh pemerintah akan tetap dipergunakan untuk investasi ke infrastuktur. Dan, kengototan pemerintah ini, ternyata bukan hanya menuai banyak protes. Tapi, banyak juga yang mendukung agar dana haji dibolehkan dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Tentu saja, atas hal tersebut, bagi publik yang menolak, memberikan pendapat lagi bahwa pihak yang mendukung ini, adalah sebagai prajurit pemerintahan yang sedang mencari perhatian saja.

    Salah satu yang mendukung tersebut adalah mantan Ketua KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), dan saat ini sebagai Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh. Dari informasi yang masuk pada Klikanggaran.com, Asrorun Niam Sholeh mengatakan, bahwa Forum Ijtima Ulama menyepakati bolehnya memproduktifkan dana haji yang disetorkan jamaah untuk investasi, sepanjang dilakukan sesuai syariah dan ada kemaslahatan.

    Dengan demikian, wacana terkait dana haji ini akhirnya terbelah menjadi dua kubu. Ada yang mendukung dana haji diinvestasikan kepada pembangunan infrastuktur, dan ada yang tidak setuju dana haji diinvestasikan ke pembangunan infrastruktur. Tentu saja, bagi yang tak menyetujuinya, akan terus melakukan perlawanan atas kebijakan pemerintahan Jokowi yang dinilai sebagian publik tidak masuk akal ini.

    Terkadang, bentuk perlawanan masyarakat di medsos seperti candaan yang menyindir, atau kadang-kadang menjadi ajang ledekan pedas. Seperti misalnya, "Setelah dana haji bisa diinvestasi oleh pemerintah, maka diminta hati-hati kepada rakyat. Jangan-jangan pemerintahan Jokowi akan mengambil juga kotak amal masjid untuk diinvestasikan ke pembangunan infrastuktur".

    Di antara kritikan tajam atau sindiran pedas masyarakat di medsos ini, muncul juga penilaian, bahwa pemerintahan Jokowi saat ini sedang panik berat. Pandangan atau penilaian ini, mungkin berangkat dari kondisi anggaran untuk pembangunan infrastuktur yang masih kurang, dan pembiayaan sampai saat ini belum jelas. Maka publik pun sebagian menilai, pemerintah akhirnya mencari dana ke mana-mana, sampai dana haji juga mau "diembat". Semata untuk pembangunan infrastuktur, demi melayani orang-orang kaya yang katanya akan berinvestasi ke Indonesia.

    Selain itu, ada juga yang berpendapat, daripada pemerintah mengambil dana haji, lebih baik mengambil dana hasil sertifikasi produk halal yang ada di MUI. Karena, transparansi dan akuntabilitas dana hasil sertifikasi produk halal tersebut belum jelas, Pak Presiden Jokowi. Jadi mohon ditegur tuh, MUI. Agar dalam pengelolaan dana pendapatan umat lebih terbuka kepada rakyat dan pemerintah.

     

  • Tamparan Keras untuk Presiden Jokowi Terkait Politik Nasional Saat Ini

     

    Jakarta, Klikanggaran.com (24/9/2017) - Seminggu terakhir ini situasi politik nasional benar-benar diaduk-aduk bagai mengaduk air di kubangan yang sudah butek. Kubangan butek merupakan gambaran kondisi bangsa saat ini yang bisa digunakan sebagai perbandingan situasi. Menurut Ferdinand Hutahaean, Aktivis Rumah Amanah Rakyat, seharusnya Jokowi sebagai Presiden sudah saatnya menggeluarkan wewenang konstitusional untuk negara.

    Ferdinand mengatakan bahwa terlihat dengan jelas bagaimana para elite pemangku kekuasaan yang mengurus negara ini tidak kompak, tidak koordinatif, tidak menyatu dalam satu kerangka kepemimpinan dan bergerak sendiri-sendiri.

    "Belum lagi jajarannya bermain dengan gaya masing-masing, dan sekaligus mungkin lebih bingung lagi Presiden Jokowi, karena tak kunjung mampu mengendalikan seluruh mainan yang dimainkan oleh jajarannya," kata Ferdinand di Jakarta pada Minggu (24/9/2017).

    Selain itu, lanjut Ferdinand, persaingan dan pertarungan politik antar elite pimpinan lembaga negara terjadi di luar kerangka kepemimpinan. Inilah akibatnya, politik bangsa riuh justru bukan oleh politisi, tapi oleh elite pemimpin lembaga negara yang memegang kekuasaan.

    Ferdinand mendeskripsikan beberapa kondisi bangsa dan negara yang saat ini kacau, seperti Kapolri dengan penegakan hukum yang timpang sering membuat kondisi politik panas, Kepala BIN yang bertemu Gubernur Papua membuat Politik riuh, Panglima TNI bangkit berdiri dengan teriakan demi negara, melawan kebangkitan PKI dan cerita impor senjata ilegal yang justru menampar wajah BIN.

    Belum lagi isu peresmian patung serdadu Poa An Tui di Taman Mini oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian isu lainnya, adanya upaya impor senjata ilegal oleh institusi non militer yang disampaikan oleh Panglima TNI. Sehingga hal-hal tersebut menggambarkan situasi yang teraduk-aduk hingga negara genting.

    "Ada apa dengan negara ini? Haruskah hal-hal yang lebih buruk akan terjadi mengingat lemahnya kepemimpinan yang terjadi?" tanya Ferdinand.

    Ferdinand pun menegaskan, sudah saatnya Presiden sekarang tegas dengan menggunakan hak konstitusionalnya, dengan mencopot elite-elite lembaga yang justru menyebabkan ketidakstabilan politik. Ini poin penting menurutnya, Presiden harus menjadi pemimpin, menyatukan jajaran dalam satu kerangka kepemimpinan dengan pengabdian satu-satunya hanya untuk negara.

  • Terkait Reklamasi, Ada Apa dengan Jokowi?

    Jakarta, Klikanggaran.com (2/11/2017) - Presiden Joko Widodo saat selesai meninjau tambak di Muara Gembong telah menegaskan bahwa dirinya, saat sekarang menjabat sebagai Presiden RI maupun saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dulu, tidak pernah mengeluarkan izin untuk proyek reklamasi.

    Penegasan Jokowi ini sebagai tanggapan atas munculnya anggapan publik bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) No.146 Tahun 2014 adalah sebagai bentuk izin yang dikeluarkan oleh Jokowi saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, untuk pelaksanaan reklamasi.

    Menurut Jokowi, Pergub No.146 Tahun 2014 itu konteksnya sebagai acuan, petunjuk teknis dalam rangka Pemerintah DKI Jakarta apabila ingin memberikan izin reklamasi.

    Tetapi, dari yang sudah dibaca Klikanggaran.com atas Pergub 146 Tahun 2014 tersebut, ternyata isinya bukan hanya sebagai pedoman bagi Pemda untuk pelaksanaan pelayanan perizinan reklamasi, seperti apa yang sudah ditegas oleh Jokowi.

    Pada bagian tiga dan pasal tiga, dinyatakan bahwa ruang lingkup Pergub 146 Tahun 2014 adalah adanya ketentuan teknis membangun prasarana untuk pembuatan tanggul, kegiatan pengurugan material, dan prasarana jalan dan jembatan ke dan dari pulau reklamasi.

    Selain itu, Sudirman Said juga mengkritik Jokowi soal pernyataan tidak pernah mengeluarkan izin Reklamasi Teluk Jakarta. Menurutnya, saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur, telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memberikan perizinan Reklamasi.

    Jadi, dengan adanya pernyataan dari Sudirman Said, dan membaca Pergub No.146 Tahun 2014, perizinan Reklamasi itu muncul saat Jokowi masih sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    Pertanyaan publik yang terlampir dalam keterangan yang diterima oleh Klikanggaran.com adalah, “Mengapa Jokowi masih menganggap hanya mengeluarkan acuan petunjuk perizinan dan mengelak memberikan izin Reklamasi? Bagaimana ini?”