• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Holding Perkebunan

  • Apa Kabar Nasib Pengelolaan Holding Perkebunan?

    Jakarta, Klikanggaran.com (27/2/2017) – Berbicara tentang holdingisasi BUMN, yang melahirkan banyak pujian bagi Kementerian BUMN dan Pemerintahan Jokowi-JK, tidak mengherankan jika dibarengi juga dengan pandangan bertolakbelakang. Di antara bergulirnya beberapa pendapat, komentar, dan pandangan, berikut salah satu ulasan dari salah seorang pengamat kita.

    Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III. Ditetapkan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar 90%, yang berasal dari pengalihan saham milik Negara Republik Indonesia pada PTPN I (Persero), PTPN II (Persero), PTPN IV (Persero), PTPN V (Persero), PTPN VI (Persero), PTPN VII (Persero), PTPN VIII (Persero), PTPN IX (Persero), PTPN X (Persero), PTPN XI (Persero), PTPN XII (Persero), PTPN XIII (Persero), dan PTPN XIV (Persero).

    Pembentukan Holding BUMN Perkebunan dilakukan dengan tujuan awal untuk  memberikan peluang yang lebih besar bagi PTPN dalam meningkatkan daya saing global (world class holding company), percepatan penciptaan nilai (creating values),  peningkatan kontribusi bagi kesejahteraan, dan kemajuan bangsa, serta menguatnya profesionalitas maupun citra BUMN Perkebunan. Dengan skala ekonomi dan ukuran bisnis yang semakin besar, Holding BUMN Perkebunan diharapkan setara dan bahkan mungkin lebih besar dari pelaku bisnis perkebunan di negara-negara ASEAN dan mampu saling bersaing dengan mereka untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi.

    Dengan terbentuknya Holding BUMN Perkebunan diharapkan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing BUMN Perkebunan dapat diatasi dengan terjadinya integrasi dan sinergi antar BUMN Perkebunan (PTPN I sampai dengan PTPN XIV), yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia maupun peningkatan efisiensi dengan skala ekonomi yang semakin besar, sehingga kinerja BUMN Perkebunan diharapkan akan meningkat drastis.

    Namun, semua itu kini hanyalah angan-angan. Apa yang kita cita-citakan bersama untuk Holding Perkebunan saat ini belum dapat terwujud. Bahkan, di tahun 2016, di bawah kepemimpinan Elia Massa Manik, kinerja Holding Perkebunan semakin terpuruk. Kinerja Perseroan pada berbagai indikator, baik operasional maupun finansial, relatif menurun dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini akibat dari berbagai faktor teknis operasional pengelolaan kebun dan faktor lain yang berpengaruh.

    Diketahui, total hutang Perseroan sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp 60,20 Triliun, yang merupakan hutang terbesar sepanjang sejarah berdirinya Perusahaan. Dari total jumlah utang tersebut, 35,79 triliun di antaranya merupakan utang kepada perbankan. Besarnya nilai utang perusahaan menyebabkan beberapa PTPN kesulitan menjalankan operasonalnya, akibat cash flow yang harus digunakan untuk pembayaran beban bunga kepada Perbankan. Jika tidak segera dilakukan penanganan secara serius, akan timbul potensi terjadinya default pembayaran utang kepada pihak perbankan/lembaga keuangan di beberapa PTPN.

    Hampir seluruh indikator produksi dan produktivitas komoditi mengalami penurunan selama tahun 2016. Komoditi Sawit produktivitas TBS turun menjadi 16,48 Ton/Ha dari sebelumnya 18,08 Ton/Ha, CPO turun menjadi 3,66 Ton/Ha dari sebelumnya 4,09 Ton/Ha, dan produktivitas inti sawit turun menjadi 0,68 Ton/Ha dari sebelumnya 0,79 Ton/Ha. Sedang komoditi tebu produktivitas gula milik Pabrik Gula turun menjadi 2,08 Ton/Ha dari sebelumnya 2,50 Ton/Ha.

    Dari penurunan hasil produksi komoditi selama Elia Massa Manik menjabat, terjadi potensi pendapatan yang tidak dapat diraih perusahaan untuk komoditi kelapa sawit sebesar Rp 3,95 triliun, dan untuk komoditi tebu sebesar Rp 1,33 Triliun. Total potensi pendapatan yang tidak dapat diraih untuk seluruh komoditi akibat penurunan hasil produksi adalah senilai Rp 6,13 Triliun. Hal ini mengingat harga jual hampir seluruh komoditi Perkebunan selama tahun 2016 relatif lebih tinggi dibandingkan harga jual komoditi pada tahun 2015. Tentunya hal tersebut mempengaruhi peningkatan kerugian Holding Perkebunan menjadi Rp 847,32 Miliar, dari sebelumnya Rp613,27 miliar. Hal ini tentunya merupakan kerugian yang sangat besar umumnya, bagi negara Indonesia, dan khususnya bagi Holding BUMN Perkebunan.

    Sebelum Elia Massa Manik menduduki pucuk pimpinan Holding Perkebunan, terdapat 6 PTPN yang mengalami kerugian. Kini PTPN yang mengalami kerugian justru bertambah menjadi 8 perusahaan, masing-masing PTPN I rugi sebesar Rp 109 miliar, PTPN II rugi sebesar Rp 207 miliar, PTPN VII sebesar Rp 527 miliar, PTPN VIII sebesar Rp 544 miliar, PTPN IX sebesar Rp 320 miliar, PTPN X sebesar Rp 150 miliar, PTPN XIII sebesar Rp 243 miliar, dan PTPN XIV sebesar Rp 127 miliar. Selain itu, hal ini masih diperparah lagi dengan tambahan kerugian PT Riset Perkebunan Nusantara senilai Rp 47 miliar.

    Masih banyak permasalahan lain yang kini dihadapi oleh Holding BUMN Perkebunan, di antaranya kasus permasalahan lahan PTPN II yang terkesan dibiarkan berlarut-larut penyelesaiannnya. Harga Pokok Penjualan rata-rata PTPN yang masih tinggi atau 35% lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor. Biaya tenaga kerja menyumbang hampir 60% beban produksi sehingga sangat tidak efisien. Pemupukan pada semua komoditi belum sesuai baku teknis dan rekomendasi Pusat Penelitian. Komposisi tanaman tua renta masih berada di atas rata-rata, serta  efisiensi pabrik yang sangat rendah selama tahun 2016 (hanya sebesar 78,41%).

    Selain karena faktor iklim yang kurang mendukung, penurunan hasil produksi PTPN disebabkan oleh rendahnya semangat dan etos kerja serta motivasi karyawan yang berdampak langsung pada rendahnya produktivitas karyawan. Hal tersebut menunjukkan lemahnya leadership pada level manajerial, yang kurang menguasai teori tentang perkebunan serta tidak menguasai permasalahan di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari lemahnya implementasi Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan beserta mekanisme pengawasannya.

    Rini Soemarno selaku Menteri BUMN, berkontribusi besar terhadap penurunan kinerja Holding Perkebunan ini. Yakni dengan memilih dan mengangkat Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama Holding BUMN Perkebunan. Elia Massa Manik bukan seorang yang berlatarbelakang perkebunan, sehingga banyak penanganan kepada stake holder dan utamanya karyawan yang salah kaprah, karena tidak memperhatikan kearifan lokal. Datang dengan buruk sangka dan bicara kasar, tendensius serta penuh dengan keangkuhan. Hal tersebut melemahkan motivasi karyawan kalangan perkebunan yang telah berkarya puluhan tahun dengan penuh pengabdian, akibat disepelekan dengan tuduhan-tuduhan yang menyakitkan. Sungguh ironis, orang yang berlatarbelakang keuangan melakukan cost cutting tanpa melihat skala prioritas kondisi tanaman yang sebenarnya. Tanpa dilakukan pemupukan, kelangsungan perusahaan perkebunan untuk jangka panjang sangat diragukan. Beginikah Rini memilih Direktur Utama? Tentunya hal ini merupakan suatu kegagalan...

    BUMN Perkebunan memiliki peranan strategis bagi negara dan masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja yang sangat besar (tenaga kerja tetap berjumlah 133.000 orang) dan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar Perkebunan. Jumlah tenaga kerja yang sangat besar ini tentunya memerlukan penanganan khusus, yang berbeda dibandingkan sektor usaha lainnya.

    Posisi Direktur Utama Holding Perkebunan BUMN seharusnya dijabat oleh orang yang berlatarbelakang usaha perkebunan dan memiliki track record baik dalam bidang produksi, serta, setidaknya memahami kearifan lokal yang berbeda-beda di tiap daerah Indonesia, mengingat kultur usaha perkebunan yang paternalistik. Dengan penggantian pucuk pimpinan Holding Perkebunan, diharapkan apa yang menjadi tujuan awal Pembentukan Holding dapat dicapai, yakni menjadi Perusahaan yang mampu bersaing, menjadi yang terdepan pada lingkup regoinal ASEAN.

    Redaksi Klikanggaran.com bersama Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Jakarta, 27 Februari 2017.

     

  • Beberapa PKS PTPN III dan PTPN IV Rusak, Ribuan Ton Sawit Busuk Setiap Hari

    Jakarta, Klikanggaran.com (25/10/2017) - Nasib buruk terkait kinerja anak usaha Holding Perkebunan PTPN IV, sepertinya tak lama lagi akan segera menyusul nasib buruk yang sudah dialami PTPN II, PTPN XIII, dan PTPN XIV. Hal ini disampaikan oleh Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), bukan tanpa alasan. Menurut Yusri, semua itu terjadi akibat salah kelola.

    “Jangankan mencetak laba, bayar gaji untuk pegawai pun sulit. Padahal sekitar 8 tahun yang lalu posisi kinerja keuangan PTPN IV paling sehat, dan menyumbang laba besar ke negara. Dan, kinerja keuangannya sering salip-salipan dengan PTPN III, namun sekarang kinerjanya sudah di bawah PTPN V dan PTPN VI,” ungkap Yusri sebelum memaparkan kondisi-kondisi buruk yang dia maksudkan, pada Klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (25/10/2017).

    Tetapi apa yang hendak dikata, lanjut Yusri, kini nasib buruk telah menimpa, dan hal tersebut menurutnya tak lain adalah akibat Kementerian BUMN salah menempatkan orang di pucuk pimpinan, yang tidak sesuai bidang kompentensinya.

    Yusri memberikan contoh, penempatan Siwi Peni sebagai Dirut PTPN IV misalnya, diduga bermasalah dan melanggar ketentuan Peraturan Menteri BUMN soal tata cara pemilihan direksi dan komisaris. Selain karena dia berlatarbelakang dari pegawai BNI, sebelumnya sempat diangkat sebagai Direktur Keuangan PTPN III. Dan, ternyata pelanggaran lain yang dilakukan adalah, Siwi Peni diangkat menjadi Direktur Utama PTPN IV, tidak melalui usulan yang lazim dan tak melalui mekanisme "fit and proper test". Menurut Yusri, biasanya siapapun yang diusulkan harus diawali oleh Dewan Komisaris PTPN IV ke Holding Perkebunan, dan diteruskan kepada Menteri BUMN melalui Deputi Bidang Agro dan Farmasi, agar mendapatkan persetujuan.

    “Ternyata proses itu tidak dilalui, entah dari mana tiba-tiba diduga ada tekanan kepada Kementerian BUMN agar Siwi Peni yang ditunjuk sebagai Direktur Utama PTPN IV. Proses seperti inilah akan semakin memperburuk kinerja PTPN IV,” sesal Yusri.

    Kondisi tersebut diperparah dengan Direktur Operasional yang dijabat oleh Rediman Silalahi yang mantan Kabag Tehnik PTPN III dan dalam penilaian Yusri, tak memahami tehnik budaya tanaman. Maka menurut Yusri, semakin sempurna tanda-tanda kehancuran kinerja keuangan PTPN IV. Sehingga sulit dibantah, pelanggaran yang nyata diduga dilakukan oleh Deputi BUMN Wahyu Kuncoro yang merangkap Wakil Komisaris BNI, telah memaksa menempatkan beberapa orang BNI puncak sebagai Dirut. Seperti Siwi Peni di PTPN IV, Dasuki Amsir yang berasal dari BNI dan tidak punya prestasi apapun selama menduduki Direktur Utama PTPN IV, tetapi bisa dikondisikan duduk sebagai Direktur Utama Holding Perkebunan. Dan, Yusri menekankan, hal ini terjadi juga di beberapa PTPN lainya.

    “Jadi tak heran kita, saat ini hampir di semua kebun Holding Perkebunan produksi semua tanaman turun drastic. Hal ini disebabkan pemotongan anggaran yang melanggar RKAP yang sedang gencar dikerjakan oleh Dasuki Amsir sebagai Dirut Holding. Semua anak usaha ditergetkan mencatat laba dengan cara kurang benar, yaitu memotong anggaran yang tak wajar. Seharusnya target mencetak laba itu dengan menggenjot produksi dan memberi pupuk sesuai standar yang dikeluarkan oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit), bukan pandai-pandaian yang tak ada alasan bisa dipertanggungjawabkan secara tehnis bidang tanaman,” urai Yusri.

    Maka, tak heran bagi Yusri, jika prinsip PAO (Panen Angkut dan Olah) telah terabaikan hampir di semua unit kebun dan menyebabkan restan TBS (Tanda Buah Segar) meningkat dan rendemen CPO dari PKS rendah. Seperti contoh kecil, apa yang terjadi di PKS Langkat, ratusan ton TBS berubah menjadi Tangkos akibat tidak terolah di PKS. Dan, Tangkosnya pun dari hasil pengamatan Yusri tak terangkut, karena persoalan ongkos angkut terlalu murah alias tak wajar.

    Lihat bukti video di bawah ini

    Video PKS di Langkat dengan TBS berubah jadi Tankos yang tak termanfaatkan

    Sekali lagi Yusri menekankan, ini terjadi hampir di semua kebun anak usaha Holding. Padahal Tangkos /TTKS (Tanda Kosong Kelapa Sawit) ini bermanfaat sebagai pupuk mulsa, sebagai alternatif pupuk organik bagi tanaman sawit untuk meningkatkan produksinya, tetapi tidak digunakan dan menjadi sia-sia.

    (Kondisi TPH dan jalan di kebun Ajamu yang terendam banjir)

    “Lihatlah bukti gambar TBS di kebun Ajamu yang membusuk dan banjir di lokasi yang bisa menghambat proses angkut TBS ke PKS. Dan, beberapa PKS PTPN III (Torgamba dan Aek Nabara) yang rusak, sehingga sekitar 1000 ton per hari diolah di PKS milik PTPN V di Rokan Hilir dari permintaan 5000 ton per hari, karena PTPN V harus mengolah TBS dari kebunnya sendiri. Betapa besar kerugian yang dialami PTPN III,” tandas Yusri.

    Mengingat pola kebijakan Direksi Holding Perkebunan sudah sangat membahayakan, menurut pengamatan Yusri, masa depan BUMN ini terancam, dan akan masuk jurang kebangkrutan. Menurutnya, seharusnya Menteri BUMN sebagai pembantu Presiden segera bertindak mengevaluasi kinerja Direksi Holding dan anak usahannya, agar bisa ditata ulang sebelum terlambat.

    ”Janganlah percaya pada laporan AIDS (asal ibu dengar senang) dari Deputi BUMN Bidang Agro dan Farmasi yang diduga berkongkalikong dengan direksi Holding Perkebunan, bahkan kalau di perusahaan kebun swasta model direksinya seperti ini, sudah lama dipecat! Karena sangat merugikan perusahaan,” cetus Yusri dengan kesal.

    “Asal tahu saja, akibat kebijakan direksi selama ini, ibu Menteri akan menyaksikan sendiri bahwa produksi semua tanaman akan hancur di tahun 2018 dan 2019. Bahkan yang lebih tragis, banyak karyawan di kantor direksi dan di kebun-kebun sudah bikin guyonan "lambang BNI Kapal Berlayar”, dengan ejekan “nampaknya kebun kita mau dibawa berlayar ke laut ini, ..amang ooi.. bah”, apa maksudnya itu?" tutup Yusri, dengan keprihatinan yang sangat tinggi.

     

  • Direktur Holding BUMN Perkebunan Bungkam Atas Pertanyaan Sederhana, Ada Apa?

    Jakarta, Klikanggaran.com (16/10/2017) - Publik akan semakin heran, dan tentu saja akan memicu timbulnya rasa ingin tahu lebih dalam, lalu muncul pertanyaan, “Persoalan apa sih, yang telah mendera Holding Perkebunan PTPN III dengan anak-anak usahanya dari PTPN 1 sampai dengan PTPN XIV?

    Hal tersebut terkait pertanyaan sederhana yang dilontarkan pengamat perkebunan Mara Salem Harahap baru-baru ini, yaitu seputar realisasi dari isi RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) dalam bentuk RKO (Rencana Kerja Operasi) per tiga bulan, yang dibuat oleh Direksi Holding. Diketahui, mereka juga yang mengarahkan pelaksanaannya sesuai isi RKAP yang sudah disetujui oleh Kementerian BUMN, dan diputus dalam RUPS. Bahkan, semua direksi dan komisaris yang ditugaskan menjalankan RKAP itu juga diusulkan person-personnya oleh Dewan Komisaris Holding kepada Menteri BUMN melalui Deputi Bidang Usaha Argo dan Farmasi.

    Atas kondisi tersebut, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, berpendapat bahwa apa yang ditanyakan Mara Salem itu sebenarnya sangat sederhana, dan tidak ada yang di luar isi RKAP. Artinya, selevel pendidikan sekolah dasar yang bekerja di lingkungan perkebunan, menurt Yusri tentu akan sangat mudah menjawabnya. Tetapi, menjadi aneh dan lucu di mata Yusri Usman, ketika direksi yang sekolahnya sudah tinggi-tinggi di luar negeri dan sudah lama bekerja di holding perkebunan, ternyata tak bisa menjawab sepatah dua kata pun.

    “Padahal mereka banyak waktu untuk bisa mengerpek (open book) jawabannya dari data-data yang mereka buat dan miliki sendiri, tanpa ada pengawas ujian seperti saat kita ujian akhir SMP dan SMA,” kata Yusri Usman pada Klikanggaran.com di Jakarta, Minggu (15/10/2017).

    Menurut Yusri, dari perspektif materi pertanyaan memang sederhana, tapi pasti menohok, dan tak mampu dijawab oleh Direksi Holding, Erwan Pelawi. Hal itu akan berakibat, publik semakin merasa yakin, ada persoalan besar dan rumit telah terjadi di Holding Perkebunan ini. Menurutnya,publik sudah banyak terkecoh oleh komburkombur Direksi di media-media, seolah kinerja holding semakin baik dalam mentransformasikan proses bisnisnya dengan dibungkus istilah keren seperti "on farm dan off farm".

    “Supaya dibilang hebat, bahwa holding perkebunan sekarang kinerjanya sudah melompat ke tahapan  kelas dunia. Padahal kenyataannya di balik itu, banyak tersingkap aroma busuk yang kalau salah-salah mengelolanya, bisa jadi holding perkebunan ini terancam bangkrut. Jangankan bertanding di kelas dunia, di kelas tarkam (antar kampung) saja bisa kalah jauh dengan perusahaan kebun swasta, baik produksi dan kemampuan mencetak labanya,” ujar Yusri.

    Akhirnya, pengamat kebijakan energi ini bersedia buka suara agar semua tahu, apa sih pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Mara Salem kepada Direksi Holding perkebunan? Berikut pertanyaan Mara Salem seperti yang diungkapkan oleh Yusri Usman:

    1. Apakah dalam RKAP Holding PTPN III tahun 2016 dan tahun 2017 yang telah disetujui oleh Kementerian BUMN dan RUPS soal pemupukan semua tanaman di seluruh kebun hanya dilakukan sekali setahun, atau dua kali setahun?

    2. Saya mendengar info bahwa sampai bulan Oktober ini pemupukan semester 1 tahun 2017 masih berlangsung sampai saat ini di kebun-kebun. Apakah info itu benar? Kalau benar, mengapa bisa sangat terlambat?

    3. Apakah benar beberapa PKS di PTPN IV Sumut tidak beroperasi, seperti PKS Mandoge, Mayang, Dolok Sinumbah, Gunung Bayu, Bah Jambi, dan Dolok Ilir? Kenapa bisa begitu banyak PKS tidak beroperasi?

    4. Apakah benar beberapa PKS milik PTPN III di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumut rusak seperti PKS Torgamba dan PKS Aek Nabara? Sehingga banyak TBS dari kebun-kebun di sekitar PKS Sumut tersebut terpaksa dibawa ke PKS Tanah Putih Kecamatan Balai Raya di Kabupaten Rokan Hilir milik PTPN V Riau yang rencanannya 5000 ton per hari. Tetapi, PTPN V Riau  hanya menyanggupi 1000 ton per hari. Kalau info ini benar, kenapa bisa begitu dan berapa potensi kerugiannya??

    5. Berapa volume total restan TBS saat ini yang diakibatkan oleh pengangkutan buah dari kebun-kebun terkendala ke PKS dan telah rusaknya beberapa PKS yang tidak bisa mengolah TBS? Kemudian, kalaupun dititip olah di PKS terdekat, tentu juga tidak bisa maksimal, karena PKS tersebut juga sudah punya jatah mengolah buah sawit dari kebun sekitarnya. Apa solusinya kalau kondisi seperti ini terjadi?

    6. Bagaimana perkembangan beberapa PKS di PTPN XIII akibat membeli pintu rebusan barang bekas dan sudah pernah kami beritakan? Apa tindakan Holding terhadap Direksi PTPN XIII, dan bagaimana dengan kasus kebun fiktif di PTPN XIII?

    Yusri mengatakan, bahwa dari 6 pertanyaan yang diajukan Mara Salem pada tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 WIB di atas, ternyata tidak dijawab satu pun oleh Direksi Holding Perkebunan, Erwan Pelawi. Semua pertanyaan itu menurut Yusri telah diketahui juga oleh Dirut Holding (Dasuki Amsir), Komut Holding (Joefly Bahruni), dan Deputi Meneg BUMN (Wahyu Kuncoro). Dan, sampai dengan tulisan ini dimuat, menurut Mara Salem, belum terjawab juga.

    “Padahal kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka telah terjadi pelanggaran terhadap UU dan Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rangkap Jabatan, serta pelanggaran berat Dewan Direksi Holding Perkebunan terhadap RKAP tahun 2016 dan tahun 2017,” lanjut Yusri.

    “Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sebaiknya Menteri BUMN, Rini Soemarno, sebagai pembantu Presiden, segera bertindak menyikapi persoalan di atas. Agar tidak segera masuk ke ranah penegakan hukum, baik upaya kami melaporkan dugaan korupsi ke KPK, dan menggugat terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa ke Pengadilan,” tandas Yusri Usman.

    (Baca juga: Kinerja Holding BUMN Perkebunan Sekarat, Inilah Penyebabnya)

    (Baca juga: Tamparan Keras untuk Erwan Pelawi yang Bisu dan Bermuka Tebal Saat Ditanya Soal Kinerja Holding BUMN Perkebunan)

    (Baca juga: Ditemukan Dobel Jabatan di BUMN, Apa Respon Pemerintah Nih?)

     

  • Kinerja Holding BUMN Perkebunan Sekarat, Inilah Penyebabnya

    Pematang Siantar, Klikanggaran.com (15/10/2017) - Salah satu penduduk Pematang Siantar, Mara Salem Harahap, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi buruk yang terjadi di holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan.

    Ia menganggap holding tersebut layaknya manusia tengah sekarat di ruang ICCU rumah sakit dan sedang menunggu ajalnya datang.

    Pasalnya, diduga karena salah diagnosis terhadap penyakit yang diderita oleh holding perkebunan PTPN 1 sampai pada PTPN XIV selama ini oleh Deputy Bidang Usaha Argo Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro.

    "Akibat salah diagnosis tersebut malah semakin parah, terbukti dengan komentar Wahyu Kuncoro yang mengomentari tulisan saya. Bahwa dengan menempatkan orang perbankan sebanyak mungkin pada level puncak akan bisa tertib administrasi dan lebih hemat serta perusahaan akan sehat. Dia lupa, kredit macet itu paling besar di bank pemerintah termasuk BNI," tutur Mara Salem Harahap pada Klikanggaran.com Sabtu (14/10/2017).

    Mara juga mengungkapkan fakta lainnya mengenai holding perkebunan tersebut, bahwa telah terjadi penurunan produktifitas hampir di semua jenis tanaman. Dimulai dari buah kelapa sawit, minyak sawit, tembakau, hingga gula dan kopi.

    Hal tersebut menurutnya penyebabnya adalah karena dari hulu sampai hilir ada kesalahan meliputi pemotongan biaya perawatan tanaman, pemupukan tenaman hanya sekali dari dua kali, kacaunya angkutan TBS dari kebun ke PKS yang menyebabkan tingginya restan TBS, dan menurunannya rendemen CPO oleh kinerja PKS yang peralatannya dipasok oleh casing yang asli, tapi dalamnya KW.

    "Maka, sangat bisa dipahami kehilangan potensi pendapatan yang dialami oleh holding pada tahun 2016 sekitar Rp 6 triliun untuk semua komoditi, CPO, dan gula, sebagai penyumbang terbesarnya. Tentu potensi kehilangan pendapatan di tahun 2017 bisa jadi lebih parah dengan hampir sekitar 15  PKS tidak beroperasi," tuturnya.

  • Setelah Menteri BUMN Rombak Jajaran Komisaris Holding Perkebunan PTPN III, Ada Hal yang Perlu Dievaluasi

    Jakarta, Klikanggaran.com (18/10/2017) - Apresiasi yang tinggi perlu dilayangkan kepada Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN yang begitu cepat meninjau kekeliruan yang dilakukan oleh  Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi BUMN, Wahyu Kuncoro. Apresiasi ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, terkait kelalaiannya terhadap status rangkap jabatan dari anggota Komisaris Holding Perkebunan PTPN, yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan bagi kinerja holding.

    “Semoga sikap tegas Rini Soemarno memberikan harapan besar di publik, bahwa Holding Perkebunan bisa sehat kembali. Tetapi, perlu ditindaklanjuti dengan mengevaluasi ulang kompetensi seluruh anggota direksi, mulai dari Holding PTPN III dan anak-anak usahanya, PTPN I sampai dengan PTPN XIV. Agar kinerja seluruh anak perusahaan bisa bangkit kembali, meningkat produktifitas tanaman sawit, karet, gula, the, dan kopi, dengan proses bisnis yang benar dan transparan, dan mencetak laba bagi perusahaan,” pesan khusus Yusri Usman, seperti yang disampaikan pada Klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (18/10/2017).

    Menurut Yusri, hal ini perlu dilakukan, sejalan dengan adanya langkah Dirut Holding Dasuki Amsir, yang diduga tak sehat dengan akan memaksa semua anak usaha harus menciptakan laba dengan target tertentu. Misalnya, PTPN V ditargetkan harus menciptakan laba minimal Rp 200 miliar dengan cara apa pun.

    “Begitulah informasi yang beredar luas di antara para anggota direksi dari PTPN 1 sampai dengan PTPN XIV,” jawab Yusri saat dikonfirmasi terkait kabar tersebut.

    “Langkah yang akan dilakukan Dirut Holding dan jajarannya itu tentu sangat benar, dan perlu didukung dengan catatan melakukan efisien dengan benar dan tepat juga wajar. Tetapi anehnya, yang dilakukan Dirut Dasuki Amsir ini adalah manajemen jungkir balik. Proses bisnis di dunia perkebunan kinerjanya bisa dikatakan moncer apabila tiap tanaman itu menghasilkan produksinya dengan maksimal,” lanjutnya.

    Agar mencapai target seperti yang diharuskan itu, menurut Yusri tentu harus konsisten sejak di hulu, dengan melakukan pemeliharaan tanaman dengan benar, pemberian pupuk mengikuti standar baku bagian tanaman, yaitu minimal dua kali setahun, dan infrastruktur kebun berupa jalan-jalan harus baik. Selain itu, truk sebagai transport TBS buah tandan segar harus dipastikan, sejak dipetik tiba di PKS (pabrik kelapa sawit) tepat waktu. Agar menjaga ALB (Asam Lemak Bebas) di angka 2- 3%, agar tingkat restan buah rendah dan rendemen CPO dari PKS menjadi tinggi.

    Yusri juga menjelaskan, bahwa untuk mencetak laba dengan meningkatkan produksi tanaman, menurutnya itu adalah langkah yang sangat benar. Akan tetapi, biar kelihatan memperoleh laba akhirnya jadi memotong beberapa anggaran yang sangat penting dan prinsip.

    “Itu adalah ala menajemen "malin kundang alias abu nawas". Artinya, dengan mengkhianati RKAP yang telah disetujui Kementerian BUMN dan disahkan oleh RUPS, yaitu tanaman bisa ditingkatkan produksinya, tetapi anggarannya sengaja dipotong. Agar terlihat Direksi sekarang telah berhasil menyehatkan Holding Perkebunan yang sempat mencetak rugi bersih dari laporan keuangannya yang sudah diaudit sekitar Rp 1.387 triliun pada tahun 2016,” sindir Yusri.

    Lalu mengatakan, “Tindakan itu dalam jangka pendek terlihat berhasil dan dipuji sebagai prestasi luar biasa. Tetapi, jangan lupa, dalam jangka 2 dan 3 tahun mendatang niscaya akan ada masalah besar terjadi. Holding Perkebunan akan turun drastis kemampuan produksi rata-rata tanaman di setiap kebun.”

    Dan, jika pola itu tetap akan diterapkan oleh Direksi Holding Perkebunan, Yusri menekankan, bisa jadi benar adanya, karena mayoritas Dewan Direksi di Holding Perkebunan berlatarbelakang bidang keuangan, bukan berlatarbelakang bidang tanaman sebagaimana mestinya.

    “Orang keuangan biasanya berorentasi semata pada laba saja, tidak melihat gimana budaya tanaman dapat dioptimalkan agar mencetak laba besar bagi perusahaan. Saya mempunyai data yang akurat bahwa kehilangan potensi perusahaan meraih pendapatan tambahan dari semua jenis tanaman pada tahun 2016 (Potensial loss from prduction) dibandingkan tingkat produksi rata-rata di tahun 2015. Yaitu sekitar Rp 6 triliun,” tutup Yusri Usman.

    (Baca juga: Menteri Rini Soemarno Ganti Komisaris PTPN III)

  • Surat Terbuka Kepada yang Terhormat Ibu Menteri BUMN

    Jakarta, Klikanggaran.com (26/10/2017) – Fakta dihampar secara gamblang oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, terkait banyaknya tanaman di kebun yang tidak terawat baik. Pemupukan tanaman hanya dilakukan sekali, dari yang seharusnya 2 kali dan 3 kali dalam setahun, berdasarkan rekomendasi dari PPKS (Pusat Penelituan Kelapa Sawit) kepada bagian tanaman masing-masing kebun, juga berdasarkan analisa jenis tanah dan daun serta sudah disetujui oleh Kementerian BUMN dalam RKAP PTPN 1 sd PTPN XIV.

    “Asal tahu saja, anggaran pupuk itu bisa mencapai 60% - 65% dari total RKAP. Di sisi lain terungkap bahwa jalan-jalan di kebun banyak rusak dan tidak terawat dengan baik. Sudah pasti hal ini mengganggu kerja angkut buah dari kebun ke PKS (pabrik kelapa sawit), dan terdapat banyak PKS yang rusak dari PTPN 1 sd PTPN XIV. Karena anggaran pemeliharaan pabrik dipotong, berakibat rekanan pemasok menggunakan peralatan pabrik yang kulitnya asli, tetapi isinya KW2 dan KW3. Dan, faktanya kebijakan potong anggaran oleh Direktur Keuangan dan telah disetujui oleh direksi lainnya, ternyata berakibat fatal sejak panen buah, angkut buah sampai olah buah (PAO) di hampir semua kebun kebun. Telah meningkat terjadi restan TBS luar biasa di setiap kebun, yang sudah pasti menurunkan rendemen CPO dari hasil olah di setiap PKS, telah menyumbang banyak kerugian besar bagi Holding Perkebunan,” papar Yusri Usman di Jakarta, Kamis (26/10/2017).

    Dengan penuh rasa prihatin Yusri Usman menyampaikan, tentu saja kenyataan pahit ini menjadi bertolak belakang dengan pesan Undang-Undang, bahwa keberadaan BUMN ini tujuan utamanya bisa meningkatkan kesejahteran rakyat dan berdampak positif bagi pihak terkait dengan aktifitas perkebunan. Maka secara akal sehat, menurutnya adalah tidak mungkin Holding Perkebunan ini bisa mensejahterakan rakyat.

    “Toh, ternyata mitra kerja saja sebagai pemasok kebutuhan perkebunan, banyak yang sudah bangkrut dan terancam bangkrut, akibat penundaan pembayaran yang sudah tidak wajar, mencapai rata-rata di atas 3 bulan,” lanjutnya.

    Kenyataan pahit ini dilengkapi dengan ketika Yusri Usman melihat fakta-fakta terbaru, banyak tankos (tandan kosong) dari hasil olah TBS tidak terangkut dari sekitar PKS untuk bisa dimanfaatkan sebagai alternatif pupuk organik yang bisa meningkatkan produksi tanaman.

    “Ini saja tidak bisa diurus oleh direksi perkebunan, padahal pengangkutan tandan kosong itu adalah pekerjaan sangat mudah dan tidak perlu keahlian khusus, bisa dilakukan oleh orang tak sekolah. Ternyata itu tak mampu dilakukan oleh manajemen kebun. Maka pertanyaan bodoh yang pantas dilayangkan kepada direksi holding, apa yang bisa diharapkan pada mereka untuk bisa meningkatkan kinerja perkebunan bisa lebih baik, adalah omong kosong belaka,” keluhnya.

    Dengan gusar Yusri Usman mempertanyakan, apakah tidak terpikirkan oleh mereka? Tumpukan tandan kosong itu kalau terbakar akan meludeskan PKS dan mengancam kebakaran kebun di sekitar PKS?

    Atas dasar kegundahan dan gejolak buruk yang dirasakannya bakal terjadi di lapangan, Yusri Usman secara khusus melayangkan surat terbuka kepada Menteri BUMN, agar permasalahan yang dilihatnya tersebut bisa segera diatasi. Berikut surat Yusri Usman, disertai foto-foto dokumentasi, seperti yang diterima Klikanggaran.com di Jakarta, hari ini, Kamis (26/10/2017) :

    Kepada Yth Menteri BUMN di Jakarta

    Banyak tulisan yang pernah saya buat sejak bulan Febuari 2017 sampai bulan Oktober 2017 soal kinerja Holding Perkebunan. Yang ternyata berhasil dan bisa meningkatkan kerugiannya dari Rp 1.087 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 1.387 triliun pada tahun 2016 berdasarkan hasil audit oleh auditor E & Y, dan adanya kehilangan potensi pendapatan dari penurunan produksi (Potensial loss from Production) pada tahun 2016 sekitar Rp 6,1 triliun (perhitungan terlampir). Hal ini, menurut hemat saya adalah akibat salah kelola proses bisnis oleh direksi perusahaan yang dapat dikatakan tidak profesional alias gagal total.

    Banyak rilis di media oleh Direksi Holding Perkebunan, bahwa kinerja Keuangan Holding Perkebunan telah mencetak laba di kuartal 1, 2, dan 3, di tahun 2017 dapat diduga telah melakukan kebohongan publik. Agak sulit dibantah, ternyata laba yang diumbar oleh Direksi Holding itu adalah diduga palsu, yaitu dengan melakukan kebijakan asal potong anggaran. Dan, banyak menunda pembayaran kewajiban kepada kontraktor sebagai pihak ketiga yang selama ini mendukung kinerja perkebunan. Tanpa disangka ini telah menimbulkan kesulitan keuangan bagi hampir semua rekanan dari PTPN 1 sd PTPN XIV.

    Mungkin ini adalah tulisan terakhir saya kepada Ibu Menteri BUMN, untuk berkenan bisa melakukan evaluasi total soal kinerja Holding Perkbunan yang sudah sangat membahayakan masa depannya, akibat mengalami kerugian yang berkepanjangan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, serta terkait modal Holding Perkebunan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan.

    Oleh karena itu, kalau tidak ada tindakan apa pun terhadap direksinya dan pihak terkait yang telah merugikan Holding Perkebunan, maka kami segera akan melaporkan ke penegak hukum dugaan korupsi dan pembelian lahan fiktif yang mangkrak proses penegakan hukumnya. Serta pelanggaran hukum terhadap proses pemilihan direksi yang tidak melalui tahapan "fit and proper test" seperti disyaratkan sendiri oleh Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003, akan kami daftarkan gugatan ke Makamah Konstitusi. Terkhusus rangkap jabatan Deputi BUMN Bidang Agro dan Farmasi yang duduk sebagai Wakil Komisaris Utama BNI, akan kami gugat ke Pengadilan Negeri.

    Mohon maaf sekali lagi kepada Bu Menteri BUMN yang terhormat, saya adalah mantan Ketua Tim Legal Audit dalam mengevaluasi proses-proses tender di beberapa PTPN di era 2008 sampai dengan 2009, dan sampai saat ini terus memantau kinerjanya, sehingga saya banyak tahu modus dan siapa pemainnya.

    Jakarta 26 Oktober 2017

    Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman

     

  • Tamparan Keras untuk Erwan Pelawi yang Bisu dan Bermuka Tebal Saat Ditanya Soal Kinerja Holding BUMN Perkebunan

    Jakarta, Klikanggaran.com (15/10/2017) - Menarik sekali untuk menjadi bahan perhatian pemerintah dalam melihat lebih dalam lagi keadaan holding BUMN saat ini. Khususnya pada kondisi holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang dikatakan oleh Mara Salem Harahap pada artikel sebelumnya tengah sekarat.

    Sebelumnya, Mara Salem Harahap mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi holding BUMN yang tengah sekarat tersebut. Ia merasa sangat kecewa sekali jika ada klaim dari Dirut Holding Dasuki Amsir, bahwa PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Holding meraup laba bersih dari Januari sampai akhir Agustus yaitu sekitar Rp 487 miliar. Dirilis pada Jumat 13 Oktober 2017 kemarin.

    Padahal faktanya, yang diungkapkan Mara sangat dipahami bahwa telah kehilangan pendapatan yang dialami oleh Holding Perkebunan pada tahun 2016 sekitar Rp 6 triliun untuk semua komoditi. Termasuk CPO dan gula sebagai penyumbang terbesarnya.

    "Tentunya dengan potensi kehilangan tersebut, pendapatan di tahun 2017 bisa jadi lebih parah, hampir sekitar 15 PKS tidak beroperasi," ujar Mara Salem Harahap di Pematang Siantar pada Sabtu (14/10/2017).

    Menurutnya, rilis tersebut tak lebih sebagai bentuk pencitraan untuk menutupi salah kelola proses bisnis terhadap perusahaan selama ini.

    Selain itu, lanjut Mara, hal itu bisa saja tertolong oleh iklim dan harga komiditi yang lagi baik.

    "Itu pun belum final, karena mungkin banyak pembayaran kepada bank, pajak, dan pihak ketiga belum dilakukan oleh holding. Jadi, apa yang disampaikan oleh Dasuki itu semua dikaitkan dengan target RKAP yang sudah direvisi. Kemudian, setelah target RKAP awalnya terlalu sulit untuk dicapai. Karena faktanya hanya kinerja PTPN III dan PTPN V sedikit di atas target RKAP revisi. Artinya, ada 12 anak perusahaan holding di bawah target RKAP revisi. Jadi Dasuki Amsir jangan sok hebat bahwa ini adalah sebuah prestasi. Malah kalau disandingkan dengan kebun-kebun swasta yang produksinya bisa sangat tinggi, di atas lahan kelas 2 dan kelas 3. Seharusnya Dasuki Amsir malu hati dan lempar handuk saja, karena faktanya selama dia menduduki Direktur Utama PTPN IV ternyata kinerjanya anjlok di posisi 5, di bawah PTPN V dan PTPN VI. Padahal, dulu ketika dikendalikan Dahlan Harahap pada era 2007 s.d 2012, posisi PTPN IV dengan PTPN III terus salip-salipan di setiap tikungan," tutur Mara.

    Jadi, tambah Mara, kondisi holding perkebunan saat ini semakin sekarat, bisa jadi karena salah satu penyebabnya adalah banyaknya penempatan orang sebagai direksi tidak sesuai dengan keahliannya.

    Contohnya, lanjut Mara, pada saat dikonfirmasi beberapa pertanyaan kepada Direktur Operasional Holding, Erwan Pelawi, dengan ditembuskan kepada Deputi Meneg BUMN, Wahyu Kuncoro, Komut Holding Joefly Bahruni, dan Dirut Holding, Dasuki Amsir, ternyata semuanya membaca pertanyaannya saja. Tetapi, tidak satu pun yang berani menjawabnya.

    "Bisa jadi mereka lagi bingung gimana cara menjawabnya, karena semua yang saya tanyakan itu berarti mengandung kebenarannya. Bahkan mungkin Erwan Pelawi, Dasuki Amsir, Joefly Bahruni, dan Wahyu Koncoro, menganggap Holding PTPN ini milik mereka sendiri. Bukan milik negara, karena kalau mereka sadar itu milik negara, ada aturan yang harus mereka sadari soal hak publik yang mengetahui soal kinerja perusahaan milik negara sesuai Undang-Undang Bomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi terhadap publik," tutupnya.

    (Baca juga: Kinerja Holding BUMN Perkebunan Sekarat, Inilah Penyebabnya)