• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

eKTP

  • Aktivis 98: Setya Novanto Lebih Sakti dari Pangeran Alwaleed dan Paul Manafort

    Jakarta, Klikanggaran.com (11/11/2017) - Lambannya penuntasan kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP) yang merugikan negara trilyunan rupiah mendapat kecaman dari banyak kalangan. Salah satunya dari pentolan aktivis 1998, Haris Rusly, yang mengkritik lemahnya penegakan hukum dan komitmen pemberantasan korupsi, khususnya kepada Setya Novanto.

    Walau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) telah menetapkan kembali Setnov sebagai tersangka e-KTP, prosesnya tetap dinilai lemah dan lamban.

    Atas kasus e-KTP ini, Haris Rusly membandingkan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di beberapa negara.

    Di Kerajaan Saudi Arabia misalnya, Pangeran Alwaleed bin Talal yang memiliki posisi politik kuat, lama menguasai kartel minyak dan keuangan global, serta salah satu orang terkaya di dunia yang memiliki aset kekayaan ribuan trilyun, ditangkap oleh Komite Anti Korupsi setempat yang dipimpin oleh putra mahkota Muhammed bin Salman.

    Di belahan dunia lainnya, bekas manajer kampanye Donald Trump yakni Paul Manafort, ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang oleh FBI dan tengah menunggu masuk penjara, walau sangat berjasa mengantarkan Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45.

    "Tindakan kepada Alwaleed dan Manaford itu sangat berbanding terbalik di Indonesia, bagaikan bumi dan langit dengan perlakuan dan tindakan kepada Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Hingga kini Novanto masih bisa eksis dan petantang-petenteng di panggung politik nasional dan berbagai media massa, seakan tak bersalah," ujar eksponen aktivis '98, Haris Rusly, melalui pesan elektronik ke media massa, Sabtu (11/11/2017).

    Haris menilai, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Arab Saudi dan AS berjalan efektif dan tuntas, dimana Pangeran Waleed dan Manafort dianggap sebagai “kanker” yang membahayakan negaranya masing-masing. Selain itu, kedua pemain global tersebut dianggap sebagai “kanker” bagi rezim baru global yang harus diamputasi.

    Haris mengingatkan, dollar tak laku, jaringan yang luas tak berfungsi, back up kekuasaan terkunci. Sekalipun ada drama sakit disertai infus yang salah colokan, tak akan menolong. Alawaleed dan Manafort adalah korban “patahan sejarah", akibat gesekan antar lempeng kapital, tumbangnya oligarki tua global digulung oleh oligarki baru yang menghendaki perubahan bentuk baru dan cara baru dalam penghisapan.

    "Di Indonesia, Setya Novanto bukan siapa-siapa. Novanto bukan sang pangeran seperti Alwaleed. Novanto bukan Paul Manafort salah satu aktor di luar negara yang sangat kuat pengaruhnya dan luas jaringan internationalnya. Tetapi, kok Novanto sakti mandraguna tak ditangkap hingga kini?" kecamnya.

    Dalam catatan pentolan gerakan reformasi di Yogyakarta tersebut, Novanto bukan pejuang revolusi kemerdekaan 1945 yang memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan asing. Novanto tak tercatat terlibat mendirikan Sekber Golongan Karya yang kemudian menjadi Partai Golkar di era reformasi. Novanto juga bukan prajurit TNI yang pernah mempertaruhkan jiwa dan raganya dalam berbagai operasi militer membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Novanto tak pernah berjasa dalam berbagai episode sejarah gerakan mahasiswa yang sangat beresiko.

    Dan, Novanto tak tercatat sebagai aktivis gerakan mahasiswa 1966 yang menggusur Soekarno dan PKI. Novanto tak pernah tercatat dalam gerakan mahasiswa Malari 1974 yang dipimpin oleh Hariman Siregar melawan modal asing. Hariman pernah mendekam di penjara karena keberanian dan pengorbanannya. Novanto juga tak terlibat dalam gerakan mahasiswa 1998 menumbangkan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun.

    Dalam hal kemampuan, Haris menekankan, Novanto juga bukan intelektual ulama seperti Prof. Din Syamsudin yang mempunyai kapasitas dan integritas hingga dipercaya memimpin Pengurus Pusat Muhammadiyah dua periode. Juga bukan budayawan sekaliber Emha Ainun Nadjib yang mempunyai pengaruh luas dan terus berkarya menyemai kesadaran berbangsa di kalangan akar rumput, dari zaman Orba hingga zaman reformasi. Cak Nun terus berjuang dengan caranya, tak pernah berhenti.

    Secara sosial, lanjut Haris, Novanto juga bukan rohaniawan seperti Romo Sandyawan yang senantiasa bekerja secara “diam” di pelosok-pelosok kumuh bersama orang-orang yang tidak diuntungkan oleh sistem, dirugikan oleh penguasa dan pemodal serakah yang tak berperikemanusian.

    Sednag dalam dunia bisnis, sepak terjang Novanto dinilai Haris tidak sehebat pemilik grup Indofood yang bisnisnya menggurita memperkerjakan ratusan ribu pekerja yang menggantungkan nasibnya di jejaring bisnisnya.

    "Lalu, jasa Novanto itu apa? Hingga dia menjadi orang yang begitu penting? Kenapa Setya Novanto sangat penting di mata beberapa orang pejabat di Istana Negara, sangat penting bagi pimpinan dan anggota DPR RI? Tak kurang, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi tangan kanan Presiden Jokowi menyempatkan diri menjenguk Setya Novanto dalam drama sakit di sebuah rumah sakit swasta. Kehadirannya seakan sebagai kode back up politik dan hukum dari istana kepada Novanto!" kritiknya tegas.

    Walaupun Setya Novanto pernah mendiskreditkan dan menjual nama Presiden Jokowi dalam episode rekaman "Papa Minta Saham", dia heran, mengapa Presiden tak merasa tersinggung atas penghinaan itu? Bahkan Novanto berhasil mengambilalih kursi Ketua DPR RI kembali sesudahnya, dan memimpin salah satu partai terbesar sepanjang sejarah RI, yakni Partai Golkar.

    “Kami menduga, kekebalan dan kesaktian Setya Novanto karena konon kabarnya beliau orang yang baik hati dan sangat dermawan. Pak Nov, sapaan akrabnya, diduga sangat hobi nyawer kepada para politisi, pejabat negara, penegak hukum, dan parasit politik lainnya. Ada juga bisik-bisik beredar, Pak Nov sakti karena diduga selalu dilindungi oleh Istana Negara. Konon, dia memegang kunci-kunci rahasia yang jika terbongkar, dapat membahayakan kelangsungan kekuasaan sang raja," sindir Haris.

    Sebagai penutup, eksponen aktivis mahasiswa 98 yang aktif di Petisi 28 itu mendukung jika ada koreksi dan kritik terhadap jalannya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK. Karena hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara dan fungsi dari DPR RI.

    "KPK bukan tuhan pemilik kebenaran dan kebijaksanaan. Aneh jika ada yang menentang kritik dan pengawasan kepada KPK. Namun, jangan sampai tujuan mengoreksi KPK ditunggangi dan dibelokkan untuk menyelamatkan atau membebaskan Setya Novanto dari berbagai tuntutan hukum," pungkas Haris Rusly.

     

  • Awasi!! 11,5 Juta Blangko eKTP Tahun 2018, Indikasi Penggelembungan Suara dalam Pemilu

    Klikanggaran.com (21/9/2017) - Hingga penghujung 2017, masih banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP, padahal banyak masyarakat yang ingin mendaftarkan diri dalam bursa CPNS yang dibuka besar-besaran oleh pemerintah. Dan, kebutuhan untuk melamar pekerjaan yang bersyaratkan kartu penduduk berbasiskan elektronik computer tersebut, terancam gagal. Kegagalan itu disebabkan oleh ketiadaan blangko e-KTP dan lambatnya birokrasi pengadaan e-KTP di tingkat operasional dinas pendafataran kepemilikian kartu tersebut.

    Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah menyediakan sebanyak 7 juta blangko pada bulan Maret 2017, dan sebanyak 2 juta blangko pada bulan September 2017. Maka, kebutuhan blangko bagi penduduk yang belum memiliki e-KTP selama 2016 hingga 2017 sebanyak 9 juta jiwa, harusnya sudah terpenuhi. Artinya, 184 juta jiwa wajib memiliki e-KTP pada tahun 2017 sudah seluruhnya memiliki e-KTP. Namun, pada kenyataannya tidak demikian. Lalu, ke mana blangko tersebut?

    Di akhir penghujung tahun 2017 ini, Indonesia akan menghadapi tahun politik 2018 dan 2019, dimana daerah-daerah yang menyelenggarakan pemilukada menjadi tolok ukur kemenangan pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019. Wajar saja apabila kemudian e-KTP yang menjadi administrasi dasar bagi pencatatan peserta pemilu agar dapat memiliki suara, patut untuk dikelola dan diawasi secara ketat. Pengawsan dan pengelolaan tersebut guna menghindari penggelembungan suara politik.

    Untuk tahun 2018, Zudan A. Fakrullah, Dirjen Disdukcapil Kemendagri, menyatakan akan mengeluarkan blangko e-KTP sebanyak 11,5 juta blangko. Dari 261 juta jiwa dikurangi dengan 184 juta jiwa wajib e-KTP yang sudah terpenuhi pada tahun 2017, sehingga hitungannya, 11,5 juta jiwa ini diperuntukkan bagi mereka yang baru dikenai wajib e-KTP pada tahun 2018.

    Sedangkan data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa siswa SMP per tahunnya mencapai 10 juta jiwa, dan siswa SMA setiap tahun berjumlah 4,3 juta. Di samping itu ada siswa SMK yang berjumlah 4,2 juta per tahun, dan siswa yang putus sekolah di tingkat SD maupun SMP. Dari perhitungan tersebut, masih banyak blangko yang tersisa, dengan kemungkinan mengganti e-KTP yang hilang maupun rusak. Sehingga, kemungkinan 11,5 juta itu akan bertambah pada tahun 2018.

    Dengan data tersebut, tidak jarang penggelembungan suara menjadi polemik dalam hal pilkada maupun Pemilu. Hal ini wajar, meskipun e-KTP memiliki sistem satu orang-satu NIK (Nomor Induk Kependudukan), kelemahan sistem sensus penduduk terjadi. Mengingat, penduduk Indonesia lebih pintar daripada sistem komputerisasi. Sehingga, pengawasan dan pengelolaan mesti diperkuat dan diperketat, guna menghindari polemik yang lebih luas.

    Demikian disampaikan oleh Adri Zulpianto, S.H., Koordinator Kajian dan Riset, Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (KAKI PUBLIK), pada Klikanggaran.com di Jakarta, Kamis (21/9/2017).

     

  • Ayo Tebak! Apakah Hakim Cepi Iskandar Bisa Lolos dari Jeratan Komisi Yudisial?

     

    Jakarta, Klikanggaran.com (2/10/2017) - Cepi Iskandar merupakan hakim tunggal praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Sebelumnya, Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak, pada Klikanggaran.com mengatakan bahwa Hakim Cepi Iskandar lebih cocok disebut pengacara Setya Novanto daripada dikatakan sebagai seorang hakim.

    Menurut Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari, Hakim Cepi Iskandar sudah 4 kali dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) karena diduga melakukan pelanggaran kode etik kehakiman. Tetapi, hasil dari semua laporan dinyatakan, Hakim Cepi tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

    Kemudian untuk praperadilan yang diajukan Setya Novanto, laporan terhadap Hakim Cepi juga sudah masuk ke KY. Masih kata Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, laporan tersebut sedang ditindaklanjuti dengan pengumpulan fakta dan bukti-bukti untuk dilakukan penyelidikan.

    Dengan akan ditanganinya kasus Hakim Cepi oleh KY, akan bisa lolos lagikah Hakim tersebut dari proses penyelidikkan KY? Karena dalam 4 laporan saja, Hakim Cepi bisa lolos dari "jeratan" sanksi KY, dan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

    Dari pengalaman Hakim Cepi Iskandar yang sudah 4 kali dilaporkan ke KY dan selalu menang, apakah kemungkinan hari ini peluang untuk menang bagi Hakim Cepi bisa juga terbukti? Hal ini mungkin bisa dilihat dari anggaran penyidikan KY yang sangat minim.

    Artinya, kalau KY mengumpulkan data dan bukti Hakim Cepi berdasarkan anggaran KY yang mereka miliki, maka peluangnya besar bagi Hakim Cepi untuk lolos dari penyelidikkan KY. Tetapi, Kalau KY dalam mengumpulkan bukti dan data dibantu banyak aktivis korupsi atau publik, maka peluang Hakim Cepi akan kecil untuk lolos dari dugaan melakukan pelanggaran kode etik.

    Anggaran KY untuk menyelidiki Hakim Cepi memang sangat kecil dan minim. Sehingga peluang Hakim Cepi untuk lolos dari jeratan dugaan melakukan pelanggaran kode etik sangat besar. Minimnya anggaran KY ini bisa dilihat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Keuangaan tahun 2017. Komisi Yudisial harus mengeluarkan anggaran untuk laporan investigasi pendalaman untuk satu kasus sebesar Rp2.341.000 per tahun, dan laporan pengamatan dan penggambaran prilaku hakim berkelanjutan untuk satu kasus sebesar Rp112.000.000 per tahun.

    Jadi, total anggaran untuk menyelidiki seorang hakim, anggarannya sangat minim dan kecil, yaitu hanya sekitar Rp154.361.000. Lebih besar dan mahal anggaran KY untuk membiayai sewa kendaraan bagi anggota Komisi Yudisial, yaitu sebesar Rp1.059.600.000 untuk 5 orang. Berarti jatah sewa mobil untuk satu orang Komisi Yudisial adalah sebesar Rp211.920.000 per tahun.

  • Bongkar Dalang dan Aktor yang Merintangi Penyidikan Setya Novanto

    Klikanggaran.com (18/11/2017) - Serial “telenovanto” yang bikin geger akal sehat itu telah digelar di depan bola mata kita. Apakah kita akan berdiam diri dan mati beku menggenggam kebencian terhadap merosotnya keadaan negara tanpa tindakan nyata? Apakah seluruh mahasiswa dan pemuda telah menjual jiwanya kepada rezim yang hina ini?

    Seorang budak belian, walaupun fisik dan pikirannya diperbudak, namun tak menjual jiwanya kepada majikan. Di dalam lubuk hatinya yang terdalam, mereka menolak diperbudak. Seorang pelacur yang menjual tubuhnya, tak sedikit di antara mereka yang menolak menjual hati dan jiwanya.

    Berbeda dengan kita, yang terlihat merdeka secara fisik dan pikiran, tapi justru menjual jiwa kita untuk diperbudak oleh segelintir “parasit politik”, oligarki "rent sekeers", pemburu rente, yang kaya raya di atas penderitaan rakyat.

    Kita sangat prihatin dengan keadaan generasi muda penerus bangsa saat ini. Sebagian di antaranya tak peduli lagi terhadap keadaan sosial dan politik yang memprihatinkan, sibuk dengan dirinya sendiri. Ada banyak di antara mereka yang dirusak moralnya, lalu disandera oleh elite penguasa.

    Sebagian yang lainnya telah secara sadar menjual hati, pikiran, dan jiwa mereka untuk diperbudak oleh kerajaan kuasa gelap atau kekuatan kepentingan tertentu. Mereka hanya dikenalkan bahwa politik itu adalah pro atau kontra kekuasaan, menjadi relawan capres.

    Mereka itu katanya adalah generasi melenial, sebuah generasi “jadi-jadian”, generasi "dadakan", persis kayak tahu goreng dadakan, yang terbentuk tanpa landasan dan pedoman nilai-nilai dasar perjuangan.

    Istana Negara Bertanggung Jawab

    Kembali kepada episode “telenovanto”, panggung sandiwara yang telah menghina akal sehat kita. Sangat tepat jika kita mendesak Istana Negara dan KPK untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan sejumlah pihak, baik dalam mem-back up secara politik, maupun merintangi penyidikan melalui dugaan skenario sakit dan sandiwara kecelakaan.

    Pihak Istana Negara harus menyampaikan klarifikasi secara terbuka terkait dugaan keterlibatan Jenderal Luhut Pandjaitan dalam mem-back up Setya Novanto agar lepas dari jeratan hukum.

    Walapun dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan tak mengintervensi penegakan hokum, namun dalam prakteknya Presiden Joko Widodo terkesan membiarkan Jenderal Luhut Panjaitan, “tangan kanan” dan “orang kepercayaannya”, melakukan akrobat politik, diduga untuk back up Setya Novanto.

    Terkesan seperti pembagian peran dalam sebuah panggung sandiwara. Presiden Joko Widodo ditempatkan berperan sebagai “good boy”, mendukung pemberantasan korupsi. Sementara di sisi lain, Jenderal Luhut diberi peran antagonis sebagai “bad boy”.

    Sebagai contoh, kehadiran Jenderal Luhut Panjaitan menjenguk Setya Novanto saat tayangan “telenovanto” episode dua, “papa sakit jantung”. Kita menangkap kesan sebagai “kode” back up politik dari Istana Negara terhadap Setya Novanto.

    Tercatat hingga dua kali Jenderal Luhut datang ke rumah sakit yang berbeda untuk jenguk Setya Novanto. Pertama, Jenderal Luhut datang ke Rumah Sakit Siloam Jakarta, tempat Setya Novanto dirawat.

    “Saya lihat sakit, dan perlu penanganan dari dokter, itu saja yang saya lihat. Nggak ada (pembicaraan), saya kasihan saja lihatnya lemas, gitu saja. Saya nggak banyak ngobrol, dia banyak diam," kata Pak Luhut (www.detik.com 13/9/2017).

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut juga datang untuk kedua kalinya menjenguk Setya Novanto di RS Premier, Sabtu 30 September 2017. Peristiwa tersebut terjadi setelah Setya Novanto diputus bebas oleh hakim pra peradilan yang mengadili Setya Novanto.

    Kehadiran Jenderal Luhut tak bisa dilihat dalam kapasitas sebagai sesama politisi Partai Golkar yang berempati terhadap musibah yang dialami Novanto. Jika kita membuka kembali ingatan kita terkait serial "telenovanto" episode satu, "papa minta saham", maka sangat jelas terungkap persekongkolan antara Setya Novanto, Jenderal Luhut Panjaitan, dan M. Reza Chalid.

    Karena itu, sangat beralasan jika publik menaruh curiga adanya back up politik dari pihak penguasa dalam skenario "telenovanto" episode ketiga, "papa tabrak tiang listrik". Apakah Pak Luhut akan kembali menjenguk Pak Novanto?

    Selain itu, sulit dipungkiri kecurigaan publik terkait operasi kontra intelijen yang dilancarkan oleh Istana Negara untuk mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan “orang bermasalah” sebagai pejabat partai politik dan pejabat negara.

    Setya Novanto yang mempunyai sejumlah masalah hukum, diduga dipakai untuk dua kepentingan oleh Istana Negara. Pertama, sebagai alat untuk menyandera parlemen dan Partai Golkar, agar tak leluasa dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Dengan dipimpin oleh orang yang bermasalah, maka yang bersangkutan dapat dengan mudah ditundukkan dan dikendalikan.

    Kedua, ada dugaan Setya Novanto dipakai sebagai mesin “rent seeker”, mesin pengeruk rente, untuk pembiayaan operasi politik, baik untuk mempertahankan kekuasaan maupun memperpanjang periode kekuasaan yang membutuhkan ongkos sangat besar.

    Politik menghalalkan segala cara. Untuk mencapai tujuan, segala cara dipraktekkan, tak peduli baik atau buruk dampaknya kepada masyarakat. Tak peduli, walaupun langkah politik tersebut telah mengkhianati projek revolusi mental yang turut mengantarkan Joko Widodo terpilih jadi Presiden.

    Masa bodoh terhadap akibat dari tindakan politik tersebut, yang pasti makin memperparah kanker kerusakan moral yang sebelumnya telah menjangkit seluruh partai politik, politisi, pejabat hingga mayoritas rakyat. Bukankah pemimpin negara yang tak bermoral, otomatis akan merusak dengan sendirinya moralitas masyarakat yang masih terjaga?

    KPK dan PPATK Perlu Klarifikasi

    Oleh karena itu, menurut pandangan kami: Pertama, sangat penting bagi KPK untuk mengklarifikasi sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam merintangi penyidikan, di antaranya adalah dugaan keterlibatan Jenderal Luhut Panjaitan dalam mem-back up Setya Novanto agar bebas dari jeratan hukum.

    Kedua, KPK juga perlu mengklarifikasi, baik kepada dokter maupun pimpinan rumah sakit yang diduga terlibat dalam dugaan sejumlah "sandiwara sakit" yang dilakukan oleh Setya Novanto yang telah menghina akal sehat seluruh rakyat Indonesia, serta melecehkan profesi kedokteran yang semestinya jujur dan bertanggung jawab.

    Ketiga, kami juga mendesak PPATK untuk mengungkap dugaan aliran uang suap dari Setya Novanto kepada sejumlah politisi lintas partai, pejabat negara, dan penegak hukum, yang telah meng-"upgrade" kekebalan dan kesaktian Setya Novanto.

    Demikian disampaikan oleh Haris Rusly, Eksponen Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998, Yogyakarta, pada Klikanggaran.com di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

     

  • E-KTP Bukan Hanya untuk Kepentingan Program Politik, Ya

    Jakarta, Klikanggaran.com (20/9/2017) - Kisruh e-KTP yang melibatkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, tidak hanya membuat gaduh parlemen dan pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat. Keterlambatan birokrasi dan ketiadaan bahan produksi kartu, menjadi kendala dalam pengadaan kartu penduduk berbasis komputerisasi tersebut. Keterlambatan ini disesalkan masyarakat, mengingat banyaknya lowongan CPNS yang dibuka pemerintah, dan banyaknya masyarakat yang berusaha mencari pekerjaan, terancam gagal.

    Setelah diberlakukannya e-KTP, seluruh administrasi perkantoran bahkan pemerintahan harus menggunakan e-KTP. Akan tetapi, pada perjalanannya program ini tidak begitu mulus. Selain program e-KTP yang terkorupsi, program ini pun terkendala oleh kesiapan lembaga pemerintahan dalam mengadakan kartu identitas penduduk tersebut.

    Kesiapan lembaga yang bertanggung jawab untuk pengadaan e-KTP ini dikarenakan ketiadaan blangko di tingkat kelurahan. Sehingga pendataan terpaksa diundur. Belum lagi masyarakat yang sudah terdaftar, mereka harus menunggu hingga 6 bulan lebih, sehingga masyarakat harus rela menunggu hingga kehilangan kesempatan untuk bekerja.

    Rusli Wardoyo (28), warga Gg. Barkah, Babelan, Kec. Babelan, mengungkapkan bahwa dirinya sudah melakukan pendaftaran pada bulan Januari. Akan tetapi, sampai bulan Agustus kartu e-KTP itu belum juga bisa diambil.

    “Padahal katanya cuma satu bulan, tapi sampai sekarang katanya ntar-ntar terus,” ujar Rusli.

    Rusli menambahkan, dirinya harus menggunakan kartu tersebut untuk melamar pekerjaan, dimana adminitrasi lamaran kerja harus menggunakan kartu tanda penduduk tersebut.

    Di lain tempat, Gilang Ardi (23), warga Bintara Jaya, Kota Bekasi, mengeluhkan lemahnya birokrasi dalam penanganan e-KTP. Ardi yang juga diketahui mengurus Kartu Keluarga (KK), mengeluhkan waktu administrasi kartu tersebut.

    “Untuk mengurus perubahan data KK saja, sudah 2 bulan lebih, gimana dengan urusan e-KTP? Padahal saya mau ikut CPNS, jika begini kondisinya, rencana ikut CPNS takutnya gagal,” ungkapnya.

    Kendati Demikian, Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri pada hari Senin (18/9/2017) mengungkapkan, bahwa pihaknya terus berusaha mempercepat pengadaan dan proses pencetakan e-KTP. Dari sebanyak 184 juta yang wajib memiliki e-KTP, 175 juta di antaranya telah memiliki e-KTP.

    “Masih ada sekitar 9,39 juta lagi yang belum memiliki e-KTP,” terang Tjahjo setelah keluar dari kantornya.

    Tjahjo menambahkan, percepatan pendataan dan pencetakan kartu e-KTP tersebut sempat terkendala karena beberapa pejabat di Kemendagri enggan menangani proyek e-KTP. Mereka trauma karena selama 1,5 tahun ini mereka menjadi objek pemeriksaan KPK, yang diketahui proyek e-KTP ini menjadi skandal terbesar dalam kasus korupsi. Mengingat bahwa tahun 2018 merupakan tahun politik, Tjahjo menargetkan seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki e-ktp.

    “Kami sadar, setelah bergulirnya e-KTP ini, e-KTP merupakan data tunggal bagi perusahaan, bahkan bagi pemerintah sekalipun dalam menangani pendataan pilkada dan pemilu,” tandas Tjahjo.

     

    Penulis : Adri Zulpianto

    Editor : Kit Rose

  • GEPRINDO: Kasus e-KTP, KPK Sebaiknya Periksa Andi Winata, Putra Tomy Winata

    Jakarta, Klikanggaran.com (9/8/2017) - Dalam kasus e-KTP saat ini KPK masih berhenti pada keterlibatan Paulus Tannos, pemilik perusahaan bernama PT Sandipala Arthaputra, selaku supplier e-KTP yang tergabung dalam konsorsium PNRI. Paulus Tannos pernah terlibat persengketaan dengan Oxel System Pte Ltd, perusahaan di bidang IT yang dimiliki oleh Putra Tomy Winata, yaitu Andi Winata. Meskipun Tomy Winata pernah membantah dan menyatakan bahwa Andi Winata hanya bekerja di Oxel System, pengadilan Singapore berekesimpulan lain, dan menyatakan bahwa Oxel System, Danatel, merupakan perusahaan di bawah kontrol keluarga Winata. Demikian disampaikan Presiden Geprindo, Bastian P Simanjuntak, pada Selasa (9/8/2017).

    Menurut Presiden Geprindo, sebelumnya dalam kerja sama antara PT Sandipala Arthaputra dengan Oxel System terjadi perselisihan terkait dengan chip e-KTP yang tidak bisa digunakan. Akibat perselisihan ini, negara juga dirugikan karena Chip e-KTP yang disuplai oleh Oxel System tidak sesuai dengan pesanan pemerintah. Entah siapa yang bermain, apakah Paulus Tannos, atau Andi Winata? Kenyataanya, Chip tersebut tidak bisa digunakan untuk Aplikasi e-KTP.

    Bastian P Simanjuntak menegaskan, atas dasar permasalahan tersebut, patut diduga ada upaya dari pihak PT Sandipala Arthaputra untuk mengambil keuntungan yang besar dengan cara menggunakan chip yang harganya lebih murah daripada yang seharusnya dipesan oleh pemerintah. Dengan kejadian ini, negara dirugikan dua kali, pertama dirugikan karena mark up nilai proyek, kedua karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan.

    "Proyek pengadaan e-KTP bisa dikatakan gagal total karena puluhan juta e-KTP yang diterima oleh masyarakat tidak bisa dideteksi oleh mesin e-KTP. Jadi tidak ada bedanya e-KTP yang ada di dompet kita dengan e-KTP plastik. KPK juga harus berani menyelidiki kasus ini sampai ke akar-akarnya. Berantas tuntas mafia-mafia dan jaringannya, kalau KPK tidak berani silahkan mundur saja. Indonesia tidak butuh pemimpin-pemimpin pengecut yang tidak berani menyentuh kasus yang melibatkan mafia yang selama ini gemar melanggar hukum dan bergentayangan di belakang layar," tutupnya.

     

  • ICW Desak KPK Segera Tetapkan Setnov Sebagai Tersangka

    Jakarta, Klikanggaran.com (30/9/2017) - Peneliti Hukum ICW, Lalola Easter, menanggapi putusan praperadilan Setya Novanto, yang dianggapnya sarat kejanggalan.

    Menurut Lalola Easter, sesuai perkiraan, praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto dikabulkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar. Perkiraan ini bukan tanpa dasar, karena sepanjang proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, ICW mencatat ada 6 (enam) kejanggalan proses yang dilakukan oleh hakim. Kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah :

    1. Hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El; 

    2. Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK;

    3. Hakim menolak eksepsi KPK;

    4. Hakim mengabaikan permohonan Intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara;

    5. Hakim bertanya kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan; dan

    6. Laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti Praperadilan

    Menurut Lalola Easter, keenam kejanggalan tersebut adalah penanda awal akan adanya kemungkinan permohonan praperadilan SN akan dikabulkan oleh Hakim Cepi Iskandar, sebelum akhirnya putusan itu dibacakan di hadapan sidang pada Jumat, 29 September 2017. Salah satu dalil Hakim Cepi Iskandar yang paling kontroversial dalam putusan praperadilan ini adalah, bahwa alat bukti untuk tersangka sebelumnya tidak bisa dipakai lagi untuk menetapkan tersangka lain.

    "Dengan dalil tersebut, artinya Hakim Cepi Iskandar mendelegitimasi Putusan Majelis Hakim yang memutus perkara KTP-El dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, yang notabenenya sudah berkekuatan hukum tetap. Padahal, putusan dikeluarkan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim, dan skema tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses beracara di persidangan," tutur Lalola Easter dalam bentuk press rilis, Jumat (29/9/2017).

    Selain kejanggalan-kejanggalan di atas, Lalola mengatakan, dikabulkannya permohonan praperadilan ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, termasuk dengan proses yang berjalan pada Pansus Angket KPK di DPR RI. Putusan praperadilan ini dikhawatirkan akan menjadi dasar bagi Pansus Angket untuk mengeluarkan rekomendasi yang bukan saja kontra-produktif dengan upaya pemberantasan korupsi, tapi juga melemahkan KPK. Terlepas dari legalitas perpanjangan masa kerja Pansus Angket KPK, bukan tidak mungkin rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti dilakukan juga berdasarkan hasil putusan praperadilan ini.

    "Mengutip pernyataan Ahmad Doli Kurnia Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), ada dugaan bahwa putusan SN sudah dikondisikan sejak sebelum putusan dibacakan hari ini. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI, dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pihak yang paling berkepentingan dengan hal tersebut, juga dari dugaan pertemuan SN dengan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali," jelasnya.

    Lalola Easter juga menjelaskan, besar dugaan bahwa putusan praperadilan ini tidak dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yang tepat dan sarat akan dugaan adanya intervensi pihak lain yang membuat hakim tidak imparsial dan tidak independen dalam memutus. Untuk itu, ICW mendesak agar:

    1. Komisi Yudisial menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah masuk terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar dalam proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto

    2. Mahkamah Agung mengambil langkah konkrit dengan melakukan eksaminasi putusan praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar, dan mengambil langkah tegas manakala ditemukan dugaan penyelewengan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan

    3. KPK harus kembali menetapkan SN sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Selain itu, manakala SN sudah kembali ditetapkan sebagai tersangka, KPK harus bergerak lebih cepat dengan melakukan penahanan dan pelimpahan perkara ke persidangan, manakala sudah ada bukti-bukti yang cukup.

  • Jangan Sampai Indonesia Jadi Negara Gagal Karena Endemik Korupsi

    Jakarta, Klikanggaran.com (8/12/2017) - Hampir setiap minggu kita disuguhkan kasus korupsi yang dilakukan para elite pemerintah. Dalam kurun waktu 2015-2016 saja, potensi kerugian negara yang harus ditanggung akibat korupsi mencapai Rp 34,162 triliun lebih, korupsi ini sudah seperti endemik. Demikian disampaikan Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

    Pada Klikanggaran.com Jajang secara khusus mengulas persoalan anggaran beserta pernak perniknya, termasuk penyelewengan dan korupsi di Indonesia, yang bukan berkurang, tapi seperti kian membabi buta, tak pandang bulu dan tempat.

    Bujang berperawakan ceking itu mengatakan, sejak era reformasi, bangsa Indonesia masih berkutat dengan upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari total kasus korupsi yang ditangani KPK dalam kurun waktu 2004-2017 mencapai 918 perkara.

    Di antaranya yang masuk proses penyidikan sebanyak 645 perkara, penuntutan 523 perkara, inkracht 436 perkara, dan yang dieksekusi sebanyak 463 perkara. Khusus untuk tahun 2017 tercatat sampai per 30 September 2017, KPK telah melakukan penanganan tindak pidana dengan rincian: penyelidikan sebanyak 70 perkara, penyidikan sebanyak 78 perkara, penuntutan sebanyak 58 perkara, inkracht sebanyak 48 perkara, dan yang berhasil dieksekusi 49 perkara.

    “Ini khusus untuk KPK, belum dari Kejaksaan dan Kepolisian,” ujar pria muda bernampilan cuek ini.

    Jajang sepakat, bahwa kasus paling fenomenal yang ditangani KPK tentunya soal mega korupsi e-KTP. Dari segi kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun serta adanya keterlibatan elite penting. Dari mulai eksekutif, legislative, serta swasta, menurut Jajang kompak melakukan korupsi berjamaah, menjadikan kasus ini sebagai kasus terbesar dan terberat yang pernah ditangani KPK.

    “Apa yang dilakukan KPK terkait e-KTP harus terus didukung publik, termasuk mengungkap pihak mana saja yang diuntungkan dari mega korupsi e-KTP tersebut. Mungkin bangsa ini bisa belajar dari Inggris di abad ke 19, negara tersebut juga pernah dilanda endemik korupsi yang sangat parah,” tutur Jajang.

    “Kunci keberhasilan Inggris ada pada “ketakutan dari seluruh rakyat, jika Inggris akan menjadi negara gagal”. Alhasil, rakyat dapat memaksa seluruh penyelenggara pemerintahan bertindak transparan. Kita harus takut Indonesia terancam jadi negara gagal karena masifnya korupsi, dan KPK harus semakin berani memberantas parasit koruptor yang menggerogotai negeri ini,” tutup Jajang.

     

  • KKB 66 : KPK Itu Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat

    Jakarta, Klikanggaran.com (18/11/2017) - Pidato Bung Karno untuk pertama kalinya di Stadion Gelora Bung Karno pada 17 Agustus 1963, tidak seperti sebelum-belumnya yang selalu di depan Istana Merdeka. Amanat Penderitaan Rakyat disingkat Ampera dikumandangkan, yang menurut Bung Karno merupakan tujuan perjuangan, sumber kekuatan, dan sumber keridlaan untuk berkorban.

    Kesadaran sosial dari rakyat Indonesia, lanjut Bung Karno, itulah pokok dan hakekat daripada Ampera. Ampera bagian daripada social consciousness of mankind, adalah bagian daripada amanat seluruh kemanusiaan. Ampera bukanlah sekadar satu pengertian atau tuntutan nasional belaka. Ampera bukan sekedar satu “hal Indonesia”. Ampera menjalin kepada Amanat Penderitaan Umat Manusia.

    Terkait hal tersebut, Ketua Umum Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB ’66), Binsar Effendi Hutabarat, dari markasnya di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur, menyampaikan kepada Klikanggaran.com pada Sabtu (18/11/2017), bahwa institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu adalah pengemban Ampera.

    Itulah sebabnya, lanjut Binsar Effendi, perbuatan tindak pidana korupsi kemudian digolongkan sebagai perbuatan common enemy (musuh bersama) bagi bangsa Indonesia.

    “Sehingga pemberantasan korupsi harus dilaksanakan tanpa kompromi. Bagaimanapun korupsi yang telah merugikan keuangan negara itu dengan jelas telah membuat penderitaan rakyat dalam kemiskinan dan ketidakadilan,” tuturnya.

    Menurut Binsar, Institusi KPK sebagai pengemban Ampera yang oleh Fahri Hamzah diminta untuk dibubarkan, artinya Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR menginginkan penderitaan rakyat terus berlanjut.

    “Tentu kami, di KKB ’66, siap berhadapan dengan Fahri Hamzah apabila sang wakil rakyat ini terus menyuarakan pembubaran KPK. Termasuk Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR, jika ikut nyinyir, kami juga siap menghadapinya. Sebab mengemban Ampera adalah bagian dari perjuangan kami yang harus dituntaskan,” kata Binsar Effendi yang juga Ketua Dewan Penasehat Markas Besar Laskar Merah Putih (Mabes LMP).

    Terkait dengan KPK yang secara resmi membantarkan penahanan terhadap Ketua DPR, Setya Novanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektrik (e-KTP) pada Jumat (17/11), dengan menahannya di RSCM dalam proses menjalani penyembuhan kesehatan, KKB ’66 mendukung pemeriksaan dilakukan lebih lanjut di rumah sakit tersebut.

    “Kami apresiasi penetapan KPK atas status pembantaran penahanan Setnov di RSCM sampai berakhir apabila menurut keterangan dokter, tersangka sudah sembuh,” lanjut Ketua Umum KKB ’66, yang sangat geram jika e-KTP saja begitu teganya sampai dikorupsi dan membuat banyak korban penduduk yang tidak memiliki e KTP.

    Binsar Effendi yang mengutip tema HUT Golkar ke-53 yakni ‘Golkar Sahabat Rakyat’, dihubungkan dengan konteks hingar bingar kasus Setya Novanto yang Ketua Umum DPP Partai Golkar.

    “Sangat benar dan tepat jika Setnov segera diganti. Apa yang mau dipertahankan di tengah opini publik terhadap Golkar yang sedang tidak bersahabat? Sistem partai apalagi yang dijadikan privillij sementara elektabiltas Golkar kian ambruk? Dan, solid yang bagaimana jika suara rakyat bukan lagi menjadi suara Golkar?” pungkasnya.

     

  • KMBK: e-KTP dan Kondensat Mangkrak, Tangkap Setnov, Priyono, dan Honggo!

    Jakarta, Klikanggaran.com (20/10/2017) - Ekonomi Indonesia berada di ambang krisis dengan semakin lemahnya daya beli masyarakat, potensi defisit APBN yang melebar, kewajiban pembayaran hutang luar negeri yang terus meningkat, makin tingginya kurs dolar AS atas rupiah, serta hengkangnya para investor yang menambah angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini menimbulkan keprihatinan di banyak kalangan muda dan generasi milenial, khususnya yang bekerja di sektor wirausaha dan profesional.

    "Banyak peristiwa yang menimbulkan ketidakpastian di Indonesia, sehingga berdampak negatif bagi dunia perekonomian. Utamanya adalah masalah penegakan hukum yang 'tumpul ke atas tajam ke bawah.' Akibatnya, banyak investor dan pelaku usaha yang hengkang dan memilih menyimpan uangnya demi menghindari resiko bisnis di tengah suasana gaduh dan tak kondusif," ujar Juru Bicara Kaukus Muda Berantas Korupsi (KMBK), Soeleman Harta, melalui pesan elektronik kepada media, Jumat (20/10/2017).

    Dia menuturkan, salah satu contoh tidak tegaknya hukum ditandai oleh merajalelanya para pejabat dan bandit perampok kekayaan negara yang justru mendapat kekebalan hukum. Sementara, kriminalisasi dan pemenjaraan malah menimpa penegak hukum yang jujur serta para pencari keadilan.

    Sebagai komparasi, di Amerika Serikat dan China, investor dan pelaku usaha merasa nyaman berinvestasi dan memutar uang karena adanya kepastian hukum tanpa pandang bulu. Bahkan, hukuman mati sering dijatuhkan ke pejabat publik yang secara sengaja berkomplot menyalahgunakan kewenangan merugikan negara untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

    "Di China, jika ada pejabat tinggi negara seperti Setya Novanto yang diduga melakukan rangkap kejahatan korupsi KTP elektronik yang disertai dugaan menjual data penduduk kepada kekuatan asing, atau jika terjadi persekutuan jahat mega korupsi kondensat antara mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dengan pengusaha pemilik PT. TPPI Honggo Wendratno yang merekayasa projek dengan dugaan kerugian negara hingga Rp 35 trilyun, pasti mereka telah dihukum gantung, keluarganya juga mendapat sanksi sosial," kecam Soeleman.

    Dalam catatan Kaukus Muda Berantas Korupsi (KMBK), ada banyak skandal megakorupsi yang mendapat kekebalan hukum dan belum dituntaskan bertahun-tahun. Beberapa di antaranya kasus BLBI, Century, KTP Elektronik (E-KTP) dan kondensat BP Migas. Citra pemerintah semakin runtuh, sehingga kepercayaan investor dan dunia internasional terhadap komitmen hukum Pemerintahan Joko Widodo semakin hilang.

    Terkini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus memproses skandal BLBI dan Century, tetapi terkesan lalai dalam penanganan kasus E-KTP, hingga tersangka Setya Novanto yang notabene Ketua DPR RI memenangkan praperadilan yang menyita perhatian dan melukai rasa keadilan rakyat. Sementara dalam skandal kondensat yang ditangani Bareskrim Polri, 2 pejabat BP Migas yang menjadi tersangka yakni Raden Priyono dan Djoko Harsono (mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran) sempat ditahan dan ditangguhkan, dan pengusaha Honggo Wendratno melarikan diri ke Singapura hingga kini.

    "Demi bangkitnya dunia usaha dan perekonomian Indonesia, penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo tak boleh hanya menjadi retorika di berbagai forum dan media. KPK harus segera keluarkan surat perintah penyidikan baru, prindik baru, untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka E-KTP. Dan, Bareskrim Polri harus segera menyeret Honggo Wendratno dan Raden Priyono untuk dipenjarakan!" seru Soeleman Harta.

     

  • KPK pun Tersungkur oleh Setnov, Duh

    Jakarta, Klikanggaran.com (29/9/2017) - Bagaikan belut putih yang susah ditangkap, Ketua DPR RI, Setya Novanto, memiliki ajian khusus untuk terhindar dari jeratan tersangka KPK, setelah Hakim Cepi Iskandar menyatakan tak sah penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK.

    Pada pengadilan kali ini, Hakim Cepi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Dimana Setnov menggugat penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK. Putusan tersebut dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Jumat (29/9/2017) pukul 17.30 WIB.

    "Menyatakan penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka dinyatakan tidak sah," ujar Hakim Cepi.

    KPK yang kini sedang tersungkur ini harus memikirkan cara untuk bisa meyakinkan publik atas penetapan tersangka Setnov di praperadilan nanti. Selain itu, ada yang menarik untuk disimak menurut Klikanggaran.com. Dimana negeri ini sangat ironis sekali. Sungguh tak ada lagi harapan hukum bisa tegak berdiri di rezim seperti ini.

    Batalnya status tersangka Setnov secara tiba-tiba menjadi pertanyaan warganet yang sedang ramai diperbincangkan. Misalnya saja, pemilik akun Twitter PATRIOT BANGSA, mengatakan dalam postingannya perihal kemungkinan bebasnya Setnov.

    "Dari dua hari lalu saya sudah ingatkan potensi bebasnya Setya Novanto. Dapat bisikan dari pinggir jalan, operator para papa bekerja keras," ujarnya tadi di Twitter, Jumat (29/9/2017).

    Kemudian komentar lainnya datang dari akun Ary Prasetyo. Ia mengungkapkan kekesalannya juga dengan memposting status di Twitter.

    "Belut senayan memang licin banget. Semoga hukum Tuhan gak pake lama tuk dya," uangkapnya.

    Padahal, Novanto sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

    Selain itu, Novanto juga diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun.

     

  • Marzuki Ali: Saya Akan Lapor Bareskrim Atas Pencatutan Nama Saya

    Jakarta, Klikanggaran.com (10/3/2017) – Seperti telah diketahui, ada 38 nama Pejabat Senayan disebut-sebut tersangkut dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, yang merugikan uang negara sebesar Rp 2,3 T. Publik kembali memanas dengan adanya berita tersebut.

    Beberapa nama menyatakan bantahannya atas tuduhan tersebut, termasuk mantan Ketua DPR RI, H. Marzuki Alie. Demikian disampaikan oleh Marzuki Alie pada Klikanggaran.com pada hari ini, Jumat (10/3/2017).

    Mohon doanya, hari ini saya melaporkan ke Bareskrim atas pencatutan nama saya utk keuntungan pribadi.

    Pasal yang sangkakan terhadap terlapor pasal 310, 311, 317 dan UU ITE pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1. Terlapor Andi Agustinus alias Andi Narogong, Sugiharto, dan Irman.

    Atas rencana tersebut, Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang, menganggap penyebutan nama dalam dakwaan, biasa-biasa saja. Menurut saya, sangat luar biasa, karena saya tidak pernah dipanggil KPK, dan saya pastikan itu tidak benar. Telah menjadi viral, menghancurkan kredibilitas saya, yang saya jaga sepanjang saya menjadi pejabat publik.

    Semoga saya mendapat perlindungan Allah SWT.

    (Baca juga: Umam: Saya Akan Cari Tahu Siapa yang Catut Nama Saya)

  • Membatalkan Status Setnov Jadi Tersangka, Bukti Busuknya Hukum di Negeri Ini

    Jakarta, Klikanggaran.com (29/9/2017) - Aktivis Rumah Amanah Bela Rakyat, Ferdinand Hutahaean, sangat menyayangkan atas pembatalan status tersangka Ketua DPR RI, Setya Novanto, yang terlibat atas kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

    "Apa yang sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan yang memproses sidang praperadilan Setya Novanto dan memutuskan membatalkan status tersangka terhadap Setya Novanto adalah bentuk pembusukan hukum dan bukti hukum yang membusuk di era sekarang," sesalnya, seperti disampaikan pada Klikanggaran.com pada Jumat (29/9/2017) di Jakarta.

    Menurutnya, ini adalah fakta nyata dan tak terbantahkan, bahwa hukum tidak bisa lagi diharapkan tegak berdiri di era pemerintahan Jokowi ini.

    "Ada ratusan barang bukti dan alat bukti serta keterangan saksi yang mengarah pada keterlibatan Setya Novanto, tapi diabaikan begitu saja oleh Hakim Cepi Iskandar," ujar Ferdinand.

    Selain itu, Ferdinand juga mengatakan bahwa pembatalan status tersangka Setya Novanto oleh Hakim Cepi Iskandar tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (29/9/2017), tidak mungkin terjadi tanpa adanya intervensi kekuasaan.

    "Hal itu sangat patut diduga ada intervensi," tutup Ferdinand.

  • Minimnya Capaian e-KTP, Mendagri: e-KTP Harus Tercetak Cepat dan Gratis

    Jakarta, Klikanggaran.com (21/9/2017) - Minimnya capaian serapan e-KTP membuat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, geram. Hingga penghujung tahun 2017 ternyata masih banyak penduduk Indonesia yang terkendala dengan kartu tanda penduduk elektronik tersebut. Ditambah lagi dengan masyarakat yang mengeluhkan kinerja Mendagri dalam memenuhi kebutuh e-KTP yang menjadi administrasi dasar kependudukan.

    Banyak warga yang mengeluhkan birokrasi dan lamanya kepemilikian kartu berbasis sistem elektronik komputerisasi tersebut. Ditengarai, keterlambatan kepemilikian e-KTP dikarenakan ketiadaan blangko untuk e-KTP.

    Diketahui, sejak akhir tahun 2016 hingga penghujung akhir tahun 2017, Tjahjo menyatakan bahwa masih ada 9 juta penduduk yang belum memiliki e-KTP. Sehingga pengamat pun mempertanyakan integritas kinerja Tjahjo selaku Menteri Dalam Negeri selama satu tahun dalam hal penanganan kartu e-KTP.

    Menanggapi hal tersebut, Tjahjo melalui akun Twitternya @tjahjo_kumolo mengungkapkan bahwa pihaknya, yaitu Ditjen Dukcapil, selaku penanggung jawab e-KTP, telah menegaskan kepada seluruh Kepala Dinas untuk tidak berbohong kepada masyarakat terkait blangko e-KTP yang harusnya sudah terakomodir selama setahun ini.

    “Kemendagri, dalam hal ini, Ditjen Dukcapil, akan memberikan pembinaan yang serius kepada Kadis yang stafnya membohongi masyarakat. #Ektp,” tegas Tjahjo melalui akun Twitternya.

    Tjahjo melanjutkan, bahwa pihaknya akan mengganti Kepala Dinas yang stafnya berbohong kepada masyarakat terkait blangko e-KTP yang nyatanya sudah disiapkan oleh Kemendagri.

    “Kadis (yang stafnya membohongi masyarakat) akan diganti,” tulis Tjahjo. “Dirjen Dukcapil dan jajaran akan terus melakukan sidak u/ memastikan pelayanan adminduk berjalan baik dan gratis. #eKTP,” tandas Tjahjo.

    Di sisi lain, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan A. Fakrullah, menjamin blangko e-KTP cukup bagi masyarakat yang e-KTP-nya belum tercetak hingga tahun 2017.

    “Sudah dua kali pengadaan blangko e-KTP, yang pertama pada bulan Maret sebanyak 7 juta blangko, dan yang kedua pada bulan September sebanyak 2 juta blangko,” terangnya.

    Meskipun demikian, menurut Adri Zulpianto, Koordinator Kajian dan Riset Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik), mestinya Tjahjo selaku Mendagri juga jujur kepada masyarakat bahwa minimnya kinerja tersebut akibat dari ketidaktegasan dirinya dalam mengawal kebijakan e-KTP.

    “Selama ini e-KTP dianggap sebagai administrasi politik saja oleh kementerian, sehingga keterlambatan dan ketiadaan blangko di birokrasi terkait pun tidak ada. Dengan pertimbangan tersebut, seharusnya Kemendagri juga jujur, bahwa lambatnya kinerja Kemendagri selaku penanggung jawab juga menjadi persoalan penting,” tutur Adri.

    Adri pun menambahkan, lambannya kinerja tersebut juga diakibatkan oleh panjangnya alur birokrasi Sisdukcapil. Sehingga, money birokrasi dalam pengadaan e-KTP pun tidak dapat dihindari.

    “Imbas dari panjangnya alur birokrasi ini menimbulkan adanya pemungutan biaya. Seperti dari lurah ke Disdukcapil, itu kan tidak semua daerah berdekatan. Sehingga pihak dinas terkait pendaftaran e-KTP pun memungut biaya untuk pengadaan e-KTP tersebut sebagai biaya jalan. Jika tidak ada uang, maka birokrasi menjadi lambat. Penentuan birokrasi ini pun dikarenakan kelalaian Kemendagri dalam menentukan regulasi e-KTP,” imbuh Adri.

    Senada dengan Adri, Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Centre for Budget Analysis (CBA), menyatakan bahwa keterlambatan e-KTP itu merugikan masyarakat, dan menjadi tidak sejalan dengan tujuannya.

    “Menuju tahun politik, wajar saja e-KTP menjadi polemik. Sejauh ini di pikiran pemerintah, e-KTP menjadi dasar administrasi dalam Pemilu saja. Wajar apabila e-KTP dikesampingkan. Tapi, setelah menjelang tahun 2018, dimana akan diselenggarakannya Pemilukada dan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden pada Tahun 2019, baru dah, kementerian kepikiran. Untungnya, pendaftaran CPNS lebih dulu muncul, baru ketemu kan, bobroknya?!” ujar Jajang.

     

  • Putusan Praperadilan Setnov, Horor Terseram di Bulan September?

    Klikanggaran.com (30/9/2017) - September 2017, film-film horor tayang di bioskop-bioskop di Ibukota. Selain film asing, film Indonesia pun ikut meramaikan keseraman September tahun ini. Ada tiga film horor Indonesia yang tayang, yaitu Petak Umpat Minako, Gerbang Neraka, dan Pengabdi Setan. Dari tiga film tersebut, film Pengabdi Setan disebut-sebut sebagai salah satu film horor yang paling berkualitas, sebab menyajikan kehororan secara natural alias tidak dibuat-buat. Dengan bahasa paling sederhana, film Pengabdi Setan itu “takutnya tuh pol abis”.

    Joko Anwar, sang sutradara Pengabdi Setan, tidak main-main menggarap film ini. Film yang konon inspirasinya sudah ada sejak 10 tahun lalu digarap secara ambisius dan serius sekali. Joko Anwar sadar bahwa film ini adalah film remark, mau tidak mau dia harus menampilkan kesan pada penonton yang sangat berbeda dengan film aslinya. Hasilnya? Ya, itu tadi pujian-pujian dari kritikus dan penonton terus mengalir kepada film ini.

    “Ketakutan” atau rasa ketakutan itu sudah dimunculkan oleh Joko Anwar sejak awal film ini. Hebatnya, Joko Anwar menumpuk satu konflik dengan konflik-konflik lain sehingga kelanjutan scene berikutnya tidak bisa ditebak oleh penonton. 

    Tapi, sebetulnya ada “film horor” baru yang akan kita saksikan, yaitu film yang berjudul “Bebasnya Para Koruptor”. Jika Pengabdi Setan berada dalam dunia fiksi, maka “film terbaru” ini justru berada dalam dunia nyata kita, dunia di mana kita berada kita di dalamnya dan kita tidak bisa keluar darinya. Yup, ini berbeda dengan film horor di bioskop di mana  jika kita ketakutan, kita tinggal keluar saja dari bioskop, maka selesai sudah ketakutan itu. Namun, “film horor” ini berbeda sebab ketakutan yang bakal kita rasakan bakal menghantui kita semua sepanjang massa.  

    Kita dihantui oleh bakal bebasnya tersangka korupsi dari jerat hukum.  

    Kita mesti menyadari bahwa koruptor bukanlah maling ayam. Koruptor itu pandai menyembunyikan barang bukti, mengerti sistem pengadilan yang akan mengadilinya, dan tentu saja punya “komplotan” yang siap membelanya. Maling ayam tidak begitu, bukan? Mana ada maling ayam bisa menyembunyikan barang bukti? Lah, setiap maling ayam yang tertangkap pasti ayamnya ada padanya. Dan, mana ada maling ayam mengerti tentang sistem pengadilan sehingga bisa mengulur-ngulur waktu agar tidak cepat-cepat masuk rumah tahanan. Dan, yang paling menyedihkan maling ayam tidak punya komplotan, tidak punya orang yang akan berusaha membuatnya tidak ditangkap. Oh ya, maling ayam tidak pandai berakting! Tdak pandai berpura-pura sakit, tidak pandai menunjukkan wajah tidak bersalah. Lagi pula, siapa yang akanmemberikan keterangan sakit kepada maling ayam?

    Nun di dunia maya yang hiruk pikuknya tidak terhenti sedetik pun, masyarakat mengekspresikan rasa takutnya ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengalahkan KPK dalam sidang pra-peradilan penetapan status tersangka pada Setya Novanto. 

    Mereka seolah berteriak,”Inilah horor terseram di bulan September!”

    @Mangkamil, founder klikanggaran.com

     

  • Secarik Surat untuk Setya Novanto, dan Kementerian KUKM

    Jakarta, Klikanggaran.com (7/11/2017) - Publik sangat menanti bagaimana kelanjutan kasus yang menjerat politisi dari partai Golongan Karya (Golkar), yakni Setya Novanto, oleh lembaga independen Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

    Dalam penantian publik ini, ada kabar mengejutkan terkait kasus Setya Novanto, sang Ketua DPR RI. Yaitu beredarnya secarik surat berkop KPK, di kalangan wartawan. Surat tersebut diketahui berisi pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama Setya Novanto.

    Tapi, tiba-tiba SPDP dibantah oleh KPK, dan hal ini menambah tanda tanya di ruang publik, lantaran kebenaran dan kejelasannya masih dipertanyakan. Sama dengan yang satu ini, yang terjadi di Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada tahun 2016.

    Yaitu terkait pencatatan dalam akun konstruksi dalam pengerjaan (KDP) senilai Rp 2,31 miliar, yang tidak jelas juga kelanjutan pembangunannya.

    Dua kasus berbeda, sama-sama tidak jelas, namun jika di Kementerian KUKM akibat yang ditimbulkan adalah pemborosan keuangan negara dengan nilai Rp 2,31 miliar.

    Dan, untuk diketahui, permasalah ini pun mendapat sorotan dari lembaga audit negara, agar Menteri Koperasi dan UKM menginstruksikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM dan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran untuk melakukan Inventarisasi KDP yang dimiliki, sesuai peraturan yang berlaku. Dan, melakukan langkah-langkah atau tindak lanjut atas hasil inventarisasi tersebut.

    Hal ini membuat kinerja Kementerian KUKM yang dipimpin oleh Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga sebagai Menteri Koperasi dan UKM, dinilai publik buruk sekali. Lantaran, beberapa persoalan yang muncul dari permasalahan di atas menimbulkan pemborosan keuangan negara.

     

  • Surat Cinta Keluarga Setnov Buat KPK

    Jakarta, Klikanggaran.com (15/11/2017) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan kepada Ketua DPR, Setya Novanto, dan istrinya, Deisti Astiani Tagor.

    Namun, pemanggilan kepada Setya Novanto agar datang ke kantor KPK itu ditolak oleh Setya Novanto, dengan  mengirim sebuah surat cinta kepada KPK.

    Dalam surat cinta tersebut disampaikan, KPK tidak boleh melakukan pemeriksaan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, sebelum mendapat izin dari Presiden.

    Pemanggilan kepada sstri Setya Novanto, Deisti Astiani Tagor, juga ditolak dengan mengirimkan sebuah surat cinta pula kepada KPK. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa istri Setya Novanto tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena tiba-tiba sakit.

    Dengan tidak hadirnya Deisti Astiani Tagor atas pemanggilan pertama, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap istri Setya Novanto tersebut.

    Belajar dari pengalaman tersebut, publik mengkhawatirkan, pada pemanggilan kedua oleh KPK kepada Istri Setya Novanto ini kemungkinan juga bakal tidak datang lagi ke KPK. Karena, kalau Setya Novanto menolak dipanggil oleh KPK, maka Deisti Astiani Tagor akan mengikuti kebijakan sang suami, yaitu sama-sama menolak panggilan KPK.

    Maka menurut publik, ada dua solusi bagi KPK agar suami istri itu bisa hadir ke KPK. Pertama, memenuhi keinginan Setya Novanto, yaitu bersedia datang menghadap penyidik, asal KPK sudah dapat surat izin dari Presiden. Kedua, KPK harus melakukan pemanggilan paksa kepada Setya Novanto.

    Tetapi, untuk langkah kedua sepertinya juga masih meragukan. Karena pengacara Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar ini, Fredrich Yunadi, telah memperingatkan KPK, bahwa pihaknya akan meminta perlindungan Presiden Joko Widodo jika KPK memanggil paksa kliennya.

    Sekarang kita tunggu KPK, jalan mana yang akan mereka lalui. Apakah minta surat izin pada Presiden, atau memanggil paksa Setya Novanto?

    Atau, jangan-jangan, KPK tidak melakukan apa pun, dan mengikuti manuver Setya Novanto agar KPK bisa dikalahkan lagi secara hukum dan politik?

     

  • Tantangan KPK, Membuka Kotak Pandora Mega Korupsi e-KTP

    Jakarta, Klikanggaran.com (30/11/2017) - Terkait kasus mega korupsi e-KTP yang kini mulai kembali bergeliat, Koordinor Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, memberikan tanggapannya kepada tim Klikanggaran.com di kantornya, Kamis (30/11/2017).

    Jajang menuturkan, selama tiga tahun, yakni tahun anggaran 2011, 2012, ditambah 2013, mega proyek e-KTP menjadi bancakan perampok duit rakyat. Kini setelah terkuak, Jajang mebgatakan bahwa yang tersisa saat ini tinggal bangkai serta aroma busuknya yang menyengat.

    “Ini merupakan catatan kelam dan memalukan, para elite mulai dari eksekutif, legislatif, bersama swasta bergotong-royong dalam korupsi,” katanya.

    Sejak dibukanya penyelidikan oleh KPK mulai 26 Juli 2013, Jajang menyesalkan kenyataan bahwa sudah hampir lima tahun kasus korupsi e-KTP ini belum juga beres. Padahal, sedikitnya sudah ada 289 saksi yang diperiksa KPK.

    “Angka ini pun masih terus bertambah. Dan, tercatat 73 nama yang berulangkali disebut dalam sidang tipikor, sebagian adalah nama-nama beken dan masih terhormat,” cetusnya.

    Tapi, hanya 6 orang saja yang baru berhasil diciduk KPK, termasuk Setya Novanto. Bahkan, khusus untuk menangani Setnov, menurut Jajang KPK terlihat keteteran dan menghabiskan banyak energi. Setelah melalui banyak drama, akhirnya kini Setnov kembali duduk di kursi pesakitan.

    “Kita berharap, dengan ditetapkannya Setnov sebagai tersangka, adalah sebagai jalan untuk membuka kotak Pandora. Para perampok duit rakyat yang selama hampir tujuh tahun masih duduk dan tidur nyaman, terbongkar aibnya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hokum,” tutup Jajang.

     

  • Terkait e-KTP, Kinerja dan Kapabilitas Mendagri Dipertanyakan

    Klikanggaran.com (20/9/2017) - Skandal korupsi yang melibatkan Setya Novanto selaku Ketua DPR RI dalam proyek pengadaan e-KTP, hingga kasus korupsi kepala daerah yang banyak ditangkap tangan oleh KPK, menimbulkan pertanyaan di beberapa kalangan. Pertanyaan publik bermunculan terkait kinerja Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri.

    Tjahjo Kumolo sendiri memberikan catatan Pedoman Kinerja Kemendagri 2017, bahwa dalam rangka penajaman prioritas program, masing-masing Ditjen dan Badan saling bersinergi dalam memastikan pelaksanaan program yang tepat waktu sebagai tolok ukur kinerja program di Kementerian Dalam Negeri.

    Di samping itu, Tjahjo menginginkan setiap program tersebut hendaknya memberikan hasil. Tentunya tidak hanya semata-mata mengejar penyerapan. Hasil yang dimaksud yakni seperti adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, meningkatnya pertumbuhan di daerah-daerah.

    Namun, tolok ukur itu tidak sejalan dengan pencatatan. Sebut saja program e-KTP, yang menjadi program Kemendagri. Mestinya Kemendagri bertanggung jawab atas program kartu tanda penduduk berbasis komputerisasi tersebut, hingga dapat diakses dan dimiliki masyarakat.

    Karena setelah e-KTP diberlakukan, maka yang perlu dipahami bukanlah kebutuhan politik saja, bahwa e-KTP tidak hanya merupakan data tunggal dalam hal Pilkada, Pemilu Legislatif, atau Pemilu Presiden, melainkan e-ktp pun menjadi basis data dalam segala aspek lingkungan, seperti lingkungan kerja, pendaftaran CPNS, atau dalam dunia perbankan. Apalagi, dalam trend transaksi online pun e-KTP menjadi perlu, guna menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.

    Selepas Tjahjo mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 9 juta penduduk yang belum memiliki e-KTP pada hari Senin (18/9/2017) kemarin, hal ini menunjukkan bahwa Mendagri tidak bekerja apa pun terkait pengadaan e-KTP. Karena akhir tahun 2016 lalu, pada Kamis 27/10, Tjahjo menyebutkan jumlah yang sama terkait jumlah penduduk yang belum memiliki e-KTP. 

    Berarti, selama 1 tahun, dari tahun 2016 hingga 2017, penduduk yang belum memiliki e-KTP masih tidak berubah, yaitu berjumlah sekitar 9 Juta. Artinya, terlepas dari kasus korupsi dalam hal e-KTP, kewajiban Mendagri memproses e-KTP agar dapat dimiliki setiap penduduk merupakan keniscayaan. Sehingga, Mendagri harus tetap bekerja untuk memproses dengan segera perihal produksi kartu penduduk berbasis komputerisasi tersebut.

    Belum lagi soal birokrasi pengadaan e-KTP yang begitu panjang hingga pengadaan e-KTP yang berkelit ini menjadi alat “dagangan” sebagian pihak. Hal ini berdasarkan pada banyaknya oknum yang meminta uang agar kartu itu segera bisa dicetak, sehingga muncul indikasi korupsi tingkat daerah.

    Dengan semboyan Kabinet Kerja, Tjahjo memahami betul mengenai kinerja mana yang harus diprioritaskan secara berkesinambungan. Juga memilah, mana yang merupakan program mendagri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara mendasar, mana yang kebutuhan politik. Sehingga, Tjahjo tidak lagi menyalahkan Direktorat maupun Inspektorat dalam masalah korupsi yang terjadi di daerah, melainkan menghidupkan kembali kerja “blusukan” hingga ke daerah-daerah.

    Dengan banyaknya persoalan mengenai urusan masyarakat dalam negeri, hingga maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, menunjukkan kinerja yang minim dalam Kabinet Kerja yang dicanangkan oleh pemerintah yang berlandaskan pada Pedoman Kinerja Kemendagri 2017. Semboyan Kabinet Kerja menjadi kontra produktif bila kinerja pemerintah menimbulkan banyak masalah, bahkan hingga menimbulkan perkara-perkara hukum.

    Demikian disampaikan oleh Adri Zulpianto, S.H., Koordinator Kajian dan Riset, Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (KAKI PUBLIK), pada Klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

  • Umam: Saya Akan Cari Tahu Siapa yang Catut Nama Saya

    Jakarta, Klikanggaran.com (10/3/2017) – “Apa sampean percaya? Saya aja kaget… Itu bener-bener mengagetkan buat saya. Dan, saya haqqul yakin tidak pernah terima uang dari proyek e-KTP. Saya lagi cari tahu, siapa yang menggunakan nama saya dan disangkutpautkan dengan soal suap e-KTP,” kata Khatibul Umam Wiranu mengawali komentarnya saat berbincang dengan Klikanggaran.com di Jakarta, Jumat (10/3/2017).

    Pasca-Jaksa KPK Irene Putri membacakan dakwaan atas perkara dugaan korupsi proyek e-KTP yang merugikan uang negara sebesar Rp 2,3 T, publik dibuat panik. Banyak kabar beredar yang mengatakan sekian nama terlibat di dalam kasus tersebut. Ada 38 pejabat senayan yang diduga turut menikmati uang kasus korupsi e-KTP itu. Salah satunya adalah nama politisi Demokrat, Khatibul Umam Wiranu.

    Terkait hal tersebut, berikut penuturan selanjutnya Khatibul Umam Wiranu:

    Saya Khatibul Umam Wiranu membantah menerima uang USD 400 ribu dari proyek pengadaan e-KTP. Saya  orang yang paling awal tidak setuju dengan proyek e-KTP dengan total nilai sebesar Rp 5,9 triliun itu.

    Saya tidak mau tanda tangan, setelah itu saya pindah ke Komisi III. Terus masuk sebagai Wakil Ketua Komisi II akhir 2013.

    Saya menduga, ada pihak tertentu yang menggunakan namanya. Saya juga lagi mencari tahu nih.

    Saya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya ditanya soal alasan tidak mau tanda tangan dalam dokumen persetujuan.

    Saya jelaskan, ada yang janggal pada harga-harga, di beberapa titik. Sehingga saya meragukan, dan ini bisa diaudit secara benar atau tidak.