• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

DKI Jakarta

  • Jakarta, Klikanggaran.com (19/11/2017) – Untuk diketahui, pada Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan mempunyai proyek rehab sekolah-sekolah di Jakarta. Hal tersebut terlihat pada dokumen APBD yang saat ini sedang dibahas oleh legislatif dengan eksekutif.

    Terkait hal tersebut, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, secara khusus memberikan pesan, dalam pembahasan proyek rehab sekolah ini, pihak legislatif atau anggota DPRD hati-hati dan teliti sebelum memberikan persetujuan atas banyaknya alokasi anggaran untuk proyek tersebut.

    Karena dalam analisisnya, CBA menemukan beberapa indikasi dobel anggaran dan tumpang tindih program yang bisa dinilai sebagai aneh bin janggal dalam APBD DKI Jakarta tahun 2018.

    “Program tumpang tindih ini bisa ditemukan melalui adanya perbedaan "uraian" antara Dinas Pendidikan dengan Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 dan 2 tingkat kotamadya. Misalnya, Dinas Pendidikan dalam uraiannya memakai kata rehab saja. Sedangkan Suku Dinas Pendidikan dalam uraiannya selalu memakai kata rehab berat,” tutur Uchok Sky Khadafi pada Klikanggaran.com di Jakarta, Minggu (19/11/2017).

    Lebih lanjut Uchok menjelaskan, adanya indikasi dobel anggaran tersebut bisa dilihat dari program dan anggaran tersebut. Misalnya, Suku Dinas Wilayah 1 dan 2 selalu menjelaskan sekolah mana yang akan direhab. Sedangkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta sama sekali tidak menjelaskan sekolah mana yang akan direhab dan jumlahnya berapa.

    Sebagai contoh, untuk suku dinas wilayah 1 dan 2 kotamadya, dimana untuk Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Pusat juga mempunyai proyek berat gedung sekolah SMAN 24 dengan anggaran sebesar Rp1.956.476.783.

    Sedangkan untuk Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Pusat punya alokasi anggaran sebesar Rp2 004.298.805 untuk rehab berat gedung sekolah SDN Johar Baru 29 pagi.

    Sementara untuk Dinas Pendidikan, dalam  alokasi APBD 2018 punya anggaran sebesar Rp1.860.719.933.344 untuk rehab total gedung sekolah di DKI Jakarta.

    Berdasarkan keterangan yang diterima Klikanggaran.com dari CBA, realisasi proyek dinas pendidikan sebesar Rp 1,8 triliun ini sepertinya tetap mempergunakan lelang konsolidasi. Hal tersebut dinilai CBA merugikan banyak perusahaan kecil dan menganggu penyerapan anggaran DKI Jakarta.

    “Seharusnya pihak dinas pendidikan dalam proyek sebesar Rp 1,8 triliun ini tidak memakai lagi metode lelang konsolidasi. Ini sesuai dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, yang berjanji akan menghapus sistem lelang konsolidasi pada tahun 2018, tahun besok,” tutup Uchok Sky.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (22/11/2017) - Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2017 di Biro Kerjasama Daerah dan Kerjasama Luar Negeri pada mulanya menganggarkan alokasi biaya sebesar Rp983.184.500 untuk berbagai macam acara pimpinan daerah.

    Dalam dokumen Biro Kerjasama Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, yang dimaksud dengan Pimpinan Daerah yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Jadi, jangan heran jika Nomenklatur Pimpanan Daerah seperti ini seperti sedikit disamarkan, seolah-olah anggaran ini bukan diperuntukkan bagi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

    Setelah dibahas oleh DPRD DKI Jakarta, maka anggaran untuk acara-acara pimpinan menjadi naik sebesar Rp384.000.000. Berarti dari semula sebesar Rp983.184.500 menjadi sebesar Rp1.367.184.500.

    Tetapi, dalam catatan Biro Kerjasama Daerah dan Kerjasama Luar Negeri yang dibaca oleh klikanggaran.com, sebetulnya kenaikan anggaran untuk acara-acara pimpinan daerah bukan sebesar Rp 384 juta, melainkan sebesar Rp 558.756.000. Ini berarti, yang semula sebesar Rp 983 juta, menjadi sebesar Rp1.541.940.500.

    Namun anggaran untuk acara-acara pimpinan ini ternyata dipotong atau dikurangi lagi sebesar Rp366.120.000. Maka dari sebesar Rp1.541.940.500 menjadi sebesar Rp1.349.304.500.

    Alasan kenaikan anggaran ini disebabkan Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno membutuhkan biaya penerjemah bahasa isyarat pada acara-acara Gubernur dan Wakil gubernur. Serta adanya penambahan sewa kendaraan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur.

    Melihat hal ini, publik menilai bahwa anggaran untuk acara-acara pimpinan daerah mengalami kenaikan yang tidak masuk akal. Dan, sebuah penambahan anggaran yang benar-benar hanya mencerminkan sikap pemborosan anggaran.

    “Belum 3 bulan menjabat jadi gubernur, permintaannya sudah macam-macam dari pajak rakyat,” cetus salah seorang pengamat anggaran.

     

  • Jakarta, Klikanggaran.com (06/12/2017) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rencananya akan menggelontorkan daha hibah kepada sejumlah badan, organisasi swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga. Bagi-bagi dana hibah tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2018.

    Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun 2018, total dana hibah yang digelontorkan senilai Rp 1,7 triliun. Bahkan, anggaran dana hibah tersebut setiap tahunnya rutin dibagikan kepada badan, organisasi swasta, organisasi masyarakat.

    Dari hasil pantauan Koordinator Investigasi Kaki Publik, Wahyudin, dana hibah yang digelontorkan kepada lembaga atau badan kemasyarakatan dalam tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2016, 2017, dan 2018, mencapai angka Rp 5,7 triliun. Dengan rincian tahun 2016 mencapai angka Rp 2,5 triliun diberikan kepada 63 pihak, tahun 2017 mencapai angka Rp 1,4 triliun diberikan kepada 352 lembaga, dan tahun 2018 senilai Rp 1,7 triliun akan diberikan kepada 104 badan dan lembaga.

    Di sudut lain, Wahyudin menilai, besarnya dana hibah yang diberikan terhadap organisasi masyarakat dan lembaga lainya itu, seharusnya dikaji ulang dengan meletakkan latar belakang fasos dan fasum yang ada di Pemprov DKI Jakarta.

    “Masih terlalu banyak yang harus diperbaiki dan disediakan, demi terwujutnya masyarakat DKI Jakarta, dan publik pun mengetahui, banyak organisasi kemasyarakatan yang ditunggangi elite politik demi mengukuhkan kekuasaanya,” terang Wahyudin.