• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

CBA

  • Baru 17 Negara Lolos ke Piala Dunia 2018, Indonesia Tersandung Anggaran?

    Jakarta, Klikanggaran.com (11/40/2017) - Sampai saat ini, jika melihat pertandingan pada Selasa dini hari (10/10/2017), baru 17 negara yang lolos untuk mengikuti piala dunia 2018, termasuk tuan rumah, Rusia.

    Berarti, dari 32 negara yang akan mengikuti piala dunia di Rusia saat ini, masih ada 15 negara tersisa yang sedang berlaga memperebutkan tiket ke Rusia, baik di babak kualifikasi maupun playoff. Dan, dari jumlah 17 negara yang sudah lolos ke piala dunia, sudah termasuk empat wakil dari Asia seperti Iran, Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi.

    Sedang Indonesia, selalu gagal untuk bisa lolos ke piala dunia. Padahal penduduk Indonesia sudah sampai di atas 250 juta jiwa, tapi tidak bisa membuat satu pun tim sepak bola yang tangguh, yang dapat dibuktikan dengan tiket ke Rusia ini.

    Hal tersebut menurut publik mungkin juga disebabkan oleh internal Kemenporanya, yang saat ini dipimpin oleh Menteri Imam Nahrawi. Jangankan untuk mengatur tim sepakbola, untuk memperbaiki kelembagaan negara saja, menurut publik, sepertinya Kemenpora masih ambradul. Akibatnya, sampai saat ini prestasi olah raga kita jeblok dan banyak dugaan korupsi.

    Dari catatan Klikanggaran.com yang diambil dari data Center for Budget Analysis (CBA), CBA sudah menemukan potensi kerugian negara. Yaitu sebesar Rp 2,1 miliar dari anggaran Rp 19 miliar dalam Proyek Kirab Pemuda Nusantara 2017, Kemenpora.

    Belum lagi dugaan korupsi sebesar Rp 21,5 miliar dari total anggaran sebesar Rp 73 miliar untuk pengadaan alat peraga di Kemenpora. Saat itu kasus ini sudah mulai ditanganin pihak Kejaksaan Agung, tapi sepertinya juga sudah diakhiri oleh Kejaksaan Agung, karena kasus itu tiba-tiba hilang, tidak dilanjutkan.

    Pesan dari publik, “Hallooo, Pak Jaksa Agung, kapan nih, dilanjutin dugaan korupsi sebesar Rp 21,5 miliarnya?

     

  • Bekasi Kumuh, Bikin Jokowi Ogah-Ogahan Mampir?

    Jakarta, Klikanggaran.com (4/11/2017) - Kebersihan merupakan unsur terpenting dalam kesejahteraan masyarakat. Kebersihan lingkungan diwujudkan melalui penciptaan lingkungan yang sehat, agar masyarakat terhindar dari berbagai macam penyakit.

    Bagaimana dengan Pemkot Bekasi dalam memelihara kebersihan, tertuang di dalam visinya, “Bekasi Kota yang Nyaman, Hijau, Bersih, dan Berbudaya Lingkungan”.

    Sejalan dengan visi Kota Bekasi tersebut, ternyata publik mengeluhkan penyelesaian  lingkungan yang tidak maksimal oleh Pemkot Bekasi.

    Kewajiban dinas lingkungan hidup dalam optimalisasi masalah lingkungan hidup di Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi tidak main-main dalam menuntaskan masalah lingkungan.

    Faktanya, Pemkot Bekasi menggelontorkan dana untuk Dinas Lingkungan Hidup mencapai Rp 270 miliar di tahun 2017.

    Namun, dana Rp 270 miliar tersebut belum maksimal menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup.  Fakta bahwa Bekasi memiliki masalah lingkungan, pertama adalah banjir di Kota Bekasi di tahun 2017 tercatat menerjang hingga 85 titik banjir yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi.

    Kedua, titik kemacetan di Kota Bekasi mencapai 48 ruas jalan dengan V/C rasio lebih dari 0,6. Ketiga masalah air bersih/air minum, keempat sampah, terakhir untuk kawasan kumuh, ditemukan terdapat 122 titik dengan luas 423,73 hektar.

    Dana yang digelontorkan sebesar Rp 270 miliar untuk lingkungan hidup dinilai belum menuai hasil maksimal. Hal tersebut juga disampaikan oleh Koordinator Investivigasi CBA, Jajang Nurjaman.

    “Data menunjukkan bahwa dari dana sebesar Rp 270 miliar ini, sedikitnya setiap kecamatan mendapat dana Rp 22,5 miliar untuk menyelesaikan masalah lingkungan,” tuturnya.

    Sementara menanggapi banyaknya keluhan publik, Jajang menyatakan bahwa sudah seharusnya Pemkot Bekasi mengkoordinir keluhan public. Terutama meninjau kembali, kenapa masih banyak wilayah di Kota Bekasi yang lingkungan hidupnya tidak baik, padahal dana ratusan miliar setiap tahunnya dihabiskan.

    Senada dengan Jajang Nurjaman, aktivis mahasiswa, Wahyudin, menilai, seharusnya anggaran sebesar Rp 22,5 miliar untuk setiap kecamatan itu mampu mendorong penyelesaian masalah lingkungan hidup di Kota Bekasi.

    Sebagai mahasiswa yang tinggal di Kota Bekasi, Wahyudin sangat menyayangkan kondisi Kota Patriot yang masih tergolong kumuh. Padahal Bekasi sangat dekat dengan ibukota negara

    “Mungkin itu juga yang membuat Jokowi baru kemarin mampir ke Kota Patriot? Itu pun sekedar peresmian tol,” sindirnya.

     

  • CBA : Realisasi Pendapatan Daerah Rendah, Bukti Kepala Daerah Banyak Leha-Leha

    Jakarta, Klikanggaran.com (31/12/2017) - Dari 34 provinsi di Indonesia pada semester 1 2017 hampir secara keseluruhan pendapatan daerahnya berada di bawah 50 persen dari target yang ditetapkan. Bahkan terdapat daerah yang tidak sampai 20 persen. Demikian disampaikan oleh Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), pada Klikanggaran.com di Jakarta, Minggu (31/12/2017).

    Sebagai refleksi akhir tahun, Center for Budget Analysis (CBA) menyajikan daerah (tingkat provinsi) yang pendapatannya di bawah 50 persen, dari yang terkecil, sebagai berikut :

    1. Provinsi Gorontalo menjadi daerah paling kecil realisasi pendapatannya, dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.831.692.829.014 baru terealisasi senilai Rp334.460.209.687 atau setara 18 persen dari targetan.

    2. Provinsi Lampung target pendapatan sebesar Rp6.723.785.171.614 realisasi senilai Rp2.344.529.836.867 setara 35 persen.

    3. Provinsi Papua target pendapatan sebesar Rp13.968.876.703.796 realisasi senilai Rp5.066.335.495.786 setara 36 persen.

    4. Provinsi Papua Barat target pendapatan sebesar Rp6.888.867.177.840 realisasi senilai Rp2.533.461.232.326 setara 37 persen.

    5. Provinsi Aceh target pendapatan sebesar Rp14.291.939.315.863 realisasi senilai Rp5.271.827.573.550 setara 37 persen.

    6. Provinsi Maluku Utara target pendapatan sebesar Rp2.864.175.974.702 realisasi senilai Rp 1.154.681.247.157 setara 40 persen.

    7. Provinsi DKI Jakarta target pendapatan sebesar Rp 62.466.130.203.554 realisasi senilai Rp27.240.701.361.816 setara 44 persen.

    8. Provinsi Riau target pendapatan sebesar Rp8.859.017.595.981 realisasi senilai Rp 3.866.508.101.304 setara 44 persen.

    9. Provinsi Jambi target pendapatan sebesar Rp4.163.724.816.402 realisasi senilai Rp1.831.647.989.936 setara 44 persen.

    10. Provinsi Bengkulu target pendapatan sebesar Rp3.041.325.078.997 Rp1.452.694.608.740 setara 48 persen.

    11. Provinsi Nusa Tenggara Timur target pendapatan sebesar Rp4.722.736.609.000 realisasi senilai Rp2.281.447.898.764 setara 48 persen.

    12. Provinsi Sulawesi Tengah target pendapatan sebesar Rp3.579.386.410.150 realisasi senilai Rp1.749.741.419.566 setara 49 persen.

    13. Provinsi Bali target pendapatan sebesar Rp6.222.703.627.308 realisasi senilai Rp3.050.226.255.749 setara49 persen.

    14. Provinsi Kalimantan Selatan target pendapatan sebesar Rp5.499.059.991.000 realisasi senilai Rp2.700.728.161.833 setara49 persen.

    15. Provinsi Sulawesi Tenggara target pendapatan sebesar Rp3.545.198.442.343 realisasi senilai Rp1.747.775.084.369 setara 49 persen.

    Menurut Jajang, ada permasalahan klasik dalam pengelolaan anggaran di pemerintah daerah termasuk Provinsi. Misalnya dalam penyusunan anggaran yang sering molor.

    “Lebih disayangkan lagi meskipun berlarut-larut dalam penyusunan hanya menghasilkan besar pasak daripada tiang, dimana anggaran akan selalu deficit,” katanya.

    “Kelemahan dalam penyusunan anggaran menjadi salah satu faktor rendahnya realisasi anggaran pendapatan daerah. Hal ini diperparah Kecenderungan dari Pemerintah daerah yakni lebih mengandalkan bantuan dari pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), dengan begitu kepala daerah tidak perlu berpikir dan bekerja keras guna menggenjot pendapatan asli daerahnya,” tutup Jajang.

     

  • CBA: Infrastruktur Sendiri Rentan Korup, Malah Ambil Alih Dana Haji

    Jakarta, Klikanggaran.com (29/7/2017) - Seperti telah diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Agama, Lukman Hakim, menyampaikan bahwa dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) boleh dikelola untuk pembangunan infrastruktur. Atas keputusan tersebut, sejak awal Koordinator Center for Budget Analysis, Jajang Nurjaman, tidak sepakat dengan niatan Jokowi menggunakan dana haji untuk infrastuktur.

    Alasan pengamat anggaran ini, karena masih masifnya penyelewengan anggaran dalam proyek infrastruktur di era Jokowi. Di tahun 2015 misalnya, untuk keseluruhan proyek infrastruktur yang dijalankan pemerintah, hampir 80 persen di antaranya terindikasi adanya persekongkolan tender. Dan, disinyalir melibatkan banyak pihak.

    Bahkan, lanjut Jajang, selama semester pertama 2015 misalnya, kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan 45 persen merupakan kasus terkait infrastruktur (139 kasus), dengan kerugian negara mencapai Rp 832,3 miliar. Kemudian, di tahun anggaran 2016, praktik penyelewengan di sektor infrastruktur pun masih belum menunjukkan adanya perbaikan.

    "Kasus terkait infrastruktur yang masuk ke tahap penyidikan penegak hukum mencapai 63 kasus, dengan total kerugian negara sebesar Rp 486,5 miliar (itu baru semester pertama). Sampai saat ini masih banyak kasus korupsi terkait proyek infrastruktur yang belum tuntas," terang Jajang saat memberikan tanggapannya terkait dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang boleh dikelola untuk hal-hal yang produktif, termasuk pembangunan infrastruktur, Sabtu (29/7/2017).

    CBA berharap pemerintah jangan terburu nafsu untuk mengalihkan dana haji ke infrastruktur. Perlu pertimbangan jernih dan kajian mendalam terkait resiko yang akan dihadapi jika kebijakan tersebut dijalankan.

     

  • CBA: Minta Polri Segera Panggil Menkeu atas Surat yang Bocor ke Publik, Nih

     

    Jakarta, Klikanggaran.com (27/9/2017) - Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyesalkan dan mempertanyakan, siapa yang telah membocorkan surat Kemenkeu yang ditujukan untuk Menteri ESDM dan Meneg BUMN pada tanggal 19 September 2017 kemarin. Bocornya surat tersebut kini juga sedang disesalkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

    Uchok Sky juga mempertanyakan, apa maksud pihak Kementerian Keuangaan dengan PLN beresiko default?

    "Ini bisa bikin panik, nih. Tapi, yang jelas, saya menangkap sinyal kebocoran surat ini, untuk menghantam PT PLN dalam rangka pecah-pecah dan lalu menjual aset PLN. Hal seperti keinginan dari Bank Dunia, agar liberalilasasi di sektor energi segera dilakukan?" kata Uchok Sky Khadafi dalam pesan singkatnya mengenai surat Menkeu yang bocor ke publik terkait PLN, pada Rabu (27/9/2017).

    Selain itu, Uchok Sky Khadafi juga mengatakan, bahwa kalau ini memang terjadi, maka ini sama saja dengan melanggar Undang-Undang Kelistrikan. Menurut Uchok Sky Khadafi, adanya kebocoran surat Kementerian Keuangaan yang sudah ditandatangani oleh Sri Mulyani ini, harus segera diusut, karena bisa menimbulkan kepanikan.

     

    "Minta Polri untuk segera memanggil Menteri Keuangan, Sri Mulyani, atas surat yang bocor ke publik ini," tutupnya.

    (Baca juga: Salah Kelola, PLN Bisa Jadi Perusahaan Lilin Negara)

    (Baca juga: Tanggapan atas Surat Sri Mulyani Bocor ke Publik Terlalu Berlebihan)

  • Dobel Anggaran dalam Proyek Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta

    Jakarta, Klikanggaran.com (19/11/2017) – Untuk diketahui, pada Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan mempunyai proyek rehab sekolah-sekolah di Jakarta. Hal tersebut terlihat pada dokumen APBD yang saat ini sedang dibahas oleh legislatif dengan eksekutif.

    Terkait hal tersebut, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, secara khusus memberikan pesan, dalam pembahasan proyek rehab sekolah ini, pihak legislatif atau anggota DPRD hati-hati dan teliti sebelum memberikan persetujuan atas banyaknya alokasi anggaran untuk proyek tersebut.

    Karena dalam analisisnya, CBA menemukan beberapa indikasi dobel anggaran dan tumpang tindih program yang bisa dinilai sebagai aneh bin janggal dalam APBD DKI Jakarta tahun 2018.

    “Program tumpang tindih ini bisa ditemukan melalui adanya perbedaan "uraian" antara Dinas Pendidikan dengan Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 dan 2 tingkat kotamadya. Misalnya, Dinas Pendidikan dalam uraiannya memakai kata rehab saja. Sedangkan Suku Dinas Pendidikan dalam uraiannya selalu memakai kata rehab berat,” tutur Uchok Sky Khadafi pada Klikanggaran.com di Jakarta, Minggu (19/11/2017).

    Lebih lanjut Uchok menjelaskan, adanya indikasi dobel anggaran tersebut bisa dilihat dari program dan anggaran tersebut. Misalnya, Suku Dinas Wilayah 1 dan 2 selalu menjelaskan sekolah mana yang akan direhab. Sedangkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta sama sekali tidak menjelaskan sekolah mana yang akan direhab dan jumlahnya berapa.

    Sebagai contoh, untuk suku dinas wilayah 1 dan 2 kotamadya, dimana untuk Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Pusat juga mempunyai proyek berat gedung sekolah SMAN 24 dengan anggaran sebesar Rp1.956.476.783.

    Sedangkan untuk Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Pusat punya alokasi anggaran sebesar Rp2 004.298.805 untuk rehab berat gedung sekolah SDN Johar Baru 29 pagi.

    Sementara untuk Dinas Pendidikan, dalam  alokasi APBD 2018 punya anggaran sebesar Rp1.860.719.933.344 untuk rehab total gedung sekolah di DKI Jakarta.

    Berdasarkan keterangan yang diterima Klikanggaran.com dari CBA, realisasi proyek dinas pendidikan sebesar Rp 1,8 triliun ini sepertinya tetap mempergunakan lelang konsolidasi. Hal tersebut dinilai CBA merugikan banyak perusahaan kecil dan menganggu penyerapan anggaran DKI Jakarta.

    “Seharusnya pihak dinas pendidikan dalam proyek sebesar Rp 1,8 triliun ini tidak memakai lagi metode lelang konsolidasi. Ini sesuai dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, yang berjanji akan menghapus sistem lelang konsolidasi pada tahun 2018, tahun besok,” tutup Uchok Sky.

     

  • Fakta : Menolak Pembayaran Tunai Rupiah Adalah Tindak Pidana

    Jakarta, Klikanggaran.com (1/11/2017) - Ketua Forum Warga Kota Jalarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan, sedang mempetisi operator jalan tol, salah satunya kepada PT. Jasa Marga. Alasan mempetisi adalah, operator jalan tol dinilai memaksakan kehendak, dengan tidak akan menerima pembayaran atau transaksi tunai lagi. Mulai tanggal 31 Oktober 2017, pengguna jalan tol diharuskan melakukan transaksi non tunai dengan mempergunakan "kartu tol".

    Dalam petisi kepada operator jalan tol ini, Fakta sedang mengumpulkan dukungan dari rakyat melalui online. Isi dari petisi adalah, operator jalan tol tidak boleh menolak pembayaran tunai rupiah. Menolak pembayaran tunai rupiah berarti melanggar UU no:7/2011 tentang Mata Uang.

    Fakta juga menyatakan bahwa Mata Uang Rupiah adalah identitas Negara Republik Indonesia, sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam pasal 33 UU Mata Uang diatur, tidak boleh menolak pembayaran dengan tunai rupiah. Selanjutnya dalam pasal 33 tersebut juga diatur, bahwa jika menolak pembayaran rupiah adalah tindak pidana dan dihukum kurungan penjara 1 tahun dan denda Rp 200 juta.

    Kemudian ditegaskan juga oleh Ketua Fakta, Azas Tigor Nainggolan, bahwa jika operator masih memaksakan pada 31 Oktober 2017 akan menghapus semua loket pembayaran tunai, maka operator jalan tol telah melanggar UU Mata Uang dan bisa dipidana.

    Senada dengan Fakta, Center for Budget Analysis (CBA) juga mencurigai, penerapan traksaksi non tunai ini sangat menguntungkan operator jalan tol, dan merugikan pengguna jalan tol. Saat ini saja, jika pengguna jalan tol ingin membeli kartu e-tol baru dengan isi sebesar Rp50.000, isi kartu e-tol tersebut hanya Rp30.000.

    “Duit pengguna jalan tol sebesar Rp20.000 itu lari ke mana? Apa dimakan "hantu tol"?” tanya Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi CBA.

    Sekarang jika kita ilustrasikan, pada bulan Juni volume transaksi di pintu tol Jagorawi sebanyak 16.122.858 mobil, maka uang sebesar Rp20.000 dari pengguna jalan tol, dan yang dimakan oleh para hantu tol, diperkirakan sebesar Rp 322,4 miliar.

     

  • Hebatnya Puan Maharani, Kementerian di Bawahnya Jauh dari Radar KPK

    Jakarta, Klikanggaran.com (7/11/2017) – Untuk diketahui, Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di tahun 2016 memiliki anggaran untuk belanja barang sebesar Rp352.231.128.000. Adapun yang berhasil direalisasikan adalah senilai Rp220.820.320.422 atau setara 62,69 persen.

    Dalam realisasi anggaran belanja barang tersebut, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan beberapa penyimpangan yang berpotensi terhadap kerugian negara.

    Contohnya, program belanja untuk pengadaan obat klinik yang dianggarkan sebesar Rp 180 juta. Kemenko PMK dalam laporannya, uang ratusan juta tersebut diperuntukkan bagi pembelian obat ke 5 apotik dengan rincian sebagai berikut:

    1. Apotik MF dengan biaya sebesar Rp54.742.400 dengan bukti 6 kuitansi pembelian

    2. Apotik SW dengan biaya sebesar Rp19.685.200 dengan bukti 2 kuitansi pembelian

    3. Apotik DP II dengan biaya sebesar Rp19.888.650 dengan bukti 2 kuitansi pembelian

    4. Apotik JB dengan biaya sebesar Rp9.993.750 dengan bukti 1 kuitansi pembelian

    5. Apotik WM dengan biaya sebesar Rp75.689.400 dengan bukti 8 kuitansi pembelian

    Namun, berdasarkan keterangan yang diterima Klikanggaran.com dari Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), setelah dilakukan penelusuran, rincian di atas tidak dapat dibuktikan kebenarannya (palsu).

    Ada 2 catatan dari Center for Budget Analysis terkait program pengadaan obat yang dilaksanakan Menko PMK tersebut:

    Pertama, proses pengadaan obat klinik dilaksanakan bukan oleh Pejabat Pengadaan sesuai ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Diketahui, program tersebut dijalankan oleh Kepala Subbagian Pengembangan dan Seleksi Bagian Kepegawaian dan Kearsipan (Kasubbag Pengembangan dan Seleksi) Kemenko PMK.

    “Yang membuat miris, program ini dilaksanakan hanya bermodal instruksi lisan kepada bawahannya dan terlaksanalah program ratusan juta tersebut,” tutur Jajang Nurjaman pada Klikanggaran.com di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

    Kedua, hal tersebut menurut Jajang jelas menimbulkan masalah selanjutnya, yakni dokumen pertanggungjawaban belanja pengadaan obat tidak valid alias asal-asalan. Bukti-bukti laporan pembelian seperti kuitansi, bon faktur, sampai tanda tangan yang mengatasnamakan 5 apotik jelas-jelas palsu. 

    “Data di atas sebagai contoh kecil bagaimana bobroknya penggunaan uang negara di tubuh Menko PMK yang dipimpin Puan Maharani. Berdasarkan temuan di atas, Center for Budget Analysis mendorong pihak berwajib, khususnya KPK, untuk lebih memperhatikan lagi program-program yang dilaksanakan Menko PMK, karena sampai saat ini seringkali luput dari perhatian,” pungkas Jajang.

     

  • Jangan Sampai Indonesia Jadi Negara Gagal Karena Endemik Korupsi

    Jakarta, Klikanggaran.com (8/12/2017) - Hampir setiap minggu kita disuguhkan kasus korupsi yang dilakukan para elite pemerintah. Dalam kurun waktu 2015-2016 saja, potensi kerugian negara yang harus ditanggung akibat korupsi mencapai Rp 34,162 triliun lebih, korupsi ini sudah seperti endemik. Demikian disampaikan Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

    Pada Klikanggaran.com Jajang secara khusus mengulas persoalan anggaran beserta pernak perniknya, termasuk penyelewengan dan korupsi di Indonesia, yang bukan berkurang, tapi seperti kian membabi buta, tak pandang bulu dan tempat.

    Bujang berperawakan ceking itu mengatakan, sejak era reformasi, bangsa Indonesia masih berkutat dengan upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari total kasus korupsi yang ditangani KPK dalam kurun waktu 2004-2017 mencapai 918 perkara.

    Di antaranya yang masuk proses penyidikan sebanyak 645 perkara, penuntutan 523 perkara, inkracht 436 perkara, dan yang dieksekusi sebanyak 463 perkara. Khusus untuk tahun 2017 tercatat sampai per 30 September 2017, KPK telah melakukan penanganan tindak pidana dengan rincian: penyelidikan sebanyak 70 perkara, penyidikan sebanyak 78 perkara, penuntutan sebanyak 58 perkara, inkracht sebanyak 48 perkara, dan yang berhasil dieksekusi 49 perkara.

    “Ini khusus untuk KPK, belum dari Kejaksaan dan Kepolisian,” ujar pria muda bernampilan cuek ini.

    Jajang sepakat, bahwa kasus paling fenomenal yang ditangani KPK tentunya soal mega korupsi e-KTP. Dari segi kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun serta adanya keterlibatan elite penting. Dari mulai eksekutif, legislative, serta swasta, menurut Jajang kompak melakukan korupsi berjamaah, menjadikan kasus ini sebagai kasus terbesar dan terberat yang pernah ditangani KPK.

    “Apa yang dilakukan KPK terkait e-KTP harus terus didukung publik, termasuk mengungkap pihak mana saja yang diuntungkan dari mega korupsi e-KTP tersebut. Mungkin bangsa ini bisa belajar dari Inggris di abad ke 19, negara tersebut juga pernah dilanda endemik korupsi yang sangat parah,” tutur Jajang.

    “Kunci keberhasilan Inggris ada pada “ketakutan dari seluruh rakyat, jika Inggris akan menjadi negara gagal”. Alhasil, rakyat dapat memaksa seluruh penyelenggara pemerintahan bertindak transparan. Kita harus takut Indonesia terancam jadi negara gagal karena masifnya korupsi, dan KPK harus semakin berani memberantas parasit koruptor yang menggerogotai negeri ini,” tutup Jajang.

     

  • Problem Laten APBD Pusat dan Daerah, Harus Sama-Sama Evaluasi

    Klikanggaran.com (7/12/2017) - Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota secara keseluruhan gagal dalam memaksimalkan APBD masing-masing. Sampai Agustus 2017 terdapat Rp 220 triliun masih dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan alias nganggur.

    Secara persentase rata-rata pemerintah daerah kompak merealisasikan anggaran di bawah 50 persen, bahkan tidak sedikit juga yang hanya mampu merealisasikan 30-35 persen. Hal tersebut berbanding terbalik dengan total kegiatan yang dimiliki seluruh daerah mencapai 227.000 dari 19.500 program. Dengan organisasi pemerintah daerah yang dimiliki pemda hanya sejumlah 30 berarti rata-rata satu daerahnya mengerjakan 150 sampai 600 program.

    Meskipun ada beberapa daerah yang cukup maksimal dalam penyerapan anggaran, namun masih ada catatan buruk lain, rata-rata APBD daerah 60 sampai 70 persennya dihabiskan untuk biaya personel.  Masih belum selesai disini, setelah anggaran pendidikan dan kesehatan dana untuk ATK menempati posisi ketiga disusul biaya makan dan minum.

    Melihat kinerja banyak daerah yang sangat buruk, Pemerintah Jokowi sudah saatnya bertindak tegas. Melakukan penghentian transfer daerah secara total patut dicoba hal ini sebagai bentuk punishment kepada daerah yang bandel, dengan begitu pemerintah pusat bisa menggelontorkan transfer ke daerah yang lebih siap untuk memanfaatkankan anggaran semaksimal dan sebaik mungkin.

    Sebagai tambahan, Jokowi juga harus adil. Permasalahan di pemerintah pusat terkait belum adanya sinergitas yang baik antara Bappenas dan Kemenkeu, serta kementerian lain dan termasuk Pemerintah daerah sedikit banyak ikut menyumbang terhadap minimnya serapan anggaran daerah.

    Kurangnya sinergi terlihat dari adanya deviasi antara Rencana kerja Pemerintah RKP dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau lembaga RKA  K/L. Anggaran yang direncanakan Bappenas dengan anggaran yang dilaksanakan masing-masing kementerian dan lembaga pada pelaksanaannya jauh berbeda dan melenceng.

    Meskipun baru-baru ini ada penguatan peran Bappenas yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, namun hanya sebatas program prioritas nasional.

    Terkait hubungan Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah terlihat tidak ada integrasi yang baik. Antara pemerintah pusat dan daerah Kementerian dan lembaga, Provinsi, kota/kabupaten seolah jalan sendiri-sendiri. Dampaknya banyak program atau kegiatan yang saling bertubrukan, bahkan tumpang tindih.

    Setidaknya perlu dipertegas lagi kejelasan tugas dan wewenang antara Bappenas dan Kemenkeu misalnya, serta koordinasi pusat dan daerah lebih dimaksimalkan.

    Demikian, disampaikan oleh Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), pada Klikanggaran.com di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

     

  • Proyek Gedung Baru Lolos, Lahan Basah dan Segar bagi DPR

    Jakarta, Klikanggaran.com (26/10/2017) - Anggaran biaya pemeliharaan gedung dan bangunan DPR RI setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Tahun anggaran 2016 total anggaran yang dihabiskan untuk biaya pemeliharaan gedung dan bangunan mencapai ratusan miliar.

    Berdasarkan informasi dari Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), uang ratusan miliar tersebut dihabiskan untuk membiayai pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp60.710.071.945. Selain itu, untuk biaya perawatan peralatan dan mesin sebesar Rp46.576.836.649, dan untuk biaya pemeliharaan lainnya, seperti pemeliharaan jalan, jembatan, jaringan, persediaan barang dan suku cadang, menghabiskan anggaran sebesar Rp3.680.513.643.

    Total uang negara yang dihabiskan untuk perawatan gedung dan bangunan pejabat senayan tersebut adalah sebesar Rp110.967.422.237. Angka tersebut, menurut Jajang jauh lebih besar jika dibandingkan biaya pemeliharaan gedung dan bangunan di tahun 2015 senilai Rp105.149.930.540. Berarti ada kenaikan sebesar Rp5.817.491.697.

    Uang ratusan miliar dihabiskan untuk merawat seluruh gedung dan bangunan DPR, mulai dari toilet sampai ruang rapat menurut Jajang nampaknya belum memuaskan pejabat senayan. Kenapa?

    “Saat ini, setelah mendapatkan guyuran anggaran fantastis untuk tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun, mereka sedang ngotot-ngototnya meloloskan proyek pembangunan gedung baru,” jawab Jajang saat ditanya Klikanggaran.com di sela coffee break di Warkop Arabika, Kamis (26/10/2017).

    Center for Budget Analysis (CBA) menilai, jika proyek gedung baru DPR lolos, akan semakin membebani kas negara ke depannya. Selain membebani kas negara,  Jajang memprediksi, “pemborosan” proyek tersebut berpotensi menjadi ladang atau lahan basah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut bercermin dari proyek-proyek yang biasa dijalankan DPR terkait pemeliharaan gedung selama ini.

    “Contohnya, untuk proyek renovasi toilet saja, menghabiskan anggaran sebesar Rp 14,4 miliar lebih. Di sini berpotensi bocor sebesar Rp 500 juta lebih. Dan, tidak kalah ngeri, proyek penggantian conference system ruang rapat paripurna gedung nusantara II, anggaran yang dihabiskan sebesar Rp32.769.337.000. Dalam proyek ini sedikitnya ada potensi kebocoran sebesar Rp 7,6 miliar lebih,” sungut Jajang.

    Berdasarkan catatan di atas, yaitu keinginan DPR untuk meloloskan proyek gedung baru, CBA mencium aroma tak sedap. Bahkan jika membandingkan dengan kinerjanya selama ini, Jajang menilai, “Jangankan gedung baru, kenaikan anggaran saja sangat tidak layak.”

     

  • Sinergitas Semua Pihak Menjadi Keharusan dalam Proyek Strategis Nasional

    Klikanggaran.com (17/12/2017) - Pemerintah Jokowi menargetkan proyek strategis nasional PSN sebanyak 245 proyek, dan hingga 31 november 2017 baru 4 proyek yang berhasil dirampungkan. Adapun sisanya; 147 masih dalam tahap konstruksi, sembilan proyek dalam tahap transaksi, dan 87 proyek masih dalam tahap persiapan.

    Lambannya realisasi proyek strategis nasional (PSN) tidak terlepas dari pelbagai persoalan terkait pembangunan infrastruktur yang selama ini dihadapi pemerintah, misalnya masalah: Kurangnya koordinasi terkait pendistribusian kewenangan dan pengambil keputusan, Ketidaksesuaian perencanaan pendanaan dengan kebutuhan implementasi, Sulitnya proses pengaduan dan pembebasan lahan, Kurang memadainya kapasitas Kementerian/Lembaga dan/atau Penanggung jawab Proyek dalam penyediaan infrastruktur terutama yang dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Lambatnya proses penyusunan peraturan, serta keberadaan peraturan yang tumpang tindih sehingga menghambat investasi.

    Bahkan untuk PSN, masalah pembebasan lahan masih menjadi isu utama dengan persentase 44 persen. Meskipun begitu, ada upaya dari pemerintah dengan diberikannya kewenangan terkait pembebasan lahan kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara BLU LMAN. Kebijakan tersebut sedikit membantu karena proses pembebasan lahan menjadi lebih terkoordinir.

    Selain pembebasan lahan masalah krusial lainnya adalah terkait perencanaan dan penyiapan, persentasenya mencapai 25 persen. Tidak adanya kesepakatan bersama yang baik antara Kementerian/ lembaga atau BUMN yang mengusulkan proyek dengan daerah berdampak terhambatnya proyek yang direncanakan. Kedua masalah ini juga berimbas terhadap masalah pendanaan, perizinan, dan pelaksanaan konstruksi.

    Sampai tahun 2020 total kebutuhan nilai investasi untuk realisasi seluruh proyek strategis nasional mencapai Rp 4.417 triliun hal yang mustahil ditanggung seluruhnya oleh negara dalam hal ini BUMN. BUMN sendiri saat ini nampak mulai keletihan untuk menanggung ambisi besar pemerintah.

    Di tahun 2017 saja total dana yang dibutuhkan untuk PSN mencapai Rp 391,42 triliun, dan kebutuhan tahun 2018 lebih besar lagi sebesar Rp 576,15 triliun. Dalam memenuhi kebutuhan dana ini peran swasta sangat diperlukan, bisa dilihat berdasarkan pemenuhan dana tahun 2016 dari total Realisasi pendanaan sebesar Rp 512,65 triliun kontribusi swasta paling besar.

    Pemerintah sendiri berencana memenuhi kebutuhan dana PSN sebagian besar dari swasta mencapai Rp 2.615,43 triliun. Sisanya dari APBN/D serta BUMN/BUMD. Tentunya agar hal tersebut bisa berjalan lancar, perlu dilakukan perbaikan terkait masalah-masalah yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan proyek strategis nasional agar swasta lebih tertarik untuk terlibat.

    Selain itu sinergitas antar pihak yang terlibat dalam PSN perlu dijaga. Prinsip yang selama ini selalu digaungkan Pemerintah yakni profesional, integritas dan tidak ada hidden agenda dalam menjalankan proyek harus jadi pegangan.

    Demikian disampaikan oleh Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), pada Klikanggaran.com di Jakarta, Minggu (17/12/2017).

     

  • Sudah Saatnya Jokowi Sentil Puan Maharani

    Jakarta, Klikanggaran.com (21/11/2017) – Diketahui, pada tahun 2016 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menjalankan proyek pengadaan jasa konsultan/tenaga ahli dalam rangka kegiatan gerakan nasional revolusi mental (GNRM).

    Proyek ini di bawah tanggung jawab satuan kerja Revolusi Mental. Dan, untuk proyek tersebut anggaran yang disiapkan adalah sebesar Rp8.057.551.000. Adapun yang dihabiskan adalah sebesar Rp5.161.034.847.

    Center for Budget Analysis (CBA) menilai, dalam proyek pengadaan Jasa Konsultan Kementerian yang dipimpin Puan Maharani tersebut, terindikasi adanya tindakan manipulasi yang berpotensi merugikan keuangan negara.

    Berikut contohnya, seperti disampaikan oleh Jajang Nurjaman Duriat, Koordinator CBA, pada Klikanggaran.com :

    Dalam pengadaan jasa konsultan/tenaga ahli terkait desain logo GNRM yang dilaksanakan oleh Sdr. AM, pengerjaan desain logo tersebut dilaksanakan selama 60 hari kerja, terhitung sejak ditandatanganinya kontrak pada tanggal 3 Juni 2016.

    Adapun biaya untuk pekerjaan tersebut, pihak Menko PMK melaporkan telah menghabiskan anggaran sebesar Rp48.750.000, dengan rincian untuk biaya personil sebesar Rp40.500.000 dan biaya langsung non personil sebesar Rp8.250.000.

    Selanjutnya pengadaan jasa konsultan/tenaga ahli desain materi sosialisasi GNRM (X Banner, Poster, Mug, Goody Bag, Signboard), dilaksanakan oleh Sdr. ASW, dengan anggaran yang dihabiskan sebesar Rp49.000.000.

    Kemudian pengadaan jasa konsultan/tenaga ahli platform online gugus tugas GNRM dilaksanakan oleh Sdr. AT, dengan anggaran yang dihabiskan sebesar Rp43.250.000.

    Terakhir dalam pekerjaan jasa konsultan/tenaga ahli pembuatan bahan sosialisasi GNRM melalui komunikasi visual dalam rangka kegiatan GNRM dilaksanakan oleh Sdr. MBE. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp48.500.000.

    Jajang mengatakan, yang menjadi persoalan adalah, dalam hitungan biaya di atas, sarat dengan dugaan manipulasi, karena tidak disertai dengan laporan gaji pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya bukti setor pajak penghasilan sebagai dasar klarifikasi dan negosiasi.

    “Temuan di atas semakin menambah catatan buruk Menko PMK, khususnya terkait penggunaan uang negara yang terkesan seenaknya saja. Menjadi tantangan sendiri bagi Pak Jokowi, apakah beliau berani mengevaluasi Puan Maharani?” pungkas Jajang, di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

     

  • Surat Terbuka untuk KPK Atas Lelang Proyek Jalan di Papua

    Jakarta, Klikanggaran.com (21/12/2017) - Terkait Lelang Pembangunan Jalan Nasional Oksibil-Towe Hitam di Kabupaten Oksibil, Papua, Uchok Sky Khadafi, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), melayangkan Surat Terbuka untuk KPK, pada Kamis (21/12/2017).

    Seperti yang diterima Klikanggaran.com, dalam surat terbukanya, CBA meminta agar KPK segera memanggil ULP Kelompok kerja 3 tanah merah. Berikut isi surat selengkapnya :

    Upaya Pemerintah Jokowi dalam hal pembangunan infrastruktur layak diacungi jempol, dengan prinsip Indonesia sentris, pembangunan tidak hanya fokus di pulau Jawa. Wilayah Indonesia pinggiran dari Sabang sampai Merauke diharapkan bisa secepatnya merasakan manisnya kue pembangunan.

    Namun, dalam gencarnya proyek pembangunan infrastruktur jalan, Center for Budget Analysis (CBA) melihat seperti pisau bermata dua. Di sisi lain berdampak positif, karena membawa harapan kepada segenap masyarakat Indonesia agar pembangunan lebih merata. Namun, di sisi lain lagi, dalam prosenya seringkali ditemukan indikasi penyelewengan yang dilakukan oknum tidak bertanggug jawab.

    Hal ini tentu sangat mencederai semangat pembangunan yang jujur dan bersih sebagaimana digelorakan Pemerintah. Untuk mencegahnya, perlu upaya serius dari penegak hukum terkhusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini konsisten dalam memberantas segala bentuk tindakan koruptif.

    Salah satu proyek yang perlu menjadi perhatian KPK adalah pembangunan jalan nasional Oksibil-Towe Hitam di Kabupaten Oksibil, Papua. Dalam proses pelaksanaan proyek ini tercium aroma tidak sedap yang bisa merugikan keuangan negara. Sebagai penyelenggara proyek, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah III Provinsi Papua (tanah merah) menganggarkan sebesar Rp129.942.000.000.

    Adapun yang bertugas sebagai Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah: Asniaty , ST sebagai ketua. Korinus Unawekla, S. Sos sebagai sekretaris. Serta tiga anggota; Marthen Luther, ST. Zahrial Firman R, ST. Binsar Sitorus, S. Sos.

    Mereka ini yang menetapkan perusahaan pelat merah PT Wijaya Karya (persero) Tbk sebagai pemenang proyek. Kedua pihak menyepakati anggaran yang akan dihabiskan untuk proyek pembangunan jalan nasional Oksibil-Towe Hitam sebesar Rp 108 milar lebih.

    Sebagaimana diketahui bersama, dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan pemerintah, hal utama yang harus diperhatikan adalah pengendalian pembangunan diarahkan pada efiensi pengeluaran uang negara. Namun, dalam proyek pembangunan jalan nasional Oksibil-Towe Hitam hal ini tidak terlihat.

    Dimenangkannya PT Wijaya Karya (persero) Tbk dengan nilai proyek sebesar Rp108.567.070.000 oleh Kemen PUPR ini terasa janggal. Dari segi nilai proyek misalnya, angka tersebut jauh lebih mahal jika dibandingkan perusahaan lainnya seperti yang ditawarkan PT Graha Prasarana Sentosa senilai Rp104.030.430.000 milar. Atau, PT Cahayamas Perkasa senilai Rp107.135.922.000.

    Keputusan pihak KemenPUPR dalam hal ini ULP Kelompok kerja 3 tanah merah yang justru memenangkan perusahaan dengan tawaran tinggi dan menggugurkan perusahaan dengan tawaran rendah, jelas sangat mencurigakan. Ada selisih yang terlampau tinggi sebesar Rp4.536.640.000, angka ini tentunya bukan hanya sebatas “selisih”, namun bisa juga berkonotasi lain.

    Ketika pengendalian proyek pembangunan tidak lagi diarahkan pada efiensi, tindakan tersebut sangat dekat dengan pemborosan. Dan, ketika ini terjadi, KPK harus segera bertindak agar hal yang jauh lebih buruk, yakni meruginya keuangan negara, tidak terjadi.

    Untuk itu, Center for Budget Analysis (CBA) mendorong KPK agar segera memanggil pihak penyelenggara proyek pembangunan jalan nasional Oksibil-Towe Hitam. Yakni ULP Kelompok kerja 3 tanah merah, untuk dimintai keterangan.

     

  • Uang Haram Ini Ngalir ke Paspampres Jokowi, Saatnya Buka-Bukaan!!!

    Jakarta, Klikanggaran.com (19/12/2017) – “Pengakuan Antonius Tonny Budiono, sebagian uang suap kasus korupsi proyek Kemenhub juga ikut mengalir ke Paspampres Jokowi. Dan, kisaran angkanya bukan main, antara Rp 100 juta sampai Rp 150 juta. Pengakuan yang keluar dari mulut pesakitan ini bak petir di siang bolong, luar biasa. Duit bancakan hasil rampok dari negara ternyata bukan hanya mengalir ke pejabat di Kemenhub, tetapi sekelas Paspampres nyatanya diam-diam ikut mencicipi,” kata Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA).

    Hal tersebut menurut Jajang membuktikan, bagaimana uang hasil korupsi bisa mengalir kemana saja. Bukan hanya ke kiri atau ke kanan “orang terdekat”, tetapi bisa juga mengalir deras ke atas.

    “Kita ketahui, Paspampres biarpun bahasa kasarnya hanya pengawal, namun bukan pengawal sembarangan. Mereka ini orang-orang yang paling dekat dengan Presiden Jokowi,” kata Jajang pada Klikanggaran.com di Jakarta, Selasa (19/12/2017).

    Jajang menyesalkan, fakta ini juga menjadi tamparan keras bagi orang nomor satu di Negeri ini. Image yang selama ini dibangun Jokowi tentang dirinya yang bersih dan anti dengan korupsi tercoreng dengan kelakuan pengawal kepercayaannya.

    “Setidaknya dari nyanyian Tonny terkait aliran uang ke Paspampres, sebagai bahan Jokowi untuk mengevaluasi “orang-orang di dekatnya”. Dan, yang lebih penting, sebagai jalan pintu masuk bagi KPK untuk mengawasi proyek-proyek yang berkaitan dengan Paspampres,” lanjut Jajang.

    Jajang juga mengatakan, Center for Budget Analysis (CBA) melihat beberapa proyek yang dijalankan Paspampres selama ini terkesan ditutup-tutupi. Contohnya, mulai dari proyek pengadaan pakaian operasional hitam dengan anggaran sebesar Rp1.248.984.000. Sampai proyek besar terkait pekerjaan rusun grup C yang berlokasi di Lawang Gintung Kota Bogor, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 26,2 miliar lebih.

    Hasil pengamatan CBA, rata-rata proyek yang dijalankan satuan kerja Paspampres, termasuk dua proyek di atas, tidak dijalankan dengan proses lelang elektronik, meskipun nilainya mencapai miliaran, bahkan puluhan miliar.

    Hal tersebut selain terkesan tertutup alias tidak transparan, sangat beresiko terjadinya penyimpangan, karena tidak bisa diawasi langsung oleh publik bagaimana jalannya proses proyek tersebut.

    Maka berdasarkan catatan di atas, Center for Budget Analysis sangat mendukung KPK untuk mengembangkan dugaan aliran yang masuk ke Paspampres terkait seluruh kegiatan yang dihadiri Presiden Jokowi. Sebagai Catatan, sejak 2015 Jokowi sudah melakukan blusukan alias kunjungan, sedikitnya 306 kali.

    “Bisa dibayangkan, jika benar terbukti oknum Paspampres selalu meminta jatah ke panitia di setiap kunjungan Jokowi. “Untuk setengahnya saja” bisa sampai Rp 22,9 miliar, lebih besar dari uang suap yang dikumpulkan Tony senilai Rp 20 miliar,” sesal Jajang.

    “Terakhir, CBA juga mendorong KPK untuk membuka penyelidikan terkait proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Paspampres. Publik tentunya berharap besar, Paspampres yang begitu dekat dengan orang nomor satu negeri ini, bersih dari segala tindakan koruptif,” tutup Jajang.

     

  • Uchok Sky : KPK Harus Turun ke Provinsi Kalimantan Tengah

    Jakarta, Klikanggaran.com (14/12/2017) - Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun ke bumi Provinsi Kalimantan Tengah, dan segera melakukan penyelidikan atas tiga kasus lelang yang janggal.

    "Meminta kepada KPK untuk segera tanganin tiga proyek di Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Gubernur Sugianto Sabran. Yaitu proyek "Rehab Istana Isen Mulang" dan videotron di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Videotron di Setda atau sekretariat daerah Kalimantan Tengah,” kata Uchok Sky.

    Untuk diketahui, sesuai dengan dokumen yang diperoleh Klikanggaran.com, untuk proyek "Rehab Istana Isen Mulang" ini diketahui anggaran yang dihabiskan sebesar Rp7.598.800.000. Dan, ditemukan potensi kerugian negara mencapai Rp 950 juta.

    Adapun yang melaksanakan pekerjaan Rehab Istana Isen Mulang adalah PT. Esa Alhuda yang beralamat di Jalan Merdeka Rt.002/001 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya.

    Kemudian proyek yang kedua dan ketiga, yang sangat janggal adalah proyek videotron di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp 586, 9 juta, dengan Sekretariat Daerah yang sampai menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar.

    Untuk kedua proyek videotron tersebut, ditemukan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 194,4 juta, karena perusahaan pemenang lelang mengajukan penawaran harga terlalu tinggi dan mahal.

    “Maka untuk itu, CBA meminta kepada KPK untuk segera memanggil Gubernur Kalimantan Tengah ke kantor KPK, kuningan, Jakarta,” tutup Uchok Sky.