• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

APBN

  • Kemenlu dan Konsumsi yang Memboroskan Keuangan Negara

     

    Jakarta, Klikanggaran.com (25/12/2017) - Melakukan pengawasan terhadap keuangan negara, tidaklah sesederhana yang dipikirkan. Meski sudah ada undang-undang dan peraturan yang mengatur, tetapi hampir setiap tahun di suatu lembaga negara yakni di kementerian, selalu saja ditemukan adanya berbagai masalah.

    Bahkan, dari esensi pelaksanaan APBN yang memilki tujuan utama terciptanya tata usaha keuangan negara yang tertib dan teratur, hingga terwujudnya sasaran pemerintah, yaitu kesejahteraan rakyat untuk melangkah pada cita-cita bangsa, adil dan makmur yang merata, ternyata faktanya jauh dari jalur ideal.

    Banyak penyimpangan dan penyelewengan keuangan negara yang terjadi di kementerian dan banyak uang negara yang terhamburkan dengan sia-sia.

    Sehingga, publik bertanya-tanya, seriuskah pemerintah memilki tujuan seperti itu? Lantaran publik melihat, misalnya di salah satu kementerian saja, dalam pengelolaan keuangan negara pada pengadaan komsumsi sudah tidak memenuhi aturan yang berlaku.

    Artinya, kementerian masih bisa melakukan pemborosan keuangan negara. Hal inilah yang kemudian menjadi tanda tanya.

    Misalnya saja, dari laporan yang diperoleh Klikanggaran.com, di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia pada tahun 2016 ditemukan adanya penyelewengan keuangan negara untuk penyelenggaraan konsumsi diklat Sesparlu angkatan ke-54 dan ke-55 sebesar Rp188.566.991.

    Oleh karena itu, jelas ini telah melabrak aturan yang ada, bila perlu adakan penertiban lebih ketat lagi terhadap pengelolaan keuangan negara. Uangnya tak seberapa, kecil, akan tetapi jika ditelusuri dan dihitung-hitung di berbagai lembaga negara lainnya, untuk satu tahun saja, negara sudah rugi berapa triliun tuh!

  • Masa Penawaran Sukuk Negara Ritel Berbasis Syariah

    Jakarta, Klikanggaran.com (28/2/2017) - Pemerintah Indonesia secara resmi membuka masa penawaran Sukuk Negara Ritel seri SR-009, dari 27 Februari - 17 Maret 2017. Sukuk seri terbaru tersebut memberikan tingkat imbalan sebesar 6,9% per tahun dengan tenor 3 tahun. Hal tersebut dikutip dari laman Kemenkeu, Senin (27/02/2017).

    Bagi setiap individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat berinvestasi pada SR-009. Untuk menjadi investor di sukuk, individu dapat melakukan pemesanan minimum Rp. 5.000.000 dan maksimum Rp. 5.000.000.000.

    Surat Utang Negara syariah ini diterbitkan dengan akad Ijarah Asset to be Leased, di mana underlying asset sukuk seri SR-009 adalah Proyek/Kegiatan APBN TA 2017, serta Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah maupun bangunan. Hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel akan digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai proyek/kegiatan APBN.

    Pernyataan Kesesuaian Syariah Sukuk Negara Ritel seri SR-009 ini telah diberikan oleh DSN-MUI Nomor B-101/DSN-MUI/II/2017 tanggal 14 Februari 2017. Kehadiran Sukuk Negara Ritel dapat memberikan alternatif investasi berbasis syariah kepada masyarakat Indonesia

     

  • Potret Anggaran Alutsista TNI RAPBN 2018

    Klikanggaran.com (18/8/2017) - Ada rasa kecewa bagi military fansboy dalam RAPBN 2018 yang disampaikan oleh Presiden Jokowi 16 Agustus lalu di gedung parlemen. Pasalnya, anggaran untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak sampai 10 triliun dari total 105,7 triliun anggaran Kementerian Pertahanan. Kenapa kecewa? Melihat ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan, perang retorika Trump dan Jong Un yang sewaktu-waktu bisa menjadi perang terbuka, keinginan tiba-tiba pemerintah Amerika untuk melakukan intervensi militer dalam krisis politik di Venezuela, atau belum berakhirnya drama ISIS di Suriah dan Irak. Terdekat konflik oleh para pendukung ISIS di Marawi dengan pemerintah Filipina dan MILF yang membuat reputasi militer Filipina anjlok. Target selesai hanya beberapa minggu namun hingga tiga bulan belum juga ditaklukan. Ini masih ditambah belum gaharnya sejumlah arsenal strategis milik TNI yang sebagian di antaranya berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

    Ambilah contoh Vietnam yang sedikitnya memiliki 36 unit pesawat heavy fighter SU-30 MK2 dan telah kedatangan 6 unit kapal selam Kilo Class, tiba-tiba nelayannya makin pede bermain-main di sekitar Laut Natuna Utara (LCS) meski penenggelaman kapal nelayan asing terus berlangsung. Sementara Indonesia, dalam data resminya baru memiliki 3 kapal selama operasional, 2 unit tipe U-209 dan 1 unit Changbogo Class, serta sedikitnya 24 unit SU 27/30MK2. Lihat pula Singapura yang asyik dengan pengelolaan FIR di langit Batam hingga Natuna karena memiliki heavy fighter F-15SG, salah satu seri terbaik, dan kapal selam kelas Archer. Ini masih ditambah daftar akan hadirnya pesawat Gen-5 (stealth fighter) F-35 dan kapal selam tipe 218SG. Sementara Malaysia konon memiliki versi SU-30MKM yang diklaim lebih canggih dari yang dimiliki Indonesia.

    Ada sejumlah prediksi bahwa Indonesia belum tentu akan berperang dalam waktu dekat. Bisa jadi ini benar mengingat lingkungan geo-politik kawasan ASEAN dan Pasifik tidak semerah Timur Tengah. Namun sejatinya, Alutsista bukan hanya untuk digunakan dalam perang, tapi sebagai efek penggentar (deterrence effect). Korea Selatan meski kaya dan punya alutsista modern tetap saja akan berpikir beribu kali untuk memulai perang terbuka dengan saudaranya, Korea Utara yang disinyalir memiliki hulu ledak nuklir dan rudal balistik/ICBM (intercontinental ballistic missile). Untuk meredakan ketegangan Korsel lebih memilih jalur diplomatik dan rayuan ekonomi, seperti pembangunan pusat industri Kaesong di zona demiliterisasi. Meski tahun lalu ditutup sebagai balasan atas kembali mengerasnya sikap Jong Un. Pun Israel yang sering kali berlaga bak preman juga sama, seringkali bersikap sesuka-sukanya meski berulangkali mendapat resolusi dari DK PBB. Di luar perang konvensional, negara versus negara, alutsista juga punya peran signifikan dalam menghadapi wabah asymmetric warfare yang kini melanda banyak negara.

    Anggaran Pertahanan dan Kreatifitas

    Amerika Serikat pernah uring-uringan dengan sekutunya di Eropa. Apa pasal? Anggota-anggota NATO menurunkan anggaran pertahanannya di bawah angka ideal, yakni 2 persen dari GDP. Menurunnya anggaran disinyalir membuat kesiapan perang menjadi menurun. Perhatian ini terjadi setelah dianeksasinya Krimea oleh Kremlin. Ukraina yang digadang menjadi anggota baru NATO dibiarkan gagal mengamankan wilayahnya. Padahal Amerika yang selalu bertindak sebagai pemimpin NATO sedang mengarsir negara-negara bekas Soviet untuk semakin menjepit posisi Rusia. Terutama untuk penempatan proyek Perisai Rudal di Eropa yang digagas oleh Presiden Bush Jr.

    Sejak lama anggaran pertahanan Indonesia tidak pernah mencapai angka 2 persen dari GDP. Namun demikian, ada kecenderungan peningkatan anggaran pertahanan dari tahun ke tahun. Kenaikan anggaran dari tahun 2010 hingga 2017 tercatat sebesar 154 persen. Tahun ini, meski hanya 0.8 persen atau 105 triliun (APBNP 2017) anggaran pertahanan Indonesia tertinggi kedua di bawah Singapura. Anggaran yang besar dan secara kuantitas memiliki jumlah tentara regular yang lebih sedikit jelas membuat anggaran alutsista Singapura memiliki porsi lebih besar dari Indonesia.

    Tentu agak miris, sebagaimana diulas di awal, anggaran untuk belanja alutsista kurang dari 10 triliun. Bayangkan, saat ini Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian untuk 11 unit, versi resminya, pesawat tempur SU-35, Gen 4.5, lengkap dengan persenjataannya sebesar 600 juta dollar atau setara 7,9 triliun rupiah. Dengan pembayarannya multi years tentu tidak akan menyedot secara total anggaran alutsista tahunan tapi bisa dibayangkan besarnya alokasi pertahun. Itu baru satu matra angkatan udara yang dalam RAPBN 2018 hanya mendapat jatah 1,96 triliun. Jika anggaran tiap tahun sama, maka bisa dipastikan baru tahun keempat SU-35 lunas. Padahal kebutuhan penggantian atau pengadaan radar dan rudal pertahanan udara (surface to air missile) medium juga sudah mendesak jika mengacu pada MEF 2. Belum lagi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk alutsista yang telah maupun akan datang.

    Di tengah melesunya perekonomian global dan angka perumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan hanya 5.4 persen membuat anggaran alutsista dalam beberapa tahun ke depan tidak akan mengalami peningkatan cukup signifikan. Pun pemerintah sejauh ini tetap memperioritaskan anggaran infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ini bisa dimaklumi mengingat di empat sektor itulah yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini.

    Perlunya mendorong peningkatan kreatifitas dalam mengatasi anggaran yang minim perlu terus ditingkatkan. Misalnya saja pembelian SU 35 yang menggunakan skema imbal dagang dengan produk perkebunan seperti karet. Selain menjamin ketersediaan pasar dan peningkatan harga karet tentu juga menjaga surplus perdagangan dengan Rusia. Imbasnya lainnya menghemat devisa negara.

    Dan sebagaimana amanat UU Industri Pertahanan, adanya skema transfer of technology, kewajiban penggunaan komponen lokal, dan prioritas pembelian dari industri pertahanan dalam negeri akan membuat harga beli alutsista berkurang sehingga anggaran yang terbilang kecil akan terserap secara maksimal. Pastinya, selain untuk pengadaan alutsista yang memiiki deterrence effect di kawasan, saat ini yang cukup mendesak adalah alutsista yang mempu mengatasi ancaman perang non-konvensional.

     

  • WOW!!! Menpora Beli OPPO F1 Seharga 15 Juta dari Uang APBN??? Saiiikkk!!!

    Klikanggaran.com (4/12/2017) - Hasil pemeriksaan atas pengadaan perlengkapan pada unit kerja Bagian Perlengkapan tahun anggaran 2016 diketahui bahwa, terdapat belanja barang yang menghasilkan aset tetap berupa smartphone, PS4, laptop, kamera, mesin vacuum cleaner, meja billiard, meja pingpong, dan peralatan sound system sebesar Rp435.767.500,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap.

    Belanja Barang Kemenpora yang menghasilkan Aset Tetap tidak dikapitalisasi sebagai berikut : 

    1) Smartphone dan PS4 senilai Rp57.445.000,00

    2) Smartphone merk OPPO F1 senilai Rp15.100.000,00

    3) Mesin Vacuum Cleaner senilai Rp38.740.000,00

    4) Kamera senilai Rp25.250.000,00

    5) Sound System senilai Rp180.340.000,00

    6) Laptop Acer Switch senilai Rp22.100.000,00

    7) Laptop Intel Core I5-6500U senilai Rp12.292.500,00

    8) Meja pingpong senilai Rp9.100.000,00

    9) Meja billiard senilai Rp75.400.000,00

    Setelah konfirmasi dengan petugas gudang persediaan, Kantor Pusat Kemenpora menyatakan bahwa barang-barang tersebut tidak masuk di gudang persediaan, tetapi sebagian barang langsung disampaikan ke rumah dinas Menteri. BPK tidak melakukan koreksi atas barang-barang tersebut karena tidak diketahui keberadaannya.

    Ada pelanggaran kaidah kepatuhan dalam belanja tersebut, karena dalam belanja tersebut tidak melalui catatan sah keuangan Negara. Hasil pemeriksaan atas dokumen Catatan Hasil Review 2016 menunjukkan bahwa tidak terdapat catatan khusus tentang penggunaan belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan belanja modal yang digunakan untuk belanja pemeliharaan. Sehingga RKA-K/L tersebut dianggap telah sesuai dengan ketentuan.

    Selain itu, belanja tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN pada Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya. Ditambah lagi, belanja tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/20 13 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.

    Permasalahan tersebut mengakibatkan LRA KemenporaTahun 2016 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dengan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal masing-masing lebih saji (overstated) dan kurang saji (understated) sebesar Rp982.309.143.

    Daftar belanja ini menjelaskan kepada masyarakat, adanya ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola keuangan Negara. Lemahnya tata kelola keuangan Negara di pemerintahan bukan dikarenakan minimnya angka belanja pegawai di pemerintahan, melainkan lemahnya mental pemerintah tersebut.

    Revolusi mental yang digaungkan bersamaan dengan nawacita pemerintah menjadi tidak berimbang dengan kinerja kementerian. Banyak anggaran terbuang tanpa pengawasan menjadi satu masalah bersama, bukan masalah bagi pemerintah yang dinilai memiliki kesamaan, banyak bicara sedikit bertindak.

    Maka, masyarakat perlu untuk ikut serta aktif dalam mengawasi pemerintah, bukan hanya melihat bagaimana pemerintah menyajikan infrastruktur, tapi juga bagaimana realisasi keuangan Negara berjalan.

    Kebijakan anggaran merupakan satu jalan bagaimana meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi jika dalam kelola keuangan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pribadi, rakyat harus bisa melihat lebih dalam daripada penyajian infrastruktur yang terjadi.

    Demikian, disampaikan oleh Adri Zulpianto, S.H., Direktur Kajian dan Analisa Kebijakan, Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI PUBLIK), pada Klikanggaran.com di Jakarta, Senin (4/12/2017).