• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Anggaran

  • Ada Anggaran Rp 20 M Tak Sampai pada Masyarakat, Tertimbun di Kemenpora???

    Jakarta, Klikanggaran.com (29/11/2017) - Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat. Hal ini adalah untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

    Total anggaran Kemenpora terkait beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut terhitung dari tahun 2015 mencapai Rp1.212.337.973.307. Namun, ada anggaran sebesar Rp19.620.695.337 yang hilang, tidak wajar dalam penilaian BPK.

    Menurut penilaian BPK, terdapat barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat, dikarenakan pencatatan stock pada ORDIK untuk persediaan Alat Peraga Pendidikan dari tahun 2015 hingga 31 Desember 2016, masih tersimpan di gudang rekanan dan belum dibagikan kepada 378 sekolah.

    Penimbunan barang hak masyarakat oleh Kemenpora ini dinilai oleh Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, sebagai ajang Kemenpora untuk memperjualbelikan barang tersebut kepada pihak sekolah.

    “Pemerintah kini banyak memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk melakukan perdagangan barang dan jasa kepada pihak sekolah. Hal ini yang perlu kita antisipasi dari penimbunan barang hak milik masyarakat tersebut,” tutur Jajang.

    Jajang mengungkapkan bahwa, sekolah seringkali dijadikan korban bantuan pemerintah. Alih-alih medapatkan bantuan, justru sekolah seringkali dimintai bayaran untuk mendapatkan bantuan tersebut.

    “Banyak sekolah yang terintimidasi oleh bantuan pemerintah, dan jangan sampai bantuan yang tertimbun oleh Kemenpora tersebut juga menjadi ajang jual-beli bantuan pemerintah oleh Kemenpora,” imbuh Jajang.

    Terlebih lagi, menurut Jajang, anggaran yang terselip di pagu anggaran Kemenpora mencapai 1 triliun itu merupakan bagian dari pembangunan sistem olahraga di sekolah.

    “Bagaimana olahraga kita mau maju, jika bantuan olahraga untuk sekolah saja ditahan-tahan,” tandas Jajang.

    Di sisi lain, Direktur Kajian dan Analisa Kebijakan Lembaga Kaki Publik, Adri Zulpianto, menyatakan bahwa seringkali bantuan pemerintah untuk sekolah dipersulit oleh birokrasi.

    “Kita perlu mengetahui bahwa banyak kita temukan, bantuan-bantuan untuk sekolah dari pemerintah seringkali dipersulit. Selain kesulitan birokrasi, seringkali bantuan pemerintah kemudian diperjualbelikan oleh pihak pemerintah. Indikasi penimbunan barang yang terjadi di Kemenpora bisa jadi bukti yang memperkuat hal tersebut,” ujar Adri.

    Adri menambahkan, bahwa kebijakan anggaran untuk masyarakat perlu untuk ditelaah lebih mendalam, agar tidak terjadi penyelewengan anggaran yang sifatnya menjadi koruptif.

    “Seringkali nama masyarakat menjadi pijakan, hanya karena kebijakan anggaran pro-rakyat menjadi daya tarik bagi kepentingan politik. Akan tetapi, kebijakan anggaran pro-rakyat ini perlu diawasi secara mendalam, agar anggaran yang begitu besar tidak lari ke kantong-kantong pribadi para elite pemerintah,” jelas Adri.

    Adri menutup dengan tegas, bahwa anggaran pro-rakyat jangan hanya nama, akan tetapi perlu diawasi bersama.

    “Informasi yang transparan sudah mudah kita dapat, dan zaman sudah terbuka, indikasi koruptif bisa saja terjadi jika kita hanya menelaah laporan-laporan yang hanya bersifat narasi-deskriptif tanpa dilandasi kajian dan penelitian langsung,” tutup Adri.

     

  • Ajib!!! DPR RI Minta Dana Kunker LN Rp 343,6 Miliar

    Jakarta, Klikanggaran.com (5/9/2017) - Baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengalokasikan anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri bagi anggota legislatif tahun 2018. Dan, alokasi anggarannya naik sebesar 70 persen, yaitu sebesar Rp 343,6 miliar.

    Alokasi anggaran untuk kunker sebesar Rp 343,6 miliar tersebut naik sebesar Rp 141,8 miliar dibandingkan anggaran tahun 2017 sebesar Rp 201,7 miliar. Dan, hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, kepada pers pekan lalu. Ia menyebut angka tersebut ada, tapi masih dalam tahap usulan.

    "Bentuknya masih draft," ucapnya saat itu.

    Menanggapi hal tersebut, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, mengatakan bahwa sebelumnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah meminta kenaikan anggaran di tahun 2018 menjadi Rp 7,2 triliun. Angka tersebut menurut Jajang sangat tidak masuk di nalar, jika melihat kinerja anggota dewan selama ini.

    “Dalam semester I/2017, DPR kita hanya memproduksi empat RUU. Yakni RUU Pemajuan Kebudayaan, RUU Sistem Perbukuan, RUU Arsitek, dan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Itu pun secara kualitas masih perlu penilaian khusus. Sampai akhir tahun masih ada 46 RUU yang harus diselesaikan dalam dua masa sidang,” tutur Jajang pada Klikanggaran.com di Jakarta, Selasa (5/9/2017).

    Bahkan, lanjutnya, program kunjungan kerja yang dijalankan anggota dewan selama ini, tidak berdampak terhadap kinerja legislasi yang dijalankan.

    “Jadi, memang sangat pas kelakuan anggota dewan ini jika disamakan dengan anak TK yang senengnya studi tour alias jalan-jalan,” tutup Jajang Nurjaman.

  • Anggaran FKDM di RAPBD 2018 Ini Harus Dipotong Ya, Pak Gubernur Anies Bawesdan

    Jakarta, Klikanggaran.com (18/11/2017) - Berita wartakota tertanggal 15 November 2017 mengenai "Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diminta mengevaluasi anggaran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang naik dari sebelumnya Rp 1,7 miliar menjadi Rp 2,2 miliar pada RAPBD 2018", mendapat kritikan dari Wakil Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta, Budi Siswanto.

    FKDM menuntut wartakota.tribunnews.com untuk meluruskan informasi yang dinilai cenderung multi tafsir. FKDM juga minta klarifikasi terkait pemberitaan yang dinilai tendensius ke personal Ketua FKDM Prov DKI Jakarta, Rico Sinaga.

    Dimana dalam pemberitaan ditulis, untuk diketahui bahwa Rico Sinaga juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) dan Relawan Anies-Sandi dalam Pilgub lalu.

    Menurut dokumen pembahasan anggaran yang diperoleh klikanggaran.com mengenai alokasi anggaran untuk FKDM, sebetulnya bukan sebesar Rp 2,2 miliar untuk seluruh wilayah Jakarta. Tetapi, jumlah total secara keseluruhan sebesar Rp.5.521.420.000 untuk seluruh wilayah Jakarta.

    Artinya, alokasi anggaran sebesar Rp 5,5 miliar ini bukan hanya ada dalam level provinsi, namun menyebar juga dalam level walikota dan kabupaten. Rinciannya bisa dijelaskan sebagai berikut :

    - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Prov DKI Jakarta, alokasi anggaran sebesar Rp2.220.300.000.

    - Badan Kesbangpol Jakarta Selatan sebesar Rp586.460.000.

    - Badan Kesbangpol Jakarta Pusat sebesar Rp521.300.000.

    - Badan Kesbangpol Jakarta Timur sebesar Rp582.500.000.

    - Badan Kesbangpol Jakarta Utara sebesar Rp586.460.000.

    - Badan Kesbangpol Jakarta Barat sebesar Rp586.100.000.

    - Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu & Kepulauan Seribu sebesar Rp438.300.000

    Jadi, alokasi anggaran kepentingan FKDM sebesar Rp 5,5 miliar tersebut diperuntukkan bagi Honor Anggota FKDM dan kegiatan luar kota seperti untuk sewa tempat, sewa bus, dan transport peserta.

    Maka atas hal tersebut, jika FKDM hanya mempunyai program seperti itu, sepertinya bukan hal yang berlebihan jika FKDM dinilai publik belum memiliki prestasi atau kinerja yang layak dibanggakan. Dan, menjadi sorotan publik.

    Kalau sudah begitu, publik menyarankan, terkait permasalahan anggaran untuk FKDM sebesar Rp 5,5 miliar atau juga realisasi tahun 2017, seharusnya anggota FKDM bukan "memarahi" media online wartakota,tribunnews.com. Tetapi, lebih baik meminta kepada semua pihak Kesbangpol DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesbangpol, harus transparan dan memposting realisasi anggaran FKDM tersebut.

    Ini zaman bukan zaman tutup menutupi, namun zaman keterbukaan. Artinya, publik harus mendorong rencana anggaran tahun 2018 sebesar Rp 5.5 miliar, dan meminta pada Gubernur Anies Bawesdan untuk memotong setengahnya. Juga meminta kepada BPK untuk mengaudit realisasi anggaran tahun 2017 untuk FKDM ini.

     

  • Anggarkan Triliunan, Pemkab Bekasi Sulap Pemukiman Warga Makin Kumuh

    Jakarta, Klikanggaran.com (9/9/2017) - Sejak 3 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi pada Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Tata Ruang dan Permukiman mendapatkan alokasi anggaran rata-rata Rp 28 M/tahun. Dinas Kebersihan dan Pertamanan rata-rata per tahun mendapatkan alokasi sebesar Rp 68 M. Alokasi Gaji Pegawai Dinas Kebersihan per tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata Rp 14 M/tahun. Bantuan Sosial bagi rumah warga berpendapatan rendah di kabupaten rata-rata per tahun alokasinya mencapai angka Rp 70 M. Belum lagi pembangunan jalan di daerah Kabupaten Bekasi yang anggarannya gencar tertulis dalam laporan keuangan, walaupun di lapangan jauh dari kelayakan.

    Anggaran yang mencapai triliunan ini justru menjadikan Pemkab Bekasi meraih predikat sebagai daerah yang berhasil membangun 1/3 daerahnya menjadi permukiman kumuh. Permukiman kumuh itu tersebar di 21 desa, yang tersebar di 7 kecamatan, dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi.

    Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi menjelaskan, tujuh kecamatan yang kumuh itu adalah Cikarang Utara, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Babelan, Tambun Utara, dan Tambun Selatan.

    Disebut kumuh karena sistem drainase, sampah, dan jalan lingkungannya tidak tertata dengan baik, sehingga jauh dari standar kelayakan. Rumah warga setempat di 21 desa itu juga terbuat dari bilik, bukan dari bahan coran semen seperti pada umumnya.

    Terkait hal tersebut, Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), mengungkapkan bahwa daerah kumuh bukanlah hanya menyoal bagaimana tata kelola ruang di daerah. Melainkan bagaimana pemerintah memfasilitasi kebutuhan daerah.

    “Pada kenyataanya, sejak tahun 2014 anggaran sudah mengalir sebesar Rp 500 M hanya untuk menyediakan barang dan jasa untuk program kebersihan, taman, dan pekerjaan umum, serta tata permukiman di Kabupaten Bekasi. Lalu, ke mana hasil dari anggaran tersebut?” ungkap Jajang.

    Menurut Jajang, daerah tersebut memiliki potensi yang besar, karena setiap kecamatan di Kabupaten Bekasi pada tahun 2015, desa-desa yang kemudian disebut sebagai desa kumuh sudah mendapatkan alokasi anggaran desa hingga rata-rata Rp 12 M. anggaran tersebut didapat dari pembagian hasil pajak daerah untuk desa, transfer bantuan keuangan untuk desa, dan bagi hasil pendapatan lainnya untuk desa. Dengan anggaran sebesar ini, Pemkab melakukan pembiaran tanpa pengawasan yang ketat terhadap pemerintah desa.

    Jika kumuhnya desa didasarkan pada kecilnya gaji pejabat desa, mari kita lihat data pada tahun 2015 saja, lanjut Jajang. Anggaran untuk Gaji Pegawai di lingkungan kecamatan sudah mencapai rata-rata Rp 2 M, yang berasal dari APBD Kabupaten Bekasi. Seperi Kecamatan Babelan, mendapatkan alokasi belanja pegawai desa sebesar Rp 4,1 M, Kecamatan Tambun Selatan sebesar Rp 4,7 M, dan Kecamatan Tambun Utara sebesar Rp 2,8 M, berikut Kecamatan Cikarang yang masing-masing rata-rata mendapatkan alokasi anggaran desa sebesar Rp 3 M.

    Sehingga, ditegaskan oleh Jajang, kumuhnya desa bukan dikarenakan kurangnya anggaran, melainkan Pemkab yang malas bekerja untuk masyarakat.

  • Apa Kata Bupati Rita Widyasari Tentang Harta Kekayaannya? Jangan Kaget, Yo…

    Jakarta, Klikanggaran.com (29/9/2017) – Paskapenetapan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, oleh KPK, menyusul pembicaraan mengenai jumlah harta kekayaan yang dimilikinya.

    Data terakhir yang disampaikan Rita pada 29 Juni 2015 dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublish di situs acch. kpk.go.id, Rita melaporkan harta miliknya senilai lebih dari Rp 236 miliar.

    Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 12 miliar, terdiri dari 54 tanah dan bangunan yang sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian harta tidak bergerak berupa 10 alat transportasi dan kendaraan senilai total Rp 2,8 miliar. Kendaraan yang dilaporkan di antaranya yakni, BMW tahun 2009 senilai Rp 600 juta, dan VW Caravelle tahun 2012 senilai Rp 800 juta.

    Rita juga memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 200 hektar senilai Rp 9,5 miliar, dan tambang batubara seluas 2.649 hektar senilai Rp 200 miliar. Sedangkan harta bergerak berupa logam mulia, batu mulia, dan benda-benda lainnya senilai Rp 5,6 miliar.

    Tak hanya itu, Rita juga memiliki giro dan setara kas lainnya senilai Rp 6,7 miliar dan 138.412 dollar Amerika Serikat. Maka total harta yang dilaporkan Rita adalah senilai Rp 236.750. 447. 979 dan 138. 412 dollar AS.

    Terkait harta kekayaan miliknya yang menjadi perbincangan publik ini, Rita menuliskan beberapa hal melalui akun Facebook-nya, seperti yang diterima Klikanggaran.com pada Kamis (28/9/2017).

    Berikut status Rita di akun Facebook bernama Rita Widyasari:

    Saya juga banyak ditanya, kok bisa kekayaan saya di LHKPN meningkat tinggi 2010 sebesar 28M, 2015 sebesar 236M, beritahukan karena saat saya menjadi Bupati pertama, saya tidak tau cara menghitung harta.

    Harta 2010 adalah harta sebelum saya jadi Bupati, saya ada melaporkan hasil drI tambang milik saya dan sawit yang milik saya, pada 2014 saya diminta klarifikasi LHKPN KPK di kantor gubernur, tak ada yang bertambah dalam harta saya, hanya tanah atas sawit dan tambang yang saya punya itu harus dihitung bukan hanya hasilnya produksinya dilaporkan.

    Saya bingung juga jawab, lalu kata petugas LHKPN, anggap aja kalau ada yang beli lahan sawit dan lahan batubara kira-kira berapa. Ya saya jawab, rasanya pernah ada yang mau beli tambang saya 150M-200M dan kalau sawit gak ada yang pernah tawar. Anggap aja 25-50M kali harganya. Nah, cek saja karena itulah harta saya meningkat tajam berlipat-lipat, padahal ini perkiraan saja. Bisa dicek LHKPN, saya yang kedua dan juga sebenarnya tanah tambang kan bukan hak kami. Akan jadi milik Pemda jika sudah tidak produksi.

    Tapi, kata LHKPN ini aset, jadi dikirakan harganya, dan kemudian dengan staf LHKPN yang saya ingat namanya Hasan, memasukkannya ke dalam laporan kekayaan perkiraan harga tersebut.

    Saya buat status ini agar tidak terlalu menuduh, bahwa harta saya naik tajam karena jadi Bupati. Tak ada penambahan harta yang signifikan naik sejak saya jadi Bupati pertama hingga kini.

    Apa pun itu, saya minta maaf dengan seluruh rakyat Kukar, makasih dukungannya, dan saya hormat dengan lembaga KPK. Saya akan koorperatif mengikuti tahapan proses KPK, khusus perempuan jangan takut masuk politik, wassalam.

  • Asmadi Lubis: Ada Suap Rp 1,2 M Atas Pelolosan LPJ Bupati

    Jakarta, Klikanggaran.com (22/10 /2017) - Sungguh luar biasa dan benar-benar berani, seorang politikus dari Partai Gerindra, Asmadi Lubis. Dia menyebutkan bahwa 27 orang anggota DPRD Tobasa diduga menerima suap sejumlah Rp 1,2 miliar dari Pemkab Tobasa. Hal ini dia sampaikan di salah satu tempat di Jakarta yang disebut Bubur Pacenongan.

    Asmadi Lubis yang juga Wakil Ketua DPRD Toba Samosir (Tobasa) menjelaskan, latar belakang suap sebesar Rp 1,2 miliar ini adalah ketika ada paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati tahun 2016. Menurutnya, saat itu laporan tidak ditandatangani beberapa dewan, namun disahkan.

    Kalau benar tuduhan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tobasa ini, bahwa ada suap sebesar Rp 1,2 miliar agar lolos LPJ tahun 2016, berarti harga sebuah LPJ agar bisa lolos dari Legislatif adalah mahal. Ini benar-benar cost anggaran untuk dugaan suap yang teramat besar.

    Padahal, sesuai dengan dokumen yang diterima oleh klikanggaran.com, harga untuk membuat laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati hanya sebesar Rp150.000.000. Jadi, lebih besar anggaran untuk suapnya daripada anggaran hanya untuk membuat laporan pertanggungjawaban?

    Agar tidak terjadi saling tuduh antara Anggota Dewan Kabupaten Tobasa, akan lebih baik jika kasus dugaan suap Rp 1,2 miliar ini segera ditanganin oleh KPK. Dan, KPK harus "melindungi" Asmadi Lubis, Wakil Ketua DPRD, agar tidak dituduh dengan pencamaran baik.

    Agar ke depan, orang-orang seperti Asmadi Lubis berani muncul di daerah-daerah lain untuk melawan para koruptor.

     

  • Astaga! Belanja ATK Rp 5,42 M di Pemrov Sumbar Tidak Benar?

    Jakarta, Klikanggaran.com (17/12/2017) – Untuk diketahui, menurut payung hukum yang berlaku, pengelolaan keuangan daerah mestinya dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan efisiensi, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

    Bahkan, harus memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Hingga setiap pengeluaran harus didukung oleh alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

    Namun, berdasarkan informasi yang diterima Klikanggaran.com, faktanya di lapangan masih ada pemerintah daerah yang ngeyel alias tidak patuh terhadap payung hukum di atas.

    Misalnya saja pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, tak tanggung-tanggung, belanja alat tulis kantor (ATK) dan bahan habis pakai sebesar Rp 5,42 miliar tidak didukung dengan bukti yang lengkap.

    Dengan alasan bahwa aturan khusus tentang dokumen pendukung bukti pertanggungjawaban belanja ATK belum ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

    Hal ini hanya menimbulkan masalah, seperti pada data yang ada di Klikanggaran.com, ditemukan penyimpangan seperti pertanggungjawaban belanja alat tulis kantor menggunakan faktur toko tempat pembelian ATK tersebut.

    Sedangkan harga pembelian alat tulis kantor tertera pada faktur tersebut hampir sama dengan harga yang ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Sementara, harga pada dokumen pelaksanaan anggaran bukanlah merupakan harga yang diperoleh dari survei pasar pada saat dilakukan pembelian alat tulis kantor.

    Hal ini menimbulkan kurangnya kepercayaan publik terhadap belanja tersebut. Pesan terlampir dalam dokumen, sudah tidak didukung dengan bukti yang lengkap, ada indikasi berbuat menyimpang pula.

    Maka, setelah banyak pejabat daerah atau oknum yang kena OTT oleh KPK karena melakukan tindak yang merugikan negara atau betindak menyimpang, publik meminta dengan sangat pada KPK, agar segera melakukan penyelidikan di Pemprov Sumatera Barat. Karena boro-boro mau memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk belanja ATK saja sudah tidak benar.

     

  • Asyik, Pembalap Cantik Ini Dilamar Ponakan Pejabat yang Harga Perawatan Lampunya Rp 87,4 Juta per Bulan

    Jakarta, Klikanggaran.com (12/10/2017) - Alexandra Asmasoebrata baru saja dilamar keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bernama Subhan Aksa. Dimana lamaran sudah digelar pada akhir pekan lalu, tepatnya pada hari Sabtu, 7 Oktober 2017.

    Dengan Subhan Aksa sudah melamar Alexandra Asmasoebrata, publik ingin tahu nih, apa alasan lamaran ini? Apakah karena Alexandra Asmasoebrata adalah seorang pembalap yang cantik? Atau, jangan-jangan murni karena memang Alexandra Asmasoebrata adalah seorang yang benar-benar cantik dan manis?

    Kemudian bergulirlah candaan publik atas lamaran ini, bahwa tentu adalah hal yang mengasyikkan bagi Alexandra Asmasoebrata, lantaran punya calon suami keponakan Wakil Presiden, yaitu Jusuf kalla. Karena yang namanya punya "om" seorang Wakil Presiden, tentu punya banyak fasilitas negara yang berlebihan, dibandingkan dengan tokoh atau masyarakat lainnya.

    Misalnya, fasilitas perawatan lampu saja, di sekretariat dan kantor Wakil Presiden serta kediaman resmi Wakil Presiden dan rumah Kepala Sekrerariat Wakil Presiden, bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp1.049.268.000.

    Berarti untuk perawatan lampu saja, negara setiap bulan harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp87.439.000. tentu saja, anggaran sebesar ini di mata publik benar-benar tidak masuk akal, dan dinilai hanya pemborosan uang pajak rakyat.

    Jadi, kalau ada publik yang tanya, menurut Alexandra Asmasoebrata dan Subhan Aksa, anggaran ini masuk akal, nggak?

    Kira-kira apa ya, jawabannya?

     

  • Ayo Ngaku, Proyek Milyaran Peningkatan Jalan Ini, Bener Milik Oknum DPRD Pali???

    Pali, Klikanggaran.com (24/10/17) - Seperti bayang-bayang sekilas, bisa dilihat, tapi tak berwujud. Begitulah kira-kira gambaran mengenai polemik dugaan Dana Aspirasi para wakil rakyat yang terhormat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lemtang Ilir (PALI).

    Hasil penelusuran klianggaran.com di salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Pali, terkadang membuat media kesal bukan kepalang. Lantaran saat menjelajahi dengan maksud untuk mencari tahu apa itu Dana Aspirasi? Dinas terkait terkadang terkesan plin plan dan tertutup, seperti sulit untuk memberikan penjelasan, dan justru melontarkan pertanyaan balik.

    "Dana aspirasi dewan itu sebenarnya apa? Kalo dana itu dari dewan terus dibangunkan sendiri oleh dewan, bisa saja disebut aspirasi dewan,” ujar pejabat tersebut.

    "Ini duitnya APBD kok, duit rakyat yang dibangunkan,” cetusnya, seperti bercanda.

    Dugaan-dugaan terkait Dana Aspirasi anggota DPRD Pali, sampai saat ini masih menjadi misteri, baik ada atau tidak adanya dana aspirasi yang diperuntukkan bagi para wakil rakyat yang katanya terhormat tersebut.

    Mulai dari besarnya kisaran dana, keuntungan buat rakyat, hingga seberapa besar potensi kecurangan dan kebocoran uang rakyat pada dana yang beralibi sebagai dana pembangunan daerah pemilihan tersebut.

    "Mengenai polemik dana aspirasi ini sangat menarik untuk dibahas, dan sangat layak jika dilakukan semacam debat public,” ujar FJ (24) salah satu masyarakat Pali menuturkan pada klikanggaran.com, Senin (23/10/17).

    Menurutnya, di kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Lahat misalnya, dana yang sering disebut-sebut sebagai dana aspirasi dewan tersebut pernah bergejolak. Bahkan di sebuah pemberitaan, perihal dana tersebut sudah dilaporkan ke penegak hukum.

    “Kenapa di Kabupaten Pali adem ayam saja?” tanya (FJ).

    Dari informasi yang dihimpun klikanggaran.com di lapangan, sejumlah nama oknum anggota DPRD Pali pernah disebut-sebut, terkadang masyarakat setempat begitu hapal mengenai proyek aspirasi dewan. Misalnya saja pada proyek peningkatan Jalan Lingkar Betung dengan beton dari Dinas PUPR Kabupaten Pali tahun 2017.

    Proyek yang dikerjakan oleh PT Kris Jaya Perkasa ini menyedot uang rakyat hingga mencapai Rp3.951.663.000. Padahal jalan tersebut dari pantauan media di lapangan tidaklah begitu lebar dan panjang-panjang amat. Hanya berkisar 1.300 M X 4,90 m. Dimana salah satu nama oknum anggota DPRD Pali santer terdengar pada pengerjaan proyek yang bersumber APBD Pali tahun 2017 itu.

    Namun, lagi-lagi proyek dana aspirasi dewan seperti bayang-bayang, terkadang sekilas terlihat, tapi tak berwujud alias sangat licik dan begitu sulit untuk dibuktikan.

     

  • Baru 17 Negara Lolos ke Piala Dunia 2018, Indonesia Tersandung Anggaran?

    Jakarta, Klikanggaran.com (11/40/2017) - Sampai saat ini, jika melihat pertandingan pada Selasa dini hari (10/10/2017), baru 17 negara yang lolos untuk mengikuti piala dunia 2018, termasuk tuan rumah, Rusia.

    Berarti, dari 32 negara yang akan mengikuti piala dunia di Rusia saat ini, masih ada 15 negara tersisa yang sedang berlaga memperebutkan tiket ke Rusia, baik di babak kualifikasi maupun playoff. Dan, dari jumlah 17 negara yang sudah lolos ke piala dunia, sudah termasuk empat wakil dari Asia seperti Iran, Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi.

    Sedang Indonesia, selalu gagal untuk bisa lolos ke piala dunia. Padahal penduduk Indonesia sudah sampai di atas 250 juta jiwa, tapi tidak bisa membuat satu pun tim sepak bola yang tangguh, yang dapat dibuktikan dengan tiket ke Rusia ini.

    Hal tersebut menurut publik mungkin juga disebabkan oleh internal Kemenporanya, yang saat ini dipimpin oleh Menteri Imam Nahrawi. Jangankan untuk mengatur tim sepakbola, untuk memperbaiki kelembagaan negara saja, menurut publik, sepertinya Kemenpora masih ambradul. Akibatnya, sampai saat ini prestasi olah raga kita jeblok dan banyak dugaan korupsi.

    Dari catatan Klikanggaran.com yang diambil dari data Center for Budget Analysis (CBA), CBA sudah menemukan potensi kerugian negara. Yaitu sebesar Rp 2,1 miliar dari anggaran Rp 19 miliar dalam Proyek Kirab Pemuda Nusantara 2017, Kemenpora.

    Belum lagi dugaan korupsi sebesar Rp 21,5 miliar dari total anggaran sebesar Rp 73 miliar untuk pengadaan alat peraga di Kemenpora. Saat itu kasus ini sudah mulai ditanganin pihak Kejaksaan Agung, tapi sepertinya juga sudah diakhiri oleh Kejaksaan Agung, karena kasus itu tiba-tiba hilang, tidak dilanjutkan.

    Pesan dari publik, “Hallooo, Pak Jaksa Agung, kapan nih, dilanjutin dugaan korupsi sebesar Rp 21,5 miliarnya?

     

  • Bedanya Sophie Turner dan Joe Jonas, dengan Abdullah Azwar Anas dan Gus Ipul

    Jakarta, Klikanggaran.com (17/10 /2017) – Akhirnya, saat bahagia datang juga untuk Sophie Turner dengan Joe Jonas, yang kini telah bertunangan. Meskipun baru berpacaran sejak tahun 2016, tapi mereka punya keberanian untuk masuk ke jenjang bertunangan.

    Pertunangan antara Sophie Turner dengan Joe Jonas ini sudah bisa ditebak publik sebelumnya, karena bisa dilihat dari penampilan mereka yang kerap bersama-sama di depan publik. Sampai-sampai, mereka mengadopsi seekor anak anjing Siberian Husky sebagai tanda cinta mereka berdua.

    Sophie Turner adalah salah satu aktris Game of Thrones yang usianya masih terbilang muda (21), sedangkan Joe Jonas adalah seorang penyanyi yang sudah berusia 28 tahun. Meskipun usia keduanya terpaut lumayan jauh, tetapi mereka tetap berani dan "ngotot" untuk bertunangan. Tentu saja, hal tersebut dilakukan karena cinta.

    Tidak seperti cara "tunangan" antara Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan Abdullah Azwar Anas, yang seperti bukan benar-benar berdasarkan cinta. Publik menduga, latar belakang mereka bertunangan atau berpasangan disebabkan keduanya ingin berkuasa. Sama-sama punya nafsu ingin merebut jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

    Walaupun saat ini Abdullah Azwar Anas punya kedudukan bergengsi sebagai Bupati Banyuwangi, tapi sepertinya kedudukan itu harus ditinggalkan dulu. Dan, bersiap-siap mendampingi Gus Ipul untuk merebut kursi Gubernur Jawa Timur.

    Padahal, jadi Bupati Banyuwangi itu begitu nikmat dan nyaman sekali. Sebagai salah satu contoh kenyamanannya adalah, untuk membeli AC rumah Bupati saja, berdasarkan dokumen yang diterima Klikanggaran.com, Sekretaris Daerah (Setda) harus menyediakan anggaran sebesar Rp 50 juta pada tahun 2017.

    Dan, total anggaran untuk pengadaan AC ini sekitar Rp 100 juta. Kalau disimulasikan, berarti harus dibagi dua. Satu untuk rumah dinas Wakil Bupati sebesar Rp 50 juta, dan satu lagi untuk rumah Bupati sebesar Rp 50 juta.

    “Sudah enak, nyaman, dan manja jadi Bupati, ternyata masih belum memuaskan bagi seorang Abdullah Azwar Anas. Walaupun punya AC seharga Rp 50 juta, dia masih bernafsu ingin jadi Wakil Gubernur, daripada mengabdi sebagai pelayan masyarakat Banyuwangi,” tutur salah seorang publik yang menolak disebutkan namanya.

     

  • Belum 3 Bulan Berkuasa, Pertemuan Gubernur DKI dan Warga Harus di Hotel Mewah

    Jakarta, Klikanggaran.com (25/11/2017) - Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai punya kebiasaan baru, yaitu suka kumpulin warga, atau bertemu warga DKI Jakarta di hotel-hotel mewah dan nyaman.

    Tiga Gubernur sebelumnya, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat, memang suka bertemu warga DKI juga, tetapi bukan di hotel-hotel mewah. Paling-paling di balaikota, atau di Kantor Walikota hingga di Gelanggang Olahraga yang ada di wilayah setempat.

    Warga DKI Jakarta yang diundang oleh Gubernur kita adalah para pengurus RT, RW, Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan jajaran pemerintahan kota/kabupaten administrasi di DKI Jakarta.

    Pertemuan pertama digelar pada wilayah Jakarta Barat di hotel mewah berbintang lima di wilayah tersebut, yaitu Pullman Central Park, Selasa (21/11). Pertemuan kedua digelar di Gedung Balai Sarbini, Gedung Veteran RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (23/11).

    Alasan Wakil Gubernur, Sandiaga Uno, menggelar pertemuan di tempat-tempat mewah adalah, balai kota DKI tidak muat tempatnya, dan supaya warga DKI Jakarta yang ikut pertemuan ini biar ngerasain datang ke hotel mewah, dan merasakan makanan yang enak-enak.

    Untuk pertemuan ini, alokasi anggarannya bukan dari APBD DKI Jakarta, tapi diperoleh dari pelaku usaha, ada juga dari pengelola Balai Sarbini. Pemkot Jakarta Selatan hanya bertugas mencarikan tempat dan menyurati pengelola, dan hanya membiayai konsumsi.

    Tapi, pertemuan antara warga DKI dengan Gubernur atau Wakil Gubernur ini tetap saja mendapat penilaian kurang baik dari publik, karena membebanin "orang lain", dan juga sebuah pemborosan anggaran. Menurut sebagian publik, pertemuan-pertemuan seperti ini sebaiknya tidak di hotel-hotel mewah, tetapi cari tempat yang sederhana, mengajak dan memberikan contoh pada warga DKI Jakarta untuk belajar berhemat.

     

  • Berpotensi Kehilangan Pendapatan Rp 42 M, Pemkot Medan Adem Ayem Saja?

    Jakarta, Klikanggaran.com (12/12/2017) - Pada tahun 2016, penindaktegasan terhadap pemasangan reklame yang melanggar ketentuan di 655 titik pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Pemerintahan Kota Medan dinilai terbilang sangat lemah. Hal tersebut mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan daerah Pemkot Medan sekian miliar.

    Akibat kelalaian Pemkot Medan yang tidak melakukan pembongkaran atas 655 reklame yang terpasang dan belum memilki izin tersebut, ditaksir kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp42.622.331.075.

    Angka yang sangat fantastis, yang dapat digunakan untuk membantu atau memperbaiki jalan di Kota Medan, yang diketahui masih banyak yang rusak dan bolong-bolong.

    Namun, entah kenapa Pemkot Medan di mata publik seperti enggan bertindak tegas, dan membiarkannya begitu saja.

    Bahkan, dari informasi yang diterima Klikanggaran.com, setelah Walikota Medan mendapatkan instruksi dari lembaga audit negara agar memerintahkan Kepala Dinas TRTB untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan pajak reklame, retribusi IMB, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah, seperti hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri saja (masa bodo).

    Padahal jelas aturannya, bahwa penetapan pajak reklame, retribusi IMB, maupun retribusi pemakaian kekayaan daerah, patut dikenakan pajak. Dan, jika tidak memenuhi persayaratan perizinan agar dibongkar saja.

     

  • Bintang Emon Emang Luar Biasa, Tak Seperti Kemenhub

    Jakarta, Klikanggaran.com (23/10/2017) - Setelah melewati perjalanan yang amat panjang, akhirnya Gusti Bintang atau Bintang Emon, komika asal Jakarta, bisa keluar sebagai juara pertama pada acara Stand Up Comedy Academy (SUCA) 3 di Indosiar pada Minggu (22/10/2017).

    Bintang Emon berhasil menghabisi dua pesaing beratnya, Karyn atau Karin Lestari Putri yang berasal dari Medan, dan Yewen dari Papua. Karyn sendiri sebagai komika yang baru berusia 10 tahun dinobatkan sebagai juara kedua, dan Yewen harus puas menempati pada posisi juara 3.

    Meskipun hanya bermodal materi yang apa adanya, aksi dan penampilan Bintang Emon dianggap paling brillian selama kompetisi SUCA 3 berjalan. Memang, Bintang Emon ini luar biasa, tidak seperti yang dilakukan Kementerian Perhubungan.

    Seperti pada proyek-proyek di tahun 2016, klikanggaran.com menemukan banyak penyimpangan yang sangat luar biasa. Salah satu contoh proyek pekerjaan perluasan fasilitas Gedung Terminal pada kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBP) Raden Inten II. Proyek ini dilaksanakan oleh PT. Pembangunan Perumahaan (PT PP) dengan realisasi anggaran sebesar Rp98.602.860.000 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 348 hari kalender.

    Sesuai data yang diterima oleh klikanggaran.com, pada proyek perluasan fasilitas Gedung Terminal yang dikerjakan oleh PT. Pembangunan Perumahaan ini ditemukan kelebihan pembayaran atau dugaan mark up sebesar Rp1.835.813.963, serta kelebihan harga timpang dan adanya kesalahaan harga satuan sebesar Rp889.376.879.

    Dengan demikian, modus-modus proyek perluasan fasilitas Gedung Terminal ini, seperti kelebihan pembayaran atau dugaan mark up maupun kelebihan harga timpang dan adanya kesalahaan harga satuan, harus disidik oleh Kejaksaan Agung. Karena ada potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp2.725.190.843.

    Publik menunggu Kejaksaan Agung menyelidiki kasus tersebut.

  • Bukti Fiktif Belanja Pemeliharaan Kendaraan di BKN Ini Rugikan Negara?

    Jakarta, Klikanggaran.com (15/11/2017) - Untuk diketahui oleh publik, bahwa di Badan Kepegawaian Negara (BKN) ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp39.505.207. Kerugian ini disebabkan oleh kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan pada belanja barang tahun 2016.

    Menariknya adalah, atas kerugian tersebut ternyata bukti pertanggungjawaban biaya pemeliharaan kendaraan tidak sesuai dengan dokumen sebenarnya.

    Hal itu apakah fiktif? Mari cek kebenarannya.

    Sebelumnya, BKN menyajikan anggaran belanja barang sebesar Rp156.287.898.000 dengan realisasi sebesar Rp140.510.377.380 atau 89,90 persen. Anggaran itu di antaranya direalisasikan untuk Belanja Pemeliharaan sebesar Rp25.301.511.788.

    Salah satu kerugian tersebut sebagian dari anggaran belanja pemeliharan yang Rp 25 miliar. Tapi, pemeliharaan dan operasional kendaraan di kantor pusat BKN merupakan tupoksi dari Sub Bagian Angkutan yang berada di bawah Biro Umum.

    Sub Bagian Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan penggunaan kendaraan dinas, pembelian bahan bakar, perawatan, pengurusan, dan penyimpanan dokumen kendaraan.

    Kembali pada dokumen fiktif tersebut.

    Ternyata ada faktur yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan berbeda dengan format faktur asli yang diterbitkan oleh CV CKU sebagai bengkel penyedia layanan pemeliharaan kendaraan.

    Bahkan, ada perbedaan rincian pekerjaan dan jumlah biaya pemeliharaan kendaraan antara faktur yang dimiliki oleh pihak rekanan d.h.i. CV CKU dengan faktur yang dijadikan sebagai dokumen pertanggungjawaban oleh BKN sebesar Rp60.551.900.

    Selain itu, biaya pemeliharaan kendaraan yang telah dibayar oleh BKN, tidak terdapat dalam dokumen faktur tagihan pemeliharaan kendaraan yang dimiliki oleh CV CKU sebesar Rp139.080.360.

    Sehingga, atas permasalahan tersebut, bisa dikatakan negara telah dirugikan oleh BKN sebesar Rp39.505.207, karena indikasi dokumen yang fiktif.

     

  • Camila Cabello Kritik Donald Trump, Publik Kritik Pemkot Kediri

    Jakarta, Klikanggaran.com (8/11/2017) - Lagu hit milik Camila Cabello yang berjudul "Havana" memang didedikasikan untuk Dreamers. Dreamers sendiri merupakan sekelompok imigran yang hingga saat ini masih memperjuangkan undang-undang yang diberi nama Development, Relief, and Education for Alien Minors (Dream).

    Sebenarnya, undang-undang tersebut dibuat dan juga diperjuangkan oleh Presiden Barrack Obama, ditujukan ke imigran-imigran latin yang bermigrasi ke Amerika Serikat (AS), agar mendapat izin tinggal di Amerika Serikat.

    Namun, dengan adanya kebijakan dari Presiden baru, Donald Trump, undang-undang yang sedang diperjuangkan kaum/ras latin di AS ini sebentar lagi akan dicabut.

    Maka, Camila Cabello mencoba mengkritk sikap antipati Presiden AS Donal Trump dan menyemangati Dreamers untuk terus memperjuangkan hak hidup mereka di Amerika Serikat.

    Mampukah kritikan dari Camilla Cabello ini menginspirasi bangsa Indonesia untuk mengkritik pula pengelolaan anggaran di pemerintah daerah? Karena, kalau dibiarkan seperti ini, maka kondisi keuangan negara akan semakin terpuruk.

    Misalnya saja, seperti data yang diterima Klikanggaran.com terkait Pemerintahan Kota Kediri, pada tahun 2016 ditemukan pengadaan alat tulis kantor pada Dinas Pendidikan sebesar Rp156.671.200 tidak ada bukti pertanggungjawaban yang real.

    Akibat yang terjadi adalah, berindikasi terhadap kerugian daerah, karena tidak didukung bukti tranksaksi yang real. Atau, bisa saja ada penyalahgunaan anggaran sebesar Rp156.671.200.

    Meski nilainya kecil, tidak sampai miliaran rupiah, tapi lihat dampaknya. Selain melanggar aturan, juga perlu aparat hukum untuk menyelidiki kerugian tersebut, agar bibit buruk tidak semakin mewabah.

     

  • Dana Hibah Rp 312 M untuk Sekolah Gratis Pemprov Sumsel Tak Sebanding dengan di Lapangan

    Jakarta, Klikanggaran.com (07/12/2017) – Diketahui, ada dana hibah yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan Tahun Anggaran (TA) 2016 senilai Rp 531 miliar untuk lembaga kemasyarakatan.

    Dana tersebut diberikan kepada beberapa lembaga, di antaranya yang memperoleh anggaran terbesar adalah program sekolah gratis yang nilainya mencapai Rp 312 miliar.

    Namun, sayangnya anggaran miliaran rupiah ini dinilai oleh Koordinator Investigasi Kaki Publik, Wahyudin, sangat menguras sebagian besar dari total realisasi anggaran dana bantuan hibah di tahun 2016.

    Menurutnya, besaran anggaran yang diberikan untuk program sekolah gratis tersebut, tidaklah berbanding lurus dengan kualitas pendidikan masyarakat Sumsel.

    Wahyudin menjelaskan, hal tersebut bisa dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat Sumsel dalam pendidikan (sekolah).

    "Dari data Neraca Pendidikan Daerah tahun 2016 Pemprov Sumsel menunjukkan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) terdapat  8,4 persen siswa yang tidak sekolah. Lalu, untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama mencapai 24 persen, dan yang menggetirkan lagi jumlah siswa tidak sekolah untuk Sekolah Menengah Atas mencapai 40 persen," tutur Wahyudin kepada Klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (06/12/2017).

    Maka, lanjut Wahyudin, dengan porsi anggaran yang besar seharusnya mampu mendorong tingkat partisipasi pendidikan masyarakat Sumsel. Namun kenyataannya, sangat berbanding terbalik.

    "Guna memenuhi amanah UUD 1945 dalam mencerdaskan anak bangsa, masalah tersebut menjadi PR bagi Pemprov Sumsel, khususnya kepada Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan,” tutupnya.

     

  • Dari Kasus Artis Lyra Virna, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Bisa Awasi Travel Haji dan Umroh

    Jakarta, Klikanggaran.com (11/18/2017) - Artis Lyra Virna harus "berhadapan" dengan pihak kepolisian karena dilaporkan Lasty Annisa sebagai pemilik travel ADA Tour ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Mei 2017.

    Laporan Lasty Annisa ke polisi bernomor LP/2424/V/2017/PMJ/Ditreskrimsus dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    Latar belakang Lyra Virna ini disebabkan ingin merencanakan berangkat haji dengan menggunakan jasa travel ADA Tour. Namun Kemudian, dia membatalkan dan meminta uangnya dikembalikan. Lalu, Lyra Virna curhat di Instagramnya, dengan isi, "Kenapa saya pilih travel ini buat haji? Kenapa ga dicek dlu dll? Gmn bisa tertipu mulut manisnya? dan kyk apa sih orangnya si lasti in? Insyaallah akan di post jika bulan april yang dijanjikan pelunasan pengembalian dananya mangkir lagi"

    Melihat kejadian itu, publik berpendapat, seharus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah turun tangan untuk menyelidiki atau memahami persoalan antara artis Lyra Virna dengan travel ADA Tour yang punya core bisnis dalam pemberangkatan haji atau umrah ini.

    Karena dasar persoalan Lyra Virna dengan Lasty Annisa adalah kegagalan mengenai pemberangkatan naik haji. Jadi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah harus menyelidikki curhatan artis Lyra Virna atas layanan jasa travel ADA Tour tersebut.

    Tapi, menurut publik yang terlihat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah seperti tidak perduli dengan konflik artis Lyra Virna melawan ADA Tour yang bergerak di bidang jasa pemberangkatan umrah dan Haji. Mungkin bagi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah lebih asyik mengurusi pengadaan sewa kendaraan opersional untuk pejabat Eselon I dan II, yang anggarannya sekitar Rp1.128.000.000.

    Pesan publik, “Bagaimana nih Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, masa yang dipikirkan hanya dapat fasilitas mobil saja? Kerja dong, coba lihat atau awasi pelayanan travel haji dan umroh yang nakal.”

     

  • DAU Lampung yang Melimpah Belum Bisa Mengentaskan Kemiskinan

    Jakarta, Klikanggaran.com (01-01-2018) – Diketahui, Provinsi Lampung mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2017 senilai Rp1.786.524.769. Sedangkan di bawah Pemprov Lampung terdapat 15 kabupaten dan kota yang mendapat total DAU 2017 senilai Rp11.152.582.853.

    Dana Alokasi Umum ini merupakan dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan antar daerah. DAU diserap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

    Terkait hal tersebut, Wahyudin selaku Koordinator Investigasi Kajian Kebijakan dan Keterbukaan Informasi Publik (KakiPublik) memaparkan, bersanding dengan Dana Alokasi Umum tahun 2017, presentase penduduk miskin berdasarkan data statistik di wilayah kabupaten dan kota di Pemprov Lampung menduduki peringkat pertama, yaitu:

    (1) Kab. Lampung Utara 21,55 %;
    (2) Lampung Barat 14,32 %;
    (3) Tanggamus 13,25%;
    (4) Lampung Selatan 15,16%;
    (5) Lampung Timur 16,35%;
    (6) Lampung Tengah 12,90%;
    (7) Way Kanan 14,06%;
    (8) Tulang Bawang 10,09%;
    (9) Pesawaran 16,48%;
    (10) Pringsewu 11,30%;
    (11) Mesuji 7,66%;
    (12) Tulang Bawang Barat 8,11%;
    (13) Pesisir Barat 15,61%;
    (14) Bandar Lampung 9,94%;
    (15) Metro 9,89%;
    (16) Provinsi Lampung 13,69%

    “Artinya, pengentasan penduduk miskin oleh Pemprov, Pemkab, dan Pemkot, tidak maksimal. Karena menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan penggunaan anggaran pemerintah yakni mampu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran,” tegas Wahyudin.

    Wahyudin mengeluhkan kinerja pemerintah yang semestinya tidak sibuk lagi dengan penguasaan kekuasaan dan melupakan pekerjaan penting untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

    Senada dengan hal tersebut, Wahyudin mengutip pemikiran Abraham Lingcon bahwa “Demokrasi” dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat artinya wajib masyarakat sejahtera dalam hal ini ekonomi dan perlindungan oleh pemerintah. Ditambah mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak dari DAU, tetapi berbagai sumber PAD.

    “Melihat banyaknya keluhan publik, sudah seharusnya Pemerintah daerah mengimplementasikan keluhan-keluhan public. Bukan sekedar janji yang menjadi mimpi buruk untuk masyarakat,” tutup Wahyudin.

  • Daya Beli Masyarakat Turun? Mari Lihat Gimana Penerimaan Pajak

    Jakarta, Klikanggaran.com (6/10/2017) - Soal turunnya daya beli masyarakat dianggap oleh Presiden Jokowi sebagai isu yang sengaja diciptakan oleh lawan politik untuk menghambat laju elektabilitasnya di Pemilu Presiden tahun 2019. Demikian penyataan Presiden Jokowi untuk menjawab keresahan publik atas kegagalan tim ekonomi Pemerintah.

    Selain itu Presiden juga menyatakan, sejumlah data bisa membuktikan bahwa daya beli masyarakat tidak menurun, tetapi yang terjadi adalah peralihan pembelian offline ke online. Demikian kata Presiden dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta.

    Di luar pernyataan Presiden, daya beli masyarakat yang mengalami penurunan ini sepertinya bukan hanya diciptakan oleh lawan-lawan politik Presiden. Tapi, penurunan daya beli masyarakat dapat dipotret dari realisasi penerimaan negara dari sektor pajak. Masa penerimaan pajak sudah masuk pada bulan delapan, tapi masih sekitar 53,5 persen?

    Dimana menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Seksama, penerimaan pajak baru sampai 53,5 persen dari target pajak sebesar Rp 1.283 triliun dalam APBN Perubahaan 2017. Jadi, penerimaan pajak hanya sampai sebesar 53,5 persen atau Rp 686 triliun. Hal ini memperlihatkan bahwa kemungkinan ada tanda-tanda ekonomi sedang lesu.

    Sebelumnya, pada bulan Juli 2017 lalu, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, juga mengakui adanya penurunan daya beli di masyarakat. Namun, penurunan daya beli masyarakat dianggap tidak signifikan.

    Melihat gambaran tersebut, sepertinya, sebaiknya penurunan daya beli di masyarakat itu diperbaiki oleh Tim Ekonomi Pemerintah. Dan, ada permintaan publik, Presiden Jokowi jangan menutup-nutupi daya beli masyarakat yang semakin menurun ini, dengan cara menuduh atau menganggap bahwa penurunan daya beli rakyat ini diciptaan oleh lawan-lawan politik Presiden Jokowi.