• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

KPU RI

  • Ada Mantan Pejabat Mencari Jabatan Baru, Nih? Bilang Apa Kita? Wow, Busyet, atau Astaga???

    Jakarta, Klikanggaran.com (25/9/2017) - Tahun 2017 merupakan tahun di mana beberapa lembaga negara melakukan penggantian para pejabatnya sebab periode kepengurusan mereka sudah berakhir. Sebut saja sebagai contoh yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

    Pergantian pejabat di lingkungan lembaga negara merupakan sesuatu yang wajar, sebab masa jabatan di mana pun selalu dibatasi agar terjadi regenerasi atau menjadi lebih baik lagi. Namun, bagi mereka yang kehilangan jabatan, atau tidak menjadi pejabat lagi, alias mantan pejabat, situasi tersebut tentu bukan situasi yang bagus buat mereka. Mereka akan kehilangan fasilitas yang selama ini mereka nikmati sebagai pejabat negara. Maka tidak aneh jika ada mantan pejabat yang mencoba melamar atau mencari jabatan di lembaga lain.

    Demikian disampaikan oleh Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman Duriat, kepada klikanggaran.com pada Minggu, 24 September 2017.

    Sebenarnya, lanjut Jajang, hal itu adalah sesuatu yang wajar saja, apalagi jika yang bersangkutan masih berusia muda, ditambah lagi memiliki potensi dan kemampuan yang bisa berguna di tempat yang baru.

    “Sayangnya, terindikasi ada mantan pejabat di sebuah lembaga negara yang justru terkesan mengejar jabatan dengan mengikuti tes seleksi di beberapa kementerian,” sindir Jajang.

    Lebih lanjut Jajang mengatakan, "Mantan pejabat ini sedang mengikuti test seleksi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan, ini tercatat dalam lampiran pengumuman no: 28/PSNSELJPT/KEMENPORA/IX/2017 tertanggal 19 September 2017, Hasil seleksi akhir jabatan pimpinan tinggi madya, dengan melamar sebagai deputi bidang pengembangan pemuda Kemenpora."

    Jajang menegaskan, seharusnya lembaga negara atau kementerian seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bukan mengangkat orang yang mengejar jabatan. Kemenpora harus cari orang yang jujur dan iklas mengabdi kepada negara dan masyarakat. Bukan mengajar jabatan semata, karena anggaran negara bisa terkuras dengan sendirinya.

    Sebagaimana diketahui, Lampiran Pengumuman Nomor 28/PSNSELJPT/KEMENPORA/IX/2017 tertanggal 19 September 2017 yang disebutkan oleh Jajang menyatakan bahwa, yang melamar jabatan Deputi Bidang Pengembangan Manusia dia antaranya adalah, Ahmad Subakir, M. Asrorun Ni’am, dan Samsudin. Sedangkan yang melamar jabatan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga adalah Chandra Bhakti, Mulyana, dan Yuni Poerwanti.

    Dari sekian nama tersebut, tampaknya ada satu nama yang familiar di public, sebab pernah menjadi Ketua KPAI, yaitu M. Asrorun Ni’am. Tapi, apakah yang dimaksud dalam pengumuman tersebut adalah benar-benar M. Asrorun Ni’am yang pernah menjabat Ketua KPAI?

    Entahlah. Yang pasti Ketua KPAI Periode 2014-2017 bernama lengkap H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, sedangkan di pengumuman tersebut tidak ada nama Sholeh-nya. Rasanya, sulit untuk memercayai bahwa Kyai Ni’am yang terkenal memiliki integritas sengaja menghilangkan nama Sholeh di belakang namanya. Apakah ini untuk mengelabuhi public, agar publik tidak tahu beliau sedang mencari jabatan baru. Bagaimana? Anda percaya?

  • Pilkada 2017 : KPU Jakbar Targetkan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Selesai Pada 31 Januar

    Jakarta, Klikanggaran.com (29/01/2017) - KPU Jakarta Barat targetkan sortir dan pelipatan surat suara Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017 sebanyak 1.694.785 selesai pada Selasa (31/1/17). Sejak menerima surat suara pada Selasa pekan lalu, hingga Sabtu (28/1/17) KPU Jakbar telah menyelesaikan pelipatan dan sortir sekitar 900 ribu surat suara.

     

    "Kami terus pantau tiap hari. Kami terus kebut, Bahkan waktu kerja pelipatan ditambah sampai pukul 12 malam," kata Saryono Noto, anggota KPU Jakbar Pokja logistik

     

    KPU Jakbar mempekerjakan 139 orang yang mendapat upah Rp 100 per lembar juga mendapat makan, snack, dan kopi.

     

    "Kalau satu orang bisa mencapai target 2000 lembar dapat bonus lagi. Dan ada beberapa orang yg sanggup. Mereka biasanya karyawan percetakan," katanya.

     

    Saryono menjelaskan, pekerja yang melipat harus teliti terhadap surat suara. Surat suara yang rusak dipisahkan untuk dilaporkan ke KPU Provinsi DKI Jakarta.

     

    "Sampai hari Sabtu sudah ditemukan sekitar 3000 surat suara yg rusak. Setiap hari kami terus cek dan pantau," ungkapnya.