• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

PKL

  • Warga Jatibaru "Diinjak" Gubernur, dan Gubernur Diinjak Kemendagri?

     

    Jakarta, Klikanggaran.com (23/12/2017) - Sejumlah warga dari 6 RW mengklaim keberatan atas keputusan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yang menutup akses sekitar jalan Jatibaru Tanah Abang dalam rangka menata para Pedagang Kaki Lima (PKL).

    Keberatan warga ini karena mereka merasa tak dilibatkan untuk membahas persoalan ini dengan duduk bersama Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, warga juga mengkritik sikap Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, yang minim sosialisasi ke warga dalam menata kawasan PKL Tanah Abang.

    Jadinya, keputusan menutup Jalan Jatibaru oleh Gubernur Anies Bawesdan ini, dikatakan seperti "menginjak-injak" alias mengabaikan hak warga Tanah Abang untuk ikut dilibatkan dalam penataan PKL Tanah Abang. Hal ini hanya membuat sakit hati warga kepada Pemda DKI Jakarta.

    Mungkin, sakit hati warga jalan Jatibaru ini sama seperti yang dialami oleh Gubernur Anies Bawesdan. Dimana saat ini Anies Bawesdan juga seperti sedang sakit hati atau kesal kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lantaran anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di DKI Jakarta dihapus atau dikoreksi oleh Kemendagri.

    Dengan demikian, apakah bisa diartikan, bahwa siklus kehidupan keputusan itu, selalu menginjak yang di bawahnya? Warga jalan Jatibaru Tanah Abang diabaikan atau tidak dilibatkan oleh Gubernur DKI Jakarta dalam menata PKL. Dan, Gubernur Anies Bawesdan juga diabaikan oleh Kementerian Dalam Negeri lantaran usulan anggaran TGUPP ditolak, karena tidak bersumber dari dana operasional Gubernur.