• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Kasus Mega Korupsi Kondesat

  • KMBK: e-KTP dan Kondensat Mangkrak, Tangkap Setnov, Priyono, dan Honggo!

    Jakarta, Klikanggaran.com (20/10/2017) - Ekonomi Indonesia berada di ambang krisis dengan semakin lemahnya daya beli masyarakat, potensi defisit APBN yang melebar, kewajiban pembayaran hutang luar negeri yang terus meningkat, makin tingginya kurs dolar AS atas rupiah, serta hengkangnya para investor yang menambah angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini menimbulkan keprihatinan di banyak kalangan muda dan generasi milenial, khususnya yang bekerja di sektor wirausaha dan profesional.

    "Banyak peristiwa yang menimbulkan ketidakpastian di Indonesia, sehingga berdampak negatif bagi dunia perekonomian. Utamanya adalah masalah penegakan hukum yang 'tumpul ke atas tajam ke bawah.' Akibatnya, banyak investor dan pelaku usaha yang hengkang dan memilih menyimpan uangnya demi menghindari resiko bisnis di tengah suasana gaduh dan tak kondusif," ujar Juru Bicara Kaukus Muda Berantas Korupsi (KMBK), Soeleman Harta, melalui pesan elektronik kepada media, Jumat (20/10/2017).

    Dia menuturkan, salah satu contoh tidak tegaknya hukum ditandai oleh merajalelanya para pejabat dan bandit perampok kekayaan negara yang justru mendapat kekebalan hukum. Sementara, kriminalisasi dan pemenjaraan malah menimpa penegak hukum yang jujur serta para pencari keadilan.

    Sebagai komparasi, di Amerika Serikat dan China, investor dan pelaku usaha merasa nyaman berinvestasi dan memutar uang karena adanya kepastian hukum tanpa pandang bulu. Bahkan, hukuman mati sering dijatuhkan ke pejabat publik yang secara sengaja berkomplot menyalahgunakan kewenangan merugikan negara untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

    "Di China, jika ada pejabat tinggi negara seperti Setya Novanto yang diduga melakukan rangkap kejahatan korupsi KTP elektronik yang disertai dugaan menjual data penduduk kepada kekuatan asing, atau jika terjadi persekutuan jahat mega korupsi kondensat antara mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dengan pengusaha pemilik PT. TPPI Honggo Wendratno yang merekayasa projek dengan dugaan kerugian negara hingga Rp 35 trilyun, pasti mereka telah dihukum gantung, keluarganya juga mendapat sanksi sosial," kecam Soeleman.

    Dalam catatan Kaukus Muda Berantas Korupsi (KMBK), ada banyak skandal megakorupsi yang mendapat kekebalan hukum dan belum dituntaskan bertahun-tahun. Beberapa di antaranya kasus BLBI, Century, KTP Elektronik (E-KTP) dan kondensat BP Migas. Citra pemerintah semakin runtuh, sehingga kepercayaan investor dan dunia internasional terhadap komitmen hukum Pemerintahan Joko Widodo semakin hilang.

    Terkini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus memproses skandal BLBI dan Century, tetapi terkesan lalai dalam penanganan kasus E-KTP, hingga tersangka Setya Novanto yang notabene Ketua DPR RI memenangkan praperadilan yang menyita perhatian dan melukai rasa keadilan rakyat. Sementara dalam skandal kondensat yang ditangani Bareskrim Polri, 2 pejabat BP Migas yang menjadi tersangka yakni Raden Priyono dan Djoko Harsono (mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran) sempat ditahan dan ditangguhkan, dan pengusaha Honggo Wendratno melarikan diri ke Singapura hingga kini.

    "Demi bangkitnya dunia usaha dan perekonomian Indonesia, penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo tak boleh hanya menjadi retorika di berbagai forum dan media. KPK harus segera keluarkan surat perintah penyidikan baru, prindik baru, untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka E-KTP. Dan, Bareskrim Polri harus segera menyeret Honggo Wendratno dan Raden Priyono untuk dipenjarakan!" seru Soeleman Harta.

     

  • Mangkraknya Kasus Mega Korupsi Kondesat, PR yang Harus Dituntaskan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian

     

    Jakarta, Klikanggaran.com (26/9/2017) - Juru Bicara Kaukus Muda Berantas Korupsi (KMBK), Soeleman Harta, menanyakan kabar Raden Priyono yang sempat ditahan Mabes Polri. Menurutnya, Polri di era kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian dihadapkan pada sejumlah tantangan pemberantasan korupsi yang diwariskan oleh Komjend. Budi Waseso ketika menjabat sebagai Kaba Reskrim Mabes Polri.

    "Ada sejumlah kasus mega korupsi yang dibongkar oleh Komjend Budi Waseso kini nasibnya bagaikan projek mobil ESMK yang mangkrak ditelan bumi, sirno ilang kertaning bumi," kata Soeleman Harta dalam bentuk rilis pada Selasa (26/9/2017).

    Salah satu kasus mega korupsi tersebut menurut Soeleman yang menjadi tantangan dan menguji keseriusan Mabes Polri dalam pemberantasan korupsi, adalah penuntasan kasus mega Korupsi Kondesat. Dimana kasus ini diduga merugikan negara dengan jumlah yang tidak kecil, yaitu sebesar Rp 35 triliun.

    "Jika kasus Kondesat tersebut dapat dituntaskan, maka uang sebesar itu dapat dipakai untuk menutup devisit anggaran yang saat ini sedang menghantui Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani," ujar Soeleman.

    Dijelaskan Soeleman, sebelumya pada tanggal 11 Februari 2016 dua dari tiga tersangka kasus korupsi penjualan kondensat oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan BP Migas (sekarang SKK Migas) ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri. Dua orang tersangka yang ditahan tersebut adalah Raden Priyono, bekas Kepala Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono.

    Kemudian pada tanggal 29 Maret 2016 berkas perkara korupsi kondensat dilimpahkan penyidik Bareskrim Polri kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Selanjutnya pada tanggal 7 April 2016, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah menyebutkan, masih terdapat beberapa syarat dalam materil perkara yang belum lengkap dalam berkas dari penyidik Polri. Jaksa akan segera mengembalikan berkas perkara ke Bareskrim Polri dalam waktu dekat. Sehingga, berkas yang akan dikembalikan adalah atas nama ketiga tersangka yakni mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono, dan eks Direktur Utama TPPI, Honggo Wendratno.

    Selain itu, tahap menuju mangkraknya kasus ini adalah ditangguhkannya penahanan terhadap dua tersangka kasus Kondensat oleh Bareskrim Mabes Polri pada tanggl 23 Mei 2016. Raden Priyono dan Djoko Harsono akhirnya bebas dari tahanan. Alasan penangguhan penahanan menurut Bareskrim Mabes Polri adalah karena keduanya sakit sehingga harus dirawat di luar tahanan.

    "Kasus mega korupsi Kondesat kini “sirno ilang ditelan bumi”, hilang lenyap ditelan bumi, di tengah semangat Kapolri Jenderal Tito untuk memberantas korupsi dengan membentuk Densus Anti Korupsi. Kini, langit dan bumi kembali menagih janji. Apa khabar kasus mega korupsi kondensat? Apa kabar Raden Priyono? Jika tidak jelas kabarnya kasus mega korupsi Kondesat di Mabes Polri, maka tidak salah jika masyarakat anti korupsi mendesak KPK untuk mengambilalih kasus ini dari Polri," tutupnya.