• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

PBB P2

  • Wah, Piutang PBB P2 Kabupaten Banjarnegara Ada Selisih Rp 2,76 M?

     

    Jakarta, Klikanggaran.com (22/9/2017) - Pencatatan laporan keuangan yang ada di setiap daerah pasti ada aja kesalahannya. Pada kenyataannya di lapangan, rupanya hal tersebut banyak terjadi.

    Seperti halnya yanag terjadi pada tahun 2015 di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, terdapat Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), terjadi selisih sebesar Rp 2,76 miliar.

    Dalam laporan yang diperoleh Klikanggaran.com diketahui bahwa piutang yang tercatat di neraca (saldo awal tahun 2014) sebesar Rp 4,78 miliar, sedangkan di sisi pencatatan lainnya di piutang yang pengelolaan pembayarannya dikerjasamakan dengan Bank Jateng pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp 6,80 miliar.

    Sehingga, atas selisih sebesar Rp 2,76 miliar tersebut, diketahui ada gambaran Piutang PBB P2 sebesar Rp 4,78 yang tercatat tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

    Hal ini jelas telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pada lampiran 1.02, PSAP 01-15 paragraf 69 huruf (c). Piutang dicatat sebesar nilai nominal, bahkan melanggar peraturan lainnya yang berlaku.

    Selanjutnya, hal fatal yang tidak dilakukan oleh pejabat Kabupaten Banjarnegara, khususnya Kepala DPPKAD, tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh atas rincian Piutang PBB-P2 dan Kepala Bidang PBB dan BPHTB, yang tidak melaksanakan verifikasi kebenaran data rincian Piutang PBB-P2 sebelum disajikan dalam neraca.

    Wajar saja terjadi selisih nilai, akibat kelalaian yang merupakan bentuk salah satu kesalahan pejabat Pemkab Banjarnegara yang patut dicurigai oleh aparat hukum. Apa benar soal pencatatan, atau mungkin ada dugaan lain seperti tindak KKN? Mungkin saja kan, Pak Kejati?