• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

kekerasan pada perempuan

  • Gubernur Anies Bawesdan, Kenapa Sih Pelit Sekali pada Anggaran Kasus Ini?

    Jakarta, Klikanggaran.com (23/11/2017) – Ratun Nisa, Direktur Institut Perempuan Indonesia (IPI), menilai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sangat pelit atau minim dengan anggaran untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Tapi, sangat bermurah hati menaikan anggaran untuk Tim Gubernur dalam urusan percepatan pembangunan atau TGUPP.

    “Kalau untuk anggaran TGUPP, Gubernur Anies Bawesdan bisa sesuka hatinya menaikkan sampai 12 kali lipat. Dari Rp 2,8 miliar bisa menjadi sebesar Rp 28 miliar. Dan, anggaran TGUPP ini benar-benar hanya menguras kas negara saja, karena alokasi belanja tidak masuk akal atau tidak rasional,” katanya pada Klikanggaran.com di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

    “Tetapi, kalau buat anggaran penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, Gubernur Anies Bawesdan mengalokasikan anggarannya sangat minim, atau bisa dinilai pelit banget kepada kaum perempuan. Padahal waktu pemilihan Gubernur Jakarta kemarin, banyak perempuan yang milih Anies – Sandi,” lanjutnya.

    Sesuai dengan data yang dimilik oleh IPI, alokasi anggaran dalam Rancangan APBD tahun 2018 hanya sebesar Rp191.200.000 di SKPD pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

    Padahal, kalau IPI mengambil data tahun 2016, jumlah kekerasan terhadap perempuan ada sebanyak 2.552 kasus. Maka, setiap satu kasus yang akan dibiayai oleh APBD hanya sebesar Rp74.922.

    “Kami dari IPI meminta kepada Gubernur Anies Baswedan agar ada penambahan anggaran untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari yang hanya sebesar Rp 191,2 juta, harus naik menjadi sebesar Rp 3 miliar,” tegasnya.

    Terkait penambahan tersebut, menurut Ratun Nisa, tentu alokasi anggaran sebesar Rp 3 miliar harus diambil dari anggaran TGUPP yang sebesar Rp 28 miliar.

    “Tanpa syarat, Gubernur Anies Baswedan harus segera mengalokasikan anggaran tersebut,” pungkasnya.