• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Menteri ESDM

  • CERI: R Priyono dan Evita Legowo Bertanggungjawab Soal Blok Kapodang Petronas Calgari - PGN

    Jakarta, Klikanggaran.com (11/8/2017) - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menanggapi soal pemberitaan mengenai "Lapangan Kepodang: Petronas Umumkan Kondisi Kahar, PGN Menghitung Kerugian" yang dimuat di salah satu media online pada hari ini, Jumat (11/8/2017).

    Menurut pengamat migas ini, persoalan ini menjadi serius selain menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Gas Negara (PGN) yang oleh anak usahanya, Saka Energi, diduga terkesan ceroboh. Yaitu tidak melakukan evaluasi kajian teknis secara cermat dari data-data reservoir pada saat akan ikut bepartisipasi membeli saham 20 persen dari Petronas Calgari.

    Kemudian, lanjut Yusri, jaminan pasokan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambak Lorok akan terancam paska 2018. Yaitu tidak mendapat suplai gas dari Blok Kepodang, dari yang seharusnya sampai dengan tahun 2026.

    "Lebih jauh lagi penegak hukum harus menelisik proses persetujuan plan of development (PoD) oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral atas rekomendasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) masih dijabat Raden Priyono atas proposal teknis dan biaya dari Petronas Calgari berdasarkan revisi POD yang pernah diberikan Oleh Poernomo Yusginatoro pada tahun 2008. Saat itu bisa jadi ada dugaan manipulasi data cadangan terbukti. Sehingga lapangan Kepodang menjadi ekonomis dikembangkan secara komersil, karena ini menyangkut "cost recovery," terang Yusri Usman pada Jumat (11/8/2017).

    Oleh karena itu, menurut Yusri, BPMigas dan Ditjen Migas harus dimintakan pertanggujawabannya. Apakah sudah bekerja benar dalam mengevaluasi proposal teknis dan biaya yang diusulkan oleh BP saat itu? Atas dasar evaluasi itulah muncul rekomendasi kepada Menteri ESDM, Jero Wacik, untuk persetujuan POD lapangan Kapodang dikomersilkan.

    Yusri menegaskan, sejalan dengan itu, maka harus segara diusut juga siapa yang telah mensertifikasi cadangan gas terbukti Blok Kepondang hasil ekplorasi yang telah dilakukan oleh BP maupun oleh Petronas Calgari.

    "Mengingat potensi kerugian negara bisa mencapai puluhan triliun. Sehingga, penyidikan kasus ini menjadi sangat penting dilakukan oleh penegak hukum. Karena dugaan manipulasi ada di sertifikasi cadangan gas terbukti sebagai dasar penentuan apakah layak atau tidaknya Lapangan Kapondang diproduksi secara komersil. Dan, saham BP sudah dibeli Petronas Carigali jauh sebelum mendapat persetujuan PoD oleh Menteri ESDM pada 10 Agustus 2012," tutupnya.

     

  • Ini Salah Satu Hasil Penting Kunjungan Menteri ESDM ke Jepang

    Jakarta, Klikanggaran.com (20/10/2017) - Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Dadan Kusdiana, mengatakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyelesaikan kunjungan kerja ke Jepang sejak Senin (16/10) hingga Rabu (18/10). Salah satu hasil penting dari kunjungan tersebut adalah kelanjutan pengembangan Blok Masela yang merupakan hasil pembahasan dengan CEO Inpex Corp, Toshiaki Kitamura, di Tokyo, Jepang, Selasa (17/10).

    Dijelaskan Dadan Kusdiana, hasil pembahasan membuahkan 3 keputusan yaitu pertama, Pemerintah tetap meminta Inpex untuk mengembangkan LNG di darat sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Kedua, Pemerintah akan memberikan perpanjangan 20 tahun kepada Inpex ditambah dengan 7 tahun sebagai kompensasi atas perubahan pengembangan kilang LNG dari skema terapung menjadi darat. Dan ketiga, Pemerintah memberikan keleluasaan kepada Inpex untuk memilih sendiri lokasi tempat pembangunan kilang LNG darat tersebut.

    “Keputusan terkait Inpex ini akan memberikan perpanjangan 20 tahun kepada Inpex karena sudah hampir habis masa kontraknya. Ditambah dengan 7 tahun sebagai kompensasi mengubah skema pengembangan kilang terapung menjadi kilang darat,” tuturnya seusai bertemu dengan Toshiaki Kitamura pada Kamis kemarin (19/10 /2017).

    Saat ini, lanjut Dadan, Inpex sedang melakukan kajian prapendefinisian proyek atau pre front end engineering design (pre-FEED) setelah menerima surat perintah kerja dari SKK Migas. Pasca kunjungan Menteri ESDM ke Jepang pada 16 Mei 2017, telah disepakati bahwa pre-FEED dilakukan dengan satu opsi kapasitas produksi dan satu pulau. Adapun, pada surat perintah disebutkan bahwa kapasitas kilang LNG ditetapkan 9,5 mtpa dan produksi gas pipa sebesar 150 mmscfd. Pra-FEED akan menjadi tahapan penting untuk memformulasikan revisi rencana pengembangan lapangan (PoD). Seperti diketahui, sebelumnya revisi PoD dilakukan untuk menambah kapasitas produksi LNG ketika masih menggunakan skema kilang terapung.

    "Blok Masela yang ditandatangani tahun 1998 dikelola oleh Inpex sebagai operator dengan kepemilikan saham 65% dan Shell Upstream Overseas Services sebesar 35%. Pemerintah Indonesia berharap agar Inpex bisa segera memulai proyek lapangan gas tersebut," jelasnya.

     

  • Menteri ESDM Sebaiknya Nonaktifkan Deputy Operasi SKKMigas

    Jakarta, Klikanggaran.com (12/8/2017) - Terlalu pagi dan terkesan lancang komentar Deputy Operasi SKKMigas, Fatar Yani Abdulrahman, yang menyatakan bahwa produksi Lapangan Kapodang yang dioperatori oleh perusahaan asal Malaysia, Petronas Carigali (PSC) Muriah Ltd., tidak bisa memproduksi gas untuk memenuhi kontraknya dengan PLN untuk memenuhi kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambak Lorok sampai dengan tahun 2026.

    "Pasalnya, lapangan yang baru berproduksi tahun 2015 itu hanya mampu berproduksi 116 mmcfd (juta kaki kubik per hari) sampai tahun 2018. Hal itu di luar ekspektasi perusahan dan dinyatakan kondisi "Kahar" (Government Force Majeure), karena volume gas dalam reservoir dalam Plan of Develoment (PoD) yang disusun oleh operator lama, yaitu British Petroleum (BP) kenyataannya tidak sesuai dengan produksi yang didapat Petronas Carigali," kata dia pada (10/8/2019 ).

    Kesimpulan dia menyatakan kesalahan itu pada perusahaan BP.

    Tentu pertanyaan bodoh harus saya ajukan. Apakah komentar Fatar Yani itu merupakan sikap resmi SKKMigas atau pernyataan pribadi dia, yang juga mantan Operations Manager Petronas Carigali sebelum menjabat Deputy Operasi SKKMigas yang baru dilantik oleh Menteri ESDM Jonan pada Mei 2017?

    Seharusnya dia paham, bahwa terkait dengan keadaan force majeur (kahar) dari Lapangan Kepodang ini, ada beberapa hal yang mesti diklarifikasi sebelum memberikan judgement akhir,  yaitu:

    1. Apakah pada saat Petronas Carigali mengambil alih saham dari PSC British Petroleum  (shell) Muria telah melakukan "due diligence" yang betul atas "reserves certification" dan hasil pra PoD?

    2. Apakah PoD yang diajukan dan disetujui oleh Menteri ESDM atas rekomendasi SKKMigas telah diverifikasi Ditjen Migas? Apakah benar telah melakukan review total atas data cadangan gas terbukti (sertipaksi) dan interpretasi data sistemik?

    Namun demikian, mengingat kontrak PSC menyebutkan bahwa semua kegiatan eksplorasi dan pengembangan menjadi resiko kontraktor. Maka kejadian ini menjadi tanggung jawab penuh Petronas Carigali.

    Adapun kerugian yang dialami Petronas Carigali antara lain:

    1. Depresiasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan (cost recovery) menjadi beban kerugian kontraktor. Petronas harus mampu mencari solusi agar kerugian besar atas kejadian ini tidak terulang.

    2. Ada kemungkinan resiko penalti dari offtaker gas yang tertera dalam Sales and Purchasing Agreement (SPA) atau kemungkinan terkena denda apabila dibawa ke arbitrase.

    3. Bila cadangan gas yang sudah disertifikasi oleh sebuah lembaga dijadikan colleteral saat adanya pembiayaan proyek pengembangan. Maka Petronas Carigali harus  memberikan colleteral tambahan dan beban bunga atas "project financing loan".

    Padahal, jika Petronas Carigali patuh dan taat asas terhadap prosedur standar operasi dalam tahap "due diligence" akuisi blok migas, mungkin kasus Lapangan Kapodang tidak akan terjadi. Dan, terbukti SKKMigas telah gagal melakukan tugasnya sebagai fungsi  pengawasan dan mengontrol pemerintah. Melakukan review atas data-data yang diberikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Petronas Carigali. Malah anehnya, dengan mudahnya memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM.

    Konsekwensinya, kerugian dari sisi pemerintah, selain telah mengeluarkan dana penggantian biaya operasi, investasi dan sun cost kepada Petronas Carigali bisa mencapai sekitar USD 400 juta (cost recovery ). Kemudian, kerugian lainnya adalah hilangnya potensi pendapatan tambahan hasil penjualan gas equity to be split dari blok ini.

    Belum lagi kerugian diderita BUMN anak perusaha PGN Saka Energi Indonesia, kontraktor nasional Bakrie yang telah membangun jaringan pipa 200 km. Lalu, PLN yang harus mencari gas pengganti untuk jaminan suplai sampai tahun 2026 sesuai kontrak.

    Selain itu, akan berdampak kepada iklim investasi migas kita, karena kejadian ini akan memberikan gambaran bahwa resiko investasi bukan hanya pada tahapan eksplorasi, namun juga dapat  terjadi juga pada tahapan produksi.

    Oleh karena itu, kasus Lapangan Kapodang mungkin merupakan kejadian pertama dalam sejarah investasi migas selama 72 tahun kita merdeka. Seharusnya KPK memberikan perhatian serius menyidik kasus ini. Termasuk menelisik semua data teknis dan sertifikasi cadangan gas terbukti yang dikeluarkan oleh lembaga itu valid.

    Untuk menghidari konflik kepentingan dalam proses penyidikan ini, sebaiknya saudara Fatar Yani Abdurahman dinonaktifkan selamanya sebagai Deputy Operasi SKKmigas. Karena terkesan dia ingin menyelamatkan Petronas Carigali dan merugikan negara Indonesia.

    Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, pada Sabtu (11/8/2017) dalam bentuk rilis yang dikirim ke Klikanggaran.com.

    (Baca juga : CERI: R Priyono dan Evita Legowo Bertanggungjawab Soal Blok Kapodang Petronas Calgari - PGN)

     

  • Perempuan-Perempuan Cantik di Kementerian

    Klikanggaran.com (31/7/2017) - Di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) ada perempuan cantik yang menjadi Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komunikasi dan Informasi. Perempuan itu bernama Indira Paramarini Sudiro. Usianya sudah 45 tahun, tetapi tetap cantik dan menarik. Tidak aneh, sebab ia mantan Putri Indonesia tahun 1992. Ia menduduki posisi di Kementerian ESDM sejak Ignatius Jonan ditunjuk sebagai Menteri ESDM. Miss ASEAN tahun 1991 tersebut sehari-hari bertugas membantu urusan yang berkaitan dengan media massa dan lembaga internasional.

    Seperti tak mau kalah dengan Kementerian ESDM, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang dinahkodai Imam Nahrowi pun menunjuk perempuan cantik yang juga mantan Putri Indonesia, untuk bekerja di kementerian tersebut. Siapakah dia? Ia adalah Anindya Kusuma Putri, yang pernah dinobatkan sebagai Putri Indonsia tahun 2015. Di Kemenpora, ia diberi tugas sebagai juru bicara (jubir).

    Meskipun keberadaan Putri Indonesia yang bekerja di kementerian hanya dua terungkap ke publik, tetapi wajarlah jika kita mempertanyakan alasan, mengapa keduanya dipekerjakan oleh kementerian tersebut? Sebab kita khawatir hal ini menjadi kecenderungan di pemerintahan kita. Asal Putri Indonesia, atau asal cantik, maka bisa bekerja di Kementerian, bisa dekat-dekat dengan Pak Menteri yang punya jabatan.

    Tentu saja di era swafoto alias selfi, ketika setiap momen harus dipublikasikan ke publik lewat media sosial, akan terlihat sangat keren jika kita bisa memposting foto jalan-jalan bersama Pak Menteri. Bukan begitu? Ternyata mempekerjakan Putri Indonesia jadi bikin gaduh saja. Foto jalan-jalan bareng dengan Pak Menteri yang diposting oleh Indira di Instagram ramai dibicarakan di media sosial, bahkan sampai ada yang mendemo kantor Kementertian ESDM.

    Seperti halnya Indira, Anin—begitu sapaan Anindya—sudah bikin heboh jagat maya juga. Banyak netizen yang mempertanyakan penunjukan Anin, sebab yang bersangkutan pernah memposting foto dirinya saat mengenakan kaos berlambang palu arit.

    Kalau ternyata mempekerjakan Putri Indonesia bikin gaduh, lebih baik Bapak-Bapak Menteri yang terhormat mencari penggantinya, supaya bisa fokus bekerja membantu Pak Jokowi bekerja. Jangan bebani lagi Pak Jokowi dengan berita-berita sepele soal perempuan-perempuan cantik di sekitar kantor kementerian.

    Mas Imam Nahrowi, Menpora, sepertinya kurang jalan-jalan. Sebagai orang Partai Kebangkitan Bangsa yang dekat dengan Nahdlatul Ulama, sekali-kali jalan-jalanlah ke Fatayat. Di sana banyak lho, kader yang cantik-cantik, pintar, sekaligus ber-akhlaqul karimah. Bagaimana, Mas Imam, kapan mau jalan-jalan ke Fatayat?

    Ragunan, 31 Juli 2017