• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (02-11-2018) - Pada retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah milik Pemerintah Kota Prabumulih hingga per 31 Desember tahun 2017 membukukan piutang sebesar Rp1.138.125.000,00. Piutang retribusi tersebut diketahui berasal dari penyewaan ruko dan kios.

Adapun riwayat nilai tunggakan ruko atau kios yang merupakan aset milik Pemkot Prabumulih yakni:

- Tahun 2013 Rp157.625.000,00

- Tahun 2015 Rp2015 256.500.000,00

- Tahun 2016 Rp189.500.000,00

- Tahun 2017 Rp534.500.000,00

Jumlah Rp1.138.125.000,00

Dan, lucunya, piutang retribusi tersebut disinyalir belum didukung dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, belum seluruhnya didukung naskah perjanjian kerja sama, belum diterbitkan surat penagihan, dan belum dilaksanakan penagihannya.

Pihak Bidang pengelolaan BMD mengatakan, telah melaksanakan tugas. Antara lain memperingatkan para penghuni kios atau ruko agar membayar tarif sewa sesuai ketentuan dan telah menyusun laporan realisasi penerimaan dan piutang atas retribusi tersebut.

Namun, pelaksanaan tersebut diduga tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi unsur penunjang urusan Pemerintah Badan Daerah Kota Prabumulih. Peraturan tersebut antara lain menyatakan bahwa yang bertugas untuk menagih retribusi adalah Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah.

Pasal 39 ayat (2) juga menjelaskan bahwa Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Keuangan Daerah dalam urusan penagihan, keberatan, dan banding, serta pemeriksaan dan penelitian atas pemohonan pajak dan retribusi daerah.

Fungsi penagihan retribusi seharusnya diberikan kepada Subbidang Penagihan. Di mana pada pasal 40 ayat (3) menguraikan salah satu fungsi Subbidang Penagihan, yang menyatakan bahwa dalam mengerjakan tugas, Kepala Subbidang Penagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi, antara lain: pengerjaan penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, dan penyusunan laporan hasil penagihan pajak dan retribusi daerah secara berkala setiap bulan.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...