• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (11-10-2018) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setiap tahunnya memiliki program bantuan bagi lingkungan, yakni bina lingkungan BUMN peduli (BL Peduli). Program ini dilakukan secara bersama-sama antar BUMN mulai dari pelaksanaannya sampai penetapan program.

Keseluruhan program bina peduli ini dikoordinir oleh Menteri BUMN, hal ini sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan (PK) BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (BL).

Berdasarkan penelusuran Klikanggaran.com, dari jumlah dana bina lingkungan yang tersedia di masing-masing BUMN hanya 30 persen yang digunakan. Hal ini terjadi karena terbitnya PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Pertama PER-05/MBU/2007. Akibatnya, program BL Peduli tersebut dihentikan mulai tahun buku 2013 dan selanjutnya diatur batas waktu penyelesaian sisa program BL Peduli.

Timbul persoalan di sini, yakni terkait pengembalian sisa lebih dana kegiatan bina lingkungan.

Sebagaimana diketahui, dana bina lingkungan yang dipakai hanya 30 persen dan yang tersisa 70 persen. Berdasarkan data yang diperoleh Klikanggaran.com, sedikitnya ada 10 kegiatan bina lingkungan yang menyisakan dana dan seharusnya dikembalikan ke Negara.

Mulai dari kegiatan bina lingkungan Penghijauan DAS Citarum yang dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011, ternyata hingga saat ini masih ada sisa lebih dana, namun belum dikembalikan. Demikian juga dengan Kegiatan bina lingkungan bagi bencana tsunami di kepulauan Mentawai PT PNM (Persero).

Hingga saat ini, Pihak Kementerian BUMN belum terkonfirmasi mengembalikan sisa dana dari program bina lingkungan yang totalnya mencapai Rp 22,9 miliar lebih. Hal ini patut dipertanyakan, mengingat masalah program bina lingkungan ini sendiri sudah lama terjadi, namun tak kunjung dituntaskan Kementerian BUMN.

Terkait permasalahan di atas, Klikanggaran.com telah menghubungi bagian Humas Kemen BUMN. Bagian Humas mengatakan, hasil klarifikasi unit terkait, data tersebut di atas tidak valid dan tidak relevan.

Namun sayangnya, tidak dijelaskan di mana letak ketidakvalidan dan ketidakrelevanannya.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...