• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (22-10-2018) - Sejarah mencatat, dana hibah nyatanya terkesan masih menjadi ladang empuk untuk menggerogoti dan mencicipi manisnya kue APBD yang notabane merupakan uang rakyat. Sebut saja misalnya soal dana hibah Sumsel 2013, yang hingga kini menjadi preseden buruk salah satu rezim penguasa di Sumsel. Hingga saat ini, kasus tersebut masih bergulir di Kejaksaan Agung RI.

Dan, kali ini Klikanggaran.com tertarik untuk mengintip besarnya dana hibah yang digelontorkan oleh Pemkab Muara Enim, namun disinyalir bermasalah alias tak dapat diyakini pertanggungjawaban dari penggunaannya.

Untuk diketahui, di tahun anggaran 2017 Kabupaten Muara Enim telah menganggarkan belanja hibah sebesar Rp56.215.501.500,00 dengan realisasi sebesar Rp53.123.961.083,00 atau 94,50% dari anggaran. Adapun rincian anggaran dan realisasi dari hibah tersebut yakni:

- Belanja hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi sebesar Rp35.343.641.500,00 terealisasi sebesar Rp35.149.221.083,00

- Belanja hibah dana BOS sebesar Rp2.764.860.000,00 terealisasi sebesar Rp2.066.340.000,00

- Belanja hibah kepada kelompok/ anggota masyarakat sebesar Rp12.224.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.498.000.000,00

- BOP PAUD masyarakat/ swasta sebesar Rp5.883.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.410.400.000,00

Informasi yang didapat dari sumber kami menyebutkan, atas dokumen terkait belanja hibah yaitu Keputusan Bupati Nomor 492/KPTS/BPKAD/2017 tentang daftar penerima hibah dan besaran uang yang akan dihibahkan tahun 2017 dan perubahannya Nomor 805/KPTS/BPKAD/2017, Keputusan Bupati Nomor 38/KPTS/BPKAD/2017 tentang daftar penerima hibah dan besaran uang yang akan dihibahkan tahun 2017 dan perubahannya Nomor 804/KPTS/BPKAD/2017, NPHD, realisasi hibah, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dari masing-masing penerima hibah menunjukkan, terdapat indikasi belanja hibah sebesar Rp11.353.000.000,00 tak dapat diyakini pertanggungjawabannya.

Lantaran, hingga tanggal 10 Maret 2018 belum ada laporan penggunaannya, serta terdapat belanja hibah sebesar Rp5.587.190.000,00 yang terlambat dipertanggungjawabkan.
Seharusnya, laporan penggunaan dana hibah tersebut dilakukan paling lambat tanggal 10 Januari 2018, atau satu bulan setelah berakhirnya seluruh kegiatan.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...