• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (13/11/2017) - Pada tahun 2016 di Pemerintahan Daerah Tanggerang ditemukan penerima hibah/bansos tidak dirinci sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk penerima hibah sendiri ada sebanyak 31 penerima yang tidak dirinci senilai Rp22.099.972.000.

Dari penerima yang tidak dirinci dan tidak sesuai ketentuan tersebut di antaranya, BPMPPD dengan 8 penerima senilai Rp6.495.000.000, Dinkes dengan 4 penerima senilai Rp3.057.930.000, Dispora dengan 1 penerima senilai Rp900.000.000, Kesbangpol dengan 9 penerima senilai Rp1.280.000.000, Satpol PP dengan 2 penerima senilai Rp4.131.842.000, Dinkesos dengan 5 penerima senilai Rp6.195.000.000, dan terakhir Disdik dengan 2 penerima senilai Rp40.200.000.

Sedangkan untuk bantuan sosial ada 26 penerima bantuan sosial yang tidak dirinci dengan realisasi sebesar Rp24.032.292.400, di antaranya Bapedda dengan 2 penerima senilai Rp16.494.000.000, BPMPPD dengan 19 penerima senilai Rp1.400.000.000, Dinkes dengan 1 penerima senilai Rp995.092.400 , Dinkesos dengan 4 penerima senilai Rp5.143.200.000.

Hal tersebut jelas telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sehingga yang terjadi adalah pemberian hibah/bansos berisiko tidak tepat sasaran dan digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Dan, di sini publik melihat adanya kelalaian para pejabat Pemkab Tanggerang yang diduga asal memberikan dana hibah/bansos kepada penerima yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahkan, anggaran yang diberikan kepada si penerima ini, apakah sudah sesuai dengan harkat kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanggerang? Karena jika melihat pada tahun 2016, anggaran hibah/bansos yang diberikan kepada Dinkes lumayan besar, tapi di sisi lain ada kasus mengenai jumlah pasien kusta di Kabupaten Tanggerang meningkat.

Sehingga efek dari kesalahan tersebut, mengakibatkan tidak tepatnya sasaran anggaran yang diberikan Pemkab Tanggerang kepada si penerima.

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...