• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (12-10-2018) - PD Pertambangan dan Energi hilir diketahui bekerja sama dalam pengelolaan SPBU Demang milik Pemprov Sumsel dengan Aefilia Chandra Dewi SE, MM,. Perjanjian tersebut berlangsung selama lima tahun terhitung tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019.

Namun, dalam perjalanannya terjadi perselisihan, sehingga Aefilia Chandra menggugat PDPDE Sumsel. Gugatan didaftarkan ke paniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Desember 2014.

Gugatan tersebut telah diputus oleh PN Palembang dengan nomor putusan 205/PDT.G/2014/PN.PLG. tanggal 26 Mei 2015. Di mana dalam amar putusannya mengatakan bahwa PDPDE Sumsel telah melakukan wanprestasi dan menghukum PDPDE untuk membayar ganti rugi kepada Aefilia Chandra Dewi.

PDPDE Sumsel harus membayar hutang pokok Rp2.609.249.714,00 dan membayar bunga sebesar 2% X 2.609.249.714,00 X 1 bulan terhitung sejak perkara didaftarkan di PN Palembang hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan nomor 99/PDT/2015/PT.Plg tanggal 18 Desember 2015. Dan, dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan nomor 1726.K/PDT/2016 tanggal 6 Seftember 2016.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 2018 PDPDE Sumsel memberikan ganti rugi sebesar Rp 5 milyar rupiah, dilakukan oleh Dirut PDPDE, Manager Pengembangan Usaha, dan Manager Umum PDPDE Hilir.

Diduga, hal ini bertentangan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Palembang yang berbunyi menghukum tergugat membayar pokok utang dan membayar bunga sebesar 2% terhitung mulai perkara didaftarkan hingga putusan berkuatan hukum tetap.

Berdasarkan putusan PN Palembang tersebut, sumber Klikanggaran.com menyebutkan, harusnya besarnya ganti rugi yang dibayarkan PT PDPDE Sumsel Kepada Aefilia Chandra adalah sebesar Rp4.057.318.588.00. Sehingga patut diduga terjadi mark-up ganti rugi sebesar Rp942.681.412.

Ketika permasalahan ini dikonfirmasikan sumber Klikanggaran.com pada yang ada di dalam struktur organisasi PDPDE Sumsel yang tidak ingin disebutkan namanya, didapatkan jawaban bahwa memang terjadi kelebihan pembayaran kurang lebih 1 milyar.

Menurutnya, pihaknya juga telah memperingatkan agar proses ganti rugi tersebut melibatkan redaksi PDPDE hilir, baik Direktur maupun Direktur utama.

"Namun, proses ganti rugi tetap dilaksanakan," ujar sumber terpercaya seraya memberikan bukti kwitansi terlampir pembayaran dari PT PDPDE hilir tertanggal 03 Juli 2018 senilai Rp 5 milyar rupiah.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...