• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

 

Jakarta, Klikanggaran.com (29/12/2017) - Pada tahun 2016 di Kementerian Kelautan dan Perikanan ditemukan ada indikasi mark up sebesar Rp 15,3 miliar. Disinyalir, hal ini terjadi karena ada pemahalan dalam pengadaan KGM dan matras geotekstil.

Sebelumnya, dari laporan yang diperoleh Klikanggaran.com diketahui, terdapat dokumen kontrak dan laporan lainnya yang menyatakan bahwa, PT Geoforce Indonesia selaku supplier material KGM dan matras geotekstil yang digunakan oleh masing-masing kontraktor pelaksana, sesuai dengan Surat No.01/TerinciSubTim2/01/2017 tanggal 16 Januari 2016, diperoleh informasi dan dokumen berupa faktur penjualan KGM dan matras geotekstil yang dibeli oleh masing-masing kontraktor pelaksana.

Dalam dokumen di atas diketahui bahwa harga satuan KGM dan matras geotekstil per unit adalah senilai Rp46.815.000 (di luar PPN 10%). Harga satuan tersebut merupakan harga karung geotekstil dan sudah termasuk matras geotekstil. Dengan memperhitungkan biaya overhead dan keuntungan 10 persen, maka diperoleh harga KGM dan matras geotekstil sebesar Rp51.496.500.

Sehingga, berdasarkan kondisi tersebut, sudah pasti terdapat pemahalan harga dalam pengadaan KGM dan matras geotekstil sebesar Rp15.341.500.500. Sebagai penguatan, Klikanggaran.com melampirkan juga bukti tabel pengadaan di atas :

Maka, dengan adanya indikasi mark up ini, membuktikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu diselediki oleh aparat hukum. Publik meminta, segera panggil Ibu Susi untuk dimintai keterangan. Untuk tambahan informasi, pengadaan tersebut ternyata telah melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan juga tidak mematuhi prinsip efisiensi anggaran.

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...