• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (11-10-2018) - Akibat ketidakpatuhan pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terhadap ketentuan perundang-undangan, diduga berdampak pada finansial negara.

Sebab pada tahun 2016 pemungutan pajak negara atas realisasi barang dan jasa diduga mangkrak, sehingga negara mengalami kekurangan penerimaan yang diketahui mencapai Rp 4,84 miliar.

Hal ini juga memperlihatkan, intesitas Kemenpar dalam pemungutan pajak negara atas belanja barang dan jasa diragukan. Dan, Kemenpar dinilai lemah dalam pengendalian pelaksanaan pembayaran hasil pekerjaan dalam penanganan pajak.

Jika terus seperti ini, menurut publik Kemenpar tidak akan bisa memberikan angin segar bagi penerimaan pajak nasional.

"Boro-boro mau optimis pendapatan negara bisa 100%, bahkan lebih Rp 8 trilun dari target yang tercatat di APBN," kata publik.

Permasalahan lainnya mengungkapkan penyebab kekurangan penerimaan negara, bisa saja karena pejabat terkait kurang memahami ketentuan pengenaan PPN untuk pembayaran atas kegiatan yang ada di Kemenpar, yang harusnya dipotong dan disetor ke kas negara.

Perlu digarisbawahi adanya temuan yang sudah disampaikan di atas, bahwa pajak senilai Rp 4,84 miliar belum disetor ke kas negara. Oleh sebab itu, publik mendorong agar aparat hukum maupun Kejaksaan untuk menyelidikinya.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...