• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (16-10-2018) - Pemungutan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing di Muara Enim terkesan janggal, lantaran dalam pemungutannya berindikasi tidak menggunakan surat ketetapan retribusi daerah.
Untuk diketahui, di tahun anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menganggarkan pendapatan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sebesar Rp649.440.000,00.

Retribusi Perpanjangan IMTA ini termasuk dalam retribusi perizinan tertentu. Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah penerbitan (per tenaga kerja asing) dan jangka waktu perpanjangan IMTA. Adapun saat retribusi terutang adalah sejak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan. Retribusi tersebut dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Muara Enim.

Informasi yang didapat, atas rekapitulasi setoran retribusi IMTA bulan Januari sampai dengan Desember 2017, laporan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA dari bendahara penerimaan kepada Bupati Kabupaten Muara Enim, Buku Kas Umum, SPJ Pendapatan Fungsional, serta formulir rincian perhitungan dan bukti setor perusahaan atas retribusi IMTA ke kas daerah diketahui, pengenaan tarif retribusi IMTA oleh Disnaker kepada wajib retribusi tidak menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

Besaran retribusi yang dibayarkan tidak melalui proses penetapan terlebih dahulu oleh Disnaker. Perusahaan langsung membayar secara mandiri dengan metode self assessment ke kas daerah. Perusahaan mengisi formulir A dan B yang merupakan rincian perhitungan dan bukti setoran atas retribusi IMTA. Adapun alur penerimaan retribusi IMTA yang diterapkan pada Disnaker yakni:

- Pihak perusahaan pengguna tenaga kerja asing mengajukan surat permohonan perpanjangan IMTA (yaitu perpanjangan antara 6 sampai dengan 12 bulan) beserta kelengkapan administrasi seperti pasport, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), dan Surat Domisili Perusahaan kepada Disnaker

- Disnaker mengevaluasi serta mengkaji kelengkapan berkas tersebut, apabila berkas telah lengkap dan telah memenuhi syarat maka akan diberitahukan untuk melakukan penyetoran ke kas daerah atas retribusi IMTA

- Perusahaan menghitung sendiri retribusi IMTA, kemudian tanda bukti (formulir A dan B) dikirim melalui email

- Disnaker akan merekon ke rekening kas daerah, BPKAD, dan Bapenda

- Kemudian penerbitan perpanjangan Izin ditandatangani oleh Kepala Dinas atau yang mewakili

Informasi dari formulir A dan B yang merupakan rincian perhitungan dan bukti setoran atas retribusi IMTA serta nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi menurut kurs tengah transaksi Bank Indonesia, menunjukkan terdapat selisih pendapatan minimal sebesar Rp16.866.400,00.

Penuturan dari pihak terkait atas retribusi perpanjangan IMTA yang tidak menggunakan SKRD, berdalih agar pelayanan bersifat cepat dan tepat karena kurs dollar yang bersifat fluktuatif, mayoritas head office berada di Jakarta, dan agar pihak ketiga (perusahaan pengguna tenaga kerja asing atau TKA) dapat menyetor langsung ke kas daerah.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...