• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran (21-07-2018) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2017 tak mampu menyerap Pajak Asli Daerah (PAD) dalam bentuk retribusi parkir sebesar Rp1.364.035.000.

Unit Pengelola Perparkiran (UP Perparkiran) di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta pun akhirnya dinilai lalai dan tidak profesional dalam mengemban tugas dan pekerjaannya. Unit ini dibentuk berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelolaan Perparkiran.

Diketahui, unit tersebut membawahi penyelenggaraan perparkiran di 37 lokasi pasar milik PD Pasar Jaya. Selain itu, UP Perparkiran memiliki kewajiban untuk menyetorkan surplus anggaran BLUD sebesar 20% per triwulan.

Di tahun yang sama, UP Perparkiran melakukan penyetoran tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Di tahun 2017, anggaran BLUD sedang mengalami defisit. Padahal penyetoran hanya dilakukan apabila anggaran BLUD mengelami surplus. Sehingga PAD Pemprov DKI tergerus miliaran rupiah.

Publik menilai, kinerja buruk dari UP Perparkiran membuat keuangan Pemprov tidak sehat dan sarat akan tindakan penyalahgunaan keuangan.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...