Keren! Nusron Wahid Dapat Fasilitas Rumah Mewah Seharga Rp 1,3 Miliar

 

Jakarta, Klikanggaran.com (13/9/2017) - Jadi pejabat setingkat menteri itu, enaknya bukan main. Begitu mengutip kata publik. Selain dapat gaji dan tunjangan, dapat juga yang namanya fasilitas perumahaan. Dan, fasilitas perumahaan yang akan disediakan oleh negara, nilainya pun bukan seharga sekitar Rp 120 juta per unit, harga yang hanya bisa dijangkau para pekerja khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Suara lain mengatakan, harga fasilitas rumah yang harus disediakan oleh negara untuk seorang pejabat di republik ini, sepertinya memang harus ratusan juta, atau kalau bisa miliaran. Jadi uang pajak rakyat, hanya dihambur-hamburkan untuk sewa rumah sebagai fasilitas seorang pejabat.

Pendapat-pendapat ini muncul bersamaan dengan laporan yang diterima Klikanggaran.com terkait betapa mewahnya fasilitas rumah seorang kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI, Nusron Wahid. Dimana selama dua tahun saja, kas negara sudah harus mengeluarkan atau menguras anggaran mencapai Rp1.383.600.000.

Dalam laporan disebutkan, pada tahun 2015 saja, Sekretariat Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, harus mengeluarkan anggaran untuk rumah dinas kepala badan atau BNP2TKI selama 1 tahun sebesar Rp633.600.000. Sedangkan pada tahun 2016, ada juga lanjutan sewa rumah dinas untuk Kepala BNP2TKI pada tahun 2016 sebesar Rp750.000.000.

Tak heran jika publik banyak yang bergumam, mewah sekali sewa rumah dinas kepala BNP2TKI ini, bisa cepat dikeluarkan, tidak secepat bisa menyelesaikan kasus-kasus tenaga kerja di luar negeri. Mau cepat atau mau lama, untuk mengurusi tenaga kerja di luar negeri sepertinya tak begitu penting. Yang lebih penting adalah dapat fasilitas mewah seperti menyewa rumah dinas.

Atas hal tersebut, publik meminta, sewa rumah dinas milik kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, harus diaudit oleh BPK. Karena ada kejanggalan dalam pengadaan rumah dinas tersebut. Dimana pada tahun 2015, pengadaan rumah dinas milik Nusron Wahid mempergunakan metode lelang umum. Sedangkan pengadaan rumah dinas pada tahun 2016 dengan cara penunjukan langsung.

Untuk terang benderang permalasahan pengadaan rumah dinas pada tahun 2016 sebesar Rp 750 juta ini, sepertinya harus disidik oleh KPK, karena cara pengadaannya dengan metode penunjukan langsung membuat publik bertanya-tanya, dan hal ini tentu melanggar peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Anggaran

More Articles