• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (07-10-2018) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat diketahui setidaknya melakukan pembangunan 8 masjid di beberapa wilayah di Jawa Barat, dengan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pekerjaan tersebut. Nilainya pun tak sedikit, mencapai Rp 4,58 miliar.

Dalam realisasi pembangunan 8 masjid yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 51,25 miliar itu, diketahui dalam surat kontrak dan addendum terakhir, terdapat perhitungan nilai PPN sebesar 10%.

Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 yang membebaskan PPN untuk pembangunan rumah ibadah.

Publik menilai, adanya pembayaran PPN yang dilakukan Pemprov Jabar dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, menjadi indikasi kuat adanya kongkalikong antara pemerintah dengan pengembang. Sehingga anggaran dapat digelembungkan untuk keperluan pribadi.

Berdasarkan penelusuran Klikanggaran.com, pembangunan 8 masjid di beberapa wilayah Jawa Barat ini tak hanya mengalami kelebihan pembayaran melalui PPN. Tapi, terdapat juga mark down dan tidak sesuainya spesifikasi bahan dan bangunan yang direncanakan.

Selain itu, ada beberapa pembangunan yang disinyalir kuat menjadi bancakan Pemprov Jabar karena tidak transparan. Sebab saat pembangunan masjid pun, tidak terdapat papan yang menggambarkan arus kas atas pekerjaan pembangunan tersebut. 

Ini pun menimbulkan tanda tanya besar di muka publik. Kok, uang untuk keperluan ibadah saja masa, dikorup juga??? Jelas ini menjadi rapor merah bagi Dinas Perumahan dan Pemukiman Jabar, mempertegas lemahnya pengawasan serta pengendalian atas keuangan daerah di Pemprov Jabar.

Untuk itu, masih kata publik, mestinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut cepat disikat habis, dan dilakukan penyidikan terhadap pejabat terkait. Karena bila dibiarkan, mereka akan terus menggerus keuangan daerah.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...