• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (31-10-2018) - Pada tahun anggaran 2017, Sekretariat DPRD Kabupaten Empat Lawang telah menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp36.508.280.056,00 dan telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp34.734.657.039,00 atau 95,14% dari anggaran.

Belanja perjalanan dinas merupakan komponen dari belanja barang dan jasa yang dibayarkan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dalam daerah maupun luar daerah, baik dalam provinsi maupun di luar Provinsi Sumatera Selatan.

Pegawai yang melakukan perjalanan dinas ini tentunya wajib menyampaikan bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas. Yaitu berupa bukti pengeluaran untuk biaya transportasi yang terdiri atas tiket pesawat dan boarding pass, serta tiket travel dan kwitansi penginapan.

Komponen dan besaran biaya perjalanan dinas yang dibayarkan mengacu kepada Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 49 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tahun anggaran 2017.

Informasi yang didapat atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD, dan penuturan dari sejumlah pihak, mengindikasikan jika terdapat pertanggungjawaban kwitansi hotel yang disinyalir tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. Selain itu, beberapa kwitansi tidak dapat diyakini kebenarannya, dengan angka yang begitu fantastis, yakni sebesar Rp1.192.080.800,00.

Hal ini tergambar dari penuturan pihak hotel yang diketahui bahwa pegawai tersebut tidak menginap pada hotel yang dimaksud. Pihak hotel mengatakan bahwa kwitansi hotel yang dipertanggungjawabkan bukan merupakan kwitansi hotel yang dikeluarkan oleh hotel yang bersangkutan. Selain itu, terdapat 16 dokumen pertanggungjawaban yang tidak dilengkapi dengan bukti tiket maupun boarding pass dan terdapat 10 tiket LA yang diduga kuat tidak valid.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...