• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (7/11/2017) – Untuk diketahui, Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di tahun 2016 memiliki anggaran untuk belanja barang sebesar Rp352.231.128.000. Adapun yang berhasil direalisasikan adalah senilai Rp220.820.320.422 atau setara 62,69 persen.

Dalam realisasi anggaran belanja barang tersebut, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan beberapa penyimpangan yang berpotensi terhadap kerugian negara.

Contohnya, program belanja untuk pengadaan obat klinik yang dianggarkan sebesar Rp 180 juta. Kemenko PMK dalam laporannya, uang ratusan juta tersebut diperuntukkan bagi pembelian obat ke 5 apotik dengan rincian sebagai berikut:

1. Apotik MF dengan biaya sebesar Rp54.742.400 dengan bukti 6 kuitansi pembelian

2. Apotik SW dengan biaya sebesar Rp19.685.200 dengan bukti 2 kuitansi pembelian

3. Apotik DP II dengan biaya sebesar Rp19.888.650 dengan bukti 2 kuitansi pembelian

4. Apotik JB dengan biaya sebesar Rp9.993.750 dengan bukti 1 kuitansi pembelian

5. Apotik WM dengan biaya sebesar Rp75.689.400 dengan bukti 8 kuitansi pembelian

Namun, berdasarkan keterangan yang diterima Klikanggaran.com dari Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), setelah dilakukan penelusuran, rincian di atas tidak dapat dibuktikan kebenarannya (palsu).

Ada 2 catatan dari Center for Budget Analysis terkait program pengadaan obat yang dilaksanakan Menko PMK tersebut:

Pertama, proses pengadaan obat klinik dilaksanakan bukan oleh Pejabat Pengadaan sesuai ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Diketahui, program tersebut dijalankan oleh Kepala Subbagian Pengembangan dan Seleksi Bagian Kepegawaian dan Kearsipan (Kasubbag Pengembangan dan Seleksi) Kemenko PMK.

“Yang membuat miris, program ini dilaksanakan hanya bermodal instruksi lisan kepada bawahannya dan terlaksanalah program ratusan juta tersebut,” tutur Jajang Nurjaman pada Klikanggaran.com di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Kedua, hal tersebut menurut Jajang jelas menimbulkan masalah selanjutnya, yakni dokumen pertanggungjawaban belanja pengadaan obat tidak valid alias asal-asalan. Bukti-bukti laporan pembelian seperti kuitansi, bon faktur, sampai tanda tangan yang mengatasnamakan 5 apotik jelas-jelas palsu. 

“Data di atas sebagai contoh kecil bagaimana bobroknya penggunaan uang negara di tubuh Menko PMK yang dipimpin Puan Maharani. Berdasarkan temuan di atas, Center for Budget Analysis mendorong pihak berwajib, khususnya KPK, untuk lebih memperhatikan lagi program-program yang dilaksanakan Menko PMK, karena sampai saat ini seringkali luput dari perhatian,” pungkas Jajang.

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...