• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (07-11-2018) – Dari dokumen yang dimiliki Klikanggaran.com, atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan belanja modal tahun anggaran 2016 dan semester 1 tahun anggaran 2017 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud RI) ditemukan tujuh kegiatan yang bermasalah. Masalah tersebut terjadi pada delapan satuan kerja, diduga disebabkan karena adanya penyimpangan. Misalnya saja, seperti masalah yang telah dikumpulkan di bawah ini:

Pertama, ada kegiatan penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) pada televisi sebanyak 23 spot sebesar Rp28.204.555. Namun miris, tidak sesuai kontrak dan bahkan belum dikenakan denda sebesar Rp1.439.007.

Kedua, ada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Malam Anugerah Festival Film Indonesia (FFI) tahun 2016 dilaksanakan tidak sesuai ketentuan.

Ketiga, ada potensi kelebihan pembayaran pada pekerjaan pemeliharaan dan perawatan lift sebesar Rp19.625.736.
Keempat, ada dugaan mark up, karena tidak sesuai kontrak pada dua paket pekerjaan pada PPPPTK Pertanian Cianjur sebesar Rp18.768.106.

Kelima, ada dugaan mark up kegiatan buzzer, karena tidak sesuai kontrak sebesar Rp22.050.000.

Keenam, ada dugaan mark up pada pelaksanan pengawasan pembangunan sarana Wisata Edukasi Klaster Krikilan di Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran sebesar Rp45.000.000.

Ketujuh, ada realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp70.350.000 dan pembebanan PPh (Pajak Penghasilan) tidak tepat sebesar Rp141.485.600, pada kegiatan Pameran dan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional XXV Surakarta Jawa Tengah di Direktorat Pembinaan SMK.

Kedelapan, ada honorarium narasumber dan peserta dibayarkan tidak sesuai ketentuan pada 4 (empat) kegiatan sebesar Rp57.065.000.

Hal ini menunjukkan, Kemendikbud harus banyak berbenah diri. Temuan permasalahan ini membuktikan buruknya pengelolaan belanja barang dan belanja modal pada tahun anggaran 2016 dan 201 (semester 1).

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...