• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (13-03-2018) - Di tahun 2018 sedikitnya Pemkot Bogor memiliki 1.259 kegiatan. Guna menunjang ribuan kegiatan ini, Pemkot Bogor akan melaksanakan 4.166 paket proyek mulai dari pengadaan barang jasa konstruksi serta lainnya.

Berdasarkan keterangan CBA yang diterima Klikanggaran.com, jika dibandingkan, jumlah paket proyek di tahun sebelumnya (2017) ada lonjakan jumlah paket proyek yang cukup drastis. Dimana sebelumnya hanya sejumlah 3.878 paket, padahal dari sisi kegiatan lebih banyak di tahun 2017 yakni 1.864.

Hal ini perlu diwaspadai, karena tidak menutup kemungkinan ada praktik pemecahan paket proyek di sejumlah kegiatan Pemkot Bogor. Praktik pecah proyek merupakan modus lama yang sering dilakukan oknum pejabat di pemerintah daerah. Hal ini dilakukan guna mendapatkan keuntungan. Biasanya oknum pemerintah kongkalikong dengan pihak swasta terkait paket-paket proyek yang akan dijalankan.

Jajang Nurjaman, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) menjelaskan, selain ada kejanggalan antara jumlah kegiatan dengan paket proyek yang cukup jomplang, dari sisi realisasi program juga Pemkot Bogor cenderung buruk. Contohnya pencapaian belanja di tahun 2016 hanya 87,20 persen saja dari target yang ditetapkan. Bahkan yang disayangkan, di tahun yang sama terkait pos anggaran yang cukup produktif dan bisa dirasakan masyarakat Kota Bogor yakni belanja modal hanya sanggup tercapai 78,75 persen saja atau senilai Rp 552,4 miliar.

Terkait program yang disusun Pemkot Bogor dengan kemampuan realisasi anggaran yang masih rendah ini, menurut Jajang bisa menjadi lingkaran setan.

"Jangan sampai program yang disusun sengaja dibikin molor agar bisa direalisasikan di akhir tahun, kalau sudah begini sangat rawan tindakan penyelewengan," katanya.

"Untuk itu Center for Budget Analysis mendorong pihak terkait, seperti pejabat inspektorat Kota Bogor selaku aparat pengawas internal pemerintah (APIP) benar-benar melakukan perannya dengan maksimal serta pihak Kejaksaan Negeri setempat turut aktif mengawasi. Jangan sampai APBD Kota Bogor bocor dan dicuri oknum-oknum tidak bertanggung jawab," tutup Jajang Nurjaman.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...