• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...
 

Jakarta, Klikanggaran.com ( 19-03-2018) -  Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau POLRI punya alokasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp 95 triliun. Kemudian, alokasi anggaran Polri ini sudah sangat besar bila dibandingkan dengan TNI. Karena alokasi anggaran untuk TNI dipecah pecah seperti untuk Markas TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Untuk Markas Besar TNI, lanjut Uchok, di tahun 2018 anggarannya hanya sebesar Rp 7.5 triliun. Sedangkan untuk TNI AD, alokasi anggarannya mencapai sebesar Rp 45.3 triliun. Selanjutnya, anggaran untuk TNI AL sebesar Rp 16.1 triliun dan alokasi anggaran untuk TNI AU sebesar Rp 12.5 triliun.

Menurut Uchok, alokasi anggaran sebesar Rp 95 triliun tersebut yang digunakan Polri dalam rangka untuk bidang keamanan masyarakat atau mengamankan aset-aset negara terlalu mahal dan besar.

"Tetapi saat ini, anggaran sebesar Rp 95 triliun ini seperti mubajir karena Polri jadi sorotan publik dalam tugas dan fungsi mereka," kata Uchok Sky Khadafi kepada Klikanggaran.com, Senin (19/03/2018).

Dijelaskan Uchok, ternyata personil Polri Bukan hanya menjaga aset-aset negara saja. Namun, juga menjaga aset-aset swasta yang nyatanya bukan tugas Polri.

Hal ini misalnya, terjadi pada pengerahan atau penempatan aparat Brimob Pelopor B dari satuan Pare-Pare Pertambangan Nikel di daerah Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

"Untuk itu, kami dari CBA (Center For Budget Analysis) meminta kepada Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, untuk segera menarik aparat Brimob Pelopor B tersebut. Karena menganggu aktivitas masyarakat sekitar daerah Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dan Juga penempatan Brimob pada penempatan di daerah tersebut, tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Brimob. Dimana tugas dan fungsi Brimob diturunkan ketika adanya penanganan keamanan yang berintensitas tinggi dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri," tutupnya.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...