• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (07-10-2018) - Korban bencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) mesti ekstra bersabar, di tengah-tengah gegap gempita pagelaran Asian Games yang baru usai dan dilanjut Asian Para Games. Tak kalah megah, acara pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group. Kesemuanya dilaksanakan di Indonesia, mau tidak mau ini harus diterima karena toh sudah diagendakan, tidak seperti bencana gempa yang datang tiba-tiba. Demikian disampaikan Jajang Nurjaman, Koordiantor Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Minggu (07/10).

Jajang mengatakan, elite pemerintah juga mesti bijak, jangan sampai pejabat terhormat ini keder, bingung dengan kondisi negeri saat ini, sedang bersuka ria atau berduka cita? Apalagi warga yang sedang tertimpa bencana khususnya masyarakat NTB, jangan sampai ditambah dukanya dengan ketidakpastian bantuan dari Pemerintah Pusat alias PHP.

"Faktanya, korban bencana gempa di NTB memang kena PHP, karena Pemerintah Pusat lamban dalam merealisasikan anggaran untuk stimulan pemulihan bagi korban gempa. Sebabnya anggaran masih dalam proses perencanaan penganggaran di Kementerian Sosial. Dan, saat ini alokasi anggaran untuk korban bencana alam atau gempa di Kementerian Sosial pada tahun 2018 juga sangat terbatas. Malah kemungkinan sudah habis, karena sejak Januari hingga Agustus 2018 banyak terjadi bencana alam," kata Jajang.

Dalam pengamatan CBA, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial nampaknya sudah tidak bisa menutup-nutupi lagi, bahwa anggaran untuk korban gempa begitu minim.

"Seperti yang tertuang dalam surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosal, Harry Hikmat, kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah beredar di medsos. Dalam salah satu poin surat tersebut, Pemerintah Pusat sampai meminta Gubernur NTB agar menginstruksikan anak buahnya (Bupati/Walikota) untuk tidak menjanjikan kepastian bantuan kepada korban gempa," sindirnya.

Sepertinya, lanjut Jajang, belum ada pilihan lain bagi warga NTB yang terkena musibah, selain berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar musibah ini segera berakhir. Karena penguasa negeri ini sepertinya sedang terlalu sibuk ngurusin pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group.

"Untuk acara ini tidak perlulah didoakan, toh kemungkinan besar akan berjalan sukses, karena dananya sudah cair sebesar Rp 505,4 miliar. Berbeda dengan pencairan dana bagi korban gempa yang seret. Kalaupun mau, doakan saja semoga Pemerintah kita selalu dalam kewarasan," tutup Jajang.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...