• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (10-10-2018) - Penataan dan realisasi anggaran belanja modal Dinas Perumahan, Pertamanan, dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten Bandung di tahun 2016 nampaknya cocok bila disebut amburadul.

Hal ini bukan tanpa alasan, sebab di tahun anggaran tersebut Pemkab Bandung melakukan pelimpahan kesalahan penganggaran barang yang diserahkan kepada masyarakat. Akibatnya, anggaran senilai Rp 34,9 miliar yang direalisasikan tidak tepat sasaran dan berpotensi disalahgunakan.

Mungkin ini pun menimbulkan tanda tanya di muka publik, mengapa kemudian anggaran tersebut bisa disalahgunakan? Sebab berdasarkan laporan yang diterima klikanggaran.com, realisasi belanja modal untuk pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 34,9 miliar tersebut tidak sesuai dengan karakteristik belanja modal.

Belanja modal sendiri merupakan pengeluaran yang mestinya dapat meningkatkan nilai perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Sementara, dikarenakan realisasi tersebut adalah realisasi yang diserahkan kepada kelompok masyarakat tertentu, jelas nilainya tidak menjadi sebuah aset yang bisa memberikan manfaat bagi Pemerintah, khususnya pada keuangan daerah sendiri.

Hal inilah yang kemudian mendasari, ada upaya pembobolan anggaran dengan adanya realisasi yang dilakukan oleh Dispertasih dengan menggelontorkan anggaran hingga miliyaran rupiah tersebut ke kelompok masyarakat.

Bagaimanapun, realisasi milyaran rupiah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan rencana yang sesungguhnya patut diwaspadai sebagai indikasi adanya upaya penggembosan anggaran daerah. Sebab, di sinilah kita bisa menilai masih lemahnya pengendalian dan pengawasan terkait keuangan anggaran daerah yang ada.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...