Ala Mak!!! Benarkah Kabupaten PALI Rugi Ratusan Juta?

Pali, Klikanggaran.com (13/09/17) - Tahun 2017 bisa dianggap merupakan tahun yang panas, dan ujian berat bagi daerah Kabupaten PALI. Bagaimana tidak, usia kabupaten ini masih tergolong muda, baru empat tahun berdiri pasca memisahkan diri dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Muara Enim, 2013 silam. Kabupaten PALI seakan aman-aman saja, jauh dari hiruk pikuk dan bombastis pemberitaan negatif.

Namun, kini satu per satu dugaan korupsi dan dugaan kebobrokan kabupaten yang hanya memiliki lima wilayah administratif kecamatan ini terkuak di permukaan publik Serepat Serasan.

Terkait hal tersebut, Klikanggaran.com mencoba menelisik dari sisi lain, yaitu perihal kebijakan lelang pengadaan barang dan jasa tahun 2016 yang dilaksanakan di ULP Provinsi Sumatera Selatan. Dimana kebijakan ini dinilai berpotensi merugikan Pemkab Pali sebesar Rp969.954.715, seperti yang utarakan oleh penggiat pembangunan yang juga Ketua Lembaga Independen Bela Rakyat (LIBRA) Kabupaten Pali, Mulyadi KR, pada klikanggaran.com, Rabu (13/09/2017).

Menurutnya, proses lelang pengadaan barang dan jasa tahun 2016 mestinya dilakukan di Kabupaten Pali itu sendiri, bukan dilaksanakan di ULP Provinsi Sum-Sel sebagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Bupati. Sehingga Kabupaten Pali tidak merugi hingga ratusan juta rupiah.

“Dari hitung-hitungan manual, akibat dugaan kesalahan Bupati dalam mengambil kebijakan, Kabupaten Pali ditaksir merugi sebesar Rp969.954.715,00. Karena hasil lelang yang dilaksanakan di Provinsi Sum-Sel tersebut, hampir semua rata-rata pihak ketiga atau kontraktor, tidak melakukan penawaran. Melainkan masing-masing pemenang lelang dengan nilai kontrak yang sama persis dengan pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum Pali,”paparnya.

Seperti dicontohkan olehnya, mengenai proyek yang dimenangkan PT SSK terkait kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Raja-Simpang Rasau (DAK), nilai kontraknya sama persis dengan nilai pagu anggaran, yakni Rp15.615.851.000,00.

“Padahal seharusnya, dalam proses pelelangan minimal pihak ketiga atau kontraktor melakukan penawaran 0,5% atau harga terendah dari pagu anggaran yang ada,” jelasnya.

Oleh karena itu dirinya berharap, ke depan Bupati Pali agar lebih cermat dan berhati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan, agar Kabupaten Pali tidak dirugikan.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Bupati Pali belum berhasil dikonfirmasi oleh klikanggaran.com terkait permasalahan tersebut.

Anggaran

More Articles