• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (11-10-2018) - Kebocoran keuangan negara di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Republik Indonesia bisa dilihat, ketika ada kegiatan sewa kendaraan dinas yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah.
Misalnya pada tahun 2016, ada kebocoran keuangan negara atas kegiatan sewa kendaraan dinas jabatan untuk pejabat Eselon I, II, III, dan IV yang diduga menyimpang dari aturan yang ada sebesar Rp2.176.959.190.

Penyebabnya tidak lain adalah alasan-alasan yang sudah pernah disampaikan, klasik, dan selalu menghindar dari kata belum melakukan fungsi pengawasan kegiatan sewa kendaraan dinas jabatan untuk pejabat Eselon I, II, III, dan IV sesuai atauran.
Menurut publik, pada dasarnya kegiatan sewa kendaraan dinas tersebut tidak ada pengawasannya.

"Siapa yang mau mengawasi coba?" tanya publik.

Penyebab klasik lainnya adalah, karena Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara pengeluaran pada masing-masing satuan kerja terkait tidak melakukan verifikasi dan pembayaran kegiatan sewa kendaraan dinas jabatan untuk pejabat Eselon I, II, III, dan IV sesuai aturan.

Padahal, Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya melakukan tanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.

"Di sinilah kita ketahui bahwa tak sedikit pejabat di Kemnaker yang memakan gaji buta. Wong mereka tidak kerja, toh," geram publik.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...