• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (07-11-2018) – Pada laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo RI) tahun 2016 ditemukan kerugian negara dan belanja modal tidak wajar atas pembayaran senilai Rp523.988.322. Yaitu atas paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pelaksanaan proyek Improvement On Television Transmitting Station Phase II (ITTS-2) dan sarana prasarana pendukung ITTS-2.

Secara spesifiknya, pada kegiatan tersebut diduga ada penggelembungan anggaran (mark up) pada kegiatan rapat, pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas, sebesar Rp523.988.322, dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, kepada pihak pelaksana sebesar senilai Rp457.597.326.
Kedua, pegawai Kemkominfo dan TVRI sebesar senilai Rp66.390.996.

Kerugian tersebut akhirnya terungkap oleh lembaga audit negara dan dikabarkan Kemkominfo akan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp523.988.322 ke kas negara. Namun, perlu diketahui juga oleh publik bahwa dengan adanya kerugian negara, tidak segampang itu penyelesainnya. Namun, secara pidana juga harus diproses. Oknum yang merugikan negara harus mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terakhir sebagai informasi tambahan, sebelumnya satuan kerja Kemkominfo, yaitu Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informarika (Ditjen PPI), tahun 2016 mendapatkan anggaran belanja sebesar Rp622.440.462.000 dengan realisasi sebesar Rp569.080.853.249 atau 91,43 persen.

Dari realisasi belanja tersebut, sebesar Rp382.245.979.016,00 di antaranya digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pelaksanaan Proyek Improvement On Television Transmitting Station Phase II (ITTS-2) dan Sarana Prasarana Pendukung ITTS-2 pada Direktorat Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal Ditjen PPI.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...