• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (11-02-2018) - Sebagai lembaga independen, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengemban amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yakni "Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisiensi untuk Kesejahteraan Rakyat". Namun, visi tersebut sekilas terlihat sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada.

Faktanya, dari laporan yang diperoleh Klikanggaran.com, pada tahun 2016 ditemukan ada sebuah pelanggaran terhadap pengelolaan anggaran. Yaitu atas perjalanan dinas keluar negeri pegawai KPPU yang melebihi jumlah hari yang diizinkan sebesar Rp261.733.523.

Hal ini memperlihatkan adanya pemborosan anggaran terhadap perjalanan dinas tersebut. Padahal dalam misinya, tercermin adanya efisiensi untuk kesejahteraan rakyat, namun KPPU sendiri pada akhirnya dinilai publik tidak mengamalkan efisiensi itu.

Sehingga menjadi janggal, dan terkait visi tersebut, timbul pertanyaan publik. Penggunaannya, kalau bukan untuk KPPU, terus untuk siapa? Jangan-jangan malah untuk rakyatnya?

Kenyataannya, rakyat selalu menjadi korban atas kebijakan, atau dari tujuan lembaga negara yang seolah-olah pro rakyat, tapi nyatanya tidak sama sekali?

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...