• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (20-02-2018) – Mitos orang Banten yang keras sepertinya memang tidak diragukan lagi. Bagaimana tidak, kerasnya watak orang Banten sampai berefek kepada pencatatan keuangan negara.

Kisah tersebut bisa kita lihat dalam pencatatan data yang dimiliki Klikanggaran.com tentang pengelolaan keuangan Banten. Data tersebut menerangkan bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Banten telah dievaluasi oleh Kemendagri terkait persoalan honorium PNS yang tidak sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat 1, 9, 10, dan 11. Masalah timbul akibat Pemerintah Provinsi Banten tidak mempertimbangkan prinsip kepatutan dalam belanja pegawai honorium PNS.

Jumlah belanja pegawai honorarium PNS yang semula dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD 2015 dianggarkan senilai Rp102.625.331.500 diubah menjadi senilai Rp100.467.139.500 setelah dievaluasi oleh Kemendagri. Namun ternyata, saking kerasnya watak pejabat Banten, instruksi Kemendagri pun diabaikan. Hingga dalam APBD Perubahan angka yang semula telah dievaluasi justru bertambah Rp8.303.979.638 menjadi Rp108.771.119.138.

Tidak hanya sampai di situ perlawanan pejabat Banten terhadap instruksi dari Kemendagri. Tapi, berlanjut hingga ke tahun selanjutnya, yaitu tahun 2016, dengan menaikkan jumlah belanja lebih besar dari perkiraan sebelumnya menjadi Rp193.854.209.174.

Pesan publik, "Sungguh hebat, bukan? Instruksi Kemendagri pun tidak mampu membuat pejabat Banten surut dalam melakukan perlawanan terhadap aturan."

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...