• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran com (04-09-2018) – Usai peluncuran kebijakan Mandatori Biodiesel 20 persen (B20), Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati melakukan sidak ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) Pertamina di SPBU 34.13102 Jl. Matraman Raya, Jakarta Timur.

Direktur Utama BUMN Migas yang baru disahkan pada 29 Agustus 2018 lalu ini turun langsung ke lapangan, melakukan pengecekan di titik serah akhir pemasaran B20 yang mulai berlaku efektif per 1 September 2018.

Dalam kesemoatan itu Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menjelaskan, untuk implementasi B20 pada produk solar, termasuk Non PSO seluruh fasilitas produksi BBM Pertamina, sebanyak 112 terminal BBM telah siap menyalurkan B20.

"Selanjutnya untuk memastikan produk dapat digunakan konsumen akhir terutama pada mobil pribadi berbahan bakar diesel, maka manajemen perlu meninjau kesiapan fasilitas dan pengelolaan SPBU yang umumnya dikelola oleh mitra bisnis Pertamina," tutur Nicke.

“Ujung tombak kesuksesan implementasi B20 salah satunya ada di SPBU. Sehingga kami perlu dukungan pengusaha SPBU agar mereka dapat memaksimalkan penjualan solar 20 persen. Tapi, secara prinsip outlet SPBU kami sudah siap pasarkan B20,” lanjutnya.

Nicke menjelaskan, penerapan B20 Non PSO di Jakarta merupakan wilayah yang potensial. Karena hingga saat ini terdapat 216 SPBU yang menjual produk Diesel. Dengan kebijakan baru ini, Pertamina akan menjual B20 di 174 SPBU Jakarta.

Nicke memastikan, penjualan B20 di Jakarta akan dipasok dari Terminal BBM Jakarta Group, yang telah mampu menyediakan 80,1 ribu kiloliter (KL).

Kunjungan ke SPBU ini juga dimaksudkan agar kebijakan perluasan mandatori B20 dapat efektif berlaku sejak 1 September 2018. Sehingga produk B0 di pasaran dapat berganti dengan B20.

"Berdasarkan ketentuan, apabila Badan Usaha BBM tidak melakukan pencampuran, dan Badan Usaha BBN tidak dapat memberikan suplai FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ke BU BBM, akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp6.000 per liter," kata Nicke.

"Namun, produk B0 masih berlaku untuk beberapa produk. Pengecualian juga dapat diberlakukan, terutama terhadap Pembangkit Listrik yang menggunakan turbine aeroderivative, alat utama sistem senjata (alutsista), dan perusahaan tambang yang berlokasi di ketinggian," lanjutnya.

Nicke mengungkapkan, pada produk solar tertentu masih terdapat pengecualian digunakan B0, khususnya produk setara Pertadex atau Diesel Premium. Sebagai BUMN utama di sektor Migas, Pertamina berharap perluasan penggunaan B20 pada produk BBM Diesel ini dapat mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan bagi kendaraan pribadi.

"Sekaligus dapat mengurangi impor BBM, sehingga akan berdampak pada perbaikan neraca perdagangan dan penggunaan devisa negara," tutup Nicke.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...
loading...